Ekonomi – The Conversation

Kenapa perbankan kurang berminat mendanai proyek energi terbarukan?

2026-01-30T08:25:37Z

● Laju transisi energi nasional cenderung kurang cepat.

● Hal ini disebabkan masih sulitnya pendanaan proyek-proyek energi terbarukan yang cenderung mahal.

● Diperlukan promosi dan inovasi kebijakan untuk memupuk kepercayaan lembaga keuangan.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan transisi energi sebagai salah satu upaya utama mengurangi gas rumah kaca ke titik nol (net-zero) paling lambat tahun 2060.

Transisi ini dilaksanakan melalui kebijakan pengakhiran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan menggenjot penggunaan sumber-sumber terbarukan seperti surya, air, dan panas bumi, sebagai energi dominan dalam kapasitas produksi listrik nasional.

Namun, transisi energi membutuhkan sokongan dana jumbo. Kajian Deloitte memperkirakan transisi energi global membutuhkan pendanaan hingga US$7 triliun (Rp118 ribu triliun).

Sementara itu realisasi investasi tahunan energi terbarukan Indonesia tergolong stagnan. Ini berbanding terbalik dibandingkan tren investasi berbasis bahan bakar fosil (minyak dan gas bumi serta batu bara) yang justru positif—US$25,2 miliar atau Rp423.4 triliun per 2024. Adapun realisasi investasi energi terbarukan 2024 hanya US$1,8 miliar atau Rp30,2 triliun.

Artinya, transisi energi dalam negeri masih mengalami tantangan berat dan kompleks khususnya pada persoalan regulasi dan pendanaan. Berikut kajian yang kami lakukan untuk mengurai permasalahan seretnya pembiayaan perbankan (bankability) dalam proyek energi terbarukan nasional.

Mahalnya proyek energi terbarukan

Mahalnya proyek energi terbarukan tetap jadi momok utama upaya transisi energi Indonesia. Prospek bisnis energi terbarukan kerap dicap kurang menguntungkan dan dianggap berisiko tinggi, yang berujung pembengkakan biaya modal.

Misalnya, Survei Lembaga Energi Internasional atau IEA menemukan weighted average cost of capital (WACC) untuk proyek PLTS 100 megawatt di Indonesia cenderung berfluktuasi, dari 9,2% pada tahun 2019, meningkat menjadi 10% pada tahun 2021. Angka ini lalu turun lagi pada tahun 2024 menjadi 9,4% (lebih tinggi dari Thailand, Vietnam, dan Filipina).

Akibatnya, ketika sampai pada proses pembiayaan proyek yang sebenarnya, investor energi terbarukan kemungkinan akan mengeluarkan biaya modal akhir lebih tinggi. Angka-angka ini merupakan angka tipikal di negara-negara berkembang, yang cenderung 2 - 3 kali lebih tinggi daripada di negara-negara maju.

Bagi investor dan perbankan, tingginya WACC suatu proyek menandakan tingginya risiko terhadap pengembalian pendanaan dan kepastian penerima dana untuk melunasi pinjaman mereka. Permasalahan kapital ini jadi salah satu faktor utama penyebab minimnya minat perbankan untuk membiayainya.

Seleksi amat ketat dari perbankan

Sikap kehati-hatian bank tak lepas dari standar mitigasi risiko yang dapat memengaruhi kelayakan pembiayaan proyek. Standar ini dimulai dari fase pengembangan hingga operasional proyek.

Dalam tahap pengembangan, perbankan melihat risiko-risiko seperti jaringan, lahan, sumber daya, hukum, pengadaan, integritas dan korupsi.

Adapun risiko dalam fase operasional proyek mencakup risiko kredit pembeli, pasar, kapasitas energi, hingga politik.

Contoh risiko pengembangan proyek di Indonesia meliputi terpisahnya jaringan listrik antara Jawa-Bali dan Sumatra. Hal ini membatasi ekspansi energi terbarukan karena sebagian besar kebutuhan listrik berada di pulau Jawa.

Selain itu, persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga dianggap sebagai risiko pengembangan proyek. Dalam proyek energi surya misalnya, pemerintah mewajibkan TKDN sebesar 60%. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ini menghambat aliran investasi ke sektor energi terbarukan Indonesia.

Rentetan tantangan ini menimbulkan kesenjangan konsensus antara pemangku kepentingan terkait (pemerintah sebagai regulator, pengusul/sponsor proyek, sektor perbankan dan keuangan, dan masyarakat sipil) transisi energi dan EBT di Indonesia.

Menyepakati kelayakan bersama

Pemangku kepentingan utama termasuk perbankan, pemerintah, perusahaan negara, investor, akademisi, dan pengusaha energi terbarukan perlu membangun kesepakatan dalam merumuskan kriteria ‘bankability’ bagi proyek energi terbarukan.

Tujuannya adalah agar membentuk pemahaman bersama bahwa investasi di proyek energi terbarukan tak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menguntungkan secara finansial.

Saat ini kriteria ‘bankability’ masih mencakup komponen kelayakan ekonomi (pengembalian investasi). Idealnya, keputusan pembiayaan perbankan juga mempertimbangkan eksternalitas (di luar aspek ekonomi) yakni aspek lingkungan dan sosial.

Salah satu indikator penting yang menunjukkan peningkatan kelayakan ekonomi proyek energi terbarukan adalah tren penurunan biaya pembangkitan listrik. Dalam praktiknya, banyak pembangkit energi terbarukan yang memiliki ongkos produksi listrik lebih murah.

PLTS terapung Cirata di Jawa Barat, misalnya, memiliki harga listrik US$5,8 sen per kilowatt jam (kWh), jauh lebih rendah daripada proyek-proyek sebelumnya dengan harga hingga US$10 sen/kWh.

Pun dengan pembangkit listrik tenaga bayu (angin) di Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang menjual listrik dengan harga lebih rendah dari US$6 sen/kWh.

Tren serupa juga terjadi di tingkat global. Harga modul surya global turun 35% di bawah US$9 sen/kWh. Adapun harga baterai kendaraan listrik mengalami penurunan harga terbaik dalam tujuh tahun terakhir hingga di bawah US$100/kWh (Rp1,6 juta).

Mengoptimalkan instrumen pendanaan alternatif

Selain dari bank, Indonesia juga perlu lebih melirik sumber pendanaan alternatif seperti obligasi hijau yang memang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Geliat obligasi hijau ini cukup positif, sempat menyentuh US$2,5 triliun atau Rp42 ribu triliun secara global pada 2023.

Di Indonesia, lembaga keuangan bereputasi mulai menerbitkan obligasi hijau, sukuk hijau, dan surat berharga berkelanjutan lainnya sejak 2018.

Peluang pendapatan lainnya adalah berasal dari perdagangan karbon. Karena emisi karbon yang sangat rendah, proyek energi terbarukan bisa memperoleh kredit karbon yang bisa dijual kepada perusahaan sektor tinggi emisi (seperti PLTU ataupun perusahaan minyak dan gas).

Saat ini perdagangan karbon belum wajib di Indonesia (masih bersifat sukarela) karena pemerintah belum menetapkan batasan emisi karbon. Jika mekanisme ini sudah wajib, pendanaan untuk energi terbarukan bisa lebih besar lagi.

Memperbaiki tata kelola

Komitmen untuk meningkatkan pendanaan tak lepas dari perbaikan iklim investasi energi terbarukan di Indonesia. Perbaikan ini membutuhkan konsistensi kebijakan dan jaminan kepastian hukum terhadap energi terbarukan.

Pemberian insentif untuk proyek energi terbarukan dan penugasan perusahaan negara untuk melaksanakan transisi energi nasional juga bisa merangsang geliat investasi. Untuk meyakinkan investor, dukungan tersebut perlu dibarengi kebijakan pengakhiran PLTU yang konsisten, serta mengurangi subsidi bagi PLTU dan bahan bakar fosil lainnya secara bertahap.

Realisasi berbagai komitmen tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebab para investor dan lembaga keuangan bakal berpatokan pada kesuksesan upaya pemerintah terlebih dahulu sebagai syarat mutlak sebelum berinvestasi transisi energi di Indonesia.

Kenneth Nicholas terafiliasi dengan Policy+.

Bisakah rumah flat Menteng jadi tren dan alternatif kepemilikan properti bersama tahun ini?

2026-01-29T08:32:29Z

● Konsep rumah flat Menteng perlu mendapat perhatian pemerintah sebagai alternatif penyediaan perumahan masyarakat.

● Hal ini bisa mendukung penerapan penyediaan rumah berbasis komunitas yang gagal sebelumnya.

● Suksesi ini tergantung pada political willingness pemerintah.

Rumah flat Menteng (RFM), sebuah hunian kolektif empat lantai di kawasan elite Jakarta dan dibangun oleh enam hingga tujuh keluarga melalui koperasi warga, sempat menghebohkan jagat maya akhir tahun lalu.

Mereka menciptakan ruang tinggal yang dikelola bersama tanpa membeli tanah, tanpa subsidi pemerintah, dan tanpa profit pengembang. Tanah tetap dimiliki salah satu penghuni, tapi disewakan kepada koperasi dengan nilai Rp90 juta per tahun. Uang sewa kemudian dibagi secara proporsional (sekitar Rp700 ribu hingga Rp1 juta per keluarga per tahun).

Biaya konstruksi dibagi sesuai luas unit (Rp350 juta–Rp1 miliar)–jauh lebih murah dibandingkan menyewa indekos di Menteng atau mencicil rumah di pinggiran Jakarta. Adanya RFM ini semakin memantik perubahan cara pandang penduduk terhadap akses rumah di kota.

Makna besarnya: Rumah flat Menteng bisa jadi tren baru kepemilikan rumah masyarakat. Kekuatan kota justru tumbuh dari interaksi, kedekatan, dan pengelolaan ruang oleh warga, bukan dari rencana besar atau angka investasi.

Selama puluhan tahun, kita diajari bahwa rumah harus dimiliki dan letaknya harus di perkotaan. Alhasil, kita menerima doktrin bahwa rumah adalah aset dan perkotaan adalah pasar perumahan yang paling prestise.

Kepemilikan rumah menjadi simbol kesuksesan. Sementara ruang kota dihitung berdasarkan nilai komersial, bukan nilai hidup.

Akankah inovasi unik ini bisa diterapkan secara luas dan menjadi alternatif kepemilikan rumah masyarakat?

Konsep alternatif potensial

RFM menawarkan konsep bahwa warga bukan hanya penghuni, tapi perancang dan pengelola. Mereka memutuskan untuk hidup berdampingan, membentuk kelembagaan koperasi, dan berbagi pengelolaan ruang.

Berdasarkan konsep koperasi, suatu studi menyebutkan bahwa kehidupan kota hanya akan berkelanjutan jika ditopang oleh keterampilan bekerja sama, bukan sekadar kebebasan memilih dalam pasar.

RFM memang belum menjawab krisis perumahan nasional seperti langkanya ketersediaan tanah di perkotaan. RFM membuktikan bahwa bentuk hunian kolektif, partisipatif, dan nonspekulatif bukan utopia, asal ada dukungan struktural.

Sebenarnya, perkotaan juga memuat aset tanah negara seperti kavling kosong, rumah tak berpenghuni, dan fasilitas sosial-umum yang tak digunakan.

Jika pemerintah bersedia memfasilitasi akses lahan kepada koperasi warga dengan sewa simbolis dan jaminan hukum jangka panjang, maka model seperti RFM bisa diperbanyak.

Preseden mekanisme ini sudah ada. Beberapa kota di Eropa, seperti Amsterdam, Belanda dan Zurich, Swiss, telah membentuk lembaga penyedia lahan jangka panjang untuk koperasi perumahan dengan dukungan penuh dari pemerintah kota.

Perlu komitmen penuh pemerintah

Dalam budaya urban kita, rumah tak sekadar tempat tinggal, tetapi simbol kesuksesan, stabilitas, bahkan kewargaan. Hal ini diwariskan oleh kebijakan negara selama puluhan tahun yang mempromosikan kepemilikan individu melalui KPR dan sertifikasi tanah.

Namun kini, saat harga tanah naik drastis dan ruang makin sempit, kita perlu berani membongkar asumsi bahwa satu-satunya bentuk jaminan masa depan adalah sertifikat atas nama pribadi. Model kolektif seperti RFM menawarkan cara hidup yang lebih adaptif terhadap kenyataan kota hari ini.

Bukankah negara sudah akrab dengan program subsidi rumah? Mengapa tidak disalurkan untuk mendukung upaya kolektif warga yang terbukti dapat diterapkan?

Krisis perumahan bukan sekadar kekurangan rumah, tetapi juga hilangnya akses warga terhadap akses kota yang melampaui logika supply (persediaan) semata. Ia harus menyentuh distribusi tanah, kepastian hak pakai (tanah dan bangunan) bersama, dan desain kelembagaan yang memberi tempat bagi warga untuk membentuk komunitas.

RFM bukan solusi universal. Tapi ia mengajukan satu arah: kota yang tak melulu dimiliki, tapi dirawat dan dibayangkan bersama. Bila negara berani membuka ruang bagi eksperimen seperti ini, bukan tak mungkin kita bisa membangun kota yang tak harus mengikuti logika pasar untuk bisa dihuni.

Ketika pasar gagal menyediakan hunian terjangkau, dan proyek formal negara kerap gagal menyentuh pusat kota, maka warga bisa mengambil inisiatif.

Namun, keberhasilan warga tidak seharusnya menjadi alasan bagi negara untuk absen.

Justru inisiatif-inisiatif kecil seperti RFM adalah pintu masuk bagi negara untuk merumuskan ulang strategi perumahan nasional: bukan dengan membangun lebih banyak rumah, tapi dengan membuka lebih banyak kemungkinan.

Di Jakarta, konsep rumah susun berbasis komunitas sempat diuji pada awal 2000-an, meski terkendala karena absennya kerangka hukum. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur kelembagaan memang belum tersedia, tetapi kemauan politik dan eksperimen terfasilitasi adalah dua langkah awal yang sangat mungkin dilakukan.

Kerangka hukum seperti community land trust (Dana pertanahan berbasis komunitas) untuk mengurus dan menjaga akses tanah maupun perumahan warga belum tersedia di Indonesia. Tapi penyusunan bentuk baru hak pakai kolektif, regulasi koperasi perumahan, dan skema pembiayaan bersama bisa menjadi awal.

Rusli Cahyadi tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Demam durian di Cina: Dari buah tropis hingga jadi alat memuluskan diplomasi

2026-01-29T05:07:21Z

Durian adalah buah tropis asal Asia Tenggara yang dikenal dengan aroma sangat kuat dan menyengat. passkphoto / Shutterstock

Dengan cita rasa yang khas dan reputasi yang kerap menuai perdebatan, durian bukanlah buah favorit semua orang. Hal ini jugalah yang dialami sejumlah penjelajah Cina ketika pertama kali menemukan buah durian dalam pelayaran maritim awal pada masa Dinasti Ming.

Sebuah catatan yang berasal dari tahun 1413 mengisahkan, saat itu seorang penerjemah bernama Ma Huan melakukan perjalanan ke wilayah yang kini dikenal sebagai Malaysia. Dalam perjalanan tersebut, Ma Huan datang bersama seorang laksamana yang juga diplomat bernama Zheng He.

Dalam jurnal perjalanan tersebut, Ma mendeskripsikan durian sebagai “buah busuk” yang aromanya seperti “daging sapi membusuk”.

Siapa sangka, enam abad kemudian, buah tropis ini justru menjadi bagian dari keseharian masyarakat negeri panda. Cina kini adalah importir terbesar di dunia yang menyerap sekitar 95% permintaan global. Nilai impornya bahkan melonjak ke rekor tertinggi hampir mencapai US$7 miliar atau senilai Rp117,9 triliun per tahun 2024.

Begitulah besar popularitas dan potensi ekonomi durian di Cina. Negara-negara di Asia Tenggara, sebagai penghasil utama durian di dunia, memanfaatkan ekspor buah ini sebagai instrumen pengaruh politik dan ekonomi.

Sejak lama, pemerintah negara-negara Asia Tenggara telah berupaya memberikan durian berkualitas tinggi pada pejabat Cina sebagai alat diplomasi luar negeri. Contohnya, mantan perdana menteri Thailand, Kukrit Pramoj,menghadiahkan 200 durian kepada para pemimpin Cina.

Baru-baru ini pada 2024, Raja Malaysia Ibrahim juga menawarkan dua kotak durian premium kepada Presiden China Xi Jinping dalam sebuah kunjungan kenegaraan. Dalam kotak tersebut, terdapat durian Musang King, varietas durian unggulan yang di Cina dijuluki “Hermèsnya durian”. Sebutan ini merujuk pada merek brand mewah Hermès yang dikenal luas di Cina sebagai simbol prestise ekstrem.

Pada tahun yang sama, Perdana Menteri China Li Qiang dan Perdana Menteri Malyasia Anwar Ibrahim juga sempat terekam duduk bersama menikmati durian. Keduanya menyantap buah durian menggunakan pisau dan sendok, cara berbeda dengan gaya tradisional menyantap durian yang biasanya dibelah lalu dikonsumsi langsung dengan tangan.

Sebenarnya, durian sendiri lebih dari sekadar simbol persahabatan antara negara-negara Asia Tenggara dan Beijing. Lonjakan permintaan Cina terhadap komoditas ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mengubah sejumlah wilayah pertanian yang sebelumnya miskin menjadi makmur.

Eric Chan, seorang petani durian asal Malaysia yang diwawancarai The New York Times pada 2024, mengatakan pendapatan dari penjualan durian ke Cina telah mengubah kehidupan di kotanya. Menurut Chan, para petani durians setempat kini mampu membangun kembali rumah mereka yang tadinya kayu menjadi rumah berdinding bata. Selain itu, para petani kini juga mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke luar negeri.

Negara-negara Asia Tenggara juga memanfaatkan besarnya permintaan terhadap durian untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Beijing. Misalnya, ekspor durian vietnam yang kini dinilai telah membuka akses ke pasar Cina bagi berbagai produk pertanian domestik lainnya.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi secara terbuka menyatakan bahwa ekspor durian dipandang sebagai cara untuk mengamankan investasi lanjutan dari Cina. Pada bulan November ia mengatakan “diplomasi durian bukanlah sekedar diplomasi, ia merupakan bentuk dari bisnis durian”.

Lebih lanjut, ia menambahkan “kita perlu bekerja sama dengan para pebisnis China untuk mengembangkan lebih jauh perkebunan Musang King di Malaysia, sekaligus memperkuat industri hilir secara bersama-sama”

Jalur_sutra_pangan

Bagi Beijing, perdagangan durian merupakan bagian dari strategi yang lebih luas. Sejak berkuasa pada 2013, Xi Jin Ping berulang kali menegaskan bahwa negaranya harus menjaga ketahanan pangan nasional. Para peneliti menyebut pendekatan ini sebagai “jalur sutra pangan” yakni jaringan investasi dan perjanjian perdagangan yang tengah berkembang untuk memperkaya sumber impor pangan nasional dari berbagai wilayah dunia.

Dengan demikian, durian dari negara-negara Asia Tenggara hanyalah satu bagian dari arus yang jauh lebih besar. Selandia Baru mengekspor sebagian besar kiwi emas premiumnya ke Cina yang di waktu bersamaan turut menjadi tujuan utama yang sama pentingnya bagi ceri asal Chili. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa pengiriman alpukat dari Kenya ke China juga terus meningkat.

Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih Januari lalu memicu ketidakpastian global. Terutama, setelah peluncuran kampanye tarif yang agresif miliknya. Kekacauan ini sebaliknya memberi ruang bagi Cina untuk mengkonsolidasikan relasi ekonominya di kawasan. Pada kuartal pertama 2025, misalnya, impor produk pertanian Cina dari negara-negara anggota perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencapai hampir US$7,5 miliar miliar (Rp126,3 triliun) atau meningkat 14% dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Menurut lembaga think thank internasional berbasis di Inggris yakni Chatham House, Kebijakan Trump yang tidak konsisten telah memicu penurunan persepsiterhadap Amerika Serikat di kalangan pejabat Asia Tenggara.

Situasi ini berpotensi mendorong negara-negara di kawasan, termasuk sekutu tradisional AS seperti Filipina dan Thailand, untuk semakin mendekat ke lingkup pengaruh Beijing dalam waktu dekat.

