The Conversation – Articles (ID)

‘Slow science’ lebih cocok untuk riset bidang sosial humaniora di Indonesia

2026-02-04T09:01:46Z

● ‘Slow science’ perlu diterapkan untuk melawan tren “menyampah” (‘junkification’) dalam riset dan publikasi ilmiah.

● Riset sosial humaniora membutuhkan waktu lama untuk membangun kepercayaan subjek dan mengungkap realitas.

● Kebijakan negara perlu lebih menghargai dampak sosial, skema riset multitahun, serta luaran penelitian nontradisional.

Permasalahan etika akademis yang semakin banyak dalam riset dan publikasi ilmiah membuat perbincangan mengenai slow science atau sains yang tak tergesa, kembali mengemuka.

Pada penghujung 2025 lalu, publik ramai memperbincangkan aktivitas menyampah (junkification) dalam riset dan publikasi—menerbitkan artikel jurnal secara cepat, asal-asalan dan tanpa kualitas memadai.

Spiral penurunan akibat ‘junkification’ Rhodes dan Linnenluecke (2025)

Sebaliknya, konsep slow science adalah pendekatan dalam riset dan publikasi yang memberikan cukup waktu bagi peneliti untuk memahami fenomena riset dan menyusun pembahasan secara lebih mendalam.

Pendekatan ini lebih menekankan kualitas dan ketelitian riset daripada fast science (sains yang tergesa) yang berorientasi pada publikasi sesegera mungkin demi mengejar kenaikan jabatan atau insentif keuangan.

Sebenarnya, asal dilakukan secara akurat dan beretika, fast science sah saja dan tetap dibutuhkan. Misalnya ketika terjadi pandemi atau bencana alam yang memerlukan hasil-hasil penelitian sebagai solusi taktis atau dasar pengambilan kebijakan.

Namun, dalam konteks riset sosial dan humaniora (soshum), pendekatan sains yang tak tergesa lebih tepat untuk digunakan. Sebab, fenomena sosial itu kompleks dan tidak bisa dipahami dengan pendekatan instan.

‘Slow science’ dapat memberi ruang observasi bagi peneliti sekaligus memperdalam analisisnya, sehingga penelitian tidak hanya mereproduksi temuan lama tanpa menawarkan pemahaman atau perspektif baru.

Karakter riset sosial humaniora: Membutuhkan waktu

Penelitian di tahun 2025 menunjukkan bahwa riset ilmu-ilmu sosial di Indonesia telah terjebak pada logika publish or perish—terbitkan saja untuk menggugurkan kewajiban.

Tekanan ini terjadi karena sistem yang mengekor logika internasionalisasi: terutama terkait peringkat institusi dan publikasi internasional.

Internasionalisasi pendidikan tinggi di Indonesia, salah satunya menuntut publikasi di jurnal-jurnal internasional yang berbahasa Inggris.

Akibat mengejar internasionalisasi, pengukuran kuantitas publikasi internasional kemudian menjadi syarat kenaikan jabatan akademis. Dampaknya, banyak peneliti sosial di Indonesia mengejar “asal publikasi internasional”, dan terjerumus jurnal predatoris.

Padahal, paradigma keilmuan dan metodologi riset dalam bidang STEM (sains, teknologi, rekayasa, dan matematika), berbeda dengan soshum.

Kami berpandangan bahwa sebisa mungkin riset ilmu sosial perlu mendeteksi apa yang disebut sebagai mekanisme generatif (generative mechanism), atau gambaran penyebab utama dari realitas yang diamati, sekalipun ia tersembunyi di dasar gunung es.

Artinya, jika menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangun relasi dan kepercayaan dengan partisipan. Peneliti juga perlu memikirkan kembali data-data di lapangan yang diperoleh untuk dianalisa mendalam dan dihubungkan misalnya dengan permasalahan etis yang mungkin akan terjadi.

Kedalaman semacam ini tidak mungkin terwujud jika riset dilakukan secara buru-buru dan asal bisa terbit.

Mengapa ‘fast science’ perlu dihindari

Kami berpendapat bahwa fast science saat ini adalah sebuah logika yang diciptakan oleh sistem. Sistem riset saat ini mendorong peneliti untuk memproduksi karya ilmiah sebanyak mungkin dan secepat mungkin.

Sistem ini muncul karena beberapa hal, misalnya penilaian kinerja peneliti berbasis jumlah publikasi dan peringkat jurnal, sebagaimana juga terjadi dalam riset sosial di Indonesia.

Bagi peneliti sosial humaniora, ini memunculkan dilema apakah memilih menerbitkan hasil penelitian secara cepat agar bisa segera dikutip, atau memperdalam dan memperkuat analisis penelitian untuk kemudian mengembalikannya kepada komunitas yang diteliti?

Padahal, kita menyadari bahwa hasil riset dan publikasi sosial humaniora tidak mesti harus dinilai dari jumlah kutipan atau kuantitas produknya, tetapi bisa juga dari bagaimana hasil riset dan publikasi tersebut dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik atau memunculkan perubahan sosial di masyarakat.

Jika kita terus berkutat pada jumlah produksi yang cepat, dampaknya akan meluas. Misalnya, peneliti tidak melibatkan suara-suara dari kelompok marginal dan semakin menyisihkan mereka dari advokasi kebijakan publik.

Menjadikan ‘slow science’ sebagai alternatif

Sains yang tak tergesa dalam riset dan publikasi sosial humaniora bertujuan untuk memastikan bahwa riset dan publikasi tersebut bermakna dan bernilai, sehingga dapat menciptakan sebuah pengetahuan baru dan perubahan sosial.

Mempertimbangkan slow science di era sekarang dapat memberikan waktu bagi peneliti untuk melakukan introspeksi mengenai apa tujuan utama dalam meriset dan menerbitkan karya ilmiah.

Untuk mendukung sains yang tak tergesa, kita perlu menambahkan beberapa hal dalam sistem yang sudah ada sekarang.

Pertama, kami merekomendasikan agar riset dan publikasi sosial humaniora tidak dinilai dari ukuran jumlah saja, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin dapat dihasilkan. Ini untuk melengkapi kebijakan pendidikan tinggi saat ini yang masih berfokus pada pencapaian jumlah publikasi dan metrik kuantitatif lainnya.

Kedua, karena penilaian luaran dari riset sosial humaniora kita telah cukup sering didekati dengan pendekatan kuantitatif, kami mendorong agar prinsip seperti The Declaration on Research Assessment (DORA) dapat lebih dikenalkan kepada akademisi di universitas untuk bisa melihat dari sudut pandang yang lain.

Ketiga, kami berharap ada lebih banyak skema riset multitahun untuk bidang sosial humaniora yang tidak berfokus pada luaran yang bersifat tradisional, tetapi juga dampak sosial atau pengetahuan baru yang mungkin dihasilkan.

Keempat, kami menyarankan agar pemerintah dapat lebih menghargai luaran-luaran riset dan publikasi sosial humaniora yang bersifat non-traditional research outputs (NTROs) seperti portofolio karya atau pertunjukan seni.

Terakhir, kami mendorong peningkatan budaya akademis di universitas, misalnya memperkuat sistem mentoring dari profesor untuk membina dosen-dosen dalam riset dan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam riset sosial humaniora.

Kami meyakini bahwa sains yang tak tergesa dapat memperkuat kolaborasi akademis karena melibatkan banyak pihak dan memperkuat diskursus di publik karena berfokus pada penciptaan pengetahuan baru dan pengembalian manfaat riset untuk komunitas.

Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.

Blunder Dewan Perdamaian cerminan diplomasi nirkaidah ala Prabowo

2026-02-04T07:22:52Z

Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kepala negara lainnya duduk bersama usai menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden, CC BY

● Dewan Perdamaian bertentangan dengan komitmen kemanusiaan Indonesia yang selama ini berpihak pada Palestina.

● Dewan ini membawa premis bahwa Palestina bukanlah negara.

● Prabowo hanya melayani kepentingan Donald Trump atas Gaza.

Akhir Januari 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan membawa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace). Ini bukanlah lembaga resmi seperti PBB atau Dewan Keamanan, melainkan gagasan politik yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan dalih mendorong rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Keputusan ini, menurut saya, adalah blunder diplomasi yang menegasikan posisi dan nilai-nilai kemanusian yang selama ini Indonesia perjuangkan untuk Palestina. Pasalnya, jika kita telisik secara aturan dan histori, Dewan Perdamaian sama sekali tidak melayani perdamaian di Gaza. Ia hanyalah alat memenuhi kepentingan AS–negara yang jelas-jelas adalah sekutu terdekat Israel.

Karena itu, kita perlu terus mengkritik bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian karena berlawanan dengan komitmen Indonesia yang menjunjung perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina.

Anatomi Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian merupakan organisasi internasional, sehingga dasar pendiriannya adalah perjanjian internasional yang membentuk lembaga tersebut.

Akan tetapi, berbeda dengan proses pembentukan lembaga internasional lain yang cukup transparan, Piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace Charter) hanya dapat diakses versi dokumen melalui website The Times of Israel kemudian beredar di kanal media sosial.

Saat Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian, Indonesia menjadi anggota paling lama untuk tiga tahun sejak piagam berlaku.

Anggota Dewan Perdamaian dianjurkan menyumbang US$1 miliar atau setara hampir Rp17 triliun. Pemerintah menjelaskan bahwa iuran tersebut bersifat sukarela, sehingga seolah-olah intensi pemerintah adalah menjadi anggota tidak tetap.

Akan tetapi, di lain kesempatan, Menteri Luar Negeri Sugiono justru menyatakan pembentukan Dewan Perdamaian adalah solusi jangka panjang.

Dewan Perdamaian menegasikan Palestina

Dewan Perdamaian bukanlah institusi yang ‘baru’ dalam artian bagaimana fungsi lembaga ini bekerja. Dewan Perdamaian seakan mengulang sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa (LBB) seratus tahun lalu.

Untuk memahami Dewan Perdamaian, pembentukan lembaga tersebut harus dibaca bersamaan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2803 tahun 2025 yang mengesahkan rencana komprehensif (Comprehensive Plan) perdamaian di Gaza. Pemerintah Indonesia dan Dewan Perdamaian menjelaskan bahwa resolusi ini adalah instrumen yang menjadi mandat pendirian Dewan Perdamaian.

Salah satu butir krusial dalam resolusi tersebut adalah pernyataan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian sebagai rangkaian proses perdamaian di Gaza.

Secara eksplisit, salah satu paragraf dalam Resolusi 2803 menyatakan bahwa pembentukan Palestina sebagai negara dan pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination) baru dapat dilaksanakan setelah adanya reformasi dari Otoritas Palestina dan pembangunan di Gaza.

Artinya, Resolusi 2803 secara gamblang menegasikan status Palestina sebagai negara, yang Indonesia akui sejak 1988.

Meskipun disebut sebagai Rencana Komprehensif, tidak ada satupun kalimat dalam Resolusi 2803 yang mengutuk genosida maupun pelanggaran hukum humaniter internasional di Palestina, terlebih mengatur proses akuntabilitas dan yudisial pascakonflik. Padahal, keberadaan pertanggungjawaban kejahatan pada masa perang merupakan salah satu poin utama tatanan dunia pasca-1945.

Proses perdamaian dalam Resolusi 2803 tidak berbeda dengan sistem mandat dalam LBB. Pada tahun 1922, LBB mengizinkan Inggris untuk menduduki wilayah Palestina selepas pemerintahan Turki Utsmani yang kalah dalam Perang Dunia I.

Hal ini karena pada saat itu, menurut para pemenang perang, bangsa Palestina belum dapat menjadi negara merdeka dan membutuhkan bantuan Inggris sebagai mandataris.

Celakanya lagi, premis bahwa “Palestina saat ini bukanlah negara” sengaja dibawa hingga pembentukan Dewan Perdamaian yang Indonesia ikuti.

Kepentingan Trump

Sebagai anggota, Indonesia nantinya akan memiliki satu hak suara dalam pengambilan keputusan Dewan Perdamaian, termasuk segala urusan kebijakan untuk mencapai perdamaian di tanah Palestina.

Anehnya, Palestina sebagai pemilik wilayah tidak dapat menjadi anggota Dewan Perdamaian karena premis dasar berfungsinya lembaga ini adalah bahwa “Palestina saat ini bukanlah negara.”

Piagam Dewan Perdamaian secara langsung menunjuk Donald Trump sebagai Ketua Dewan yang pertama, yang memiliki kewenangan eksklusif untuk membentuk, mengubah, dan membubarkan organ-organ di bawah Dewan Perdamaian, termasuk executive board.

Kemudian, penggantian Ketua Dewan hanya terjadi jika Trump mengundurkan diri atau wafat. Sebagai perbandingan historis, Presiden AS Woodrow Wilson (1913-1921) yang dikenal sebagai arsitek Liga Bangsa-Bangsa tidak pernah mencantumkan namanya dalam Konvenan LBB.