Perkebunan durian Musang King di Pahang, Malaysia Tengah, mengambil alih lahan karet dan kelapa sawit. Irene.C / Shutterstock

Ledakan permintaan durian di Cina memang mendorong pertumbuhan pesat di Asia Tenggara, tetapi hal ini juga memunculkan sejumlah konsekuensi yang tak diinginkan. Pembukaan perkebunan durian baru, misalnya telah memicu deforestasi di Indonesia, Laos, dan Malaysia. Hal ini mengganggu habitat dan ekosistem lokal, serta meningkatkan resiko terhadap spesies satwa terancam punah seperti harimau Malaya.

Seiring terus membesarnya pasar Cina, negara-negara Asia Tenggara perlu bersiap menghadapi meningkatnya kendali asing atas rantai pasok. Selain itu, perlu juga menyiapkan diri dari ketidakpastian regulasi ditengah ekonomi global yang kian tidak stabil. Tantangan ke depan bagi negara-negara ini adalah memetik manfaat dari tingginya permintaan durian Cina sembari tetap mengelola ekpansi industri tersebut agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang.

Ming Gao menerima pendanaan dari Swedish Research Council. Riset ini dibuat dengan dukungan hibah riset Swedish Research Council "Moved Apart" ( No: 2022-01864). Ia merupakan anggota dari Universitas Lund ( area latar belakang: hak asasi manusia).

Tabita Rosendal tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Rupiah di Titik Nadir: Tanda Bahaya atau Gejolak Sementara?

2026-01-29T01:41:44Z

Rupiah di Titik Nadir: Tanda Bahaya atau Gejolak Sementara? Robert Lens/Pexels

Awal tahun 2026 disambut dengan pertanyaan besar oleh banyak pihak. Bukan tanpa alasan, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan tren pelemahan yang mengkhawatirkan.

Angka psikologis yang dulu dianggap mustahil kini terasa semakin nyata di depan mata, membuat pelaku pasar hingga ibu rumah tangga mulai was-was terhadap dampak lanjutan pada harga barang kebutuhan sehari-hari.

Apakah ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Atau ini hanyalah siklus normal di awal tahun semata?

Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Muhamad Ikhsan, Peneliti dari Paramadina University. Diskusi kali ini membahas fenomena anomali di mana harga emas menyentuh rekor tertinggi (all-time high) namun Rupiah justru terpuruk dalam.

Menurutnya, angka Rp17.000 per Dolar AS ini bukan lagi sekadar spekulasi liar, melainkan titik resistensi psikologis yang sangat krusial. Iksan memperingatkan secara teknikal, jika benteng pertahanan ini jebol, tren pelemahan Rupiah diprediksi bisa meluncur lebih dalam ke kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 ke depannya.

Ketidakpastian global menjadi salah satu bensin utama yang menyiram api pelemahan ini. Iksan menyoroti situasi geopolitik yang kian memanas. Dimulai dari penangkapan Presiden Maduro, wacana kontroversial Donald Trump terkait Greenland, hingga ketegangan di Iran yang menciptakan tekanan eksternal hebat sampai-sampai membuat investor global lari ke aset aman (safe haven) seperti Dolar.

Namun, menuding momok tidak datang dari faktor luar saja. Tekanan dari domestik juga nyata dan tidak boleh disepelekan. Ikhsan melihat sentimen negatif pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah baru turut memperparah keadaan. Janji kampanye seperti makan bergizi gratis dan kelanjutan IKN dianggap membebani anggaran di tengah penerimaan pajak yang sedang shortfall.

Bayang-bayang krisis global tahun 2008 pun kembali menghantui, namun dengan catatan yang lebih suram. Menurut analisis Ikhsan, tantangan tahun 2026 jauh lebih berat karena fundamental domestik tidak sekuat dulu, yang pada masa itu masih tertolong boom harga komoditas. Sementara tekanan eksternal saat ini jauh lebih agresif dan sulit diprediksi pergerakannya di hari-hari mendatang.

Dampak langsung dari pelemahan kurs ini akan segera menyasar dompet masyarakat. Kenaikan harga pada barang-barang impor, khususnya elektronik, gadget, dan bahan pangan, takkan terelakkan karena produsen dipastikan akan meneruskan beban selisih kurs ini kepada harga jual konsumen.

Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah diprediksi menjadi yang paling rentan terdampak “badai” ini. Iksan menilai, dengan pendapatan yang cenderung stagnan atau pas-pasan, lonjakan harga kebutuhan pokok dan barang impor yang mengintai akan kian menggerus daya beli mereka.

Bagi dunia usaha, situasi ini bagaikan buah simalakama terutama bagi importir. Margin keuntungan mereka semakin menipis karena sulit menaikkan harga di pasar yang lesu. Di sisi lain, meski mendapat berkah penguatan dollar, eksportir pun tetap tercekik karena tingginya biaya bahan baku impor.

Kunci perbaikan situasi ini terletak pada reformasi struktural dan sinergi kebijakan. Pasar kini tengah dalam mode wait and see, menanti apakah perombakan tim ekonomi pemerintah dan koordinasi antara Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia mampu mencari jalan keluar dari kebuntuan fiskal.

Menghadapi volatilitas pasar yang tinggi, masyarakat disarankan untuk segera melakukan lindung nilai (hedging) terhadap aset mereka. Ikhsan merekomendasikan investasi emas atau memegang Dolar AS sebagai langkah antisipasi, sembari menurunkan ekspektasi bahwa Rupiah akan kembali menguat ke level Rp15.000 dalam waktu dekat.

Bank Indonesia memang bisa melakukan intervensi di pasar uang kapan saja. Tapi kalau hanya mengandalkan intervensi pasar tanpa melakukan pembenahan ekonomi dari dalam hal itu hanya akan menghabiskan cadagangan devisa nasional secara sia-sia saja.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Bagaimana agar dana iklim global benar-benar mengalir sampai ke tapak

2026-01-27T02:47:04Z

● Ada kesenjangan besar dalam pendanaan iklim Indonesia.

● Mayoritas pendanaan iklim berasal dari luar APBN, tapi penyalurannya juga belum optimal.

● Akses dan realisasi pendanaan ke tingkat lokal masih sangat lemah.

Indonesia menghadapi kesenjangan besar dalam pendanaan untuk menghadapi krisis iklim. Pendanaan ini biasanya digunakan untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengembangan sumber energi terbarukan, atau mengurangi dampak lingkungan melalui penanaman mangrove.

Berdasarkan kajian Climate Policy Initiative (CPI), Indonesia membutuhkan setidaknya US$285 miliar (setara Rp4.830 triliun) untuk memenuhi target kontribusi nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (NDC) pada 2030.

Sementara itu, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran US$96,9 miliar (setara Rp1.642 triliun) atau sekitar 34% dari total kebutuhan tersebut. Sementara kontribusi lembaga keuangan baru mencapai US$41,67 miliar (Rp706 triliun) atau sekitar 15%. Artinya, masih ada celah sebesar 51% yang harus segera dipenuhi.

Untuk mengisi gap pendanaan ini, Indonesia amat memerlukan pendanaan yang bersumber dari luar kas negara, seperti investasi swasta dan dukungan internasional.

Selain itu, pengelolaan dana iklim dari sumber-sumber tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas penyerapan dan memastikan dampaknya tersalurkan secara efektif hingga ke tingkat tapak.

Siapa yang mendanai?

Kajian Climate Policy Initiative (CPI) sepanjang periode 2015-2021 menunjukkan, proporsi investasi antara publik dan swasta yang terkumpul dari sektor finansial hampir seimbang.

Lembaga keuangan publik (public finance institutions) berkontribusi sekitar US$20,9 miliar (setara Rp351 triliun) dan didominasi oleh lembaga pembangunan. Mayoritas di antaranya berupa pinjaman berbunga dan pinjaman lunak.

Namun, kajian yang sama menunjukkan, rata-rata tingkat penyerapan (disbursement rate) dana iklim internasional ke Indonesia masih amat minim.

Sebagai contoh, salah satu sumber pendanaan internasional yang berhasil diakses Indonesia misalnya dari Green Climate Fund (GCF). Ini adalah dana iklim terbesar dunia di bawah Badan PBB untuk Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC).

Dari komitmen yang tercatat sebesar US$273 juta (sekitar Rp4,62 triliun), rasio pencairannya baru mencapai 40%.

Ke mana larinya dana tersebut?

Sebagian besar dana publik mengalir ke sektor energi dan proporsi disbursement pada sektor adaptasi yang sangat krusial bagi keselamatan warga di daerah pesisir dan petani mendapatkan porsi relatif lebih sedikit.

GCF misalnya, sejauh ini sudah menyetujui 19 proposal dengan total nilai US$576,6 juta (atau setara dengan Rp9,65 triliun).

Dari 19 proyek GCF tersebut, belum ada proyek yang secara khusus dirancang untuk menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada komunitas lokal.

Aliran dana iklim di Indonesia cenderung bersifat (top-down) dengan orientasi utama tertuju pada agenda penyandang dana (donor) ketimbang kebutuhan warga di tingkat tapak.

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam mengakses dana besar seperti GCF juga sangat minim, yakni hanya 4% dari total proyek yang disetujui. Artinya, suara masyarakat akar rumput masih sangat lemah dalam menentukan arah penggunaan dana tersebut.

Tantangan penyaluran dana iklim

Tantangan dalam pendanaan iklim ini jauh lebih rumit dari sebatas ketersediaan uang.

Salah satu kendala yang kita hadapi adalah keterbatasan dalam kapasitas mobilisasi dana hingga administrasi dalam menyiapkan proposal yang memenuhi kualifikasi.

Hal tersebut juga diikuti oleh pengawasan proyek dari perencanaan hingga evaluasi, kapasitas koordinasi antarlembaga, dan risk appetite (keberanian mengambil risiko) dari lembaga nasional yang dianggap belum cukup kuat untuk menangani proyek besar.

Dua entitas nasional yang terakreditasi untuk menyalurkan dana iklim dari GCF seperti Kemitraan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) saja misalnya, hanya memiliki kapasitas menangani proyek skala kecil (hingga US$50 juta) dan mikro (hingga US$ 10 juta).

Alhasil, sebagian besar dana tetap mengalir melalui lembaga internasional. Sementara, lembaga internasional yang unggul dalam kapasitas teknis belum tentu memahami kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Dana iklim banyak berputar di level nasional atau lembaga besar, belum menyentuh kelompok masyarakat yang paling terdampak krisis iklim.

Oleh karenanya, partisipasi aktor lokal perlu didorong agar lebih kuat kapasitas dan perannya dalam mengakses sumber pendanaan iklim dan menjadi jembatan antara donor dan komunitas.

Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan lembaga riset sebenarnya berada pada posisi strategis untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan skema pendanaan internasional, termasuk GCF.

Kedekatan lembaga-lembaga ini dengan masyarakat pesisir, petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat memungkinkan penyaluran pembiayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di tingkat tapak, dibandingkan entitas internasional atau lembaga berskala besar.

Tanpa penguatan peran tersebut, kelompok yang paling terdampak perubahan iklim justru tetap menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pembiayaan akibat standar dan persyaratan donor yang relatif tinggi.

Supaya dana iklim mengalir sampai tapak

Agar pendanaan iklim bisa benar-benar tepat sasaran dan sampai ke tingkat lokal, kita perlu melakukan beberapa langkah berikut:

Memperkuat peran lembaga Indonesia sebagai kanal utama pembiayaan iklim;
Meningkatkan kapasitas teknis dan tata kelola lembaga lokal agar bisa menyusun proposal dan memenuhi standar akses internasional;
Mengimplementasikan skema partisipatif yang memungkinkan masyarakat lokal ikut merancang dan mengelola proyek;
Memastikan perencanaan yang sesuai kebutuhan daerah, bukan agenda donor semata; serta
Memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme pemantauan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Abimanyu Arya Atmaja Abdullah saat ini bekerja sebagai Research Assistant di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM

Kasus dugaan ‘fraud’ Dana Syariah Indonesia coreng reputasi keuangan syariah nasional

2026-01-22T09:30:47Z

● Penipuan entitas P2P ‘lending’ syariah bernama Dana Syariah Indonesia (DSI) perlu mendapat perhatian khusus.

● Tindak pidana ‘fraud’ yang sudah berproses di kepolisian ini bisa berdampak buruk bagi ekosistem keuangan nasional.

● Momen ini bisa dijadikan ajang untuk pembenahan dan bersih-bersih total terhadap keuangan syariah dan P2P ‘lending’.

Sejak November 2025, perusahaan finansial peer to peer lending (P2P) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) masuk radar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyebabnya ada indikasi fraud atau penipuan dana lender (peminjam) yang tertahan mencapai Rp1,3 – 2,4 triliun dari puluhan ribu investor.

OJK pun sudah melaporkan indikasi kejahatan ini ke Kepolisian atas dugaan penggunaan proyek fiktif serta pola transaksi mencurigakan.

Munculnya dugaan ini amat disayangkan. Sebab kasus Dana Syariah bukan sekadar masalah kasus penipuan semata, tetapi soal kepercayaan terhadap instrumen dan produk keuangan islami di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Padahal, industri keuangan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan industri keuangan konvensional.

Tanpa prinsip dasar keuangan syariah seperti keadilan, transparansi, dan pengelolaan yang benar, maka karakter “nilai syariah” yang dipakai untuk menarik dana umat menjadi sekadar komoditas pemasaran, bukan landasan etika nyata.

Dalam konteks P2P lending, kasus DSI ini juga menambah rentetan panjang kasus gagal bayar P2P nasional yang sudah banyak terjadi sebelumnya.

Penipuan yang ‘menjual’ agama

Kasus DSI bukan sekadar peristiwa gagal bayar biasa, tetapi juga mengguncang pondasi kepercayaan publik terhadap label syariah yang selama ini menjadi daya tarik kuat di pasar keuangan syariah.

Dalam konteks produk keuangan berlabel syariah, konsumen sering kali menggunakan label tersebut sebagai penanda bahwa produk tersebut aman, etis, serta sesuai prinsip Islam yang mereka pegang.

Di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, narasi “investasi berkah” dan “untung tanpa dosa” yang dipopulerkan oleh DSI bisa memikat lebih dari 174 ribu investor. DSI menggabungkan imbal hasil menarik dengan citra syariah yang positif. Janji-janji luhur itulah yang jadi keunggulan produk investasi islami.

Sayangnya, dalam kasus ini, nilai luhur agama dijadikan komoditas dagang dan dugaan penipuan berupa proyek fiktif. OJK bahkan menaksir ada delapan poin indikasi kejahatan yang dilakukan DSI.

Pertama, penggunaan data asli peminjam (borrower riil) untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying (landasan transaksi) untuk memperoleh dana baru.

Kedua, publikasi informasi yang tidak benar di website untuk menggalang dana lender.

Ketiga, penggunaan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain menjadi lender.

Keempat, penggunaan rekening perusahaan perantara untuk menerima aliran dana dari escrow.

Kelima, penyaluran dana lender kepada perusahaan terafiliasi.

Keenam, penggunaan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar kewajiban lain atau skema ponzi.

Ketujuh, penggunaan dana lender untuk melunasi pendanaan macet.

Kedelapan, pelaporan kinerja investasi dan keuangan yang tidak benar.

Semua hal tersebut dapat berakumulasi menjadi erosion of trust (erosi kepercayaan) publik terhadap label syariah.

Studi pemasaran konsumen 2023 menemukan bahwa kepercayaan terhadap label (seperti label halal) berperan kunci dalam keputusan membeli produk. Alhasil, tanpa trust yang kuat dampak label dapat melemah.

Anjloknya kepercayaan publik

Kerusakan kepercayaan ini dapat meluas ke sektor investasi syariah secara umum. Sebab, investor menjadi lebih skeptis terhadap klaim syariah jika pernah mengalami pengalaman negatif.

Oleh karena itu, label syariah yang kehilangan kepercayaan tidak lagi efektif mendorong investasi, bahkan justru bisa memicu keraguan terhadap seluruh ekosistem keuangan syariah dan P2P lending nasional.

Lebih parah lagi, parlemen telah memperingatkan adanya risiko moral hazard (risiko perilaku tidak etis) ketika entitas yang membawa label syariah ternyata gagal memenuhi kewajibannya kepada para lender.

Inti dari etika ekonomi Islam adalah bahwa aktivitas ekonomi harus memadukan nilai nafsi (individual) dan sosial, dengan prinsip maslahah (kebaikan bersama) dan adl (keadilan).

Idealnya, entitas syariah tidak hanya sekadar mematuhi akad tanpa riba dan bagi hasil, tetapi juga memelihara amanah pemberi dana dan masyarakat luas.

Namun, kasus ini menimbulkan beberapa kritik yang tajam.

Pemberi dana mungkin memilih DSI atau instrumen serupa karena keyakinan bahwa syariah berarti: aman, etis, bebas riba, dan risiko lebih terkendali. Yang terjadi adalah label syariah menjadi seperti label halal pada produk.

Label ini secara psikologis mungkin memberi rasa aman, padahal substansinya bisa cacat. Ketika label dipakai sebagai magnet pemasaran, risiko distorsi nilai sangat besar.

Laporan OJK dan penyelidikan polisi juga menunjukkan dugaan modus operandi yang tidak transparan, termasuk penggunaan proyek fiktif sebagai untuk menunjukkan kepada investor seolah-olah ada transaksi. Ini merupakan gambaran buruk jika dilakukan oleh institusi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip syariah dan transparansi kepada lender.

Refleksi pembenahan keuangan syariah nasional

Menegakkan pelabelan “syariah” sangat fundamental bagi industri syariah Indonesia. Ia mengandung nilai spiritual dan etika yang dalam, bukan hanya sebagai alat pemasaran untuk menarik modal.

Ketika nilai tersebut diabaikan demi pertumbuhan dana atau penetrasi pasar, yang terjadi bukanlah pengembangan ekonomi syariah, tetapi komodifikasi agama mengambil keuntungan dari simbol tanpa menjaga substansinya.

Kasus DSI bisa menjadi momentum tepat untuk penguatan literasi finansial syariah, intensifikasi pengawasan industri syariah, dan revitalisasi prinsip etika dalam setiap produk keuangan.

Karena jika syariah hanya dipandang sebagai label, bukan nilai, apa yang tersisa dari keuangan syariah itu sendiri?

OJK telah mengambil langkah pengawasan administratif yang ketat, termasuk pembatasan kegiatan usaha DSI dan pelarangan penggalangan dana baru, demi mencegah berulangnya kasus dan kerugian masyarakat akibat investasi di masa depan.

Ini bukan sekadar kegagalan bisnis, tetapi masalah etika dan moral ekonomi yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak.

Lusiana Ulfa Hardinawati tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Krisis hunian dan mitos ‘Green Living’: mengapa generasi muda sulit punya rumah?

2026-01-22T02:40:46Z

Blue Building Kausal Moradhiya/Pexels

Sulitnya generasi muda membeli rumah bukan hanya isapan jempol. Fenomena ini pun tak hanya terjadi di Indonesia. Di tengah gempuran harga properti yang tak masuk akal dan stagnasi pendapatan, isu tempat tinggal menjadi krisis global yang menuntut perhatian serius.

Sementara, dunia tengah terlilit permasalahan lingkungan mulai dari penggunaan emisi karbon yang berlebihan, sampai ke bagaimana pembangunan dapat berpengaruh besar dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Issa Tafridj, PhD Researcher dari Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam. Kami berdiskusi tentang akar masalah krisis hunian (housing crisis) dan salah kaprah mengenai konsep hunian ramah lingkungan.

Issa menjelaskan, krisis hunian berakar dari ketimpangan antara permintaan (demand) yang terus naik akibat pertumbuhan populasi dan migrasi, dengan penawaran (supply) yang terhambat.

Di Eropa, suplai terhambat oleh regulasi lingkungan yang sangat ketat dan proses birokrasi yang panjang. Sementara di Indonesia, masalahnya diperparah oleh ketiadaan kontrol pemerintah yang tegas terhadap mekanisme pasar, sehingga harga tanah dan rumah melambung liar tak terkejar oleh gaji kelas menengah.

Salah satu kritik tajam yang disampaikan Issa adalah pergeseran peran pemerintah. dar penyedia perumahan rakyat menjadi sekadar fasilitator yang menyerahkan pembangunan kepada sektor swasta (developer).

Akibatnya, rumah diperlakukan semata-mata sebagai komoditas bisnis untuk mencari profit, bukan sebagai hak asasi manusia. “Rumah hijau” pun hanya sekadar menjadi gimmick pemasaran tanpa memperhatikan betul aspek kritisnya. Ujungnya, hunian yang layak, ramah lingkungan dan terjangkau dikesampingkan.