Celakanya, bilapun anggota tersebut sudah membayar kontribusi $1 miliar, keputusan yang dibuat oleh anggota Dewan Perdamaian secara kolektif dapat diveto oleh Trump meskipun keputusan tersebut sudah mendapatkan suara mayoritas.

Satu lagi, Trump juga dapat memutuskan untuk mengusir anggota Dewan Perdamaian.

Diplomasi nirkaidah

Keberadaan Dewan Perdamaian adalah pengulangan sejarah sekaligus anomali hubungan internasional kontemporer yang dibumbui oleh narsisme Trump belaka. Dewan ini hanyalah justifikasi masuknya aliran modal real estate dengan dalih pembangunan Gaza.

Jika dibaca dengan baik dan saksama, baik Resolusi 2803 dan Piagam Dewan Perdamaian bertentangan dengan nilai dan keyakinan Indonesia yang dipegang sejak pendirian republik ini.

Sejatinya Indonesia memiliki aturan internal terkait dengan partisipasi pada lembaga organisasi internasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menlu Nomor 8 Tahun 2023.

Setiap keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional seharusnya melalui proses yang jelas, termasuk kajian kepentingan nasional serta pertimbangan untung-rugi, dan tetap sejalan dengan politik luar negeri serta konstitusi.

Namun hingga kini, belum ada dokumen resmi pemerintah tentang Dewan Perdamaian yang bisa diakses publik untuk menunjukkan bahwa proses tersebut telah dijalankan.

Konstitusi Indonesia memang mewajibkan negara mendukung ketertiban dunia, sehingga keanggotaan dalam Dewan Perdamaian tampak masuk akal.

Namun, ketentuan itu harus dibaca utuh. Konstitusi juga menegaskan bahwa ketertiban dunia tersebut harus berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tentunya, dengan menjadi anggota Dewan Perdamaian, Indonesia akan secara tidak langsung menegasikan keberadaan Palestina sebagai negara karena arsitektur kelembagaan Dewan Perdamaian tidak pernah mengakui dan mengakomodasi kepentingan Palestina.

Dewan Perdamaian tidak lebih dari sekadar mendaur ulang sistem mandat LBB 100 tahun lalu, yang dibungkus korporatisme kapital abad ke-21.

Proses pendirian Dewan Perdamaian dan pelaksanaan rencana komprehensif Trump mengubur pembahasan tentang pertanggungjawaban pascakonflik. Penderitaan rakyat Palestina atas genosida yang terjadi dibiarkan tanpa akuntabilitas.

Pragmatisme dan respons terhadap realita tidak boleh meniadakan politik luar negeri yang bebas dan aktif—terlebih mengalahkan norma yang kita yakini sebagai bangsa: kemerdekaan sepenuhnya untuk bangsa Palestina.

Rizky Banyualam Permana tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Bahaya normalisasi doksing: Warganet bisa kebablasan jadi ‘hakim’ moral

2026-02-03T10:16:51Z

(Kenary820/Shutterstock)

● Warganet kerap melakukan ‘doxing’ dan merasa berhak menghukum orang yang menurut mereka bersalah.

● Doksing merupakan pelanggaran privasi dan termasuk kekerasan digital.

● Perlu penguatan literasi tentang hak privasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi.

Media sosial kini menjadi ruang sosial untuk perdebatan soal isu-isu serius. Masalahnya, ruang ini nyaris tak memiliki batasan jelas tentang apa yang pantas dan yang sudah kelewatan—baik dalam ucapan maupun membongkar data pribadi orang lain.

Akibatnya, warganet dengan mudah merasa berhak menjadi “polisi”, “hakim”, sekaligus “algojo” moral. Fenomena ini sering disebut sebagai vigilantisme digital.

Seseorang bisa dianggap bersalah hanya karena satu unggahan lama yang dipotong dari konteks, pernyataan yang dinilai tidak sensitif, perbedaan pandangan politik, tuduhan perselingkuhan, atau sekadar perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan standar moral mayoritas.

Begitu label “bersalah” melekat, warganet ramai-ramai langsung memvonis, tanpa ruang klarifikasi, verifikasi, atau pembelaan diri.

Salah satu bentuk hukuman kolektif itu adalah doksing: Ketika warganet menelusuri jejak digital seseorang, mengumpulkan tangkapan layar dan data pribadi, lalu menyebarkannya sebagai hukuman, seolah-olah mempermalukannya adalah hukuman yang sah.

Kemarahan kolektif semacam ini jelas melanggar hak individu. Normalisasi doksing sebagai “sanksi sosial” mencerminkan kegagalan literasi digital dan lemahnya penegakan perlindungan data pribadi, sekaligus mengancam rasa aman, kebebasan berekspresi, dan keadilan dalam ruang publik daring.

Mengungkap kebenaran, tapi melanggar privasi

Secara sederhana, doksing adalah tindakan mengumpulkan lalu menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin.

Informasi yang dimaksud mulai dari nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, tempat kerja, nama sekolah anak, akun media sosial lain, hingga foto yang tadinya hanya dibagikan ke lingkaran pertemanan yang lebih kecil.

Informasi ini biasanya bukan hasil peretasan, tetapi diambil dari “jejak digital” yang sudah ada di internet, lalu disebarkan ulang untuk menyerang orang tersebut.

Tujuannya hampir selalu sama, yaitu membuat seseorang merasa takut, malu, atau tidak aman. Namun, di titik inilah batas antara hukuman sosial dan kekerasan digital mulai kabur.

Di Indonesia, korban doksing bisa siapa saja yang bercerita atau menyampaikan opini di media sosial. Ketika ada orang yang tidak setuju, serangan sering bergeser dari isi pendapat ke hal yang sangat personal. Ini misalnya soal data diri ke publik, ataupun menandai akun kantor atau lembaga tempat ia bernaung.

Contohnya, seorang pegawai yang oleh warganet dijuluki “Anita Tumbler” tidak hanya dikritik atas unggahannya yang dianggap merugikan pegawai PT KAI. Ia juga menjadi sasaran pembongkaran data pribadi.

Tangkapan layar profil LinkedIn Anita beredar, riwayat pendidikan dicari lewat PDDikti, tempat kerja suaminya ikut disebut dan diserang, bahkan anggota keluarga lain tidak luput jadi sasaran.

Contoh lain adalah kasus perempuan bernama Luna, yang videonya viral setelah ia meremas-remas es gabus yang diduga terbuat dari spons bedak dan peristiwa tersebut berujung pada pelaporan penjual es gabus ke aparat.

Karena dianggap merugikan penjual tersebut, kemudian warganet “menghukum” Luna dengan menyebarkan lokasi tempat tinggalnya.

Masih banyak orang yang ikut membagikan informasi seperti ini tanpa sadar bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran privasi. Mereka justru merasa “membela yang benar”.

Di permukaan, ini tampak seperti hukuman sosial biasa, padahal yang terjadi adalah aksi ramai-ramai yang mengabaikan proses hukum dan kerap melanggar aturan privasi, meski pelakunya sendiri sering tidak merasa demikian.

Jejak digital abadi

Doxing juga ibarat bola liar. Saat data pribadi seseorang terlepas ke internet, nyaris mustahil untuk mengembalikannya seperti semula. Jejak informasi itu bisa terus beredar, dikutip ulang, disimpan, dan muncul lagi di konteks yang berbeda.

Jika yang diungkap adalah aib, rasa malu dan stigma bisa menempel seumur hidup. Saat yang diunggah adalah informasi palsu, klarifikasi sering tidak sanggup mengejar jejak hoaks yang sudah tersebar lebih cepat dan lebih luas.

Sayangnya, doksing kerap dibenarkan atas nama “kepentingan publik” atau “keadilan sosial”. Padahal, yang terjadi justru pengalihan kekuasaan menghukum dari institusi hukum ke kerumunan digital yang tak memiliki mekanisme pertanggungjawaban. Tidak ada standar pembuktian, tidak ada batas hukuman, dan tidak ada jalan pemulihan bagi korban.

Dalam situasi ini, ruang digital berubah menjadi arena hukuman permanen, di mana satu kesalahan—atau bahkan tuduhan—dapat menghancurkan reputasi, keamanan, dan kehidupan seseorang tanpa pernah benar-benar diuji kebenarannya.

Paham hoaks, abai privasi

Survei Status Literasi Digital Indonesia 2024 mencatat indeks literasi digital nasional sekitar 3,49 dari skala 5, masih berada dalam kategori sedang.

Selama ini, banyak program literasi digital lebih menekankan soal hoaks dan cara memeriksa kebenaran informasi. Namun, itu tidak cukup.

Pengguna media sosial juga perlu memahami bahwa membagikan ulang alamat rumah, riwayat pendidikan dan pekerjaan, atau foto keluarga orang lain, meski diambil dari internet yang dapat diakses publik, tetap bisa menjadi bentuk kekerasan ketika dilakukan untuk mempermalukan atau mengancam.

Hukum sudah ada tapi minim implementasinya

Indonesia sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengakui nama lengkap sebagai data pribadi dan mewajibkan perlindungannya. Apalagi jika ini berpotensi menimbulkan dampak sosial dan reputasi.

Namun, lemahnya aturan turunan dan penegakan hukum membuat perlindungan data pribadi masih terasa simbolik di mata publik.

Pada akhirnya, persoalan doksing bukan semata soal etika di media sosial, melainkan cerminan rapuhnya tata kelola ruang digital yang gagal membedakan kritik sah dari penghukuman massal.

Upaya melawan doksing menuntut lebih dari sekadar imbauan agar warganet “lebih bijak”. Kita memerlukan penguatan literasi digital yang menempatkan privasi sebagai hak fundamental, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran data pribadi, serta tanggung jawab platform untuk membatasi penyebaran konten yang membahayakan.

Tanpa langkah-langkah ini, ruang digital akan terus menjadi arena hukuman permanen, di mana kesalahan—atau bahkan sekadar tuduhan—dapat berujung pada hilangnya rasa aman dan kebebasan berekspresi yang seharusnya dilindungi dalam masyarakat demokratis.

Tulisan ini disusun melalui konsultasi dengan Abdul Hasan Banimal dari The Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

Setop bilang ‘tolong’ dan ‘terima kasih’ ke ChatGPT bisa selamatkan Bumi? Faktanya tak sesederhana itu

2026-02-03T08:44:31Z

Serene Lee/Getty Images

Sebagian orang di internet percaya kalau berhenti mengucapkan “tolong” dan “terima kasih” kepada ChatGPT bisa berkontribusi menyelamatkan Bumi.

Gagasan ini memang masuk akal karena sistem AI memproses teks secara bertahap. Singkatnya, semakin panjang prompt, semakin banyak pula energi yang dibutuhkan AI untuk proses komputasi.

CEO OpenAI, Sam Altman mengakui dalam skala miliaran prompt yang terjadi, hal-hal kecil seperti penggunaan kata “tolong” dan “terima kasih” memang menambah biaya operasional perusahaan.

Namun, sepertinya berlebihan jika kita menyebut bahwa bersikap sopan kepada ChatGPT bisa membawa dampak lingkungan yang signifikan. Pengaruh beberapa kata tambahan itu hampir tidak berarti jika dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan infrastruktur pusat data yang menyokongnya.

Dan yang lebih penting sebenarnya bukan apakah idenya benar atau salah, tapi kenapa ide ini terus dipercaya?

Hal ini menunjukkan banyak orang sebenarnya sudah mulai merasakan AI bukan cuma software yang “tak nyata” atau tanpa dampak. Perasaan atau naluri itu patut dianggap serius, karena memang benar adanya.

Kecerdasan buatan (AI) bergantung pada besarnya fasilitas dan kapasitas pusat data (data center) yang dibangun dengan infrastruktur komputasi mutakhir. Fasilitas-fasilitas ini menyedot listrik dalam jumlah besar, membutuhkan pendinginan terus-menerus, dan terhubung dengan sistem suplai energi, air, dan pemanfaatan lahan yang lebih luas.

Seiring meluasnya penggunaan AI, jejak karbonnya pun semakin besar. Maka, topik permasalahan lingkungan yang relevan bukanlah bagaimana satu prompt dirumuskan, melainkan seberapa intens sistem-sistem AI ini digunakan.

Mengapa setiap pertanyaan pada AI menyedot energi

Ada satu perbedaan struktural antara AI dan sebagian besar layanan digital yang kita kenal, yang membantu menjelaskan mengapa hal ini penting.

Ketika sebuah dokumen dibuka atau video tersimpan diputar, biaya energi utamanya sebenarnya sudah dikeluarkan sebelumnya. Sistem pada dasarnya hanya mengambil data yang sudah ada.