Belum lagi, tutur Issa, obsesi masyarakat dan pengembang terhadap rumah tapak menjadi biang pemekaran kota (urban sprawl) yang membuat lahan hijau kian terkikis, biaya transportasi membengkak, dan kemacetan tak terurai saat warga bergerak dari daerah luar atau pinggiran ke tengah kota untuk bekerja.

Krisis hunian memerlukan intervensi negara yang kuat untuk mengubah paradigma perumahan dari instrumen investasi menjadi hak dasar warga negara, serta keberanian untuk menata ulang kota ke arah vertikal demi keberlanjutan lingkungan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

‘Polyworking’: Ketika 1 pekerjaan tak lagi cukup

2026-01-20T08:00:45Z

● Kenaikan harga kebutuhan setiap tahun memaksa banyak orang mencari pekerjaan tambahan.

● Pekerjaan tambahan yang dimaksud tidak hanya sampingan, tapi dilakukan dengan intensitas yang hampir sama dengan pekerjaan utama.

● Tren bernama ‘polyworking’ ini menyimpan banyak risiko bagi pekerja dan kondisi perekonomian makro.

Usai menunaikan rutinitas 9-5 atau yang biasa disebut kerja fulltime, aktivitas Rahmad (bukan nama sebenarnya), seorang karyawan swasta di Tangerang, belum selesai.

Di waktu yang seharusnya digunakan untuk mengisi ulang tenaga, dia mengurus penjualan produk reseller sambil membuat konten promosi dagangan di media sosial.

Ada juga Budiman yang berprofesi sebagai guru. Usai melaksanakan rutinitas mengajar di pagi hingga siang hari, sorenya dia narik ojol (ojek online) untuk menambah penghasilan.

Akhir-akhir ini, semakin banyak orang yang menekuni dan menjalankan tren baru dari side hustle ini layaknya pekerjaan utama.

Tren tersebut bernama polyworking yang artinya memiliki beberapa pekerjaan utama secara paralel, baik dilaksanakan setelah pekerjaan utama selesai atau bersamaan.

Survei tahun 2025 menunjukkan, sebanyak 18% pekerja global memiliki lebih dari satu pekerjaan. Fenomena ini menandakan bahwa kepemilikan pekerjaan ganda merupakan bagian dari pola kerja baru di berbagai negara.

Namun, di balik fleksibilitas dan peluang diversifikasi pendapatan, tren ini juga menimbulkan risiko dan memaparkan kondisi ketenagakerjaan nasional yang layak kita perhatikan.

Dorongan tuntutan hidup

Awalnya, polyworking digambarkan sebagai strategi cerdas pekerja modern. Memiliki lebih dari satu pekerjaan, selain menambah pendapatan, bisa memperluas jejaring, meningkatkan keterampilan lintas bidang, serta memperkuat portofolio profesional.

Di sektor kreatif, pendidikan, teknologi, dan riset, polyworking bahkan kerap dipromosikan sebagai jalan menuju karier yang lebih stabil.

Sebuah studi tahun 2024 menunjukkan, pertimbangan etis, aktualisasi diri, kebutuhan finansial, dan tujuan sosial menjadi motivasi para pelaku polyworking.

Perlahan tapi pasti, maknanya berubah menjadi upaya untuk bertahan hidup. Di Indonesia, 54% pekerja hidup dalam kondisi “gaji numpang lewat” atau dikenal dengan fenomena living paycheck to paycheck.

Rata-rata upah bulanan pekerja di Indonesia berada di angka Rp3,09 juta per bulan. Sementara biaya hidup mengalami peningkatan Rp1-1,5 juta per bulan. Wajar jika seseorang memutuskan untuk memiliki beberapa pekerjaan dalam satu waktu.

Antara penghasilan dan kelelahan tambahan

Ironisnya, polyworking kerap dinormalisasi sebagai bukti etos kerja tinggi. Padahal ada sinyal masalah serius yang menyertainya. Ketika pekerja harus bekerja dua atau tiga pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah soal produktivitas individu, melainkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Dalam jangka panjang, jam kerja yang berlebihan berisiko menurunkan kualitas kesehatan fisik dan mental pekerja.

Selain itu, keterbatasan waktu untuk beristirahat dan belajar justru dapat menghambat peningkatan keterampilan untuk mobilitas sosial ke atas.

Dalam jangka panjang, polyworking karena terpaksa justru berpotensi menciptakan jebakan kelelahan (burnout trap), bukan peningkatan kesejahteraan.

Era ekonomi padat modal

Semua berhulu dari kondisi perekonomian saat ini. Secara tren, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak lagi beriringan dengan terbukanya lapangan kerja. Maraknya polyworking mencerminkan terjadinya pergeseran struktural dalam sistem ketenagakerjaan.

Di Indonesia, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2025 tumbuh sebesar 5,04%. Meski menunjukkan ketahanan yang relatif, laju tersebut masih berada di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2%.

Salah satu masalah utama dari situasi perekonomian ini adalah ketidaksesuaian antara tingkat upah dan biaya hidup. Di banyak daerah, upah minimum masih berada di bawah kebutuhan hidup layak, terutama jika memperhitungkan kenaikan harga pangan, transportasi, dan perumahan dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, sistem perlindungan pekerja belum sepenuhnya menjangkau realitas kerja yang semakin fleksibel dan terfragmentasi. Pekerja dengan lebih dari satu pekerjaan sering kali berada di wilayah abu-abu: tidak sepenuhnya terlindungi sebagai pekerja tetap, tetapi juga tidak diakui sebagai wirausaha mandiri.

Permasalahannya, tren industri padat modal (seperti industri pengolahan logam maupun pusat data) yang tak banyak menyerap tenaga kerja akan terus berlanjut hingga beberapa periode mendatang. Bank Dunia memperingatkan pertumbuhan global yang hanya sekitar 2,3% tahun 2025. Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat perlambatan ekonomi dan menempatkan proyeksi global di kisaran-3,0-3,23%.

Sejalan dengan dua institusi tersebut, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi atau OECD memproyeksikan pertumbuhan global di sekitar 2,9%. Pelemahan investasi dan perdagangan output kemungkinan menjadi penyebab pertumbuhan lemah.

Dilema negara berkembang

Di negara berkembang seperti Indonesia, polyworking dapat menimbulkan risiko serius karena minimnya tingkat keterampilan pekerja dan sektor informal.

Di satu sisi, ini menjadi bantalan sosial tidak resmi dan sementara bagi pekerja yang menghadapi upah rendah dan ketidakpastian kerja. Namun di sisi lain, normalisasi polyworking justru memaklumi kegagalan negara dalam menyediakan pekerjaan dan upah yang layak.

Yang perlu diingat, para pekerja melakukan polyworking hanya untuk memenuhi kehidupan dasarnya. Ini berbeda dengan Anthony Hamilton yang harus kerja tiga pekerjaan selama belasan tahun untuk membiayai Lewis Hamilton (salah satu pembalap tersukses dan kulit hitam yang tidak memiliki kekayaan seperti kebanyakan pembalap lainnya) menjadi pembalap Formula 1 (F1) yang untuk sesi latihan saja saat ini harus bayar Rp58 miliar.

Pemerintah mesti berbenah dalam menghadapi fenomena ini.

Pertama, negara perlu memastikan bahwa upah minimum benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak, bukan sekadar angka kompromi politik.

Kedua, sistem perlindungan sosial harus diperluas agar mencakup pekerja dengan pola kerja fleksibel dan multiprofesi, termasuk jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pensiun.

Selain itu, kebijakan peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri, bukan hanya untuk memperkuat posisi tawar pekerja. Tanpa intervensi struktural, polyworking akan terus menjadi strategi individual menghadapi masalah kolektif.

Pertanyaan kuncinya bukan apakah polyworking baik atau buruk, tapi mengapa semakin banyak pekerja merasa perlu melakukannya.

Jika polyworking menjadi keharusan untuk bertahan hidup, maka itu adalah alarm bagi sistem ketenagakerjaan kita. Negara tidak boleh absen ketika pekerja dipaksa bekerja lebih banyak, hanya untuk hidup layak.

Norman Luther Aruan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Rencana pembangunan Papua dan bayang-bayang ekonomi yang menguras alam

2026-01-16T01:59:23Z

● Arah baru pembangunan Tanah Papua masih belum jelas di tengah rendahnya pembangunan manusia dan dan kemiskinan ekstrem.

● Rencana lumbung sawit Prabowo berlawanan dengan target kelestarian hutan dan rencana jangka panjang.

● Ekonomi restoratif dan energi komunitas menjadi solusi kesejahteraan bagi orang asli Papua.

Pemerintah baru saja meluncurkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan RAPPP memuat 19 program prioritas dan diposisikan sebagai instrumen untuk mempercepat kemajuan Papua dalam lima tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto juga mengemukakan rencana penambahan perkebunan sawit di Papua dengan dalih swasembada energi.

Namun hingga saat ini, publik belum bisa mengetahui detail perencanaan karena dokumen RAPPP belum tersedia. Informasi yang bisa ditelusuri sejauh ini hanya pernyataan resmi para pejabat pemerintah dan rilis singkat lembaga terkait.

Seperti berbagai rencana sebelumnya, pertanyaan mendasarnya adalah: ke mana arah pembangunan Papua? Pasalnya, hingga saat ini, kondisi sosial-ekonomi Papua masih jauh dari klaim keberhasilan pembangunan.

Lain di mulut, lain di data

Data pemerintah tahun 2025 menunjukkan empat provinsi di Papua berada di posisi terbawah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Papua Pegunungan mencatat skor terendah nasional sebesar 54,91, disusul Papua Tengah (60,64), Papua Barat (68,48), dan Papua Selatan (69,54).

Situasi ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang ekstrem. Lima dari enam provinsi di Papua termasuk wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan Papua Pegunungan mencatat tingkat kemiskinan di atas 30%.

Padahal, duit negara mengalir sangat banyak ke Papua. Sejak berstatus otonomi khusus pada 2001, ratusan triliun rupiah dana otsus dan berbagai skema fiskal mengalir ke Papua.

Ini menunjukkan bahwa persoalan Papua bukan semata soal kekurangan anggaran atau kapasitas pemerintah daerah, melainkan arah kebijakan dan desain kelembagaan pembangunan yang keliru.

Meski demikian, Prabowo malah menyampaikan gagasan agar Papua dikembangkan sebagai lumbung kelapa sawit dan basis produksi energi. Pernyataan ini memperlihatkan kontradiksi kebijakan yang serius.

Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang perbaikan tata kelola dan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah justru mendorong model pembangunan berbasis ekspansi industri ekstraktif seperti perkebunan berskala besar.

Salah arah rencana pembangunan Papua

Risiko pendekatan ini bukan sekadar asumsi. Pengalaman proyek food estate di Merauke, Papua Selatan, menjadi contoh konkret.

Riset mendapati bagaimana proyek pangan dan energi Merauke telah menggusur ruang hidup masyarakat Marind dan mengurangi kualitas hidup mereka akibat pencemaran tanah dan air.

Kajian lembaga kami juga menunjukkan bahwa proyek food estate dengan luasan sekitar 2 juta hektare (ha) berpotensi menciptakan kerugian karbon hingga Rp47,7 triliun. Kerugian berasal dari kehilangan potensi pendapatan di perdagangan karbon yang seharusnya diperoleh dari pelestarian hutan (yang menahan pelepasan emisi) sebanyak 782,45 juta ton setara CO₂.

Masalahnya tidak berhenti pada dampak sosial lingkungan. Dari sisi regulasi, proyek food estate Merauke ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), bahkan sebelum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi disahkan.

Praktik ini mencerminkan pola kebijakan yang menempatkan keputusan pemerintah pusat di atas instrumen perencanaan ruang dan perlindungan lingkungan.

Pada saat yang sama, revisi Undang Undang Otonomi Khusus Papua justru mempersempit ruang pengawasan pemerintah daerah dan Majelis Rakyat Papua (MRP), alih-alih memperkuat kontrol lokal.

Akibatnya, posisi tawar orang asli Papua semakin melemah, terutama di hadapan proyek-proyek besar yang dilindungi oleh status PSN dan rezim perizinan yang terpusat.

Kontrol pemerintah Papua melemah

Dari perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan persoalan serius dalam mekanisme kontrol dan partisipasi lokal. Kewenangan Presiden dan kementerian teknis dalam menetapkan PSN, menerbitkan izin usaha, serta menentukan lokasi proyek sangat dominan. Di lain pihak, peran pemerintah daerah, DPR Papua, dan MRP cenderung bersifat simbolik.

Pendekatan yang mengisap (ekstraktif) tersebut sejatinya tidak sejalan dengan arah pembangunan Papua dalam kerangka nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menempatkan Papua sebagai koridor pengembangan industri kimia dasar dan agro berbasis nilai tambah.

Konsep “Papua Produktif” dalam RPJPN juga menekankan transformasi ekonomi melalui penguatan komoditas unggulan, pengembangan industri turunannya, serta sektor pariwisata—bukan perluasan ekstraksi sumber daya alam.

Ketidaksinkronan antara RPJPN dan praktik sektoral memperlihatkan kegagalan perencanaan kelembagaan. Perencanaan jangka panjang berada di tangan Bappenas, sementara pelaksanaan proyek dikendalikan oleh kementerian teknis dengan logika sektoral dan target jangka pendek.

Akibatnya, arah pembangunan terpecah dan sering kali bertentangan dengan rencana induk nasional.

Perlu ekonomi yang memulihkan

Di tengah kebuntuan ini, pendekatan ekonomi restoratif menawarkan alternatif yang lebih konsisten untuk membangun sekaligus melestarikan Papua. Pendekatan ini menuntut pembangunan ekonomi yang menggunakan sumber daya alam dan masyarakat setempat (dalam hal ini orang asli Papua/OAP), tanpa mengeksploitasi secara berlebihan.

Papua memiliki potensi komoditas ekonomi restoratif yang melimpah, seperti berbagai macam ikan di laut dan sungai, ubi kayu, trembesi, kopi, sagu, hingga sayuran.

Komoditas tersebut bisa dikembangkan dengan tetap berdampingan dengan lingkungan. Sebab, ekosistem yang menopang pertumbuhannya berasal dari hutan, laut, dan tanah yang lestari.

Untuk menopang kegiatan ekonomi restoratif, Papua bisa mengandalkan sumber energi bersih setempat. Misalnya, Papua bisa menggunakan lebih banyak pembangkit listrik tenaga surya maupun air berskala kecil karena memiliki kawasan perairan dan sumber daya air melimpah.

Sumber energi tersebut bisa dikelola sendiri oleh warga. Menurut studi kami, pendekatan ini bisa menjadi transisi energi yang memberdayakan orang asli Papua ketimbang program terpusat ala Prabowo.

Di tingkat lokal, ekonomi restoratif berbasis warga mampu menjadi jalan keluar orang asli Papua untuk meningkatkan taraf hidup. Studi lembaga riset Kopernik bersama Econusa (2025) mendapati ekonomi restoratif dari 27 lembaga di Tanah Papua saat ini telah menciptakan pendapatan hingga Rp1,4 triliun per tahun dan melibatkan 90% orang asli Papua.

Dengan pendanaan dan regulasi yang berpihak ke Papua, pendapatan dari ekonomi restoratif pun mampu meningkat hingga Rp130 triliun, melibatkan 520,000 warga, dan melindungi 9,2 juta ha hutan.

Nilai tersebut bahkan melampaui ekonomi ekstraktif saat ini (pertambangan, perkebunan, dan kebun kayu) sebesar Rp110 triliun.

Angka tersebut sangatlah besar. Dengan kekayaan di Tanah Papua, menyejahterakan orang asli Papua dengan ekonomi yang dekat dengan mereka—bukan dengan program yang terpusat—bukanlah hal yang mustahil.

Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.

Alarm Ekonomi 2026: Inflasi Merangkak, Dompet Teriak

2026-01-15T01:18:37Z

Nicola Barts/Pexels

Tahun 2025 meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah berat bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari deflasi beruntun, gelombang PHK, hingga melemahnya daya beli masyarakat menjadi sinyal peringatan serius.

Menatap tahun 2026, optimisme tetap ada, namun harus dibarengi dengan kewaspadaan tinggi terhadap realita fundamental ekonomi kita. Kira-kira apa saja hal yang harus kita persiapkan dalam menyikapi ini semua di tahun yang baru berjalan?

Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Nailul Huda, Direktur Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) tentang tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan.

Huda menyoroti adanya anomali antara klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah di angka 5% dengan indikator mikro di lapangan. Menurutnya, penjualan ritel yang lesu, penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan realisasi pajak yang seret menjadi bukti nyata bahwa ekonomi riil sedang tidak baik-baik saja.

Oleh karena itu, CELIOS memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran moderat 4,7% - 5,0%, dengan risiko perlambatan lebih lanjut jika daya beli tidak segera dipulihkan.

Menurut pandangan Huda, isu kenaikan tarif PPN menjadi 12% justru kontraproduktif di tengah situasi saat ini. Ia menegaskan bahwa alih-alih mengejar target penerimaan jangka pendek, kebijakan fiskal seharusnya berfungsi sebagai counter-cyclical (melawan arus) untuk menjaga konsumsi.

Akan lebih baik, kata Huda, pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai solusi konkret untuk menjaga disposable income (pendapatan yang diperuntukan untuk konsumsi) kelas menengah agar roda konsumsi tetap berputar. Sebab selama berdekade lamanya konsumsi rumah tangga adalah tulang punggung PDB nasional.

Huda sendiri menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak positif untuk jangka panjang. Namun ia mengkritisi implementasinya saat ini yang terkesan populis dan berisiko membebani anggaran pos krusial lain, seperti pendidikan.

Program pemerintah harusnya lebih menitik beratkan pada perbaikan data penerima bansos (DTKS) agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi pain killer (obat penahan nyeri) sesaat tanpa menyelesaikan akar kemiskinan nasional.

Saat ini masyarakat dihadapkan kondisi sektor formal yang tidak lagi mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Akibatnya gig economy (ojol, kurir, pekerja lepas/informal) kini menjadi katup pengaman sosial yang tidak berkelanjutan terhadap masa depan pekerjanya.

Sayangnya, saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal menjalani profesinya tanpa jaminan sosial yang memadai. Huda mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang melindungi pekerja gig dari eksploitasi “kemitraan” berat sebelah, guna mencegah munculnya kerentanan sosial baru di masa depan.

Pun jika kita berbicara sektor industri. Meskipun hilirisasi nikel berhasil mendongkrak angka investasi secara nominal, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal masih minim padahal sifatnya yang padat modal. Huda, menyarankan agar Indonesia mendiversifikasi investasi ke sektor padat karya seperti manufaktur dan pertanian.

Tidak ketinggalan, Huda menekankan perlunya reformasi hukum untuk menekan biaya ekonomi tinggi (high cost economy) dan korupsi, agar investor berkualitas bersedia menanamkan modal jangka panjang di tanah air.

Menutup perbincangan kali ini, kunci menghadapi 2026 adalah kembali fokus pada “manusia” itu sendiri. Menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memastikan perlindungan sosial adalah fondasi utama. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanyalah angka statistik yang tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan.

Mengapa kerugian pidana penipuan hampir pasti takkan kembali utuh ke korban?

2026-01-14T02:15:49Z

● Mayoritas korban pidana penipuan tak mendapat ganti rugi yang layak.

● Hal ini disebabkan karena hukum pidana Indonesia lebih berfokus pada penindakan pelaku.

● Pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati perlu dipegang teguh oleh masyarakat agar terhindar menjadi korban penipuan.

Pepatah mati satu tumbuh seribu berlaku sangat relevan jika kita membahas kasus penipuan. Satu modus penipuan berhasil dihentikan, akan muncul banyak modus lain, baik yang baru maupun hasil modifikasi dari yang lama.

Penanganan kasus penipuan pun selalu datang dengan pola yang nyaris sama. Pelaku ditangkap, proses hukum berjalan, vonis dijatuhkan. Namun kerugian korban nyaris tak pernah kembali utuh.

Modusnya beragam mulai dari urusan agama yang dilakukan First Travel 2007. Bahkan urusan pernikahan yang dilakukan wedding organizer @byayupuspitaa nasib pengembalian duit korban dipenuhi tanda tanya.