Sebaliknya, setiap kali sebuah model AI diberi pertanyaan, ia harus melakukan komputasi baru untuk menghasilkan jawaban. Dalam bahasa teknis, setiap prompt memicu sebuah “inferensi”, yaitu sebuah proses komputasi penuh di dalam model, dan butuh banyak energi setiap kali ini dilakukan.

Inilah sebabnya AI tidak sama seperti perangkat lunak konvensional dan lebih mirip infrastruktur. Penggunaan langsung diterjemahkan menjadi permintaan energi.

Skala permintaan ini kini tidak lagi kecil. Riset di jurnal Science memprediksi bahwa porsi konsumsi energi dari pusat data amat signifikan dari konsumsi listrik global. Permintaan ini meningkat pesat seiring bertambahnya beban kerja AI.

Badan Energi Internasional IEA sudah memperingatkan bahwa permintaan listrik dari pusat data bisa berlipat ganda pada akhir dekade ini jika tren pertumbuhan saat ini berlanjut.

Listrik tentu saja hanyalah salah satu bagian dari gambaran besar. Pusat data juga membutuhkan air dalam jumlah besar untuk pendinginan. Pembangunan serta operasi pusat data juga melibatkan penggunaan lahan, material, dan aset jangka panjang.

Dan mirisnya, walaupun AI dipakai oleh orang di seluruh dunia, mereka yang paling merasakan dampak lingkungan dan infrastrukturnya adalah mereka yang berada di sekitar lokasi pusat data.

Jejak lingkungan AI yang tersembunyi

Kita ambil contoh Selandia Baru. Pangsa energi terbarukan yang tinggi membuat negara ini menarik bagi operator pusat data, tetapi tidak berarti bahwa permintaan ini bebas dampak.

Pusat data berukuran besar memberi tekanan signifikan pada jaringan listrik lokal. Klaim pasokan energi terbarukan tidak selalu berarti penambahan sumber energi baru.

Listrik yang digunakan untuk menjalankan server berarti mengurangi ketersediaan listrik untuk kebutuhan lain—terutama pada tahun-tahun kering ketika pembangkit tenaga air berada di periode krisisnya.

Jika dilihat sebagai sebuah sistem, AI menambahkan beban baru kepada wilayah-wilayah yang sudah tertekan oleh perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan persaingan kebutuhan sumber daya.

Energi, air, lahan, dan infrastruktur saling terkait erat. Perubahan di satu bagian sistem akan merambat ke bagian lainnya.

Hal ini penting diperhatikan untuk adaptasi iklim dan perencanaan jangka panjang. Banyak upaya adaptasi berfokus pada lahan dan infrastruktur: mengelola risiko banjir, melindungi kualitas air, menjaga pasokan energi yang andal, dan merancang permukiman yang tangguh.

Namun, infrastruktur AI sering kali direncanakan dan dinilai secara terpisah. AI seolah-olah hanya layanan digital, bukan infrastuktur fisik yang terus-menerus membutuhkan sumber daya.

Mengapa mitos ini penting

Dari sudut pandang sistem, tekanan baru tidak sekadar menumpuk. Tekanan tersebut bisa mendorong penataan ulang.

Dalam beberapa kasus, penataan ulang ini menghasilkan sistem yang lebih koheren dan tangguh. Dalam kasus lain, ia justru memperbesar kerentanan yang sudah ada.

Hasil akhirnya sangat bergantung pada apakah kita bisa mendeteksi tekanan sejak dini dan mengantisipasinya dalam desain sistem, atau membiarkannya berkembang tanpa batas.

Di sinilah diskusi tentang jejak lingkungan AI perlu menjadi lebih matang. Terlalu fokus pada perubahan perilaku kecil—seperti cara merumuskan prompt—justru mengalihkan perhatian kita dari persoalan struktural yang sesungguhnya.

Pertanyaan lebih penting adalah bagaimana infrastruktur AI masuk ke dalam perencanaan energi, bagaimana pengelolaan kebutuhan airnya, di mana lokasinya berkaitan tata guna lahan, dan bagaimana kebutuhannya bersaing dengan kebutuhan sosial masyarakat sekitar.

Semua fakta di atas bukan berarti mengajak kita menolak AI. Teknologi AI sudah memberikan manfaat nyata di bidang riset, kesehatan, logistik, dan banyak sektor lainnya.

Namun, seperti infrastruktur lainnya pula, AI membawa biaya sekaligus manfaat. Menganggap AI sebagai perangkat lunak yang tak berwujud menutupi biaya-biaya tersebut.

Jadi, kita harus memperlakukan AI selayaknya bagian dari sistem fisik yang sudah kita kelola, sehingga kita bisa menghitung biaya pemakaiannya dengan jelas.

Popularitas mitos “kata tolong” ini bukankah kesalahan, melainkan sebuah sinyal bahwa orang-orang mulai sadar bahwa AI memiliki jejak lingkungan, meskipun perlu bahasa yang lebih awam untuk menjelaskannya.

Menanggapi sinyal ini dengan serius berarti membuka jalan menuju percakapan yang lebih membumi tentang bagaimana AI berperan dalam lanskap, sistem energi, dan masyarakat yang sudah bergulat dengan adaptasi iklim.

Richard Morris adalah salah satu pendiri Kirini Ltd, sebuah firma konsultan solusi berbasis alam. Ia menerima pendanaan dari Universitas Lincoln.

Laki-laki kembali mendominasi Grammy 2026, jumlah pemenang perempuan merosot tajam

2026-02-03T05:46:14Z

Saat menerima penghargaan kategori album vokal pop terbaik di malam penganugerahan Grammy Awards ke-68 tadi malam, Lady Gaga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi perempuan di studio rekaman.

“Ini bisa menjadi perjuangan yang berat,” ujarnya.

“Maka, saya mendesak kalian untuk selalu mendengarkan diri sendiri dan… berjuanglah demi lagu-lagu kalian, berjuanglah untuk diri kalian sebagai produser. Pastikan suara kalian didengar dengan lantang,” lanjutnya.

Pernyataan ini seolah meletakkan tanggung jawab kepada kaum perempuan untuk mengambil kendali dalam memperjuangkan kesetaraan di industri musik.

Banyak megabintang perempuan, baik senior maupun pendatang baru, terdengar sangat vokal menyuarakan kesetaran gender di depan kamera dalam siaran tadi malam. Namun, jika kita melihat perolehan penghargaan, nominasi, serta kondisi industri secara luas, potret yang muncul sangatlah berbeda.

Bersama rekan bisnis saya, Richard Addy yang merupakan seorang pakar strategi, saya menelaah representasi gender di seluruh 95 kategori Grammy tahun ini. Analisis kami mengungkapkan bahwa jumlah pemenang perempuan dan grup musik perempuan menurun drastis dibandingkan tahun lalu.

Mereka hanya meraih kurang dari seperempat total piala Grammy (23%), merosot 14 poin persentase dari capaian tertinggi tahun lalu yang sebesar 37%, sekaligus menjadi level terendah sejak 2022.

Penurunan ini sebagian merupakan cerminan dari menyusutnya pengakuan terhadap perempuan sebagai nomine Grammy. Representasi perempuan sempat mencapai puncaknya di angka hampir sepertiga (28%) dari total nominasi pada tahun lalu. Namun, tahun ini hanya satu dari empat nominasi (24%) yang diberikan kepada perempuan.

Terlepas dari pesan penyemangat Lady Gaga agar perempuan berdaulat atas musik mereka sebagai produser, perjuangan untuk mendapatkan tempat di jajaran produser papan atas belum membuahkan hasil.

Sejak diperkenalkan 51 tahun silam, belum pernah ada satu pun perempuan yang memenangkan piala Grammy bergengsi untuk kategori Producer of the Year, Non-Classical. Tahun lalu, Alissia baru menjadi perempuan kesepuluh yang berhasil masuk nominasi dalam kategori tersebut, tapi ia kalah dari Daniel Nigro. Tahun ini, kelima nomine dalam kategori tersebut adalah laki-laki.

Addy dan saya sebelumnya telah selama setahun menginvestigasi data lebih dari 9.700 nominasi dan 2.200 pemenang Grammy antara 2017 hingga 2024. Riset tersebut mengungkapkan bahwa dibutuhkan “satu desa khusus laki-laki” untuk membesarkan seorang megabintang, baik perempuan maupun laki-laki.

Para pemenang kategori Record of the Year, Album of the Year, dan Song of the Year—tiga dari empat penghargaan Grammy paling bergengsi—biasanya naik ke atas panggung untuk menerima trofi mereka sendirian. Namun pada kenyataannya, mereka berbagi penghargaan tersebut dengan banyak produser, teknisi rekaman (engineer), dan penata suara yang mayoritasnya adalah laki-laki.

Oleh karena itu, momen saat ikon musik seperti Beyoncé atau Taylor Swift menerima penghargaan individu sebenarnya menutupi struktur dominasi laki-laki di balik kemenangan tersebut. Sebagai contoh, Bad Bunny, pemenang Album of the Year tahun ini, menerima penghargaan tersebut bersama 12 produser, penulis lagu, dan teknisi laki-laki yang tidak ikut naik ke atas panggung bersamanya.

Meskipun visibilitas perempuan secara konsisten sangat tinggi dalam pengumuman nominasi dan siaran Recording Academy sepanjang tahun, pengakuan terhadap mereka di seluruh ajang Grammy tetap berada di pinggiran dibandingkan laki-laki.

Sejak 2017, sebanyak 76% nominasi dan kemenangan di semua kategori diberikan kepada laki-laki. Sebaliknya, perempuan hanya dinominasikan dan memenangkan satu dari lima piala Grammy pada periode yang sama.

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa alasan mengapa perempuan tetap terpinggirkan di ajang Grammy—dan dalam industri musik secara umum—bersifat sangat struktural dan kompleks.

Meskipun misi Recording Academy adalah memajukan budaya keberagaman, inklusi, rasa memiliki, dan rasa hormat yang kuat di industri musik, perempuan tetap terpinggirkan sebagai anggota Recording Academy.

Proporsi anggota pemungut suara (voting members) Grammy perempuan memang meningkat dari 21% (2018) menjadi 28% (2024). Namun, dengan laju pertumbuhan seperti ini, kesetaraan gender baru akan tercapai pada tahun 2051.

Lambatnya pertumbuhan ini kemungkinan besar berkaitan dengan fakta bahwa 69% anggota pemungut suara merupakan penulis lagu, komposer, produser, dan teknisi rekaman—peran-peran yang menurut berbagai laporan berulang kali menunjukkan tingkat marginalisasi perempuan tertinggi.

Sebagai contoh, laporan terbaru Inclusion in the Recording Studio dari USC Annenberg Initiative mengungkapkan bahwa rasio keseluruhan antara laki-laki dan perempuan dalam penulisan lagu di tangga lagu akhir tahun Billboard Hot 100 selama 13 tahun terakhir adalah 6,2 berbanding 1.

Tinjauan kami terhadap 67 makalah akademis dan laporan dalam riset kami, The Missing Voices of Women in Music and Music News, mengungkapkan bahwa diskriminasi gender, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual secara konsisten menghambat kesuksesan perempuan di dunia musik.

Selain itu, kesenjangan upah, pengucilan budaya dari kelompok elite laki-laki, serta terbatasnya peluang promosi dan eksposur juga menjadi kendala serius. Menurut laporan tahun 2024 dari konsultan Midia, Be The Change: Gender equity in music, yang berbasis pada riset di 133 negara, 60% perempuan di industri musik pernah mengalami pelecehan seksual, sementara satu dari lima perempuan pernah menjadi penyintas kekerasan seksual.

Berbagai bukti tersebut menunjukkan realitas pahit bahwa sebesar apa pun talenta atau tekad perempuan untuk sukses, mereka hanya akan berhasil jika industri musik melakukan perubahan sistemik. Hingga saat itu tiba, kecil kemungkinan kita akan melihat perempuan mencapai kesetaraan pengakuan di ajang Grammy maupun penghargaan musik lainnya.

Luba Kassova adalah salah satu pendiri AKAS, sebuah konsultan strategi audiens yang fokus melayani organisasi nirlaba berbasis misi. Sebelumnya, AKAS pernah menerima pendanaan dari Gates Foundation untuk mengerjakan laporan Missing Perspectives of Women yang diterbitkan antara tahun 2020 dan 2025. Riset mengenai nominasi dan pemenang Grammy 2026 ini—yang akan menjadi landasan laporan mendatang—tidak menerima pendanaan eksternal apa pun.

Survei: Masih gunakan logika media cetak, media siber belum maksimalkan interaksi dengan audiens

2026-02-03T02:26:20Z

shutterstock (IgraDesign/Shutterstock)

● Media ‘online’ di Indonesia kurang memanfaatkan ruang interaksi dengan audiens.

● Fungsi tradisional masih mendominasi ruang redaksi, belum mengembangkan hubungan langsung dengan audiens.

● Bisnis media perlu membangun hubungan bermakna dengan audiensnya.

Cara orang mengonsumsi informasi di era digital telah banyak berubah dan ini ikut mengubah wajah media online di Indonesia. Sayangnya, banyak media masih menjalankan pola bisnis lama, seolah-olah masih berada di era media cetak.

Akibatnya, potensi besar media digital—seperti jangkauan luas dan fleksibilitas platform—belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menopang keberlanjutan bisnis media.

Sebagai contoh, salah satu keunggulan media online adalah kemampuannya membuka ruang interaksi langsung dengan pembaca. Interaksi ini tidak hanya sebatas kolom komentar atau tombol berbagi berita, tetapi juga memberi kesempatan bagi pembaca dan pihak terkait untuk terlibat dalam proses pembuatan berita.

Namun, peluang ini belum banyak dimanfaatkan oleh media online di Indonesia. Kebanyakan media masih sebatas menggunakan data pembaca sebagai bahan ide konten, tanpa benar-benar melibatkan audiens dalam penulisan atau pengembangan berita.

Seorang perempuan sedang membaca berita daring di ponsel pintarnya. Ryan Suryanata/Shutterstock

Hasil survei Monash Data and Democracy Research Hub (MDDRH) dan Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) pada 16 Juni – 2 Juli 2025 terhadap 220 media anggota AMSI yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa pelibatan stakeholder di luar redaksi untuk urusan pembuatan konten masih sangat terbatas.

Minimnya pelibatan audiens

Survei ini melibatkan 36 media besar, 13 media menengah-besar, 49 media menengah-kecil, dan 122 media kecil.

Pada media-media besar, keterlibatan ini berada pada rentang 2,8% - 22,2%. Sementara pada media sedang besar berada pada rentang media sedang – besar 0% – 15,4%; media sedang–kecil 0% – 2,04%; dan media kecil 0% – 4,9%.

Artinya, sekalipun institusi media yang lebih besar memiliki kapasitas dan jejaring yang memungkinkan kolaborasi lintas-aktor, tapi praktik tersebut belum menjadi praktik utama.

Umumnya, audiens hanya terlibat untuk proses distribusi media. Kurangnya pelibatan pembaca dalam hal pembuatan konten ini membuat engagement terhadap media siber menjadi kurang maksimal. Pada akhirnya, audiens juga enggan membagikan berita yang ada karena tidak relevan dengan pengalaman mereka.

Survei ini juga menunjukkan bahwa baru 20,45% media yang memproduksi dan mendistribusikan konten melalui podcast, serta hanya 12,72% yang memanfaatkan aplikasi mobile.

Padahal, aplikasi mobile memiliki sejumlah keunggulan, seperti distribusi konten secara langsung tanpa bergantung pada algoritma mesin pencari maupun media sosial.

Fitur push notification atau pengiriman pesan singkat secara langsung ke perangkat audiens dan personal alert (notifikasi pribadi) juga mampu meningkatkan engagement pembaca, sekaligus membuat monetisasi lebih stabil melalui pemasangan iklan langsung dan penyediaan data pengguna yang lebih detail.

Tantangan inovasi teknologi

Survei kami juga memperlihatkan inovasi dan adaptasi teknologi media Indonesia cenderung terjadi di bagian hilir, yaitu distribusi dan interaksi dengan audiens.

Belum terlihat adanya diferensiasi model bisnis secara signifikan dalam proses inti produksi, pengembangan produk, dan pemanfaatan data. Akibatnya, bisnis media cenderung melemah, daya tahan pendapatan rapuh, dan ruang redaksi rentan terdampak saat algoritma berubah.

Secara detail, di sisi value adding (penambahan nilai) dan main partners (mitra utama), sekitar 75% media terlihat relatif cakap berjejaring untuk memperkuat reputasi dan bisnis. Namun, untuk distribusi konten, hanya 62,73% yang memiliki mitra. Alhasil, jangkauan dan akuisisi audiens belum optimal.

Di ruang redaksi, struktur peran masih didominasi fungsi tradisional (role of creators), seperti jurnalis dan editor. Peran baru seperti creator-led atau kreator konten hanya bertumbuh di kisaran 9 hingga 36%.

Mayoritas atau 58,18% media juga belum mengembangkan “kreator unggulan”. Kreator unggulan adalah kreator konten yang memiliki pengaruh signifikan di publik karena memiliki popularitas yang lebih baik dibandingkan jurnalis atau kreator lainnya.

Budaya eksperimen pun masih lemah. Sebanyak 60,91% media tidak mendorong eksperimen (kurang dari tiga kali setahun), dan 36,36% tidak menggunakan data sebagai basis pengujian. Alhasil, pengambilan keputusan kerap tidak berbasis bukti.

Perubahan dari 2021

Membandingkan survei terbaru dengan survei media AMSI pada 2021, kami mengamati adanya tiga pergeseran.

Pertama, dalam hal modal awal pendirian media (market entry barriers). Pada 2021, 60% dari 18 media siber di Jakarta mengaku membutuhkan modal lebih dari Rp1 miliar.

Namun, dalam survei ini, hanya 26,36% dari 220 media atau hampir 60 media yang membutuhkan modal awal lebih dari Rp500 juta. Perubahan ini memperlihatkan adanya pergeseran struktur biaya dalam industri media. Kebutuhan modal besar tidak lagi menjadi syarat utama untuk mendirikan media, sehingga memungkinkan munculnya lebih banyak pemain baru dengan sumber daya terbatas.

Meski demikian, media juga mengakui adanya kompetisi baru (competition) dengan segmen nonmedia seperti content creator di media sosial.

Kedua, jika pada 2021 belum ada media siber yang mendiseminasikan konten melalui TikTok, kini 133 dari 220 media siber atau 60,45% telah menjadikan TikTok sebagai platform untuk menyebarkan hasil jurnalistik. Jumlah media pemilik akun YouTube pun bertambah dari 7,3% media Jakarta dan 39,6% media luar Jakarta, menjadi 50% di seluruh Indonesia.

Ketiga, perubahan dalam sumber pemasukan utama (revenue source). Sebelumnya pada 2021, ada 37,9% media Jakarta dan 29,6% media luar Jakarta memperoleh pendapatan utama dari iklan swasta.

Hal ini berbeda dengan kondisi 2025, ketika rata-rata pemasukan media dari iklan pemerintah mencapai 45,85%. Media siber hari ini lebih banyak mendapatkan pemasukan dari iklan (adsense), dari 14,3% media Jakarta dan 10,7% media luar Jakarta pada 2021, menjadi di atas 40% di setiap kategori ukuran media.

Media siber juga memperluas diversifikasi sumber pendapatan dari bisnis nonmedia. Jika media secara global memperoleh 23,8% pendapatan dari bisnis nonmedia (WAN IFRA 2024-2025), di Indonesia, keuntungan dari bisnis nonmedia sedikit lebih tinggi di angka 27,7%.

Bisnis event organizer, agensi pembuatan konten, serta konsultan riset dan survei populer menjadi andalan media-media siber Indonesia.

Perlu transformasi nilai

Perubahan yang dibutuhkan dalam bisnis media tidak cukup hanya dengan hadir di berbagai platform digital. Media perlu membangun hubungan langsung dan bermakna dengan audiensnya. Tanpa pembenahan di sisi awal—seperti pengelolaan data, pengembangan produk, dan proses kreatif—digitalisasi justru hanya memindahkan masalah.

Biaya distribusi memang bisa turun, tetapi risikonya meningkat: pembaca sulit dipertahankan, dan kemampuan media untuk membiayai jurnalisme berkualitas semakin melemah.

Prodita Sabarini, CEO/Publisher The Conversation Indonesia, dan Adryan Kusumawardhana, Research affiliate dari Monash Data and Democracy Research Hub, turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Survei ini merupakan kolaborasi antara Monash University Indonesia dan AMSI yang tidak melibatkan adanya pembiayaan ke kedua belah pihak. Akan tetapi, setelah survei selesai, Monash University Indonesia, memberikan konsultansi riset berbayar ke AMSI. Namun karena dikerjakan setelah project survei selesai, maka pekerjaan konsultansi tersebut tidak mempengaruhi hasil survei.

Nala Edwin Widjaja dan Nurul Amalia tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Alih fungsi RS kusta jadi museum bisa hilangkan stigma, tapi mengapa sulit diterapkan di Indonesia?

2026-02-02T04:57:03Z

● Kuatnya stereotip negatif masyarakat maupun tenaga kesehatan, menghambat upaya pemberantasan kusta di Tanah Air.

● Alih fungsi RS kusta menjadi museum bisa meningkatkan upaya menghilangkan stigma, contohnya di Malaysia dan Korea Selatan.

● Sayangnya, pendekatan ini sulit diadaptasi di Indonesia karena keterbatasan dana rumah sakit kusta dan birokrasi yang rumit.

Akhir tahun 2025 lalu, kemunculan kasus kusta (lepra) baru yang dialami dua pekerja migran asal Indonesia menggemparkan Rumania. Ini merupakan kasus kusta pertama di negara tersebut setelah terakhir kali terdeteksi 44 tahun silam.

Hasil pemeriksaan International Health Regulations National Focal Point Rumania (organisasi penghubung sebuah negara dengan WHO), menunjukkan bahwa salah satu pasien tertular kusta setelah merawat ibunya yang memiliki penyakit serupa di Indonesia.

Kasus kusta di Tanah Air masih menjadi momok penyakit menular yang terabaikan. Padahal, jumlah kasus kusta baru di negara kita tertinggi ketiga secara global (dengan 10.450 kasus baru pada 2025), setelah India dan Brasil.

Masih kuatnya stereotip negatif, baik dari masyarakat maupun tenaga kesehatan, menghambat upaya pemberantasan kusta di Indonesia. Selain itu, penanganan penyakit yang belum optimal dan keterlambatan diagnosis membuat penyakit ini sulit dihilangkan.

Stigma ini bahkan masih dirasakan oleh para penyintas yang sudah sembuh usai mendapatkan perawatan di rumah sakit khusus kusta (leprosarium). Banyak penyintas kusta yang tetap memilih tinggal di sekitar leprosarium karena takut ditolak di kampung asal mereka.

Tidak mengherankan bila kampung-kampung kusta—di mana para penyintas hidup berdampingan—lazim ditemukan sampai saat ini. Misalnya, di sekitar RS Kusta Donorojo di Jepara, Jawa Tengah (berdiri tahun 1916) dan RS Sumberglagah di Mojokerto, Jawa Timur (berdiri tahun 1952).

Untuk menghilangkan stigma kusta secara perlahan, pemerintah perlu melakukan pendekatan baru dalam mengubah pandangan masyarakat. Salah satunya lewat pendekatan sejarah.

Menghilangkan stigma lewat pendekatan sejarah

Di banyak negara, pembangunan leprosarium dilakukan secara masif pada awal abad ke-20. Tujuan awalnya adalah sebagai tempat perawatan khusus bagi orang dengan kusta guna mencegah penularan.

Namun, lambat laun keberadaanya identik sebagai simbol pengucilan—tempat untuk mengisolasi mereka yang dianggap terkena penyakit berbahaya. Ironisnya, stigma semacam ini masih terus mengakar, bahkan hingga saat ini.

Di sejumlah negara (seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Taiwan) bekas leprosarium kemudian diubah menjadi monumen dan sarana edukasi. Inisiatif ini umumnya diprakarsai oleh para penyintas dan juga aktivis.

Penelitian tahun 2024 di tiga negara tersebut melaporkan bagaimana alih fungsi RS kusta menjadi museum berhasil mendorong dialog antara penyintas, pengunjung, dan petugas kesehatan.

Museum ini mengangkat sejarah kelam warisan kolonial dalam penanganan kusta, serta menyuarakan pengalaman pasien. Inisiatif ini efektif dalam memanusiakan penyintas, mengurangi stereotip negatif, dan menumbuhkan rasa ingin tahu masyarakat umum mengenai penyakit kusta.

Menakar dampaknya ke penyintas

Meski menjanjikan, menjadikan RS kusta sebagai destinasi wisata bersejarah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial penyintas yang masih tinggal di sana.

Contohnya, pembukaan Pulau Sorokdo di Korea Selatan pada 2009 sebagai destinasi wisata edukatif, dahulunya adalah leprosarium.

Meski efektif mengakhiri isolasi pasien kusta dan menjadi wahana edukasi masyarakat, gelombang masif wisatawan justru mengganggu rutinitas harian para penyintas lansia. Apalagi banyak di antaranya telah menghuni Pulau Sorokdo seumur hidup.