Yang terbaru, influencer dan pendiri Akademi Kripto Timothy Ronald diduga menipu salah satu korbannya yang mengaku rugi Rp3 miliar karena iming-iming investasi aset digital. Kasus ini sedang diusut oleh kepolisian.

Ini patut menjadi pertanyaan: mengapa keadilan terasa berhenti di penegakan hukum saja, tetapi tidak menyentuh pemulihan kerugian korban?

Jawabannya tidak sesederhana “aparat tidak serius” atau “hukum tidak berpihak pada korban”. Dari sudut pandang audit forensik dan sistem hukum, ada keterbatasan struktural yang membuat pemulihan kerugian dalam kasus penipuan menjadi sangat sulit—bahkan ketika pelaku telah divonis bersalah.

Hukum hanya berfokus kepada pelaku bukan korban

Kasus penipuan tidak mendapat perlakuan khusus dibandingkan tindak pidana lain seperti korupsi. Dalam kasus korupsi, kerugian negara selalu jadi headline utama bersanding dengan pelaku kejahatannya.

Tapi dari sudut pandang hukum di Indonesia, perbedaan paling mendasar antara penipuan dan korupsi terletak pada objek kejahatannya.

Dalam pidana korupsi, yang dirugikan adalah negara. Karena itu, hukum dirancang untuk memulihkan aset negara melalui perampasan aset dan pengembalian kerugian negara.

Hal tersebut merupakan mandat undang-undang termasuk Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Adapun dalam tindak pidana penipuan, yang merugi adalah individu atau kelompok masyarakat. Negara bertindak sebagai penegak hukum, bukan sebagai wali yang menjamin pengembalian uang korban.

Jadi, meskipun pelaku dipidana, uang korban tidak otomatis kembali. Pengembalian kerugian harus melalui mekanisme lain (misalnya gugatan perdata atau restitusi jika dimungkinkan).

KUHP baru memperluas pengaturan penipuan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, khususnya era digital. Meski begitu, perlindungan korban secara finansial tetap terbatas. Sebab, fokus hukum pidana adalah menghukum pelaku, bukan pemulihan penuh kerugian korban.

Antara disita dan dikembalikan ke korban

Uang hasil tindak pidana penipuan jarang sekali utuh. Dalam banyak kasus, terutama yang bersifat massal, penipu menggunakan uang korban sejak awal untuk membayar korban lama, menutup biaya operasional, promosi, dan gaya hidup pelaku.

Skema semacam ini membuat dana korban terus berputar hingga akhirnya kolaps.

Ketika berproses hukum, duit yang tersisa biasanya hanya pecahan kecil dari total dana yang pernah dihimpun. Karena itu, penyitaan aset sering kali tidak sebanding dengan total kerugian korban.

Contohnya, uang hasil penipuan Ayu Puspita yang menggunakan uang pembayaran klien untuk membeli rumah. Pelaku memang ditahan, tapi uang korban keburu ludes.

Masalah lain muncul pada tahap putusan pengadilan. Restitusi atau pengembalian hak korban memang dilindungi hukum. Akan tetapi, amar putusan majelis hakim—antara penyitaan negara dan restitusi kepada korban—tidak bisa diganggu gugat dan berkekuatan hukum tetap.

Kasus penipuan First Travel bisa kita jadikan contoh. Pengadilan negeri memvonis uang 63,3 ribuan calon jemaah umrah lebih dari Rp900 miliar disita oleh negara.

Baru lima tahun kemudian, pada 2022, putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung mengamanatkan pengembalian aset sitaan ke korban.

Nasib hak korban ditentukan proses pelelangan aset sitaan

Setelah memiliki putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada lagi proses pengadilan lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali), aparat hukum harus melelang aset sitaan pelaku kejahatan.

Dalam praktiknya, pelelangan aset sitaan untuk memenuhi 100% hak korban nyaris tidak mungkin. Lelang sitaan tindak pidana tidak secepat dan semudah yang dipikirkan.

Yang utama, aset sitaan seiring berjalannya waktu mengalami penyusutan nilai. Alhasil, taksiran harganya tidak bisa mengikuti standar pasar.

Aset sitaan bisa langsung dijual dengan cepat tanpa lelang jika harga barangnya di bawah atau senilai Rp35 juta.

Kapasitas pemerintah untuk menjaga kondisi aset juga tidak akan sama dengan perawatan barang pribadi. Belum lagi calon pemenang lelang akan dibebankan biaya tambahan ganti nama untuk aset seperti mobil dan properti.

Jika kita kembali menyoal kasus First Travel, jumlah korban yang mencapai ribuan menambah kompleksitas taksiran nilai aset. Proses verifikasi klaimnya juga bakal sangat panjang.

Dari 820 aset sitaan kasus First Travel, misalnya, hanya 420 di antaranya yang akan jadi alat tukar ganti rugi. Hingga kini proses likuidasinya belum juga rampung.

Tak heran, secara logika dan hitungan kasar saja, nilai yang diterima masing-masing korban takkan sebanding dengan kerugian riil yang bahkan tidak sebanding dengan ongkos prosesnya.

Mengapa penipuan tidak pernah hilang?

Selama ada ketimpangan pengetahuan, janji keuntungan, dan tekanan ekonomi, penipuan akan terus muncul dengan wajah baru. Teknologi justru mempercepat penyebarannya: media sosial, pesan instan, dan platform digital membuat skema penipuan lebih cepat menjangkau korban.

Penegakan hukum selalu bersifat after the fact. Aparat bergerak setelah laporan masuk dan kerugian terjadi.

Artinya, pemidanaan penting, tetapi tidak pernah cukup sebagai pencegahan utama.

Memahami keterbatasan ini penting agar publik tidak terjebak pada harapan yang keliru. Perlindungan terbaik justru datang dari pencegahan: literasi risiko, kehati-hatian terhadap janji imbal hasil, dan sistem perlindungan konsumen yang lebih kuat.

Dari sisi kebijakan, negara dapat memperbaiki mekanisme pemisahan aset korban sejak tahap awal penyidikan, mendorong penggunaan rekening penampungan (escrow) pada sektor jasa tertentu. Negara juga perlu memperkuat edukasi publik bahwa hukum pidana menghukum pelaku, tetapi tidak selalu memulihkan kerugian.

Perlu bagi kita untuk selalu mewaspadai penipuan. Meski terdengar klise, pencegahan memang lebih baik daripada mengobati agar kita tidak menjadi korban.

Rudi Syaf Putra tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Dari nanas hingga rami, berlimpah potensi serat dan pewarna alami pakaian di Indonesia

2026-01-12T02:20:28Z

● Industri fashion menyumbang emisi karbon dan pencemaran besar, terutama dari bahan sintetis dan proses kimia dalam produksinya.

● Serat alam seperti rami dan daun nanas serta pewarna alami (ecoprint) bisa jadi solusi tekstil berkelanjutan di Indonesia.

● Diperlukan integrasi dan dukungan teknologi untuk membangun ekosistem tekstil ramah lingkungan dari hulu ke hilir.

Sepotong baju yang tergantung di etalase toko atau yang kita pakai sehari-hari, sesungguhnya menyimpan jejak karbon yang panjang sejak awal proses pembuatannya. Mulai dari pemilihan bahan baku, pemintalan, pewarnaan, hingga penyempurnaan (finishing), semuanya menyumbang emisi.

Apalagi, sebagian pakaian modern saat ini terbuat dari serat sintetis seperti poliester, nilon, atau akrilik—yang berasal dari minyak bumi, yang membuatnya sulit terurai secara alami.

Menurut data United Nations Environment Programme (UNEP), industri fashion menyumbang sekitar 10% emisi karbon global dan 20% limbah air dunia. Pakaian berbahan sintetis juga menjadi sumber pencemaran mikroplastik di darat maupun laut.

Selain itu, pewarna berbasis logam berat dan bahan kimia berbahaya yang banyak digunakan dalam industri tekstil kerap mencemari sungai dan tanah—umum terjadi di negara-negara berkembang.

Perputaran tren yang sangat cepat dalam industri fesyen—atau yang dikenal dengan istilah fast fashion—semakin memperparah timbunan limbah tekstil.

Solusi atas kompleksnya permasalahan limbah industri ini tentu tidak sederhana. Namun, langkah awal bisa dimulai dengan memilih bahan-bahan serat dan pewarna alami dalam proses produksi maupun konsumsi fesyen berkelanjutan.

Potensi serat alam alternatif di Indonesia

Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar serat alam yang bisa menjadi alternatif, seperti serat rami dan daun nanas. Keduanya tersedia melimpah sebagai hasil samping dari sektor pertanian.

Produksi nanas nasional misalnya, mencapai sekitar 3,15 juta ton pada 2024, dan menghasilkan limbah daun nanas yang melimpah.

Setiap 1 ton nanas segar bisa menghasilkan sekitar 100 kg limbah daun nanas, sehingga ada potensi 315.000 ton limbah daun per tahun. Potensi ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk mencetak cuan dari industri tekstil berkelanjutan.

Riset menunjukkan, selain ramah lingkungan dan mudah terurai, serat-serat ini juga memiliki siklus tumbuh yang cepat—hanya sekitar 3 bulan, hemat air, dan minim penggunaan pestisida. Selama masa tumbuhnya, tanaman seperti rami juga mampu menyerap karbon dalam jumlah signifikan.

Sayangnya, pemanfaatan serat alam di Indonesia masih minim. Kendala utamanya antara lain keterbatasan teknologi pengolahan dan belum terbangunnya ekosistem industri yang mendukung produksi skala besar dengan kualitas yang stabil.

Pengolahan serat alam memerlukan penguatan teknologi seperti proses dekortikasi—proses awal untuk memisahkan serat dari batang atau daun— dan degumming, yaitu tahapan lanjutan untuk menghilangkan zat-zat non-serat agar menghasilkan bahan lebih halus dan siap diproses menjadi kain.

Jika teknologi ini tersedia dengan baik dan mudah diakses, Indonesia dapat memproduksi serat lokal berkualitas tinggi yang mampu bersaing dengan bahan impor.

Sayangnya, pengembangan teknologi pengolahan serat alam ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama ekonomi. Biaya produksinya tinggi, terutama untuk peralatan industri dan bahan baku, membuat teknologi ini kurang kompetitif dibanding impor serat sintetis atau kapas.

Sementara itu, insentif pemerintah, seperti subsidi atau program skala besar, juga minim.

Warna dari alam: Potensi ecoprint

Ecoprint adalah teknik yang memanfaatkan zat warna alami dari daun dan bunga, lalu diaplikasikan langsung ke permukaan kain. Hasilnya tak hanya unik dan artistik, tetapi juga lebih aman bagi lingkungan.

Metode yang digunakan bisa melalui teknik kukus (steaming) atau teknik pukul (pounding), tergantung bahan yang digunakan dan efek visual yang diinginkan.

Sayangnya, ecoprint masih sering dianggap sebagai produk kerajinan semata dengan daya tahan warna yang kerap diragukan.

Padahal, dengan pendekatan riset yang tepat, ecoprint bisa dikembangkan menjadi produk tekstil fungsional dengan daya tahan warna yang cukup kompetitif dibadingkan produk-produk saat ini.

Membangun ekosistem tekstil berkelanjutan

Industri pengembangan serat alam dan ecoprint di Indonesia sebenarnya sudah mulai tumbuh, tapi cenderung berjalan sendiri-sendiri alias belum terhubung secara ekosistem. Padahal, keduanya punya potensi besar jika diselaraskan dalam rantai industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Bayangkan jika kain yang dibuat dari serat rami atau daun nanas hasil olahan lokal, lalu diwarnai dengan teknik ecoprint yang sudah terstandarisasi. Produk semacam ini akan jauh lebih ramah lingkungan, baik dari segi tampilan maupun proses produksinya.

Model integrasi ini membuka peluang besar untuk mendorong inovasi dan kolaborasi riset, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan industri tekstil berbasis sumber daya lokal. Industri seperti ini dapat menjadi lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.

Keberlanjutan tekstil bukan hanya soal mengikuti tren, tetapi tentang membentuk industri yang lebih inovatif, lebih manusiawi, dan lebih ramah lingkungan untuk masa depan.

Sebagai konsumen, kita mungkin merasa kecil di tengah perkembangan pesat industri ini. Meski begitu, perubahan bisa dimulai dari langkah sederhana, seperti memilih bahan yang lebih ramah lingkungan, mendukung produk dari serat alam, dan menggunakan pewarna alami seperti ecoprint.

Langkah kecil ini barangkali belum mampu mengubah industri secara drastis. Namun, setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan membentuk wajah industri tekstil di masa depan.

Ahmad Satria Budiman tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Perlunya reformasi bantuan sosial melalui metode ‘affirmative basic income’

2026-01-09T09:02:59Z

● Sudah puluhan tahun Indonesia menjalankan program bantuan sosial.

● Selama itu pula, dampak program ini kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

● Pemerintah perlu mengubah penerapan bansos yang lebih efektif seperti yang ditawarkan konsep Affirmative Basic Income atau ABI.

Program bantuan sosial (bansos) di Indonesia selama ini ibarat obat pereda nyeri yang efektif meredam gejala sesaat, tapi gagal mengobati penyakit utamanya.

Meski begitu, warga penerima bansos tetap antusias dan rela mengantre panjang untuk mendapatkannya.

Strategi pengentasan kemiskinan nasional tidak berkelanjutan. Pola ini serupa yang diutarakan antropolog James Ferguson, dalam karyanya “Give a Man a Fish: Reflection on the New Politics of Distribution” (2015).

Ia menyebut bansos sebagai “politik distribusi baru”. Dalam konteks ini, fokus bansos hanya pada distribusi barang/jasa tanpa visi perubahan struktural jangka panjang.

Sementara rakyat sesungguhnya membutuhkan perubahan radikal terhadap kebijakan sistem jaring pengaman sosial (social safety net) nasional untuk keluar dari rantai kemiskinan.

Bagi-bagi uang bansos (dikenal sebagai Targeted Basic Income/(TBI) memang membantu rakyat. Namun, untuk mendapatkan nilai tambah lebih yang signifikan, kita sebenarnya bisa menerapkan konsep Affirmative Basic Income (ABI).

Konsep ini menyoroti kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang, melainkan kehilangan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan.

ABI hadir untuk mengembalikan kapabilitas ekonomi dasar yang menjadi tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

Kelebihan bansos ABI

Penerapan bansos konvensional atau TBI memiliki masalah klasik exclusion error karena orang miskin tidak terdata. Hal ini kerap terjadi di Indonesia.

Lantaran desainnya buruk, bansos TBI justru menimbulkan dua masalah serius: stigmatisasi dan jebakan kemiskinan jangka panjang.

Karena keresahan tersebut, konsep bansos (ABI) kini menjadi solusi primadona. Melalui ABI, negara memberikan sejumlah uang kepada kelompok tertentu, dalam hal ini warga yang dianggap kurang mampu. ABI berbeda dengan program jaminan pendapatan semesta (universal basic income/UBI) yang menyasar seluruh kelompok, termasuk golongan kaya.

Bangladesh, misalnya, melalui program Graduation Approach) sejak 2002 sudah membawa 2,3 juta keluarga ultramiskin naik kelas.

Yang membuat ABI sukses di Bangladesh adalah karena penerapannya mengadopsi elemen pemberdayaan. Ini senada dengan konsep Cash Plus yang didorong oleh UNICEF.

Dalam konsep ini, penyaluran uang tunai kepada suatu kelompok turut menyasar layanan pendukung (pelatihan/akses pasar) penerimanya agar lebih efektif.

ABI merupakan fase awal untuk membangun fundamental ekonomi rakyat. Ketika kelompok penerima ABI lulus dari kemiskinan, basis pajak negara akan melebar. Alhasil, negara berpotensi memperluas cakupan jaminan pendapatannya.

Karena itu, di Indonesia, bantuan sosial harus bergeser dari paradigma charity (belas kasihan) menuju rights-based approach (pemenuhan hak) yang selaras dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 tentang kewajiban negara menjamin “penghidupan yang layak”.

Jaminan pendapatan dasar adalah satu-satunya cara memberikan rasa aman di era ekonomi gig yang tidak pasti ini.

Bedah anggaran: Dari mana dananya?

ABI idealnya menyasar kelompok miskin ideal (40% masyakarat berpendapatan terbawah). Karena itu dibutuhkan pembenahan basis data yang dinamis.

Dengan kalkulasi 40% kelompok miskin atau 9,54 juta jiwa dari total 23,85 juta warga miskin per Maret 2025, maka estimasi kebutuhan APBN untuk ABI yang menyalurkan bansos Rp75 juta sekitar Rp715,5 triliun per tahun (21% APBN).

Kebutuhan diatas tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi program bansos 2026 sebesar Rp508 triliun. Besarnya kebutuhan anggaran ini, ditambah kondisi Indonesia sebagai negara berkembang, ABI sering dianggap “bunuh diri fiskal”.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga membutuhkan dana besar. Alokasinya tahun ini mencapai Rp335 triliun.

Namun, jika MBG diumpamakan sebagai investasi fisik, maka ABI seharusnya bisa kita anggap sebagai investasi sosial. Pembiayaannya dapat ditempuh melalui dua jalur utama:

1. Pundi-pundi dari korupsi sumber daya alam

Sumber pendanaan terbesar sebenarnya ada di depan mata. Mahfud Md, mantan Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, pernah melontarkan pernyataan yang menggambarkan besarnya potensi pendapatan negara yang hilang.

Ia menyebutkan bahwa jika korupsi di sektor sumber daya alam (khususnya pertambangan) dapat dihilangkan secara total, maka setiap orang Indonesia berpotensi mendapatkan penghasilan sebesar Rp20 juta per bulan.

Meskipun angka tersebut adalah ilustrasi potensi maksimal, pesan utamanya sangat relevan dengan ABI: dana untuk mengentaskan kemiskinan sebenarnya tersedia di perut bumi Indonesia.

Jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius menutup celah kebocoran di sektor pertambangan, kehutanan, dan kelautan, dana Rp715,5 triliun untuk ABI bukanlah angka yang mustahil.

2. Pajak kekayaan dan efek berganda

Ekonom Thomas Piketty dalam menyarankan pajak progresif atas kekayaan untuk mengurangi ketimpangan.

Penerapan pajak ini, ditambah dengan Marginal Propensity to Consume (MPC) atau potensi tambahan belanja konsumsi kelompok bawah yang tinggi, akan membuat dana ABI berputar kembali ke ekonomi riil, menciptakan efek domino yang positif.

Melalui ABI dari pajak kekayaan, pemerintah berpeluang memperkuat rasio pajak yang rendah sekaligus mengatasi ketimpangan kekayaan yang tinggi.

Menjawab mitos “malas”

Kritik paling tajam terhadap bantuan tunai adalah ketakutan akan memicu kemalasan. Namun, literatur empiris membantah ini.

Sebuah meta-analisis tahun 2010 menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, bantuan tunai justru sering kali meningkatkan partisipasi kerja, bukan menguranginya.

Orang miskin menggunakan uang tersebut untuk biaya transportasi mencari kerja atau membuka usaha kecil, bukan untuk berleha-leha.

Untuk memperkuat ini, desain ABI yang “afirmatif” mengunci bantuan dengan kewajiban partisipasi produktif, mematahkan argumen dependency syndrome atau minimnya keinginan pemerintah mengubah kebiasaan lamanya.

Indonesia membutuhkan kontrak sosial baru. ABI menawarkan sintesis kebijakan yang solid dan bisa dibiayai oleh potensi kekayaan alam kita sendiri.

Dengan dukungan politik yang kuat, ABI bukan lagi utopia. Ia adalah wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Barid Hardiyanto tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Bali kian disesaki turis: Wisata desa jadi alternatif menjanjikan

2026-01-08T08:31:34Z

● Banyak desa wisata potensial tapi kurang dilirik wisatawan.

● Padahal desa wisata bisa jadi alternatif bahkan subtitusi titik pariwisata nasional.

● Selain promosi dan akses, pengembangan desa wisata perlu tetap berfokus pada komunitas desa.

Berwisata merupakan salah satu cara healing (menyegarkan diri) yang paling populer. Tapi kita mungkin¸ akan berpikir dua kali jika harus melancong ke pusat kota Yogyakarta atau Bali di penghujung tahun karena sesaknya wisatawan di sana.

Mungkin terdengar klise, tapi Indonesia sudah seharusnya memiliki banyak situs wisata yang tidak melulu mengandalkan nama lama seperti Bali, (kota) Yogyakarta, Bandung, dan sebagainya.

Desa yang dianggap “kampungan” yang jadi tempat orang tua dan pensiunan menghabiskan sisa hidup nyatanya memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah menarik.

Ini saya rasakan sendiri ketika berwisata ke Desa Sade (Nusa Tenggara Barat), Desa Pulesari (Yogyakarta), Desa Umbulharjo (Yogyakarta), dan Desa Kanekes (Banten).

Selain bisa mendatangkan turis, dengan pendekatan yang tepat, desa pun bisa terhindar dari overtourism dan bisa memprioritaskan porsi manfaat untuk warga setempat terlebih dahulu.

Namun, agar muncul titik desa-desa wisata baru, seluruh pemangku kepentingan perlu terlibat dalam pemerataan promosi dan akses infrastruktur.

Menyulap desa miskin jadi desa maju

Dengan menawarkan panorama alam yang asri dan alami, manfaat pariwisata di desa membuka banyak pintu penghasilan bagi para warga Desa Sade (NTB). Contohnya, wisatawan bisa langsung menginap dan makan ke rumah warga yang menyediakan jasa penginapan dan kuliner.

Tapi yang paling penting, pembukaan desa ini berfungsi jadi ajang promosi kebudayaan lokal setempat seperti kerajinan tangan lokal.

Siti, seorang ibu rumah tangga penenun kain sasak khas Suku Sasak, bisa menambah pundi-pundi tambahan dengan menjual kain tenunnya ke wisatawan. Jumlahnya pun, menurut pengakuan Siti, layak untuk dijadikan sumber penghasilan.

Ilustrasi di atas mencoba menjelaskan keberadaan sebuah desa agraris yang berorientasi pada pertanian bisa mendiversifikasi pendapatannya dari pengembangan sektor baru dari pariwisata.

Bukan hanya itu, ada peluang memperkenalkan produk lokal kepada pasar yang lebih luas. Hal ini membuka peluang baru bagi pelaku UMKM lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

Ada juga Desa Wisata Pulesari yang bisa bangkit usai luluh lantak akibat erupsi Merapi 2010 silam. Warga setempat sukses mengemas dampak negatif bencana dengan branding Wisata Alam dan Budaya Tradisi dan berbekal kepercayaan masyarakat, berhasil menarik wisatawan yang tidak hanya menikmati alam pedesaan, tetapi juga untuk merasakan keaslian budaya lokal.

Selanjutnya ada Desa Wisata Petingsari, yang terletak di Desa Umbulharjo (Yogyakarta). Padahal desa ini pada tahun 1990-an mendapat predikat dusun termiskin nasional.

Sejak 2008, warga memberanikan diri menjadi tuan rumah bagi masyarakat luar dengan membuka desanya menjadi desa wisata, dengan tema desa wisata berbasis alam, budaya dan pertanian yang berwawasan lingkungan.

Hasilnya desa ini mendapat penghargaan Community Best Tourism dari ASEAN Tourism Award 2025 dengan pertumbuhan omzet dari Rp3,4 miliar menjadi Rp4,8 miliar pada 2024 (year-on-year) berkat kunjungan wisatawan lebih dari 29 ribu orang.

Pendekatan berbasis komunitas untuk prioritaskan manfaat bagi warga

Idealnya, desa wisata membuka jalan pemerataan ekonomi yang harus diterima oleh masyarakat desa. Pendekatan community based tourism (turisme berbasis komunitas) merupakan pendekatan yang ideal karena menempatkan masyarakat setempat sebagai tangan pertama dalam penerima manfaat.

Pendekatan ini berlawanan dengan teori trickle down effect yang sangat kapitalis dan sumber terjadinya overtourism.

Dengan mendahulukan warga lokal sebagai pelaku pariwisata berbasis komunitas, masyarakat akan mendapatkan sejumlah manfaat baik ekonomi, sosial dan lingkungan.

Merujuk Undang Undang Desa, pengembangan desa berorientasi komunitas desa juga memberi jaminan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan desa yang aktif.

Memang seiring perjalanannya, peningkatan arus wisata juga membawa tantangan baru bagi pembangunan berkelanjutan, mulai dari tekanan komersialisasi, degradasi budaya hingga resiko kerusakan alam bagi sebuah desa wisata.

Namun, karena mengedepankan kepentingan komunitas desa, adat istiadat bisa jadi filter efektif terhadap efek negatif dari pariwisata yang disebutkan. Hal ini sudah terbukti sukses di Desa Wisata Kanekes Rumah Suku Baduy, Banten.

Penduduk setempat di sana tidak menutup mata terhadap efek positif pariwisata yang datang. Tetapi mereka tetap menyaring dampak buruk dari luar melalui adat istiadat yang dijunjung tinggi.

Alhasil hingga kini desa tersebut tetap ramai dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara tanpa harus tergusur modernisasi pariwisata.

Bisakah pariwisata desa nasional berkembang?

Per kuartal III 2025, sektor pariwisata berkontribusi 3,98% terhadap PDB nasional. Angka ini membuktikan pariwisata dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Seiring dengan tren pariwisata yang semakin berkembang, banyak wisatawan nusantara yang mulai melirik destinasi baru yang menawarkan pengalaman yang berbeda seperti desa wisata yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Desa wisata menawarkan pengalaman yang autentik yang dimulai dari interaksi dengan warga lokal, ikut dalam kegiatan keseharian masyarakat desa yang melibatkan budaya lokal seperti ikut dalam kegiatan menenun, membatik, bertani yang merupakan hal yang jarang ditemukan pada destinasi wisata perkotaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2025 kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia mencatat 1.39 juta, tumbuh positif 9,04% dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan serupa juga terjadi pada wisatawan lokal yang turut bertumbuh 13,19% dari 83,36 juta menjadi 94,36 juta perjalanan.

Desa-desa memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata dalam hal pemerataan promosi dan akses infrastruktur untuk bisa menciptakan titik pariwisata baru.

Tak kalah penting, keseimbangan antara manfaaat ekonomi dan upaya menjaga kelestarian desa perlu dijaga agar desa wisata dapat menjamin dampak positif yang ditimbulkan terhadap perekonomian lokal, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Efek ‘fresh start’: Semangat resolusi tahun baru yang mendorong konsumsi masyarakat

2026-01-04T05:31:01Z

● Euforia awal tahun membuat masyarakat sibuk dengan resolusi tahun baru.

● Di balik wacana perubahan diri tersebut, pebisnis memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menaikkan omzet.

● Sebab, promo-promo menarik bertema ‘fresh start’ dapat memantik antusiasme belanja.

Setiap akhir Desember hingga awal Januari, banyak di antara kita yang rutin membuat daftar resolusi. Di momen tersebut, masyarakat melambungkan harapan agar bisa lebih sehat, lebih produktif, lebih banyak menabung, dan lain-lain.

Namun, ada fenomena menarik di balik rentetan panjang resolusi yang direncanakan masyarakat. Momen untuk memulai semua dari nol pada tahun yang baru nyatanya juga butuh persiapan, termasuk menyiapkan modal.

Pada setiap pergantian tahun intensitas belanja masyarakat makin tinggi. Ini terlihat dari tingginya lonjakan konsumsi akhir tahun yang juga berbarengan dengan hari raya besar.

Secara global, musim liburan (November–Desember)—termasuk periode perayaan besar seperti Black Friday, Cyber Monday, dan Natal—sering menjadi puncak kegiatan belanja tahunan.

Di Indonesia, pemerintah bahkan menargetkan total transaksi belanja akhir tahun 2025 sebesar Rp110 triliun.

Di momen itulah para pelaku bisnis manfaatkan momen dengan melakukan riding the wave (mengikuti arus) yang memberi banyak promo akhir tahun dan resolusi tahun baru.

Fenomena ini layak menjadi bahan refleksi: Apakah resolusi Tahun Baru benar‑benar untuk kita? Atau justru momen ini dikhususkan pelaku usaha untuk mendulang cuan?

Semua karena efek ‘fresh start’

Kita sebagai konsumen mudah impulsif untuk belanja karena memiliki motivasi hedonis. Selain itu, tawaran diskon secara signifikan dapat memicu belanja impulsif, terutama di platform e‑commerce dan social commerce yang semakin populer.

Sementara itu, banyak masyarakat yang menganggap tahun baru seperti titik nol yang kuat dalam kehidupan manusia: perubahan kalender memberikan peluang mental untuk memutus kebiasaan lama dan memulai yang baru.

Di situlah fenomena psikologis fresh start effect bekerja. Efek ini tidak hanya terasa secara emosional, tapi juga membawa implikasi ekonomi.

Siapa yang tidak tergoda dengan diskon gila-gilaan di promo 11.11 atau gebyar 12.12 yang berseliweran. Faktor-faktor seperti diskon, pengalaman shopping yang menyenangkan, dan Fear of Missing Out (FOMO) yang dibalut dengan semangat start ulang di tahun baru terbukti menjadi pemicunya.

Tak ketinggalan, pebisnis offline seperti mall juga turut memeriahkan promo akhir tahun 2025 dengan program Belanja di Indonesia Aja (BINA) di 400 mal, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), midnight sale, dan lain-lain—yang semuanya mengandung pesan promo akhir tahun ataupun resolusi tahun baru.

Semua momentum ini menjadi “jembatan” perubahan mindset konsumen untuk bertransformasi di tahun yang baru. Misalnya dengan belanja produk kesehatan, alat olahraga, hingga layanan finansial yang mendukung manajemen anggaran baru.

Bagi sebagian orang, belanja awal tahun bisa menjadi investasi motivasi—membeli alat olahraga atau berlangganan tahunan pusat kesehatan untuk memulai rutinitas sehat, atau buku untuk meningkatkan keterampilan profesional.

Tapi tidak sedikit orang yang menyesal di akhir Januari seiring meredanya euforia.

Di antara keinginan, harapan, dan tekanan ekonomi

Pada dasarnya, keinginan belanja tak punya batas. Tapi isi kantong kita punya batasan. Karenanya bagi banyak orang, resolusi tahun baru mendatangkan dilema.

Dalam survei global 2025, hampir setengah responden mengaku harus menyeimbangkan antara pengeluaran kebutuhan pokok dan belanja liburan karena tekanan inflasi dan biaya tinggi.

Ini juga membuat banyak orang terpaksa mengurangi konsumsi barang tidak penting meski ada dorongan sosial dan budaya untuk belanja.

Di satu sisi, bagi pebisnis, tahun baru tetap menjadi sumber pendapatan tahunan yang bisa menutupi kerugian-kerugian sepanjang tahun. Industri ritel paham bahwa periode ini adalah waktu ketika konsumen dalam kondisi mental “siap berubah"—dan ini peluang besar untuk mengaitkan produk mereka dengan aspirasi konsumen.

Mereka juga melakukan beragam strategi pemasaran—mulai dari penawaran terbatas, paket bundling, hingga kampanye "mulai tahun baru dengan…"—yang secara psikologis memosisikan produk sebagai bagian dari perjalanan transformasi konsumen.

Namun, pebisnis tetap perlu wawas diri. Sebab hal ini bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal reputasi dan loyalitas jangka panjang saat konsumen semakin kritis terhadap kampanye pemasaran agresif dan masif.

Di saat terjepit (dari sisi ekonomi) konsumen kerap selektif dan paham perbedaan antara aspirasi yang tulus dan manipulasi pemasaran. Karena itu, pebisnis perlu ambil posisi untuk terus menyeimbangkan target angka penjualan akhir tahun dengan strategi yang menempatkan nilai dan keberlanjutan hubungan pelanggan sebagai fokus utama.

Resolusi tahun baru adalah fenomena psikologis global.

Pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya seberapa banyak kita menghabiskan uang, tapi juga seberapa bijak kita memilih apa yang benar‑benar mendukung tujuan hidup kita di tahun yang baru.

Bagaimanapun, tidak semua resolusi harus dikebut sejak Januari. Kita bisa melakukannya bertahap sesuai kemampuan fisik dan kondisi kantong.

Patria Laksamana tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Jika industri terus diabaikan, Indonesia akan makin tertinggal pada 2026 dan seterusnya

2025-12-30T08:33:27Z

● Untuk mencapai target pertumbuhan 5%, Indonesia melalui tahun 2025 dengan penuh tantangan dan rintangan.

● Selama terus bertumpu pada konsumsi, Tanah Air selamanya akan menjadi negara berkembang.

● Sudah saatnya kebijakan dilaksanakan dan tidak menjadi omon-omon semata.

Perekonomian Indonesia tumbuh secara riil 5% selama triwulan ketiga tahun 2025, disumbang oleh kuatnya geliat investasi dan kontribusi ekspor netto.

Namun jika ditelaah, produktivitas Indonesia masih rendah, dilihat dari banyaknya sektor informal dan pengangguran usia muda yang tinggi. Hal ini membuat tantangan struktural ekonomi dalam negeri semakin kuat.

Sepanjang tahun ini, ekonomi domestik menghadapi ujian bertubi-tubi. Tantangan faktor eksternal datang dari gejolak geopolitik dan perang dagang yang tidak berkesudahan dan bakal berkepanjangan.

Di dalam negeri, sejumlah parameter ekonomi makro penting tahun ini, seperti konsumsi rumah tangga, impor bahan baku, dan konsumsi listrik industri, kompak melemah.

Pun dengan target penjualan mobil tahun ini yang dipangkas menjadi 780 ribu unit saja dari target awal 900 ribu unit.

Yang terbaru, bencana banjir bandang Sumatra yang menerpa provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang memiliki porsi 7,82% terhadap produk domestik bruto (PDB) Nasional dari 38 provinsi yang ada.

Rentetan dinamika tersebut membuat target pertumbuhan ekonomi nasional 5% pemerintah dirasa cukup berat untuk tercapai. Lalu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan dan seterusnya jika berpatokan dengan kondisi yang ada?

2026 tetap akan jadi tahun berat

Tahun depan tekanan eksternal dari gejolak geopolitik, ketidakpastian pasar keuangan, hingga jatuhnya harga komoditas utama seperti minyak dunia, batu bara, dan kelapa sawit akan jadi sorotan utama.

Tanpa kebijakan yang relevan pertumbuhan ekonomi nasional bakal stagnan dan bahkan cenderung melemah. Seperti yang diketahui, sudah puluhan tahun Indonesia terjebak dalam status negara berkembang.

Padahal untuk menjadi negara maju, dibutuhkan struktur dan komposisi pembangunan yang berubah untuk melawan jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Selama itu pula, Indonesia hanya mengandalkan konsumsi sebagai motor pertumbuhan ekonominya dan susah payah mempertahankan pertumbuhan 5% di tengah tantangan ekonomi domestik dan internasional yang tidak ada habisnya.

Agar bisa lepas dari MIT, investasi dan inovasi harus jadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas dan nilai. Selain itu, perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung produksi barang-barang bernilai tambah tinggi (high value added).

Hal ini sesuai dengan pesan satu dari trio pemenang nobel ekonomi tahun 2025, Phillippe Aghion dalam kuliahnya tentang creative destruction (desktruksi kreatif) dan pertumbuhan ekonomi.

Konsep tentang creative destruction cukup relevan terutama dalam menumbuhkan inovasi dan mekanisme yang baru, sehingga pertumbuhan dapat terjadi.

Aghion bersama Peter Howitt dalam kajian ilmiahnya pada tahun 1992 menjelaskan bahwa investasi pada penelitian dan pengembangan amat krusial untuk diterapkan oleh negara berkembang seperti Indonesia.

Penguatan industri sudah harus jadi prioritas

Di saat bersamaan, Indonesia juga sedang dihadapkan dengan turunnya kelas menengah.

Memang pembahasan mengenai industri, ibarat mengulang lagu lama saja. Tapi selama itu juga pemerintah tetap perlu benahi kemudahan perizinan untuk mengundang investor asing.

Dengan mendatangkan investasi, kita bisa mendapat lapangan pekerjaan baru dan yang tidak kalah penting yakni transfer pengetahuan dan teknologi yang bisa dijadikan pengembangan industri nasional.

Begitu juga dengan sektor digital yang digadang-gadang sebagai potensi pertumbuhan turut perlu dapat perhatian karena menyisakan segudang gap regulasi. Contoh paling umumnya adalah nihilnya jaring pengaman sosial dan upah yang tidak layak.

Selain kemudahan dan integrasi perizinan pusat dan daerah, pemerintah juga perlu memberi benahi ekosistem finansial keuangan. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa mengambil kebijakan jangka panjang yang membuahkan inovasi

Loyonya industri menyebabkan menjamurnya pekerja gig worker. Minimnya lapangan pekerjaan baru menyisakan persoalan sistemik seperti mudahnya masyarakat para pekerja gig untuk jatuh ke jurang kemiskinan.

Dampak yang dikenal sebagai salah satu efek dari low-skilled labor trap (jebakan pekerja berkemampuan rendah) berpotensi besar menciptakan ledakan kemiskinan baru.

Parahnya lagi, saat ini pekerja terdidik sudah banyak yang menjalani berbagai profesi gig economy di sektor informal karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun 2025.

Pengembangan industrialisasi militer nasional

Ada topik gagasan menarik yang disampaikan para pemenang nobel ekonomi 2025. Aghion turut menyebut industri militer bisa jadi motor industrialisasi dengan nilai tambah besar merujuk pada Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) di Amerika Serikat (AS).

Militer bisa dikonsolidasikan sebagai inovator teknologi canggih yang melengkapi peran inovasi masyarakat dan sektor swasta. DARPA yang bagus, dikonsolidasi oleh militer di AS, membuahkan beberapa teknologi seperti GPS dan beberapa teknologi yang canggih.

Hal serupa sudah dilakukan dengan baik oleh Cina. Militer Cinalah yang jadi aktor penting inovasi berbagai teknologi industri canggih negeri Panda seperti drone (pesawat nirawak) dan laser.

Indonesia pun saat ini nampaknya sedang melakukan pendekatan kebijakan pengembangan industri yang dimotori oleh militer. Salah satunya adalah pengembangan industri otomotif mobil nasional.

Pindad yang selama ini menjadi produsen peralatan militer sedang mengembangkan bisnisnya untuk menciptakan mobil komersial.

Untuk menyukseskan mobil nasional, pemerintah mendapuk proyek ini ke dalam daftar proyek strategis nasional yang memberi sejumlah fasilitas khusus seperti kemudahan perizinan dan alokasi tanah pabrik.

Persoalannya sekarang, bagaimana pemerintah bisa menjamin inisiasi tersebut secara berkelanjutan. Sebab pengembangan industri seperti mobil bisa memakan waktu puluhan tahun lamanya.

Kebijakan yang dibuat sudah tidak bisa jangka pendek lagi apalagi kebijakan yang reaktif dan terus berganti sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Sebab, tanpa pergeseran paradigma dari kebijakan populis ke kebijakan yang pro terhadap inovasi dan kompetisi kita akan menjadi negara medioker dan terjebak terus dalam middle income trap.

Alexander Michael Tjahjadi merupakan ASEAN China Young Leader Scholar dan menempuh doktoral di Central University of Finance and Economics

Ngayogjazz: Konser jazz yang menguatkan desa dan komunitas lokal

2025-12-28T14:32:16Z

● Ngayogjazz merupakan festival jazz tahunan yang digelar di sekitar Yogyakarta.

● Berbeda dengan festival musik pada umumnya, Ngayogjazz diselenggarakan di desa.

● Konsep Ngayogjazz layak untuk diterapkan di daerah lain untuk meningkatkan pariwisata, budaya, dan desa nasional.

Musik jazz dalam catatan sejarah asalnya berakar dari komunitas Afrika-Amerika di Amerika Serikat yang terpinggirkan. Jazz kemudian berkembang sebagai musik akar rumput di luar ruang budaya arus utama.

Lambat laun karena memberikan nuansa musikal yang unik, jazz akhirnya diterima oleh semua kalangan bahkan telah membentuk niche-nya sendiri.

Begitu juga di Indonesia. Jazz kini lazim dipahami sebagai musik urban—lahir dan tumbuh di ruang kota yang modern. Namun, bukan berarti musik jazz tidak bisa diterima di daerah pedesaan.

Hal inilah yang saya lihat sendiri di Ngayogjazz 2025 yang digelar di Kelurahan Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 15 November lalu.

Jika dikemas dengan baik, ternyata pagelaran Jazz di perkampungan bisa memberikan efek domino positif yang besar. Penonton senang akan sajian musik dan keindahan panorama desa. Di sisi lain, roda perekonomian desa pun meningkat.