Beberapa pengunjung bersikap layaknya sedang berwisata biasa, mengambil foto tanpa izin, atau memperlakukan penyintas kusta sebagai objek eksotis, bukan sebagai manusia yang layak dihormati. Hingga akhirnya pemerintah Korea Selatan membatasi aktivitas wisata di pulau tersebut.

Untuk itu, pembangunan museum kusta idealnya memerlukan pendekatan yang tidak hanya fokus pada edukasi publik, tetapi juga menjunjung tinggi martabat, privasi, dan hak otonomi para penyintas.

Tantangan di Indonesia

Kolaborasi penelitian kami pada 2025-2026 mencoba mencari tahu apakah inisiatif serupa bisa diadaptasi di Indonesia. Kami melakukan observasi dan wawancara awal di RS Kusta Donorojo dan RS Sumberglagah.

Dari kunjungan awal, kami mendapati bahwa kedua rumah sakit telah mengembangkan gagasan untuk melestarikan warisan sejarah mereka. Tujuannya demi menjaga ingatan kolektif masyarakat mengenai bahaya kusta, serta mendukung kehidupan para penyintas yang masih tinggal di sekitar rumah sakit.

RS Sumberglagah bahkan telah menerima siswa sekolah hingga mahasiswa untuk mempelajari sejarah, dampak sosial, hingga realitas medis kusta hari ini.

Namun, ternyata pengalihfungsian RS kusta menjadi museum di Indonesia memiliki banyak tantangan.

Pertama, program pengentasan kusta tidak termasuk program kesehatan prioritas seperti TB. Karena itu, kegiatan edukasi dan pencegahan—termasuk dengan mendirikan museum—akan sangat bergantung pada sumber dana di luar kas negara (APBN).

Terlebih sumber pendanaan program kusta di Indonesia dalam proses transformasi secara bertahap ke pemerintah daerah.

Kedua, status RS Kusta saat ini masih aktif. Bahkan untuk tetap bisa bertahan, mereka kini telah menambahkan akses layanan unggulan berpendapatan cepat, seperti layanan kanker dan cuci darah. Rumah sakit yang masih aktif sangat sulit untuk dialihfungsikan menjadi museum. Di negara lain pun pengalihfungsian leprosarium menjadi museum hanya bisa dilakukan ketika RS khusus kusta sudah tidak lagi aktif.

Ketiga, RS Kusta menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang lebih menguntungkan daripada museum, sehingga pengalihfungsian bangunan menjadi museum berpotensi mendapatkan penolakan dari pemerintah daerah.

Keempat, meskipun keberadaan museum di dalam rumah sakit disetujui, tata kelola operasionalnya akan memerlukan kesepakatan antar-kementerian: Kemenkes sebagai pembina fasilitas kesehatan dan Kemendikbudristek sebagai pembina museum.

Tanpa penetapan leading sector atau nota kesepahaman yang jelas, potensi tumpang tindih kewenangan (misalnya dalam kurasi konten edukasi kesehatan versus pelestarian warisan budaya) dapat menghambat keberlanjutan museum.

Pendekatan sejarah lainnya

Pendekatan yang lebih mungkin saat ini adalah mengembangkan tur sejarah di dalam RS Kusta yang masih beroperasi, seperti yang diterapkan RS Sungai Buloh, Malaysia dan Oshima Seishoen Sanatorium, Jepang.

Kajian sistematis menunjukkan edukasi berbasis komunitas efektif mengurangi stigma kusta di masyarakat. Selain itu, model tur sejarah dapat menghindari hambatan birokrasi dan pembagian wewenang yang rumit—karena kewenangannya tetap berada di bawah Kemenkes.

Saat ini, kami sedang mempersiapkan riset kolaborasi partisipatif bersama penyintas kusta, tenaga kesehatan, penggiat tur sejarah, dan pembuat kebijakan setempat di RS Donorojo dan Sumberglagah. Pendekatan ini diharapkan dapat memanfaatkan nilai edukatif warisan sejarah tanpa mengorbankan fungsi pelayanan kesehatan yang masih dibutuhkan masyarakat.

Grace menerima dukungan dana penelitian terkait dengan topik artikel ini dari Arts Campus Mobility Scheme, Faculty of Arts, Monash University, Australia

Ravando menerima dukungan dana penelitian dari Arts Campus Mobility Scheme, Faculty of Arts, Monash University, Australia

Jangan asal cepat, membangun huntara dan huntap bagi penyintas banjir Sumatra perlu memperhatikan 3 hal ini

2026-02-02T01:50:26Z

● Membangun hunian pascabencana tidak bisa sekadar cepat dan aman secara fisik.

● Relokasi harus mempertimbangkan mata pencaharian, akses sosial, dan layanan dasar, agar warga tidak kehilangan sumber penghidupan.

● Pemulihan jangka panjang bergantung pada tata ruang berbasis risiko dan pemulihan ekosistem.

Banjir besar dan tanah longsor yang melanda 17 kabupaten/kota di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra pada akhir tahun lalu, merusak ribuan rumah dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi.

Sebagai respons, pemerintah membangun hunian sementara atau (huntara) untuk para penyintas. Targetnya, hunian tersebut rampung sebelum Ramadan, sembari menyiapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap).

Upaya percepatan penyediaan tempat tinggal ini tentu amat berarti bagi warga terdampak.

Meski demikian, kecepatan pembangunan semestinya harus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, disertai kajian tata ruang berbasis risiko dan perlindungan ekosistem agar tidak terjadi bencana serupa di masa depan.

Karena itu, hal-hal berikut harus diperhatikan:

1. Relokasi bukan sekadar memindahkan

Relokasi sering kali dilakukan tergesa-gesa. Pemerintah biasanya asal cepat memindahkan warga dari lokasi lama yang rawan bencana ke tempat yang lebih aman.

Secara prinsip, segera menjauhkan warga dari ancaman tentu merupakan langkah perlindungan yang tepat. Namun yang sering terabaikan adalah, selain tempat tinggal, masyarakat juga butuh sumber penghidupan untuk ‘mencari makan’.

Tak ayal, banyak warga yang menolak direlokasi karena jauh dari sumber mata pencaharian mereka.

Huntara yang dibangun Danantara di Desa Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang menjadi salah satu contoh. Sebagian korban banjir menolak relokasi karena persoalan jarak, keterbatasan transportasi, dan keberlangsungan mata pencaharian.

Warga yang sebelumnya tinggal di bantaran Sungai Tamiang tersebut lebih memilih bertahan di tenda pengungsian daripada pindah ke lokasi huntara yang jaraknya sekitar 15 kilometer dari pusat kota.

Kebanyakan warga Aceh menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sawah, kebun, dan pekerjaan informal berada di sekitar wilayah asal mereka. Ketika dipindahkan jauh dari lahan produktif, otomatis warga kehilangan akses dari aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari.

Karena itu, selain zona risiko, penentuan lokasi relokasi juga harus memperhitungkan akses mata pencaharian dan keterhubungan sosial serta layanan dasar bagi penyintas.

Pelajaran dari bencana gempa dan tsunami Palu 2018 menunjukkan, banyak warga yang sudah menghuni huntap akhirnya kembali ke huntara karena dekat dengan pantai, tempat mereka mencari nafkah sebagai nelayan.

Pengalaman serupa terjadi pascasiklon Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2021. Relokasi diwarnai konflik lahan dan keterbatasan akses ekonomi, yang berujung penolakan terhadap hunian tetap.

Merujuk pada panduan PBB, konsep rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis tata ruang menegaskan bahwa pembangunan huntara dan huntap tidak boleh semata mengejar kecepatan dan bentuk fisik bangunan.

Analisis risiko wilayah dan kondisi sosial harus menjadi bagian utama, agar relokasi tidak hanya aman dari bencana, tetapi juga memungkinkan warga mempertahankan sumber penghidupan mereka.

Pendekatan ini penting, bukan hanya untuk memulihkan kehidupan penyintas, tetapi juga untuk memulihkan kembali seluruh aktivitas di daerah pascabencana.

2. Inspeksi menyeluruh pascabencana

Untuk memastikan warga terdampak benar-benar pindah ke tempat yang aman, perlu inspeksi menyeluruh terhadap kondisi lingkungan pascabencana, terutama di wilayah hulu dan hilir.

Jika ini tidak dilakukan, hunian bagi para penyintas berpotensi dibangun kembali di zona rawan.

Setelah banjir besar di akhir November 2025, banyak sungai di Aceh yang mengalami pendangkalan dan perluasan. Akibatnya, sungai akan lebih mudah meluap saat curah hujan tinggi atau ketika air laut pasang.

Kondisi ini mengubah peta kerentanan banjir. Wilayah yang sebelumnya relatif aman bisa berubah menjadi rawan.

Jika perubahan ini tidak diperhatikan dan dipetakan dengan serius, pembangunan hunian justru berpotensi memindahkan ancaman ke fase berikutnya.

PBB menegaskan bahwa risiko bencana akan terus berulang jika hunian kembali dibangun di zona rawan, mempertahankan pola ruang tidak aman, dan mengabaikan dinamika iklim.

Karena itu, kehati-hatian dalam memilih lokasi huntara dan huntap bukan sekedar isu teknis, melainkan kunci keberhasilan pemulihan jangka panjang.

3. Bangun kembali ekosistem

Pembahasan hunian pascabencana juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan di sekitarnya.

Tanpa pemulihan ekosistem, hunian yang hari ini tampak aman berpotensi kembali terdampak banjir atau longsor di masa depan.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa bencana yang terjadi di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya menjadi begitu parah karena alam yang sudah rusak, terutama akibat masifnya penggundulan hutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mencatat bahwa Aceh telah kehilangan sekitar 324.488 hektare hutan sepanjang 2003-2023. Angka ini setara dengan 10% dari luas tutupan hutan sebesar 3,33 juta hektare.

Diolah dari data MAPBIOMAS Indonesia. Analisa Penulis, CC BY-SA

Kerusakan signifikan ini salah satunya dipicu masifnya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Data Pemerintah Aceh menunjukkan, luas lahan sawit meningkat pesat hingga mencapai 565.135 hektare pada 2024.

Sementara data lain dari Mapbiomas Indonesia—jejaring organisasi masyarakat sipil yang memetakan penggunaan lahan—mencatat angka lebih besar: lahan sawit di Aceh mencapai lebih dari 628 ribu hektare pada 2025.

Peta perubahan tutupan hutan dan perkebunan sawit di Aceh (2003-2024) Analisa Penulis dari Data MAPBIOMAS Indonesia, CC BY-NC

Ekspansi lahan untuk sawit ini tidak hanya terjadi di kawasan hulu, tetapi juga merambah hingga kawasan hilir yang mencakup sempadan sungai, bahkan area terlarang seperti hutan manggrove dan hutan lindung.

Sudah sepatutnya, bencana yang terjadi di Sumatra menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk menyetop ekspansi lahan dan deforestasi.

Pemulihan lingkungan dan perbaikan tata ruang harus menjadi payung utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruiksi, bukan sekadar pelengkap admisnistratif.

Prinsip ‘build back better’ hanya akan terwujud ketika rumah baru berdiri di ruang yang aman, bukan di lingkungan rusak yang menyimpan ancaman bencana berulang.

Asmaul Husna tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Program televisi dari AI: Inovasi teknologi atau degradasi seni?

2026-02-01T12:56:02Z

● Program ‘Legenda Bertuah’ menjadi pionir tayangan televisi di Indonesia yang memanfaatkan AI secara penuh.

● Penggunaan teknologi ini memicu kritik terkait potensi hilangnya kedalaman makna dan peran kreatif seniman manusia.

● Menggunakan AI tanpa kehati-hatian berisiko menghilangkan fungsi karya seni dan memicu persoalan hak cipta.

Perkembangan teknologi menghadirkan perubahan serius dalam produksi karya seni. Salah satu acara televisi swasta bertajuk Legenda Bertuah, misalnya, menjadi program televisi pertama yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) secara penuh di Indonesia.

Program televisi ini mengangkat legenda atau cerita rakyat di Indonesia, seperti Sangkuriang dan Malin Kundang. Tujuanya mengenalkan cerita rakyat Nusantara kepada penonton, terutama kisah-kisah monumental di Indonesia.

Dalam konteks ini, pengelola program memanfaatkan AI sejak tahap praproduksi—seperti pengembangan ide, penulisan naskah awal, dan perencanaan visual—hingga proses produksi. AI juga digunakan dalam pascaproduksi, termasuk penyuntingan gambar, pengolahan suara, efek visual, bahkan penentuan alur narasi berbasis data audiens.

Artinya, AI bukan lagi sekadar alat bantu teknis, melainkan instrumen produksi utama dalam program televisi.

Penayangan program televisi dengan AI ini mengundang pro kontra dari masyarakat umum. Beberapa penonton merasa program televisi tersebut adalah inovasi teknologi dengan tampilan visual penuh warna dan bergaya fantasi. Namun, tidak sedikit masyarakat yang mengkritik penggunaan AI karena dianggap menghilangkan kreativitas para seniman.

Dari sudut pandang sosiologi masyarakat digital dan sosiologi algoritma, masalah utama dari penggunaan AI dalam produksi seni bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada pergeseran kendali kreatif.

Ketika algoritma mulai menentukan alur cerita, gaya visual, dan emosi yang dianggap paling sesuai dengan selera pasar, karya seni berisiko kehilangan kedalaman reflektifnya.

Seni vs AI

Penggunaan AI dalam program televisi membuktikan pesatnya perkembangan teknologi digital dan algoritma. Namun, apakah ini benar-benar kemajuan kreatif, atau sekadar ilusi inovasi?

AI memang menawarkan banyak keuntungan. Proses produksi menjadi lebih cepat, biaya lebih murah, dan analisis preferensi penonton bisa dilakukan secara presisi.

AI juga mampu membaca pola cerita yang disukai audiens, memprediksi emosi penonton, bahkan menyarankan alur yang dianggap “paling laku”.

Dalam logika industri, ini tampak ideal: ceritanya efisien, terukur, dan minim risiko tak laku. Namun, di sinilah problem sosiologisnya bermula.

Ketika cerita diproduksi berdasarkan pola masa lalu dan kalkulasi algoritma, sinetron berisiko kehilangan fungsi budayanya sebagai ruang refleksi sosial.

Cerita tidak lagi lahir dari pengalaman, konflik, dan imajinasi manusia, tetapi dari dataset dan statistik perilaku penonton. Akibatnya, program televisi AI cenderung mereproduksi narasi yang seragam, aman, dan mudah ditebak—bukan cerita yang kritis dan transformatif.

Masalah lainnya: siapakah pemilik hak cipta dari naskah yang ditulis bersama AI? Bagaimana posisi penulis, sutradara, dan pekerja kreatif ketika sebagian proses kreatif dialihkan ke mesin?

Dalam konteks ini, AI bukan sekadar alat, melainkan berpotensi menjadi mekanisme baru penggeser kekuasaan dalam industri budaya—dari kreator manusia ke korporasi pemilik teknologi.

Artinya, meski bernuansa kultural dan historis, Legenda Bertuah justru menciptakan ilusi kreativitas dan mengurangi (bahkan mencabut) peran seniman ataupun pekerja kreatif untuk berkarya.

Fungsi seni di ruang publik

Kemunculan program televisi AI seperti Legenda Bertuah menandai perubahan penting dalam cara produksi dan konsumsi karya seni. Teknologi kini bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan bagian dari proses kreatif itu sendiri.

Namun, perubahan ini tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai kemajuan tanpa konsekuensi. Di balik efisiensi dan kecanggihan visual, terdapat persoalan yang lebih mendasar tentang arah seni, kreativitas, dan posisi manusia di dalamnya.

Cerita rakyat dan narasi historis yang seharusnya membuka ruang tafsir justru cenderung disederhanakan menjadi tontonan yang aman, repetitif, dan mudah dicerna. Di titik inilah AI kerap menghadirkan kesan inovatif di permukaan, tetapi rapuh secara makna.

Situasi ini juga berdampak langsung pada seniman dan pekerja kreatif. Kreativitas manusia perlahan ditempatkan sebagai sesuatu yang bisa digantikan oleh mesin. Padahal, proses artistik tidak hanya soal menghasilkan karya, tetapi juga menyangkut pengalaman, kepekaan, dan keberpihakan sosial yang tumbuh dari relasi manusia dengan realitasnya.

Ketika peran ini terpinggirkan, seni berisiko terkikis menjadi sekadar produk industri yang tunduk pada logika efisiensi. Karena itu, penggunaan AI dalam seni dan televisi perlu ditempatkan secara lebih hati-hati dan kritis. Teknologi semestinya mendukung proses kreatif, bukan menentukan arah cerita.

Di sisi lain, kita juga masih memerlukan kejelasan etika, perlindungan hak cipta, serta pengakuan yang adil terhadap kerja kreatif manusia. Tujuannya agar transformasi digital tidak berujung pada pemusatan kuasa di tangan segelintir pemilik teknologi.

Di tengah derasnya arus inovasi teknologi, menjaga ruang kreativitas manusia bukanlah sikap antikemajuan, melainkan upaya mempertahankan seni sebagai medium refleksi sosial.

Rafi Aufa Mawardi tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Bukan lagi kemanusiaan, Prabowo ingin diplomasi Indonesia fokus pada ketahanan

2026-01-31T07:48:22Z

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di ruang konferensi di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025. Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden, CC BY

● Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan diplomasi ketahanan dalam pidatonya, tapi minim narasi kemanusiaan.

● Nilai kemanusiaan yang tidak eksplisit rentan terpinggirkan menjadi ornamen moral dalam diplomasi Indonesia.

● Indonesia perlu mengintegrasikan diplomasi kemanusiaan secara eksplisit ke dalam indikator keberhasilan politik luar negerinya.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada 14 Januari lalu, Menteri Sugiono menegaskan pentingnya diplomasi ketahanan untuk merespons dunia yang kian penuh ketidakpastian. Namun, kata kemanusiaan tak banyak disebutkan dari pidatonya.

Padahal, dalam pidatonya tahun lalu, Sugiono beberapa kali memunculkan kata kunci kemanusiaan sebagai landasan diplomasi. Hal ini penting karena sesuai dengan misi Indonesia sebagai penjaga perdamaian dunia.

Indonesia tampaknya perlu meninjau ulang komitmennya terhadap diplomasi yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Jika pemerintah tetap mengedepankan diplomasi ketahanan, maka aspek kemanusiaan harus tetap menjadi fondasi utamanya, bukan sekadar pelengkap.

Memahami diplomasi ketahanan

Gagasan diplomasi ketahanan muncul dari menguatnya realisme dalam politik global yang memaksa negara-negara untuk mengaktifkan survival mode agar tidak terjebak dalam dunia yang menjadi ‘ruang abu-abu dan berbahaya’ akibat kompetisi dan fragmentasi.

Pelaksanaan diplomasi ketahanan ini menjanjikan kebijakan luar negeri yang delivery-oriented, alias secara strategis berdampak nyata bagi rakyat dengan menciptakan ketahanan keamanan, ekonomi, energi, dan pangan.

Fokus ini tidak hanya diselaraskan dengan visi misi Asta Cita Prabowo yang menekankan pada urgensi ketahanan nasional, tetapi juga akan didukung dengan Peta Jalan Postur Diplomasi sebagai panduan Kementerian Luar Negeri dalam bertugas.

Menlu Sugiono seolah ingin menjawab kritik atas kecenderungan politik luar negeri yang elitis, president-centric, dan tidak membumi pada era kepemimpinannya.

Diplomasi yang berorientasi pada rakyat ini membuka ruang interpretasi bahwa prinsip ketahanan nasional seharusnya tidak lagi hanya diterjemahkan sebagai keamanan negara tetapi juga keamanan manusia.

Kemana tradisi kemanusiaan Indonesia?

Diplomasi kemanusiaan merupakan bagian integral dari praktik diplomatik luar negeri Indonesia, bahkan telah menjadi identitas diplomatik bangsa.

Selama ini, Indonesia membangun citra internasionalnya sebagai negara yang mengaitkan kepentingan luar negeri dengan solidaritas, perlindungan warga sipil, dan kontribusi terhadap perdamaian dunia.

Hal ini tercermin dalam keterlibatan Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB dan diplomasi kemanusiaan di isu Rohingya, serta berbagai respons cepat dalam bencana awal di kawasan regional dan global.

Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar kelima di dunia dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB. Ini membuktikan identitas Indonesia sebagai pelindung hak warga sipil dan tatanan dunia berbasis aturan melalui keterlibatan di berbagai misi PBB yang diembannya sejak 1957.

Identitas kemanusiaan tersebut juga terlihat jelas dalam sikap Indonesia terhadap Palestina, baik melalui dukungan politik yang konsisten di berbagai forum internasional maupun kontribusi pasukan penjaga perdamaian maupun kontribusi pasukan penjaga perdamaian di bawah misi seperti United Nations Interim Force in Lebanon.

Namun, konsep diplomasi ketahanan ala Sugiono menunjukkan perubahan fokus. Sebagai konsekuensi atas fokus pada membangun kekuatan domestik, narasi kemanusiaan tidak lagi menjadi dasar dalam setiap isu, melainkan hanya sekilas digunakan dalam menjelaskan situasi tertentu, seperti pada isu Gaza dan perkembangan teknologi.

Perubahan ini berisiko membuat kemanusiaan kehilangan peran utamanya dalam diplomasi Indonesia, dan hanya menjadi hiasan moral dalam kerangka diplomasi ketahanan yang tengah dibangun.

Agar Presidensi Dewan HAM tak sekadar menjadi ornamen

Posisi Indonesia saat ini sebagai Presiden Dewan HAM PBB (UNHRC) selama 2026 ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk sinergi akan perwujudan agenda kemanusiaan dan diplomasi Indonesia melalui peningkatan misi kemanusiaan berbasis HAM dalam operasi perdamaian PBB.

Ini karena UNHRC memiliki mekanisme akuntabilitas yang dapat memastikan misi perdamaian dapat berfungsi untuk menjalankan mandat perlindungan hak sipil secara efektif pula, termasuk melalui investigasi mendalam akan pelanggaran HAM yang terjadi dan pelaporan independen.

Indonesia dalam kapasitasnya sebagai presiden UNHRC berpotensi mengadvokasi nilai kemanusiaan sebagai prioritas dalam semua misi perdamaian yang saat ini beroperasi, termasuk mendorong adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih ketat terhadap pihak-pihak yang dapat menghalangi terimplementasinya akses kemanusiaan (seperti pengiriman bantuan).

Selain lewat jalur PBB, Indonesia juga bisa mengoptimalkan diplomasi ketahanan berbasis kemanusiaan melalui jalur kerjasama yang lain. Salah satunya melalui keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang baru-baru ini dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pemerintah mengklaim bahwa tujuannya bergabung dengan dewan tersebut adalah untuk berperan aktif dalam perdamaian Gaza dan menjaga komitmen kemanusiaan. Namun, ada risiko dominasi kepentingan AS yang akan lebih menguntungkan sekutunya, alih-alih mewujudkan keadilan. Tanpa strategi keterlibatan yang mengedepankan nilai kemanusiaan, Indonesia rentan menjadi sebatas pengikut AS.

Dengan kapasitas Indonesia sebagai Presiden HAM PBB dan kredibilitas sebagai salah satu negara kontributor terbesar pada misi perdamaian PBB, Indonesia sepatutnya dapat membuat setiap misi perdamaian yang diikuti menjadi lebih nyata dan konkrit sebagai wajah kemanusiaan.

Ke depan, diplomasi ketahanan Indonesia perlu dikalibrasi ulang dengan mengintegrasikan diplomasi kemanusiaan dan operasi penjaga kedamaian secara eksplisit ke dalam indikator keberhasilan politik luar negeri.

Ketahanan nasional tidak hanya diukur dari stabilitas ekonomi atau keamanan negara, tetapi juga dari kemampuan Indonesia berkontribusi pada perlindungan manusia di tingkat global.

Dalam tatanan dunia yang semakin multipolar dan kompetitif (multiplex), kemanusiaan adalah identitas bangsa sekaligus sumber diferensiasi strategis diplomasi Indonesia, yang memperkuat posisi Indonesia tanpa harus terjebak dalam rivalitas kekuasaan sempit.

Fauzia G. Cempaka Timur terafiliasi dengan Indo Pacific Strategic Intelligence.

Atin Prabandari dan Rizka Fiani Prabaningtyas tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Kenapa perbankan kurang berminat mendanai proyek energi terbarukan?

2026-01-30T08:25:37Z

● Laju transisi energi nasional cenderung kurang cepat.

● Hal ini disebabkan masih sulitnya pendanaan proyek-proyek energi terbarukan yang cenderung mahal.

● Diperlukan promosi dan inovasi kebijakan untuk memupuk kepercayaan lembaga keuangan.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan transisi energi sebagai salah satu upaya utama mengurangi gas rumah kaca ke titik nol (net-zero) paling lambat tahun 2060.

Transisi ini dilaksanakan melalui kebijakan pengakhiran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan menggenjot penggunaan sumber-sumber terbarukan seperti surya, air, dan panas bumi, sebagai energi dominan dalam kapasitas produksi listrik nasional.

Namun, transisi energi membutuhkan sokongan dana jumbo. Kajian Deloitte memperkirakan transisi energi global membutuhkan pendanaan hingga US$7 triliun (Rp118 ribu triliun).