Promosi budaya dan kearifan lokal Jawa

Bagi pencinta musik Jazz, Ngayogjazz mungkin sudah tak asing. Pagelaran rutin tahunan yang pertama kali digelar tahun 2007 silam ini mengemas acara musik Jazz untuk digelar di pedesaan sekitaran DI Yogyakarta.

Uniknya, tidak ada nuansa elitis musik Jazz seperti gaya kebarat-baratan ataupun modernitas perkotaan. Festival jazz ini justru sangat men-Jowo dan men-ndeso sehingga memantik keunikannya sendiri.

Konsep men-Jawa ini membuat budaya dan aksara Jawa terpampang di mana-mana. Pertunjukan budaya Jawa yang ditampilkan juga tidak kalah banyak dengan artis jazz yang didatangkan.

Saking Jawanya, empat panggung utama juga disebar di sekitar kawasan desa bernama Jawa yakni Ibu, Biyung, Simbok, dan Simak—empat figur perempuan Jawa yang melambangkan kehangatan, kedekatan, dan ruang rumah.

Nama-nama panggung ini sejalan dengan tagline “Jazz Diundang Mbokmu”, menghadirkan suasana seolah jazz benar-benar diundang pulang ke rumah seorang ibu. Setiap panggung memiliki nuansa yang diperkaya kreativitas warga dan unsur-unsur tradisi.

Sepenglihatan saya, festival ini mungkin dihadiri ribuan orang untuk datang ke Imogiri. Hal ini menandakan secara otomatis tempat berlangsungnya acara sudah mendapat promosi yang baik kepada khalayak.

Tentunya, kawasan Imogiri juga harus memenuhi kelayakan terlebih dahulu. Selain infrastruktur dan akses yang memadai, kawasan Imogiri ini memang memiliki daya tarik pariwisata yakni seperti kompleks makam raja-raja Mataram, tradisi Jawa yang kuat, serta lanskap perbukitan yang teduh.

Menjamin manfaat bagi warga lokal dan komunitas

Agar suatu perhelatan musik bisa lebih sukses, penyelenggara perlu mengatasi aspek ketidaktahuan dan keberterimaan warga setempat. Sebab banyak warga lokal yang saya temui tidak mengetahui musik jazz meski melihat kegiatan budaya sebesar ini hadir di desa mereka.

Berkat pengalaman bertahun-tahun, agaknya isu tersebut sudah bisa dibenahi dengan baik oleh penyelenggara. Arsitektur lokal, anyaman bambu, batik Imogiri mendapat spotlight yang tidak kalah dengan para artis jazz pengisi acara.

Yang tidak kalah penting, warga lokal juga mendapat kepastian kuota untuk menjajakan usaha kuliner dan kerajinan tangan rumahannya.

Warga lokal juga terlibat dalam pengelolaan parkir, tata ruang, kelompok seni tradisi yang tampil berdampingan dengan musisi jazz. Bahkan, ada warga yang membuka halaman rumahnya sebagai tempat alternatif untuk penyelenggaraannya. Setiap orang menyumbang peran, sekecil apa pun.

Berdasarkan perbincangan dengan Ketua Panitia Lokal Imogiri, Mujiono, serta salah satu founder Ngayogjazz, Hatta Kawa, fondasi festival ini mengacu pada nilai “Ngwongke” yang berarti memanusiakan manusia.

Nilai ini tampak dari cara warga menyambut pengunjung, bekerja bergotong royong, dan menjaga ruang desa agar nyaman bagi siapa pun yang datang. Nilai sosial ini menjadi sumber munculnya kreativitas.

Ngwongke bukan sekadar etika, tetapi ekosistem sosial yang membuat warga berani berinovasi, memadukan tradisi dan musik modern dalam satu ruang pertemuan.

Tidak hanya warga lokal saja, Ngayogjazz juga jadi ruang kolaborasi komunitas yang luas. Komunitas film, fotografi, barista kopi, hingga otomotif berbaur di event tersebut

Apa yang harus dilakukan desa setelahnya?

Ruang kolaborasi yang ada di Ngayogjazz menciptakan konsep co-creation yang dalam ekonomi kreatif membentuk jalinan kerja sama penyelenggara, musisi, dan masyarakat.

Temuan yang saya lihat ini sejalan dengan nilai ideal dari pariwisata budaya yang memicu peningkatan perputaran ekonomi, menguatnya jejaring sosial, dan tumbuhnya ruang kreatif di desa.

Pada akhirnya, pergelaran Ngayogjazz di Imogiri menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak selalu harus dimulai dari proyek besar dan mahal.

Bagi perangkat Desa Imogiri, festival ini adalah etalase besar yang memperlihatkan wajah desa ke khalayak luas. Nilainya jauh melampaui baliho atau kampanye pariwisata konvensional.

Ia dapat tumbuh dari nilai sosial seperti ngwongke, dari rasa memiliki warga, serta dari keberanian desa membuka ruang kolaborasi yang ketika semangatnya dijaga sebagai pijakan, festival berfungsi sebagai pintu masuk—bukan tujuan akhir— untuk pengembangan pengetahuan, jejaring, dan nilai tambah desa yang berkelanjutan.

Tantangan ke depan adalah bagaimana sorotan besar terhadap desa ini bisa diterjemahkan menjadi strategi jangka panjang, bukan sekadar euforia sesaat. Desa perlu mulai memetakan potensi unggulannya—kuliner, kerajinan, lanskap, hingga tradisi—sebagai satu narasi wisata budaya yang konsisten dan berkelanjutan.

Langkah konkretnya bisa dilakukan dengan membangun kalender kegiatan budaya desa, memperkuat kapasitas UMKM agar siap menerima kunjungan wisata di luar momen festival. Warga pun bisa memanfaatkan dokumentasi, konten digital, dan jalinan relasi dari Ngayogjazz sebagai materi promosi desa sepanjang tahun.

Peny Meliaty Hutabarat tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Bagaimana kampus bisa memfasilitasi mahasiswa menginisiasi kewirausahaan hijau?

2025-12-27T09:28:43Z

● Tingginya tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi membuat inisiasi kewirausahaan dari kampus makin dibutuhkan.

● Kampus berpotensi besar menjadi wadah pengembangan kewirausahaan berorientasi lingkungan.

● Kampus juga perlu mendorong inisiasi kewirausahaan untuk komersialisasi hasil penelitian.

Kewirausahaan hijau memiliki potensi besar dalam hal penyerapan tenaga kerja sehingga bisa jadi solusi bagi kaum muda Tanah Air. Terlebih, tingkat lulusan universitas yang menganggur dan putus asa mencari kerja semakin banyak.

Kewirausahaan hijau adalah proses pembentukan ide bisnis yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Ukuran utamanya adalah tri manfaat (manusia, bumi dan keuntungan), dekarbonisasi dan mengubah masalah limbah lingkungan menjadi sumber daya produksi.

Kewirausahaan hijau menciptakan produk atau layanan ramah lingkungan, menggunakan sumber daya berkelanjutan, mengurangi limbah, dan berinovasi untuk memecahkan masalah ekologis sambil tetap menghasilkan keuntungan finansial—menciptakan sinergi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ini mencakup jenis usaha yang membantu melindungi ekosistem dan biodiversitas; mengurangi energi, materi, dan konsumsi air; dekarbonisasi perekonomian; serta mengurangi atau mencegah pembuatan segala bentuk limbah dan polusi.

Sebagai institusi yang dituntut untuk berdampak positif bagi masyarakat, lembaga pendidikan seperti universitas jadi salah satu wadah penting untuk mengembangkan potensi dan minat kaum muda terhadap kewirausahaan hijau.

Peran kampus sebagai fasilitator mahasiswa

Kampus bisa jadi wadah ideal untuk mendorong inovasi green jobs dan kewirausahaan hijau karena memiliki akses terhadap fasilitas eksperimen, bimbingan akademis, dan komunitas lintas disiplin. Salah satu fasilitas yang layak dijadikan pusat pengembangan adalah program inkubator bisnis.

Melalui ekosistem inkubator bisnis, mahasiswa bisa mengembangkan ide awal menjadi model bisnis yang matang. Di Universitas Indonesia, misalnya, Science Techno Park yang berada di bawah Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi (DIRBT-UI) telah membina berbagai startup mahasiswa dan dosen.

Inkubator menyediakan proses validasi sistematis, mentoring teknis dan bisnis, serta pendampingan dalam membangun model bisnis berkelanjutan dengan pembekalan strategi pasar, model finansial, dan pitch deck (presentasi singkat tentang rencana bisnis perusahaan) yang siap diakses investor.

Program seperti Kampus Berdampak bisa digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat kolaborasi mahasiswa dan dosen dalam menghasilkan riset terapan yang langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Dengan menyelaraskan ide bisnis dengan fokus riset dosen, peluang hibah, dan misi pengabdian yang sudah ada, mahasiswa dapat mengembangkan inovasi hijau yang lebih kuat secara ilmiah sekaligus lebih mudah mendapatkan pendanaan dan fasilitas pendukung.

Realisasi ide

Tidak perlu muluk-muluk untuk memulai ide pengembangan kewirausahaan hijau. Econella, startup di bidang energi terbarukan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, menunjukkan bagaimana ide sederhana dapat berkembang menjadi inovasi besar.

Dengan memanfaatkan limbah pertanian seperti daun cengkeh dan serai, mereka mengembangkan bioaditif (zat aditif berbahan alami) yang meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar solar bagi petani hingga 25% dengan tingkat dekarbonisasi 36%.

Kampus secara aktif memfasilitasi Econella dengan pemahaman, keahlian, dan jejaring seputar ekosistem ekonomi sirkuler. Pemahaman terhadap kondisi ini memungkinkan mahasiswa merancang model bisnis yang lebih sesuai dengan realitas rantai nilai ekonomi sirkular di Indonesia.

Progres Econella tak hanya membuktikan meningkatnya minat generasi muda—termasuk mahasiswa terhadap green jobs dan kewirausahaan hijau—tapi juga mendorong mereka untuk berani menciptakan inovasinya sendiri.

Jejaring ekosistem kolaboratif

Pengembangan kewirausahaan hijau di kampus tidak cukup hanya bertumpu pada ide kreatif mahasiswa atau kecanggihan teknologi dari riset. Faktor penentu keberlanjutan justru terletak pada ekosistem bisnis yang mampu menjembatani proses pembelajaran, eksperimen, hingga komersialisasi.

Berbagai kajian menunjukkan kewirausahaan berkelanjutan lebih mudah tumbuh dalam ekosistem yang menyediakan akses jejaring, pendampingan, pasar, serta dukungan kelembagaan yang saling terhubung.

Dalam konteks ini, kampus berperan sebagai simpul awal yang mempertemukan mahasiswa dengan dosen, pelaku industri, pemerintah, komunitas, dan lembaga pendanaan.

Peran ini menjadi penting karena kewirausahaan hijau menggabungkan tujuan ekonomi dengan misi sosial dan lingkungan, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas aktor sejak tahap awal pengembangan.

Ekosistem bisnis yang sehat juga mendorong kolaborasi lintas disiplin untuk memecahkan tak hanya permasalahan lingkungan yang bersifat teknis, tetapi juga pemahaman sosial, model bisnis yang adaptif, serta dukungan kebijakan. Karena itu, kampus harus membuka peluang bagi mahasiswa untuk terjun ke lapangan seperti melalui program magang.

Magang adalah sarana efektif untuk memahami praktik berkelanjutan dalam konteks riil. Banyak perusahaan dan organisasi menyediakan kesempatan magang di bidang ekonomi hijau, mulai dari teknologi ramah lingkungan, manajemen sampah, energi terbarukan, hingga proyek berbasis dampak sosial terkini.

Pengalaman lapangan ini sering kali menjadi titik lahirnya ide bisnis baru. Mahasiswa dapat melihat langsung permasalahan, merumuskan solusi kecil, dan menemukan celah inovasi yang tidak bisa didapatkan di ruang kelas.

Peran kampus harus berkelanjutan

Wirausaha hijau tidak lagi sekadar gagasan idealistik, tetapi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan ekonomi dan lingkungan. Kampus memiliki posisi strategis untuk menjadi inkubator gagasan berkelanjutan melalui ekosistem akademis, kolaborasi mahasiswa, dan jaringan industrinya.

Dengan langkah-langkah sederhana—integrasi keilmuan lintas disiplin, penyediaan program hibah dan magang, serta memahami teknologi dan regulasi—mahasiswa dapat membangun wirausaha hijau yang relevan dan berdampak.

Kampus bukan lagi menara gading, tetapi agen perubahan yang melahirkan inovator masa depan.

Jika semakin banyak mahasiswa berani bereksperimen dan memanfaatkan sumber daya kampus secara strategis, wirausaha hijau dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Masyarakat berhak gugat ‘merchant’ yang tolak pembayaran tunai

2025-12-26T08:00:12Z

● Seorang nenek yang ditolak transaksinya karena menggunakan uang tunai menuai perhatian besar publik.

● Padahal tidak ada aturan yang menyatakan uang tunai tidak berlaku atau boleh ditolak dalam transaksi.

● Masyarakat berhak menggugat merchant yang menolak uang tunai.

Baru-baru ini, jagat media sosial (medsos) ramai dengan kehebohan video seorang ibu yang uangnya ditolak oleh pegawai toko dengan alasan toko roti tersebut hanya menerima pembayaran non-tunai. Netizen pun ramai membela ibu tersebut.

Banyak yang berargumen bahwa pembayaran dengan uang tunai tetap sah secara hukum meski pembayaran non-tunai sudah menjadi new normal (kebiasaan baru), khususnya di kota-kota besar.

Beberapa tahun belakangan, semakin banyak gerai hingga pedagang kaki lima yang mengadopsi pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari Bank Indonesia (BI).

Per tahun 2024, lebih dari 30 juta UMKM dan pedagang di seluruh Indonesia sudah bertransaksi lewat QRIS. Nilai transaksinya pun meroket hingga Rp242 triliun (naik 190% secara tahunan).

Namun, viralnya penolakan merchant terhadap pembayaran tunai ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua.

Sadar tidak sadar, kita sudah lama ‘terkondisikan’ untuk menerapkan metode non-tunai dalam beberapa transaksi pelayanan dan transportasi publik seperti pembayaran tol dan parkir.

Padahal, perkara metode pembayaran saat bertransaksi bukanlah hal sepele. Ini berhubungan dengan tak hanya persoalan hukum, tapi juga isu inklusivitas, edukasi, dan pemerataan pembangunan nasional.

Pembayaran tunai sah dan tidak boleh ditolak

Semua mungkin sepakat uang elektronik lebih efisien dibandingkan uang tunai. Sebab, uang tunai selalu memiliki risiko rusak, berat, dan butuh tempat penyimpanan.

Tapi hingga detik ini, uang tunai rupiah di Indonesia adalah alat bayar yang sah, diedarkan, dan dilindungi konstitusi melalui Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Artinya, secara hukum, tidak ada yang boleh menolak pembayaran uang rupiah tanpa terkecuali di wilayah Indonesia. Siapa pun yang menolak pembayaran uang tunai rupiah harus siap menghadapi ancaman pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda Rp200 juta.

Penolakan terhadap uang tunai rupiah hanya diperbolehkan apabila terdapat keraguan yang beralasan mengenai keaslian fisik uang tersebut.

Kekisruhan ini utamanya terletak pada kesalahan persepsi pelaku usaha mengenai instruksi digitalisasi BI.

Instruksi ini terlampir pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk pembayaran.

Dalam aturan tersebut, BI memang mewajibkan penggunaan QRIS sebagai standar untuk transaksi pembayaran berbasis kode QR. Tapi ini tidak berarti semua transaksi di semua merchant harus cashless dan menutup pembayaran tunai.

BI, melalui Deputi Gubernurnya Doni P. Joewono, sudah secara tegas mengamini hak konstituen uang tunai.

Perjalanan panjang penerapan uang elektronik 100%

Untuk menerapkan pembayaran elektronik 100% secara nasional, Bank Indonesia dan pemerintah memerlukan persiapan yang kompleks dan panjang. Salah satunya yang paling mendasar adalah jaringan internet.

Melansir Badan Pusat Statistik (BPS jaringan internet di Indonesia baru menjangkau 72,78% penduduk. Artinya ada sekitar 77,4 juta orang, (dari total penduduk 284,4 juta jiwa,) yang tidak bisa menggunakan metode pembayaran elektronik sama sekali.

Selain itu, World Bank (Bank Dunia) melansir hampir setengah penduduk dewasa Indonesia masih masuk kategori unbanked yang artinya individu sudah cukup umur tapi tidak memiliki rekening bank.

BI dan pemerintah perlu memiliki komitmen berkelanjutan untuk mengentaskan permasalahan fundamental ini. Terlebih, pembangunan jaringan internet dan perbankan yang jadi prasyarat utama penerapan pembayaran non-tunai akan menghadapi tantangan berat mengingat luasnya wilayah kepulauan Indonesia.

Risiko sistemik jika cashless society dipaksakan

Ambisi pembentukan cashless society tidak bisa dipaksakan. Argumen inklusi finansial bakal terus berbenturan dengan realitas kesenjangan digital, akses internet, perbankan, dan harga perangkat pintar.

Ada sejumlah kelompok rentan yang akan mengalami kerugian sistemik jika penerapan pembayaran non-tunai dipaksakan tanpa persiapan matang.

Pertama, orang dengan disabilitas yang rasio akses perbankannya hanya 24,3%.

Pun dengan akses dan perangkat memadai, mereka tetap akan kesulitan melakukan pembayaran non tunai. Sebab, aplikasi pembayaran digital sering kali tidak memiliki fitur aksesibilitas yang memadai, seperti panduan suara untuk netra (braille) atau antarmuka yang ramah bagi hambatan motorik.

Kedua, masyarakat lanjut usia (lansia). Bagi kelompok ini penerapan keuangan digital berisiko menciptakan isolasi ekonomi, khususnya bagi lansia yang mengalami penurunan kognitif.

Pemaksaan sistem digital menciptakan hambatan bagi lansia dalam melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti yang dialami oleh nenek yang viral baru-baru ini.

Ketiga masyarakat berpenghasilan rendah. Sebuah studi tahun 2021 yang terbit di Financial and Economic Review mensimulasikan bahwa kelompok dengan literasi digital rendah di negara berkembang mengalami isolasi ekonomi saat sistem beralih sepenuhnya ke digital.

Tanpa akses ke rekening bank atau ponsel pintar, mereka akan terputus dari pemenuhan konsumsi dasar.

Penerapan uang tunai dan digital harus saling melengkapi

Meski praktis, pembayaran digital tetap memiliki risiko besar dari sisi keamanan digital. Begitu juga risiko terhadap kegagalan sistem, pemadaman listrik, dan internet massal.

Bahkan bagi kaum urban yang bermobilitas menggunakan mobil pribadi, potensi kartu uang elektronik kekurangan saldo secara tidak sengaja, rusak, hingga hilang, tetap mengintai.

Karena itulah, QRIS dan alat pembayaran digital lain perlu dilihat sebagai opsi pendamping, bukan penghapus akses masyarakat terhadap uang tunai.

Selama masih sah secara hukum, pemerintah harus mewajibkan ritel dan operator transportasi untuk tetap menyediakan opsi tunai demi menjamin hak seluruh warga.

Begitu juga bagi penyelenggara layanan publik perlu meningkatkan ketersediaan perangkat yang memungkinkan warga menukarkan uang tunai mereka menjadi saldo digital (pengisian kartu atau dompet digital) secara mandiri di gerbang tol, stasiun, halte, pusat perbelanjaan, dan situs layanan publik lainnya.

BI selaku otoritas moneter tertinggi nasional beserta pemerintah terkait harus bertindak tegas terhadap merchant yang secara terang-terangan menolak rupiah fisik.

Bagaimanapun, selain sebagai alat pembayaran transaksi, uang tunai juga berperan sebagai jaring pengaman, instrumen resiliensi nasional, dan simbol negara yang tak tergantikan.

Nirma Yossa tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Pola belanja Gen Z 2025 dan 2026: ‘Self-reward’ tetap jadi prioritas utama

2025-12-23T09:07:26Z

● Sejumlah parameter penting ekonomi makro 2025 mencatat pertumbuhan negatif.

● Tapi ada fenomena anomali peningkatan belanja ekonomi pengalaman.

● Gen Z dan generasi Alfa menganggap belanja pengalaman sudah bukan lagi gaya melainkan kebutuhan.

Logikanya, jika kondisi ekonomi sedang suram dan harga-harga naik, masyarakat akan mengurangi belanja untuk fokus bertahan hidup dan menunda kesenangan.

Namun, temuan terbaru justru menunjukkan pola yang lebih kompleks—bahkan paradoksal.

Alokasi belanja para Gen Z untuk pengalaman (experiential spending) seperti leisure (wisata), gaya hidup, dan barang mewah tertentu tidak kenal kondisi dan justru cenderung terus meningkat.

Padahal, sejumlah parameter ekonomi makro penting tahun ini seperti konsumsi rumah tangga, impor bahan baku, dan konsumsi listrik industri kompak melemah.

Pun dengan target penjualan mobil tahun ini yang dipangkas menjadi 780 ribu unit dari target awal 900 ribu unit.

Fenomena ini menarik untuk dibahas bersama. Normalkah fenomena peningkatan belanja pengalaman di tengah tekanan ekonomi saat ini?

‘Self-reward’ nomor satu

Melansir ASEAN Consumer Sentiment Study (ACSS) 2025 dari UOB, para Gen Z menjadi katalisator utama konsumsi ekonomi pengalaman, lebih dari 50% dari total yang ada.

Padahal, jumlah Gen Z di survei tersebut hanya 31%. Milenial menjadi generasi terbanyak dengan 42%. Sebanyak 27% sisanya diwakili oleh gen X dan baby boomers.

Tren ini menegaskan bagaimana Gen Z amat mengamini teori experience economy atau ekonomi pengalaman. Dorongan transaksinya bukan lagi pada kepemilikan barang, melainkan pada emosi dan ingatan yang dihasilkan dari konsumsi.

Sebagai generasi yang tumbuh dalam lingkungan digital, serba cepat, dan penuh ketidakpastian mereka sangat menghargai momen, interaksi sosial, dan pengalaman yang bisa dibagikan.

Tak heran, kafe-kafe dan tempat wisata yang viral selalu ramai. Begitu juga dengan tiket konser artis dunia seperti Blackpink yang selalu ludes terjual meski berharga jutaan rupiah.

Hal ini juga sejalan dengan teori lipstick effect, yaitu satu fenomena yang menjelaskan mengapa konsumen tetap membeli produk kecil yang bersifat affordable luxury (seperti lipstik, kosmetik, atau kopi premium) di saat kondisi ekonomi memburuk.

Boros tapi hemat

Memasuki 2026, pola konsumsi ini kemungkinan akan terus belanjut. Gen Z akan terus berperan penting dalam tren ini.

Secara demografi, Gen Z dan sebagian generasi sesudahnya yakni Generasi Alpha masih dalam usia produktif. Secara proporsi pun, baik di tingkat global dan nasional, kaum muda ini merupakan yang paling banyak jumlahnya dibandingkan para seniornya.

Sebagai pasar masa depan, beragam riset menunjukkan bahwa generasi muda paling kuat mengasosiasikan pengeluaran pengalaman sebagai kebutuhan, bukan sekadar gaya hidup tambahan.

Namun, bukan berarti muda-mudi Tanah Air berbelanja pengalaman secara sporadis. Gen Z juga menyadari tekanan ekonomi yang ada dan lebih selektif meski tetap rela membayar untuk pengalaman yang relevan secara emosional, personal, dan autentik.

Sekitar enam dari sepuluh konsumen merasa biaya hidup meningkat dan daya beli tertekan. Mayoritas dari mereka menunda pembelian besar, mengurangi belanja non-esensial, serta lebih aktif mencari promosi dan diskon.

Banyak di antara mereka justru disiplin dalam menabung, berinvestasi, dan mengelola keuangan. Makna belanja pengalaman yang dianut para Gen Z adalah cara konsumen mempertahankan rasa kontrol, kebahagiaan, dan kualitas hidup.

Namun di sisi lain, optimisme terhadap kondisi ekonomi pribadi dan masa depan tidak sepenuhnya hilang. Banyak konsumen masih percaya bahwa situasi finansial mereka akan membaik.

Artinya, meski secara rasional menahan pengeluaran tertentu, mereka tidak sepenuhnya kehilangan kepercayaan diri sebagai konsumen. Dengan kata lain, konsumen bukan berhenti membelanjakan uang, tetapi mengubah prioritasnya.

Peluang pasar yang tercipta

Geliat belanja para Gen Z dan juga Gen Alpha masih kuat. Namun, tantangannya bukan sekadar memprediksi daya beli, tetapi mengantisipasi pergeseran makna nilai dari “murah” menjadi “pantas dan bermakna”.

Perubahan perilaku ini berimplikasi besar bagi pelaku bisnis dan pemilik merek di Indonesia. Pertama, menjual produk saja tidak lagi cukup. Konsumen kini membeli cerita, emosi, dan makna di balik produk. Brand yang hanya mengandalkan harga murah atau diskon agresif berisiko kehilangan relevansi.

Kedua, value proposition atau nilai utama yang ditawarkan menjadi kunci. Di tengah konsumen yang semakin rasional, harga harus dikomunikasikan bersama nilai—apakah itu kualitas pengalaman, kenyamanan, identitas, atau emosi yang ditawarkan.

Ketiga, segmentasi generasi tidak bisa lagi digeneralisasi. Strategi yang efektif bagi Gen X atau bahkan Baby Boomers tidak selalu relevan bagi Gen Z. Brand perlu memahami bahwa konsumen muda memandang konsumsi sebagai bagian dari gaya hidup dan ekspresi diri.

Keempat, pengalaman omnichannel menjadi semakin penting. Kombinasi pengalaman online dan offline—dari digital engagement hingga interaksi fisik—mampu memperkuat hubungan emosional dengan konsumen.

Karena itu para pelaku bisnis perlu menekankan konsep affordable premiumisation (produk premium tapi terjangkau), personalisasi berbasis data, serta pengalaman yang mampu memberikan timbal balik yang menyentuh aspek emosional.

Brand yang mampu menggabungkan efisiensi biaya dengan storytelling, komunitas, dan pengalaman yang bisa menjawab kebutuhan gen Z dan gen Alfa, akan lebih tahan banting terhadap gejolak ekonomi.

Sebaliknya, merek yang gagal membaca sinyal ini berisiko tertinggal. Bukan karena produknya tidak dibutuhkan, tetapi karena tidak lagi memberi alasan emosional dan relevan bagi konsumen terbesar yakni gen Z dan gen Alfa.

Dari kantin hingga katering: Bagaimana MBG berisiko menggerus pendapatan perempuan

2025-12-22T11:03:22Z

● Program mercusuar MBG memiliki rentetan panjang masalah dalam pelaksanaannya.

● Selain aspek gizi, keamanan makanan, dan pengelolaan, permasalahan MBG juga menyentuh aspek kesetaraan gender.

● Ada jutaan perempuan yang terancam kehilangan pekerjaan akibat MBG.

Bahasan tentang program unggulan pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) seolah tidak ada habisnya. Aspek kesetaraan gender terutama hal keamanan bagi perempuan pun hilang dalam program ini.

Oktober 2025 lalu, seorang perempuan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual atasannya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kasus di atas hanyalah puncak dari gunung es yang memperlihatkan bagaimana program MBG sejak awal dirancang tanpa benar-benar menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan.

Nyatanya, hak dan peran perempuan dalam MBG tergerus secara artian yang lebih luas. Salah satu yang paling krusial adalah isu berulang tentang minimnya akses perempuan dalam program ini dibandingkan laki-laki.

Temuan ini juga perlu kita jadikan refleksi bersama di Hari Ibu ini tentang minimnya pengawasan dan kepastian keamanan para perempuan di ruang publik dan dunia kerja yang bahkan terjadi di program unggulan pemerintah MBG.

Perempuan terancam kehilangan pekerjaan akibat MBG

Rancangan skema terpusat MBG melalui 30 ribu dapur SPPG berisiko mengancam ekosistem ekonomi lokal yang ditopang sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha ini mencakup warung, kantin, usaha makanan rumahan, pedagang keliling, serta katering skala kecil.

Dalam skema terpusat, SPPG menjadi pelaksana penyedia makanan. Sementara SPPG mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional di tingkat pusat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang kami olah, sektor UMKM makanan dan minuman non–restoran/rumah makan mencakup lebih dari 3 juta unit dan menyerap sekitar 6,49 juta tenaga kerja.

Lebih lanjut, berdasarkan perhitungan kami, 65% dari 6,49 juta atau sekitar 4,2 juta tenaga jumlah pekerja di bidang UMKM makanan dan minuman tersebut adalah perempuan.

Merujuk pada laporan CELIOS tentang evaluasi MBG bertajuk “Makan (tidak) Bergizi (tidak) Gratis, skema MBG saat ini berisiko mengancam 10 - 30% pekerja di sektor UMKM atau sekitar 646 ribu - 1,94 juta pekerja pada tahun depan.

Ancaman tersebut berasal dari shifting atau substitusi kerja dari yang awalnya banyak dikerjakan oleh UMKM di sekitar sekolah, berganti dengan SPPG.

Artinya, jika pergeseran pekerjaan tersebut terjadi, dan jika kita mengacu pada temuan lanjutan kami bahwa 65% pekerja UMKM yang bersinggungan dengan MBG adalah perempuan, maka akan ada 420 ribu - 1,26 juta orang yang terancam pekerjaannya.

Angka ini amatlah tinggi dan hampir menyamai janji bahwa program MBG akan membuka kesempatan kerja baru bagi 1,5 juta orang.

Rawannya skema terpusat

Sentralisasi rantai pasok pangan juga membuat program MBG rawan dikuasai oleh segelintir pengelola di tingkat lokal maupun nasional.

Apalagi, skema penunjukan operator SPPG pun minim transparansi sehingga rawan konflik kepentingan. Misalnya, Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan Yasir Machmud, menjalankan 41 SPPG.

Penguasaan program MBG pada segelintir orang bisa menciptakan ketimpangan baru, serta memperbesar kerentanan sosial bagi jutaan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Alhasil, klaim Prabowo Subianto tentang MBG akan mampu menghidupkan ekonomi rakyat dengan target terciptanya 1,5 juta pekerjaan baru (30 ribu SPPG × 50 pekerja) hanyalah omong kosong belaka.

Mengembalikan harkat perempuan dalam MBG

Pemerintah harus benahi MBG jika ingin menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap tata kelola duit negara yang ditingkatkan secara drastis dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun pada 2026 mendatang.

Agar bisa memastikan efisiensi anggaran dan alokasi yang lebih bijak, CELIOS merekomendasikan pergeseran desain program dari skema universal menjadi skema yang lebih terarah.

Pendekatan sentralistik sistem penunjukan SPPG BGN sudah seharusnya diganti. Pemerintah perlu memberikan kesempatan pelaku roda ekonomi setempat seperti UMKM, kantin sekolah, dan warung sekitar yang ternyata lebih didominasi perempuan.

Perhatian lebih juga perlu dilakukan pemerintah dalam mengawasi SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebab di kawasan tersebut, selain intaian kemiskinan dan stunting, indeks ketimpangan gender di wilayah 3T masih cenderung tinggi dibandingkan daerah pusat.

Selain itu, perempuan juga perlu terlibat dalam setiap tahapan perumusan kebijakan, mulai dari desain, implementasi, hingga evaluasi secara luas.

Di tingkat rumah tangga, secara spesifik kami mengusulkan skema MBG fokus menyasar ibu hamil, menyusui, dan keluarga dengan balita dari kelompok rumah tangga miskin melalui bantuan langung tunai (BLT) atau nutrition voucher (kupon nutrisi) yang dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, disertai edukasi gizi bagi rumah tangga.

Dengan desain yang lebih sensitif terhadap dinamika gender dan menyentuh ekonomi rumah tangga, program ini diyakini dapat mengurangi risiko ketimpangan yang selama ini lebih banyak membebani perempuan.

Bagaimana nasib perempuan ke depannya

Pemerintah sudah memastikan akan melanjutkan MBG tahun depan. Tidak tanggung-tanggung anggarannya pun membengkak hingga Rp335 triliun pada tahun 2026 mendatang karena perluasan penerima manfaat.

Namun, pelaksanaan MBG dari rencana hingga implementasi selama satu tahun terakhir yang penuh masalah termasuk isu gender ini jadi penanda bahwa program tersebut memiliki banyak persoalan.

Apalagi, pembenahan kebijakan yang sensitif gender yang mendera perempuan masih jalan di tempat. Perempuan tetap menjadi korban dari kasus pelecehan seksual, pemutusan kontrak sepihak hingga hilangnya mata pencaharian.

Tanpa pembenahan serius, MBG berisiko gagal menjadi program yang memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan, dan tidak menyelesaikan persoalan akutnya ketimpangan gender di Tanah Air.

Isnawati Hidayah terafiliasi dengan CELIOS.

Jaya Darmawan terafiliasi dengan CELIOS.

Akuisisi Netflix-Warner akan menghadirkan pola tiga raksasa pada industri ‘streaming’

2025-12-22T04:58:18Z

Netflix's Hollywood studio offices at Sunset Bronson Studios in Los Angeles. Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Percaya tidak percaya, angka tiga memiliki mistisnya sendiri jika membicarakan industri-industri besar Amerika Serikat (AS) dari zaman ke zaman.

Industri otomotif lama didominasi oleh tiga kekuatan besar: Chrysler, Ford, dan General Motors, yang pada satu masa menguasai lebih dari 60% pasar mobil AS.

Pola trio raksasa serupa juga muncul di beragam sektor lain, mulai dari industri pertahanan AS yang dikuasai Lockheed Martin, Boeing, dan Northrop Grumman, hingga penyedia layanan seluler seperti AT&T, T-Mobile, dan Verizon.

Tidak ketinggalan trio American Airlines, Delta, dan United yang terbang jauh meninggalkan kompetitor lainnya.

Logika tiga kekuatan besar ini juga berlaku untuk tontonan. Pada masa keemasan televisi, layar kaca didominasi oleh tiga raksasa jaringan penyiaran: ABC, CBS, dan NBC.

Kini, di era digital, kita akan menyaksikan terbentuknya dominasi tiga kekuatan baru dalam layanan streaming. Mereka adalah Netflix, Amazon, dan Disney.

Langkah terbaru dalam proses tersebut adalah rencana Netflix mengakuisisi Warner Bros senilai US$72 miliar (sekitar Rp1.300 triliun). Jika disetujui, langkah ini akan semakin mengukuhkan posisi Netflix sebagai platform streaming nomor wahid sedunia.

Caplok-mencaplok layanan penyedia ‘streaming’

Sebelum bertransformasi menjadi platform layanan streaming film dan serial televisi 2007 silam, Netflix hanyalah layanan penyewaan DVD lewat pos. Titik transformasi tersebut menjadikan Netflix salah satu pelopor di ranah streaming.

Sebagai pelopor, Netflix memperoleh keunggulan dalam mengembangkan teknologi pendukung sekaligus memanfaatkan data pelanggan untuk menciptakan konten baru.

Tak ayal, Netflix menjelma menjadi pemimpin pasar, dengan laba kuartalan yang kini jauh melampaui para pesaingnya, yang justru kerap melaporkan kerugian.

Bahkan, tanpa akuisisi Warner Bros, Netflix tetap mendominasi pasar global dengan lebih dari 300 juta pelanggan. Amazon Prime menyusul di posisi kedua dengan sekitar 220 juta pelanggan.

Sementara Disney—mencakup Disney+ dan Hulu—berada di peringkat ketiga dengan sekitar 196 juta pelanggan.

Artinya, ketiga perusahaan ini secara bersama-sama menguasai lebih dari 60% pasar layanan streaming dunia.

Kesepakatan dengan Warner Bros membuat Netflix akan memperoleh kepemilikan atas HBO Max—anak usaha Warner—yang saat ini menjadi layanan streaming terbesar keempat di AS dengan total gabungan sekitar 128 juta pelanggan.

Meski diprediksi bakal tumpang tindih pelanggan, Netflix tetap berpeluang menambah sekaligus mempertahankan pelanggan dengan pilihan konten yang semakin luas.

Langkah Netflix untuk mengakuisisi Warner Bros juga mengikuti tren konsolidasi sebelumnya di industri hiburan. Ini didorong oleh upaya menguasai konten demi mempertahankan pelanggan layanan streaming.

Pada 2019, Disney mengakuisisi 21st Century Fox dengan nilai transaksi US$71,3 miliar (sekitar Rp1,3 kuadriliun). Tiga tahun kemudian, Amazon mengambil alih Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) melalui akuisisi senilai US$8,5 miliar (Rp133 triliun).

Tren konsolidasi industri streaming akan berlanjut jika kesepakatan Netflix ini gol. Pada saat bersamaan, tercipta juga jarak yang semakin lebar terhadap pemain streaming non tiga besar seperti Paramount+ dengan 79 juta pelanggan serta Apple TV+ yang memiliki sekitar 45 juta pelanggan.

Sementara itu, pada 8 Desember 2025, Paramount mengumumkan upaya pengambilalihan terhadap Warner Bros melalui rencana kesepakatan senilai US$108,4 miliar. Kesepakatan ini berbeda dengan rencana Netflix karena mencakup akusisi anak usaha Warner Bros. yaitu Discovery+.

Ada apa dengan angka 3?

Mengapa industri kerap mengerucut pada segelintir perusahaan saja?

Sebagai pakar merger, saya memahami bahwa jawabannya terletak pada kekuatan pasar terkait persaingan, yang cenderung mendorong konsolidasi suatu industri hingga hanya tersisa tiga sampai lima perusahaan.

Dari sudut pandang konsumen, adanya pilihan lain ketimbang dipaksa menerima opsi tunggal tetap penting. Pilihan yang beragam mencegah praktik monopoli yang dapat mendorong harga dipatok lebih tinggi.

Selain itu, persaingan lebih dari satu pemain besar juga menjadi insentif kuat bagi lahirnya inovasi, guna meningkatkan kualitas produk maupun layanan.

Atas alasan tersebut, pemerintah—baik di AS maupun di lebih dari 100 negara lainnya—menerapkan undang-undang dan praktik antimonopoli untuk mencegah terbentuknya industri dengan tingkat persaingan yang terbatas.

Namun, ketika sebuah industri semakin mapan, laju pertumbuhan cenderung melambat. Perusahaan-perusahaan yang tersisa terpaksa bersaing memperebutkan stagnansi pasar. Jika hal tersebut terjadi, para pemimpin menikmati stabilitas yang lebih besar serta keuntungan yang lebih dapat diprediksi.

Di pihak lain, para pemain yang tertinggal kesulitan mempertahankan profitabilitas. Mereka kerap memilih bergabung untuk memperbesar pangsa pasar sekaligus menekan biaya.

Pertimbangannya adalah satu atau dua pemain berisiko jatuh pada jebakan monopoli atau duopoli. Sementara adanya lebih dari tiga pemain akan membuat pemainnya sering kesulitan meraih keuntungan di industri yang telah matang.

Nasib para pemain kecil

Keberadaan tiga raksasa akan kian mendominasi pasar. Sementara perusahaan yang lebih kecil akan bernasib menerima tantangan bertubi-tubi.

Salah satu solusi sementara bagi layanan streaming kecil adalah harus berani membakar uang melalui promosi yang kemudian dinaikkan—memanfaatkan celah pelanggan yang lupa membatalkan langganan. Pada saat bersamaan, perusahaan perlu terus menyiapkan langkah yang lebih permanen.

Namun, para kurcaci ini juga akan menghadapi tekanan yang kian besar untuk keluar dari bisnis streaming—baik dengan melisensikan konten kepada platform terdepan, menghentikan operasional, maupun menjual layanan dan aset kontennya.

Tidak jarang juga, mereka tergoda mengakuisisi layanan yang lebih kecil demi mempertahankan pangsa pasar.

Bahkan, rumor tentang Paramount—yang juga menjadi penawar pesaing dalam perebutan Warner Bros—sedang berupaya mengakuisisi Starz atau membentuk usaha patungan dengan Universal, pemilik layanan streaming Peacock.

Apple sejauh ini memang belum menunjukkan rencana untuk menghentikan Apple TV+. Tapi hal tersebut bisa saja terjadi tergantung oleh tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi serta arus kas kuat yang mengurangi tekanan untuk menutup layanan streaming tersebut.

Meski demikian, jika kesepakatan Netflix–Warner Bros benar-benar gol, nilainya diperkirakan akan turut mengerek valuasi layanan streaming lain yang tertinggal.

Pembatasan persaingan yang menghambat tiga pemain utama untuk terus membesar justru membuat penggabungan layanan streaming yang lebih kecil menjadi semakin bernilai, seiring makin langkanya konten bernilai dan basis pelanggan.