Sementara itu realisasi investasi tahunan energi terbarukan Indonesia tergolong stagnan. Ini berbanding terbalik dibandingkan tren investasi berbasis bahan bakar fosil (minyak dan gas bumi serta batu bara) yang justru positif—US$25,2 miliar atau Rp423.4 triliun per 2024. Adapun realisasi investasi energi terbarukan 2024 hanya US$1,8 miliar atau Rp30,2 triliun.

Artinya, transisi energi dalam negeri masih mengalami tantangan berat dan kompleks khususnya pada persoalan regulasi dan pendanaan. Berikut kajian yang kami lakukan untuk mengurai permasalahan seretnya pembiayaan perbankan (bankability) dalam proyek energi terbarukan nasional.

Mahalnya proyek energi terbarukan

Mahalnya proyek energi terbarukan tetap jadi momok utama upaya transisi energi Indonesia. Prospek bisnis energi terbarukan kerap dicap kurang menguntungkan dan dianggap berisiko tinggi, yang berujung pembengkakan biaya modal.

Misalnya, Survei Lembaga Energi Internasional atau IEA menemukan weighted average cost of capital (WACC) untuk proyek PLTS 100 megawatt di Indonesia cenderung berfluktuasi, dari 9,2% pada tahun 2019, meningkat menjadi 10% pada tahun 2021. Angka ini lalu turun lagi pada tahun 2024 menjadi 9,4% (lebih tinggi dari Thailand, Vietnam, dan Filipina).

Akibatnya, ketika sampai pada proses pembiayaan proyek yang sebenarnya, investor energi terbarukan kemungkinan akan mengeluarkan biaya modal akhir lebih tinggi. Angka-angka ini merupakan angka tipikal di negara-negara berkembang, yang cenderung 2 - 3 kali lebih tinggi daripada di negara-negara maju.

Bagi investor dan perbankan, tingginya WACC suatu proyek menandakan tingginya risiko terhadap pengembalian pendanaan dan kepastian penerima dana untuk melunasi pinjaman mereka. Permasalahan kapital ini jadi salah satu faktor utama penyebab minimnya minat perbankan untuk membiayainya.

Seleksi amat ketat dari perbankan

Sikap kehati-hatian bank tak lepas dari standar mitigasi risiko yang dapat memengaruhi kelayakan pembiayaan proyek. Standar ini dimulai dari fase pengembangan hingga operasional proyek.

Dalam tahap pengembangan, perbankan melihat risiko-risiko seperti jaringan, lahan, sumber daya, hukum, pengadaan, integritas dan korupsi.

Adapun risiko dalam fase operasional proyek mencakup risiko kredit pembeli, pasar, kapasitas energi, hingga politik.

Contoh risiko pengembangan proyek di Indonesia meliputi terpisahnya jaringan listrik antara Jawa-Bali dan Sumatra. Hal ini membatasi ekspansi energi terbarukan karena sebagian besar kebutuhan listrik berada di pulau Jawa.

Selain itu, persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga dianggap sebagai risiko pengembangan proyek. Dalam proyek energi surya misalnya, pemerintah mewajibkan TKDN sebesar 60%. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ini menghambat aliran investasi ke sektor energi terbarukan Indonesia.

Rentetan tantangan ini menimbulkan kesenjangan konsensus antara pemangku kepentingan terkait (pemerintah sebagai regulator, pengusul/sponsor proyek, sektor perbankan dan keuangan, dan masyarakat sipil) transisi energi dan EBT di Indonesia.

Menyepakati kelayakan bersama

Pemangku kepentingan utama termasuk perbankan, pemerintah, perusahaan negara, investor, akademisi, dan pengusaha energi terbarukan perlu membangun kesepakatan dalam merumuskan kriteria ‘bankability’ bagi proyek energi terbarukan.

Tujuannya adalah agar membentuk pemahaman bersama bahwa investasi di proyek energi terbarukan tak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menguntungkan secara finansial.

Saat ini kriteria ‘bankability’ masih mencakup komponen kelayakan ekonomi (pengembalian investasi). Idealnya, keputusan pembiayaan perbankan juga mempertimbangkan eksternalitas (di luar aspek ekonomi) yakni aspek lingkungan dan sosial.

Salah satu indikator penting yang menunjukkan peningkatan kelayakan ekonomi proyek energi terbarukan adalah tren penurunan biaya pembangkitan listrik. Dalam praktiknya, banyak pembangkit energi terbarukan yang memiliki ongkos produksi listrik lebih murah.

PLTS terapung Cirata di Jawa Barat, misalnya, memiliki harga listrik US$5,8 sen per kilowatt jam (kWh), jauh lebih rendah daripada proyek-proyek sebelumnya dengan harga hingga US$10 sen/kWh.

Pun dengan pembangkit listrik tenaga bayu (angin) di Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang menjual listrik dengan harga lebih rendah dari US$6 sen/kWh.

Tren serupa juga terjadi di tingkat global. Harga modul surya global turun 35% di bawah US$9 sen/kWh. Adapun harga baterai kendaraan listrik mengalami penurunan harga terbaik dalam tujuh tahun terakhir hingga di bawah US$100/kWh (Rp1,6 juta).

Mengoptimalkan instrumen pendanaan alternatif

Selain dari bank, Indonesia juga perlu lebih melirik sumber pendanaan alternatif seperti obligasi hijau yang memang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Geliat obligasi hijau ini cukup positif, sempat menyentuh US$2,5 triliun atau Rp42 ribu triliun secara global pada 2023.

Di Indonesia, lembaga keuangan bereputasi mulai menerbitkan obligasi hijau, sukuk hijau, dan surat berharga berkelanjutan lainnya sejak 2018.

Peluang pendapatan lainnya adalah berasal dari perdagangan karbon. Karena emisi karbon yang sangat rendah, proyek energi terbarukan bisa memperoleh kredit karbon yang bisa dijual kepada perusahaan sektor tinggi emisi (seperti PLTU ataupun perusahaan minyak dan gas).

Saat ini perdagangan karbon belum wajib di Indonesia (masih bersifat sukarela) karena pemerintah belum menetapkan batasan emisi karbon. Jika mekanisme ini sudah wajib, pendanaan untuk energi terbarukan bisa lebih besar lagi.

Memperbaiki tata kelola

Komitmen untuk meningkatkan pendanaan tak lepas dari perbaikan iklim investasi energi terbarukan di Indonesia. Perbaikan ini membutuhkan konsistensi kebijakan dan jaminan kepastian hukum terhadap energi terbarukan.

Pemberian insentif untuk proyek energi terbarukan dan penugasan perusahaan negara untuk melaksanakan transisi energi nasional juga bisa merangsang geliat investasi. Untuk meyakinkan investor, dukungan tersebut perlu dibarengi kebijakan pengakhiran PLTU yang konsisten, serta mengurangi subsidi bagi PLTU dan bahan bakar fosil lainnya secara bertahap.

Realisasi berbagai komitmen tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebab para investor dan lembaga keuangan bakal berpatokan pada kesuksesan upaya pemerintah terlebih dahulu sebagai syarat mutlak sebelum berinvestasi transisi energi di Indonesia.

Kenneth Nicholas terafiliasi dengan Policy+.

Reformasi Polri dan salah kaprah tentang legitimasi

2026-01-30T05:07:46Z

(Prayoga Nugroho/Shutterstock)

● Reformasi kepolisian berisiko tak efektif kalau hanya mengandalkan perubahan struktur dan peraturan.

● Memulihkan legitimasi Polri harus dimulai dari cara polisi memperlakukan masyarakat sehari-hari.

● ‘Procedural fairness’ perlu menjadi bingkai dalam tugas pengamanan dan penegakan hukum Polri.

Pekerjaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 7 November 2025 lalu tengah memasuki babak akhir. Langkah ini dapat dipahami sebagai upaya negara memulihkan legitimasi Kepolisian, di tengah menguatnya kemarahan publik terhadap polisi, khususnya saat menangani demonstrasi besar pada akhir Agustus silam.

Sayangnya, upaya tersebut seakan berakhir antiklimaks. Rekomendasi Komisi Reformasi Kepolisian kepada Presiden justru mengerucut pada dua kemungkinan : pergantian pimpinan ataupun perubahan kelembagaan polisi. Perdebatan publik pun mengalir ke soal apakah polisi akan berada di bawah satu kementerian atau tidak.

Bagi saya, dua wacana rekomendasi ini justru problematik. Jika diteruskan, reformasi kepolisian akan sulit mencapai tujuan sebenarnya untuk memulihkan legitimasi dan menjawab tuntutan publik.

Memicu penolakan masyarakat

Rekomendasi kepolisian yang seakan bertumpu pada pergantian pemimpin ataupun perubahan posisi kelembagaan berisiko memicu riak dan resistensi dari kepolisian.

Keengganan sudah terasa sejak penempatan polisi ke dalam struktur kementerian masih dalam tahap wacana. Kapolri Listyo Sigit Prabowo, misalnya, merespons keras dengan menyatakan bahwa ia lebih memilih menjadi petani apabila lembaga yang dipimpinnya harus mengalami perubahan posisi.

Sejalan dengan itu, pakar kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, juga menilai bahwa Polri akan mengerahkan seluruh kapasitasnya untuk mempertahankan status quo.

Sikap tersebut didasarkan setidaknya pada dua alasan. Pertama, perubahan posisi kelembagaan tidak secara otomatis menjamin peningkatan akuntabilitas Polri.

Kedua, apabila kelembagaan Polri berubah, kekuatan institusional Polri saat ini berpotensi menyusut secara substansial dan lembaga ini tidak lagi leluasa mengelola bujet.

Mengandalkan pendekatan sempit

Rencana rekomendasi Komisi Reformasi Kepolisian melalui perubahan posisi kelembagaan juga sarat dengan pendekatan klasik seputar Rational-Legal Authority. Pendekatan yang kerap diterapkan di banyak negara berkembang ini mengandalkan sistem hukum dan aturan formal untuk memperoleh kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Sebagai contoh, pendekatan ini menganggap polisi memiliki otoritas karena tugas dan kewenangannya dalam Undang Undang Kepolisian ataupun regulasi lainnya. Mengembalikan kepatuhan masyarakat terhadap kepolisian, dalam konteks agenda reformasi saat ini, juga dianggap bisa dilakukan melalui perubahan posisi lembaga.

Negara bisa saja menggunakan kembali cara ini untuk memulihkan kepatuhan masyarakat kepada kepolisian. Namun, biaya dan sumber daya yang dibutuhkan akan menjadi sangat besar. Sebab, pandangan ini mengambil landasan asumsi self-interest individu: kepatuhan muncul karena masyarakat berupaya menghindari hukuman dan memperoleh ganjaran.

Konsekuensinya, keberhasilan model ini sangat bergantung pada kemampuan negara atau otoritas untuk memperkuat persepsi masyarakat seputar adanya risiko penangkapan dan penghukuman apabila melakukan kejahatan. Harapannya, persepsi yang kuat mampu mencegah seseorang melanggar hukum.

Pendekatan ini sebenarnya tak asing bagi kepolisian Indonesia. Beberapa tahun belakangan, negara kerap menggunakan instrumen hukum seperti penambahan kekuasaan dan anggaran, hingga penempatan polisi di jabatan sipil.

Namun tetap saja, pendekatan tersebut tak mampu membendung krisis kepatuhan terhadap Polri di mata publik, yang memuncak setelah terbunuhnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan pada Oktober 2025.

Laporan Komnas HAM juga masih mencatat ratusan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan kepolisian sepanjang 2024. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga memaparkan temuan senada pada 2025.

Reformasi polisi yang sebenarnya

Membangun kepatuhan masyarakat terhadap kepolisian juga dapat dilakukan melalui legitimasi yang biasanya dikenal sebagai legitimacy-based law and governance. Pandangan model ini menekankan kepatuhan masyarakat sepatutnya tidak hanya berkutat pada rekayasa struktural atau perubahan posisi kelembagaan, melainkan juga pada internalisasi nilai dan penerimaan sukarela oleh warga.

Dalam pendekatan ini, setiap interaksi yang dialami publik dengan kepolisian, pengadilan, maupun hukum merupakan pengalaman sosial yang berpotensi membangun atau justru merusak legitimasi. Setiap bentuk kontak merupakan teachable moment, yaitu momen pembelajaran saat seseorang membentuk pemahaman dan penilaian mereka terhadap hukum serta penegak hukum.

Gambaran trauma warga terhadap tindakan polisi.

Pun, banyak orang berasumsi bahwa faktor utama dalam interaksi masyarakat dengan polisi ataupun penegak hukum lainnya terletak pada hasil yang diterima. Misalnya, seseorang merasa kecewa ketika dikenai tilang dan merasa puas ketika tidak dihukum.