Hal ini semakin diperkuat oleh ekspektasi para pemegang saham akan premi yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan kesepakatan sebelumnya. Ini mendorong kebutuhan membayar harga yang kian mahal atas semakin sedikitnya aset yang masih tersedia.

Pelanggan menanggung harganya

Jadi apa artinya ini semua bagi pelanggan?

Stabilitas pasar dalam industri streaming melalui konsolidasi ke dalam model tiga pemain utama justru semakin menegaskan kemunduran televisi kabel tradisional.

Satu hal yang pasti, cara masyarakat mengakses konten akan terus bergeser menjauhi televisi kabel dan bioskop.

Saya meyakini, dalam hal biaya hiburan secara keseluruhan, konsumen tidak terlalu terdampak. Sebab, tekanan inflasi pada kebutuhan pokok seperti pangan dan perumahan akan membatasi alokasi pendapatan mereka untuk layanan streaming.

Alasan Netflix mengakuisisi Warner Bros kemungkinan untuk memungkinkan perusahaan menawarkan layanan streaming dengan harga lebih murah dibandingkan total biaya langganan terpisah, meski tetap lebih tinggi daripada harga langganan Netflix saja. Hal ini dapat diwujudkan melalui penambahan tingkatan langganan bagi pelanggan Netflix yang ingin mengakses konten HBO Max.

Di luar persaingan dengan sesama anggota “tiga besar”, ada alasan lain mengapa kecil kemungkinannya Netflix menaikkan harga secara signifikan: perusahaan berkomitmen untuk menahan kenaikan harga demi memperoleh persetujuan atas merger tersebut.

Tujuan Netflix adalah memastikan posisinya sebagai pilihan utama konsumen untuk menonton serial televisi dan film secara streaming. Karena itu, meskipun industri streaming kian mengerucut menjadi arena tiga pemain besar, strategi Netflix jelas: tetap berada di puncak segitiga.

David R. King tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Merintis pengolahan kopi yang tahan terhadap perubahan iklim di Lampung Barat

2025-12-21T06:44:22Z

● Indonesia merupakan salah satu eksportir kopi terbesar dunia.

● Meski begitu, proses di sektor hulunya masih amat tradisional yang mengandalkan faktor alam

● Petani kopi perlu menerapkan penggunaan teknologi seperti alat pengering untuk menjamin kualitas produksi kopinya.

Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar dunia.

Sayangnya, mayoritas produksi kopi masih menggunakan cara tradisional yang mengandalkan alam. Ini termasuk di Lampung Barat, kawasan penyumbang ekspor kopi robusta terbesar kedua di Indonesia.

Karena bergantung dengan alam, petani kopi di daerah ini harus menghadapi tantangan mendasar, yakni dalam pengeringan biji kopi.

Dalam cara tradisional, pengeringan mengandalkan sinar matahari yang dapat memakan waktu berminggu-minggu, bahkan hingga sebulan penuh apabila cuaca tidak menentu.

Akibatnya, selain ancaman gagal panen, petani selalu dihantui risiko kualitas biji kopi menurun karena terlalu lembab dan kontaminasi mikroorganisme.

Risiko tersebut tidak hanya membuat harga kopi di tingkat petani berfluktuasi liar. Jika anomali cuaca meluas di Lampung Barat, maka ekspor komoditas ini juga akan terganggu.

Adaptasi teknologi pengering untuk menjamin produktivitas

Untuk menjawab isu ini, tim dari Institut Teknologi Sumatra (Itera) berkolaborasi dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) merintis pengembangan mesin pengering kopi berbasis polymer super absorbent (PSA) dengan dukungan pendanaan yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Skema Kosabangsa tahun anggaran 2025.

Uji teknis alat ini melibatkan Gabungan Kelompok Tani Kopi Mukti Tani yang diketuai Kendro Haryanto di Pagar Dewa, Lampung Barat yang beranggotakan sekitar 30 petani untuk melihat proses uji coba pengeringan biji kopi menggunakan mesin ini.

Sederhananya, mesin pengering bisa menjamin suhu ideal (60°C) yang dibutuhkan untuk proses pengeringan kopi. Alhasil, proses pengeringan yang biasanya menghabiskan waktu berhari-hari bisa tuntas dalam waktu 16-18 jam saja.

Selain itu, alat ini juga sukses mempertahankan kadar air di bawah 12%. Batas tersebut memenuhi standar komoditas kopi ekspor seperti Cina yang menerima kopi dengan batas kadar air 8-12%.

Karena pasokan gas dan bahan bakar minyak yang tergolong langka di Lampung Barat, mesin ini bisa dimodifikasi untuk menggunakan gas hasil pembakaran sekam padi. Penggunaan sekam padi juga bermanfaat untuk mengurangi limbah sekam padi yang menumpuk di halaman rumah.

Sistem monitoring komoditas

Melalui wawancara dengan tim, untuk lebih memudahkan petani kopi melakukan monitoring suhu dan kelembaban, mesin PSA yang dirancang ditambahkan sistem monitoring.

Oleh karena itu, tim juga mengembangkan sistem monitoring berbasis internet of things (IoT) untuk memantau proses pengeringan secara real-time dari jarak jauh.

Sistem yang dinamakan SIMOKO (Sistem Monitoring Pengering Biji Kopi), berfungsi sebagai mata dan otak alat pengering bagi petani. Sistem ini bisa mengukur dan memantau suhu serta kelembaban biji kopi dan alat pengering real-time dari jarak jauh.

Data yang terekam selama sistem aktif bisa memudahkan petani dalam pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Alhasil, petani bisa memastikan biji kopi dikeringkan pada kondisi ideal, yang secara langsung meningkatkan kualitas dan konsistensi produk.

Pengembangan selanjutnya

Pengembangan mesin pengering kopi dan sistem monitoring ini memang masih perlu pengembangan lanjutan. Sistem monitoring misalnya, masih terkendala kestabilan jaringan internet di kawasan Lampung Barat.

Yang paling mendasar ada pada permohonan paten yang masih dalam tahap proses penyelesaian atas teknologi yang diciptakan oleh Akhmad Zainal Abidin dari ITB. Paten berguna untuk memastikan teknologi ini tidak diklaim pihak lain.

Kapasitas pengeringan juga perlu diuji coba dalam skala yang lebih besar, yaitu tonase (ton). Meskipun dalam uji coba terakhir tidak ada masalah, kapasitas pengeringan yang dilakukan hanya sebanyak 80 kilogram.

Untuk memastikan proses pengeringan kopi makin optimal, rancangan sistem juga akan ditingkatkan kompleksitasnya. Nantinya mesin pengering akan diletakan di fasilitas green house atau rumah kaca.

Meletakkan mesin pengering di dalam green house bisa meningkatkan utilitas mesin karena manajemen pembuangan hawa panas yang dihasilkan bisa disirkulasikan langsung kembali ke mesin menggunakan metode sirkulasi pembuangan internal.

Setidaknya dampak strategis program ini sudah bisa memastikan kualitas produksi kopi yang lebih baik. Pun, para petani setempat juga bisa menerima adanya inovasi produksi seperti ini.

Yang tidak kalah penting, edukasi juga akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan literasi penerapan teknologi produksi para petani kopi di Pagar Dewa.

Hendry Wijayanti menerima dana dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

Tip menahan diri dari belanja berlebihan saat Natal

2025-12-20T09:04:11Z

Eterna Images/Shutterstock

Natal dan Tahun Baru adalah musimnya berbelanja. Di Indonesia, Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia memproyeksikan kenaikan penjualan eceran menjelang Natal—tumbuh 5,9% lebih tinggi pada November dari 4,3% pada Oktober.

Neuromarketing—bidang ilmu saraf yang mempelajari bagaimana otak merespons produk—dapat membantu kita memahami dorongan konsumsi dan mencegah diri dari kecenderungan untuk berbelanja berlebihan di akhir tahun.

Alasan kita impulsif berbelanja saat Natal dipicu oleh sifat di bawah alam sadar dan dorongan emosional. Otak manusia secara alami berusaha menghindari rasa terasing/ketinggalan (FOMO).

Fomo merupakan bentuk ikatan sosial penting bagi kelangsungan hidup sejak zaman nenek moyang kita. Ketika orang lain terlihat berbelanja dan bersenang-senang saat Natal, dorongan evolusioner membuat kita terdorong untuk ikut serta.

Keinginan kita terhadap barang baru—bahkan ketika tidak memiliki nilai intrinsik—juga berakar pada evolusi. Sebab, mendapatkan hal baru memberi rasa aman seolah kita mengurangi ketidakpastian masa depan.

Akibatnya, ketika sebuah produk dipasarkan sebagai versi “terbaru”, otak kita cenderung menganggapnya lebih menarik dan sulit ditolak.

Sinyal-sinyal otak (neurotransmitter) juga memengaruhi perilaku belanja kita: dopamin mendorong motivasi dan impuls mencari hadiah, oksitosin meningkatkan rasa kebersamaan yang bisa muncul saat membeli barang serupa dengan teman, sementara kadar kortisol dapat naik ketika kita merasa takut ketinggalan sehingga membuat kita lebih rentan membeli sesuatu.

Apakah ia akan tetap berpegang pada anggaran belanja Natalnya? Geber86/Shutterstock

Neurotransmiter ini mengarahkan fokus mata kita saat melihat iklan, mengunci perhatian, lalu memicu keinginan untuk merasakan “hadiah” dari membeli. Pada Juli 2025, peneliti menganalisis tiga tahun data pelacakan mata terhadap peserta studi yang menonton 50 iklan Natal paling menarik.

Hasilnya menunjukkan bahwa cerita yang menguras emosi sangat efektif menarik perhatian, sehingga membuat kita lebih terdorong membeli produk. Gambar dengan ikon emosional—seperti selebritas populer atau karakter kartun yang menggemaskan—juga mudah mengalihkan perhatian kita.

Padahal, distraksi diketahui menghambat kita memikirkan tujuan masa depan, termasuk rencana menghemat uang.

Mengapa tekadmu bisa menguap?

Awalnya, tes marshmallow tahun 1970 yang dikembangkan psikolog Walter Mischel menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak memakan marshmallow saat peneliti meninggalkan ruangan cenderung memiliki disiplin lebih baik ketika dewasa. Otak mereka dinilai memiliki kontrol diri yang lebih kuat.

Namun, replikasi studi pada 2018 menemukan bahwa latar belakang keluarga dan kondisi ekonomi justru menjadi faktor utama yang menentukan. Apakah seorang anak—dan kelak sebagai orang dewasa—mampu menunda kepuasan dan mengendalikan impuls (tidak memakan marshmallow)?

Karena itu, ketika keluarga sedang tidak harmonis atau keuangan sedang seret saat Natal, kondisi tersebut dapat memicu keputusan yang lebih cepat dan impulsif. Akhirnya, kita berbelanja berlebihan untuk barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan atau inginkan.

Riset psikologi menunjukkan bahwa kondisi yang membuat kemauan diri kita paling mudah terkuras terjadi ketika kita lelah, terlalu banyak memikirkan berbagai hal, atau berada dalam kondisi membutuhkan sesuatu. Situasinya mirip otot yang dipaksa bekerja terlalu keras dan membutuhkan pasokan energi terus-menerus.

Inilah formula sempurna saat Natal. Kita memikirkan daftar keluarga dan teman yang harus dibelikan hadiah, lalu mencari pelarian lewat barang-barang atau pengalaman menyenangkan khas Natal. Di Indonesia, ini pun terjadi saat Ramadan dan Idulfitri.

Semua ini membebani sistem kontrol kognitif di korteks prefrontal—bagian depan otak yang berfungsi mengendalikan perilaku dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang.

Korteks prefrontal terhubung langsung dengan pusat penghargaan di otak; jadi ketika bagian ini kewalahan, respons cepat dan impulsif yang digerakkan dopamin lebih mudah mengambil alih.

Berpikir cepat dan impulsif serta berpikir lambat dan terukur sama-sama merupakan bagian alami dari kerja otak. Namun, belanja Natal kerap memicu pola pikir cepat dan spontan ini—mulai dari penawaran terbatas hingga rasa “cemas” ketika anak atau orang terdekat berpotensi tidak mendapatkan hadiah yang sangat mereka inginkan.

Jeda dibuutuhkan sebelum korteks prefrontal kewalahan. Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Latih otakmu

Ada cara untuk memperkuat kemauan diri agar bisa menikmati musim liburan secara seimbang dan sehat. Kuncinya adalah menyadari emosi dan tindakan kita.

Semakin sadar kita memperhatikan kecenderungan impulsif, semakin baik pula kemampuan kita mengendalikannya di kemudian hari.

Kamu bisa mulai sekarang dengan mencatat setiap pembelian impulsif dalam sepekan atau sebulan terakhir. Dan pada kesempatan berikutnya, saat hendak membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri: apakah kamu sedang menggunakan pola pikir yang lambat dan terukur, atau justru cepat dan impulsif?

Seperti otot, sistem korteks prefrontal bisa dilatih agar lebih kuat. Karena itulah latihan kognitif menjelang Natal ataupun hari-hari besar lainnya dapat membantu memperkuat pengendalian diri.

Misalnya dengan bermain catur daring, mengerjakan sudoku, atau membaca buku hadiah Natal tahun lalu yang belum sempat dibuka.

Aktivitas seperti teka-teki, membaca, hingga meditasi yang menenangkan pikiran juga dapat memperkuat sirkuit otak—dan mungkin membantumu menjadi lebih sedikit impulsif tahun ini.

Lalu bagaimana jika kamu membaca artikel ini saat duduk di kafe, beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk belanja? Kamu bisa meninjau kembali daftar belanja (atau menyusunnya sebelum berangkat) dan meneguhkan rencanamu. Ingatkan diri untuk tetap berpegang pada daftar dan anggaran apa pun godaannya.

Riset menunjukkan bahwa perencanaan dan penetapan niat membantu mencegah respons impulsif, terutama jika kita sejak awal sudah menyiapkan langkah antisipasi ketika menemukan barang diskon yang terlihat menggoda.

Ingat, jika kamu mampu menahan hasrat berbelanja impulsif saat Natal, dirimu di masa depan akan berterima kasih atas keputusan itu.

Samantha Brooks menerima pendanaan dari Universitas Liverpool John Moores.

Dari zakat sampai sukuk: Produk keuangan syariah berpotensi besar menyokong penanggulangan bencana

2025-12-19T04:00:46Z

● Setiap tahunnya, Indonesia rutin menghadapi ribuan bencana alam.

● Karena itu, perlu adanya diversifikasi sumber pendanaan penanggulangan bencana.

● Instrumen dan produk keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat pendanaan sistem kebencanaan nasional.

Banjir bandang berskala nasional yang menerpa Sumatra akhir November lalu menjadi alarm bagi kita bahwa bencana bisa datang kapan saja.

Letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dan jalur ring of fire membuat negeri ini semakin rawan bencana.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2023 misalnya, mencatat lebih dari 4.900 kejadian bencana sepanjang tahun dengan estimasi kerugian tahunan mencapai Rp22,8 triliun.

Risiko tersebut semakin besar akibat kerusakan alam, seperti deforestasi, yang melipatgandakan dampak bencana. Bencana banjir bandang Sumatra yang baru terjadi misalnya, bakal mengharuskan negara menggelontorkan sedikitnya Rp50 triliun untuk pemulihan.

Kondisi ini menuntut Indonesia untuk memiliki strategi pendanaan berlapis dalam menghadapi kondisi darurat. Dan kita sebenarnya mempunyai potensi sumber dana besar yang belum dimanfaatkan secara optimal, yakni dari ekonomi islami atau syariah.

Sinergi antara instrumen dan produk keuangan sosial dan komersial syariah memungkinkan pembentukan konsep Islamic Disaster Resilience Fund (IDRF).

Konsep ini sering digaungkan oleh Islamic Development Bank (IDB) sebagai fondasi pendanaan abadi untuk resiliensi bencana.

Bantuan cepat bersumber dari sedekah dan zakat

Instrumen sosial adalah fondasi utama IDRF karena menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan legitimasi keagamaan yang tinggi. Saat bencana melanda, sedekah dan zakat dapat menjadi sumber dana tercepat.

Kita sudah menyaksikan bagaimana bantuan nonpemerintah yang digalang para influencer sangat membantu masyarakat terdampak bencana.

Meski tidak mendapat sorotan sebesar bantuan influencers, mobilisasi dana infaq dan sedekah secara masif juga dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Muhammadiyah. Mereka bergerak cepat menghimpun dan mengirim langsung relawan menyalurkan bantuan ke lokasi bencana.

Dana tersebut sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, obat-obatan, dan tenda dalam 24 jam pertama.

Berperan dalam penanggulangan bencana lanjutan dan jangka panjang

IDRF tak hanya berfokus pada respons darurat bencana saja.

Sebagai hub penyaluran berbagai instrumen keuangan syariah, IDRF juga bisa dipakai untuk mengurangi risiko bencana serta mempercepat pemulihan ekonomi dalam jangka panjang. Penggunaan ini bisa menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ancaman bencana yang terus meningkat.

Wakaf (harta abadi) misalnya, merupakan elemen esensial dalam rekonstruksi berkelanjutan. Dana wakaf tidak habis digunakan, melainkan dikelola agar bisa terus menghasilkan manfaat.

Badan Wakaf Indonesia telah mengoptimalkan wakaf uang (cash waqf) untuk membentuk dana abadi (endowment fund). Hasil investasi dana ini bisa digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan atau pusat pelatihan tangguh bencana di daerah rawan gempa.

Aset fisik ini menjadi milik komunitas yang bisa berfungsi sebagai pusat koordinasi atau hunian sementara yang lebih aman saat bencana terjadi. Alhasil, proses pemulihan tidak perlu sepenuhnya bergantung pada donasi baru.

Untuk mengamankan kebutuhan anggaran besar hingga triliunan rupiah, instrumen sukuk menawarkan skema pembiayaan yang efisien dan etis untuk tahap konstruksi dalam pemulihan bencana.

Indonesia bisa memperluas keberhasilan green sukuk dengan mengembangkan disaster sukuk untuk membiayai infrastruktur publik yang strategis dan tangguh bencana.

Melalui mekanisme ini, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional, menciptakan model pembiayaan yang tidak hanya besar secara skala, tetapi juga akuntabel secara syariah.

Di sisi lain, ada takaful (asuransi syariah) yang bertumpu pada prinsip ta'awun (tolong-menolong)—para peserta menanggung risiko secara kolektif. Takaful mikro menjadi solusi ideal bagi petani atau nelayan kecil yang rentan merugi besar akibat bencana.

Melalui iuran yang relatif kecil, mereka bisa melindungi aset-aset dasar seperti perahu, benih, hingga pupuk. Ketika terjadi banjir atau badai, kompensasi finansial yang diterima memungkinkan mereka segera membeli benih atau alat baru, sehingga mata pencaharian dapat pulih tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan.

Selain itu, zakat produktif dapat disalurkan kepada korban yang kehilangan mata pencaharian, memberikan modal mikro tanpa bunga, sehingga mereka dapat segera merintis kembali usaha kecilnya tanpa terjerat utang konvensional.

Tantangan dan peluang

Tantangan utama dalam mewujudkan IDRF adalah menyelaraskan regulasi antarlembaga keuangan sosial Islam, mulai dari Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Nasional (BAZNAS dan BWI) hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sinkronisasi ini diperlukan agar transfer dana zakat atau wakaf dapat dilakukan secara cepat, legal, dan terkoordinasi saat kondisi darurat.

Selain itu, Indonesia membutuhkan instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu daerah maupun organisasi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam (Syariah-Compliant Disaster Risk Scorecard).

Skema penilaian ini bisa menjadi panduan bagi nazir (pengelola wakaf) dan pengelola sukuk untuk mengarahkan investasi pada proyek dengan risiko bencana paling besar.

Dengan sinergi antara kekuatan sosial sedekah dan zakat, aset berkelanjutan dari wakaf, serta pembiayaan berskala besar melalui sukuk dan takaful, Indonesia berpeluang membangun dana ketahanan bencana yang etis, kokoh, dan mampu mendorong pemulihan ekonomi secara cepat, bukan sekadar respons darurat.

Dan yang tidak kalah penting, sistem penanggulangan bencana berbasis keuangan syariah juga bisa memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional melalui peningkatan literasi dan kepercayaan publik terhadap berbagai instrumen keuangan syariah.