Namun, temuan penelitian empiris di Amerika Serikat pada awal 2000-an menunjukkan gambaran yang berbeda. Melalui survei longitudinal terhadap warga Chicago, Tom R. Tyler menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil berinteraksi dengan polisi, melainkan oleh persepsi legitimasi otoritas penegak hukum.

Studi-studi secara konsisten menemukan bahwa penilaian terhadap procedural justice lebih memengaruhi reaksi masyarakat terhadap kepolisian dibandingkan dengan hasil akhir dari interaksi tersebut. Keadilan ini terkait bagaimana polisi menjalankan tugasnya, mulai dari pengamanan hingga penyidikan.

Individu yang merasa diperlakukan secara adil oleh polisi—misalnya pengaduan direspons dengan cepat, ataupun tak ditangkap secara sewenang-wenang—cenderung memandang kepolisian sebagai otoritas yang legitimate (sah). Akhirnya, mereka secara sukarela lebih bersedia untuk menerima serta mematuhi keputusan maupun arahan aparat.

Pendidikan untuk membangun legitimasi

Untuk mewujudkan perubahan tersebut, pendidikan kepolisian perlu diarahkan pada penanaman procedural fairness sebagai bingkai utama dalam setiap tindakan kepolisian. Sebab, membangun legitimasi merupakan tujuan mendasar dari praktik kepolisian.

Pendidikan ini sepatutnya mendorong petugas untuk memaknai setiap interaksi dengan masyarakat sebagai momen krusial yang dapat membangun atau justru mengikis legitimasi, bergantung pada kualitas perlakuan mereka.

Meski demikian, perubahan tidak dapat bergantung pada pelatihan semata. Kepolisian juga perlu mendorong transformasi praktik melalui perancangan pedoman operasional yang konkret dan fair.

Sebagai contoh, Polri dapat mewajibkan petugas untuk secara aktif menyampaikan kepada masyarakat hak-hak dasar mereka, termasuk memperoleh penjelasan atas alasan pemeriksaan, menyampaikan pandangan sebelum keputusan diambil, serta memahami dasar hukum dan aturan yang diterapkan.

Pernyataan tersebut juga perlu menegaskan hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang tidak disepakati, sekaligus untuk melaporkan perlakuan yang dinilai tidak adil atau melanggar prosedur.

Penyampaian prinsip-prinsip ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks interaksi, mulai dari pengamanan aksi demonstrasi, pelaksanaan operasi penegakan hukum, hingga sosialisasi langsung di ruang publik. Selain itu, Polri dapat memanfaatkan media sosial guna memastikan pesan-pesan tersebut tersampaikan secara konsisten dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Pada akhirnya, reformasi kepolisian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika praktik penegakan hukum berfokus pada pembangunan legitimasi melalui penegakan procedural justice, sehingga kepatuhan masyarakat tumbuh secara sukarela, bukan hasil paksaan.

Akhmad Saputra syarif tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Ramai kasus ‘Mens Rea’: Mengapa kita memaknai humor secara berbeda?

2026-01-30T02:03:05Z

● Perbedaan reaksi terhadap pertunjukan komedi ‘Mens Rea’ menunjukkan bahwa lelucon tidak bermakna tunggal.

● Dalam logika anomali, penggunaan umpatan atau sindiran dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan humor yang wajar.

● Kritik bisa berubah jadi serangan pribadi ketika tidak ada kesamaan pemahaman, dan ini dapat memicu reaksi sosial.

Pertunjukan stand-up comedy (komedi tunggal) Mens Rea oleh Pandji Pragiwaksono memicu beragam reaksi di media sosial. Potongan-potongan videonya tersebar luas. Apabila dilihat menggunakan sentimen analisis, tampak bahwa media sosial cenderung pro dengan jokes Pandji yang kental dengan kritikan terhadap pemerintah. Namun, media massa daring berpendapat sebaliknya.

Ini menunjukkan bahwa satu materi humor bisa dipahami dengan cara yang sangat berbeda oleh orang-orang yang menontonnya. Komedi tunggal yang mengandalkan makna implisit dalam menyampaikan ide memerlukan kemampuan seseorang untuk memahami konteks sehingga bisa menangkap maksud yang coba disampaikan oleh komika.

Dalam konteks Mens Rea, masyarakat yang mendukung Pandji melihat bahwa lawakan Pandji berfokus pada kritik terhadap keburukan penguasa, sehingga mewakili keresahan mereka yang tertawa lepas saat menonton. Sebaliknya, mereka yang kurang setuju dengan candaan Pandji melihatnya sebagai body shaming maupun ujaran yang memuat unsur SARA.

Humor tidak bermakna tunggal

Tujuan dari humor dalam stand-up comedy adalah membuat orang tertawa. Namun, humor juga merupakan salah satu cara manusia berkomunikasi.

Ketika seorang komika melontarkan lelucon, ia sebenarnya sedang menyampaikan kritik, sindiran, kegelisahan, atau sekadar ajakan untuk melihat suatu hal dari sudut pandang berbeda.

Sebagai contoh, perkataan Pandji yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai orang “ngantuk” akan dinilai sebagai sesuatu yang negatif jika kita memahaminya secara literal. Tompi, misalnya, menjelaskan dalam kapasitasnya sebagai dokter bahwa kelopak mata Gibran mengalami Ptosis, sehingga ia kurang setuju jika hal tersebut dijadikan bahan lelucon.

Namun, jika kita melihatnya dalam konteks kritik kinerja wakil presiden, apa yang diucapkan komika masih relevan. Sebab, komentar atau pidato Gibran memang kerap bersifat blunder. Misalnya menyebut asam folat menjadi asam sulfat atau memberikan jawaban yang tidak relevan.

Hal tersebut menjadi landasan perkataan sarkastis Panji untuk mengkritik kinerja Gibran sebagai orang yang mengantuk sekaligus menjadikannya bahan lelucon—tujuan utama pertunjukan komedi tunggal.

Datang untuk mencari anomali

Ketika seseorang memutuskan untuk menonton stand up comedy, ada semacam kontrak tak tertulis yang terjalin antara penonton dan komika, bahwa penonton ingin dibuat tertawa dan komika berusaha sebaik mungkin membuat audiens tergelak.

Jika dalam percakapan sehari-hari, seseorang terbiasa atau perlu berbicara santun, hal tersebut kurang berlaku dalam ruang komedi tunggal.

Pasalnya, komedi tunggal menekankan adanya anomali—suatu penyimpangan dari standar yang ada, dan menjadi hal dasar ketika kita berbicara tentang humor. Ciri-ciri anomali tersebut mencakup sesuatu yang tidak terduga, berbeda, ataupun menyimpangi norma.

Anomali-anomali itulah yang membuat komedi tunggal menjadi hidup dan lucu. Survei tahun 2011 menunjukkan bahwa audiens komedi tunggal justru mengharapkan anomali ketika mendatangi suatu pertunjukkan komedi tunggal.

Karena itu, batas kesantunan dalam komedi tunggal biasanya menjadi longgar. Komika sengaja membicarakan hal-hal yang umum dihindari dalam percakapan sehari-hari seperti umpatan, makian, sumpah serapah, dan hinaan untuk membuat lelucon.

Makna ada di benak penonton

Meskipun terdapat kontrak tidak tertulis bahkan izin dari penontonnya, para komika tidak bisa membatasi beragam tafsiran yang muncul atas lelucon mereka. Terlebih, terdapat kontrol sosial dan kesepakatan bersama tentang apa yang boleh dibuat lelucon dan apa yang tidak.

Menyampaikan humor dengan bahasa-bahasa di luar kewajaran bukan tanpa resiko. Pada rentang tahun 1946 – 1981, lima komika di Amerika Serikat (AS) ditangkap oleh pihak berwenang karena ujaran yang waktu itu dianggap cabul.

Dari perspektif sosiolinguistik, ujaran-ujaran yang mencakup topik-topik sensitif—seperti seksualitas dan gender, kematian dan penyakit, fungsi tubuh, kekerasan dan agresi, kelompok etnis dan ras minoritas, pelanggaran moral atau sosial, dan gangguan mental—dikenal dengan istilah humor transgresif.

Humor jenis ini biasanya menggunakan satire atau sarkasme yang dianggap provokatif oleh sebagian orang. Ketika komika gagal menyampaikan humor transgresif, ia akan dianggap melampaui batas kepantasan, tidak sensitif terhadap isu sosial, serta berpotensi menyinggung nilai-nilai moral atau identitas kelompok tertentu.

Artinya, karena humor transgresif bekerja dengan cara melampaui norma, keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan penyampaian, sensitivitas konteks, serta kesamaan kerangka penafsiran antara komika dan audiens.

Ketika keselarasan ini gagal terbangun, humor tidak lagi dipahami sebagai kritik sosial, melainkan sebagai serangan personal, penghinaan, atau pelanggaran etika. Pada titik inilah humor kehilangan fungsi reflektifnya dan justru memicu resistensi sosial.

Fenomena polemik pertunjukan Mens Rea menunjukkan bahwa humor, khususnya humor transgresif, tidak pernah berdiri sebagai hiburan semata. Ia selalu berkelindan dengan konteks sosial, politik, dan kultural yang melingkupinya.

Perbedaan respons publik terhadap materi yang sama menegaskan bahwa humor bukan hanya soal kelucuan, melainkan juga soal bagaimana kata-kata ditafsirkan, nilai dibaca, dan batas sosial diperbincangkan.

Dalam ruang digital yang terbuka dan cepat menyebar, satu potongan lelucon dapat dengan mudah terlepas dari konteks awalnya sehingga audiens bisa memaknainya secara berbeda.

Kasus Mens Rea memperlihatkan bahwa kegagalan humor transgresif bukan semata akibat niat pembuat lelucon, melainkan juga hasil dari tawar-menawar makna yang tidak selalu sejalan antara pembicara dan pendengar.

Dalam masyarakat yang semakin majemuk dan sensitif terhadap isu identitas, batas antara kritik, satire, dan ofensivitas menjadi semakin tipis.

Karena itu, memahami humor sebagai praktik kebahasaan—yang sarat dengan konteks, dan relasi kuasa—menjadi penting. Tujuannya agar perdebatan tidak berhenti pada soal “lucu atau tidak”, melainkan bergerak pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana humor bekerja di ruang publik.

Imam Hanafi tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Bisakah rumah flat Menteng jadi tren dan alternatif kepemilikan properti bersama tahun ini?

2026-01-29T08:32:29Z

● Konsep rumah flat Menteng perlu mendapat perhatian pemerintah sebagai alternatif penyediaan perumahan masyarakat.

● Hal ini bisa mendukung penerapan penyediaan rumah berbasis komunitas yang gagal sebelumnya.

● Suksesi ini tergantung pada political willingness pemerintah.

Rumah flat Menteng (RFM), sebuah hunian kolektif empat lantai di kawasan elite Jakarta dan dibangun oleh enam hingga tujuh keluarga melalui koperasi warga, sempat menghebohkan jagat maya akhir tahun lalu.

Mereka menciptakan ruang tinggal yang dikelola bersama tanpa membeli tanah, tanpa subsidi pemerintah, dan tanpa profit pengembang. Tanah tetap dimiliki salah satu penghuni, tapi disewakan kepada koperasi dengan nilai Rp90 juta per tahun. Uang sewa kemudian dibagi secara proporsional (sekitar Rp700 ribu hingga Rp1 juta per keluarga per tahun).

Biaya konstruksi dibagi sesuai luas unit (Rp350 juta–Rp1 miliar)–jauh lebih murah dibandingkan menyewa indekos di Menteng atau mencicil rumah di pinggiran Jakarta. Adanya RFM ini semakin memantik perubahan cara pandang penduduk terhadap akses rumah di kota.

Makna besarnya: Rumah flat Menteng bisa jadi tren baru kepemilikan rumah masyarakat. Kekuatan kota justru tumbuh dari interaksi, kedekatan, dan pengelolaan ruang oleh warga, bukan dari rencana besar atau angka investasi.

Selama puluhan tahun, kita diajari bahwa rumah harus dimiliki dan letaknya harus di perkotaan. Alhasil, kita menerima doktrin bahwa rumah adalah aset dan perkotaan adalah pasar perumahan yang paling prestise.

Kepemilikan rumah menjadi simbol kesuksesan. Sementara ruang kota dihitung berdasarkan nilai komersial, bukan nilai hidup.

Akankah inovasi unik ini bisa diterapkan secara luas dan menjadi alternatif kepemilikan rumah masyarakat?

Konsep alternatif potensial

RFM menawarkan konsep bahwa warga bukan hanya penghuni, tapi perancang dan pengelola. Mereka memutuskan untuk hidup berdampingan, membentuk kelembagaan koperasi, dan berbagi pengelolaan ruang.

Berdasarkan konsep koperasi, suatu studi menyebutkan bahwa kehidupan kota hanya akan berkelanjutan jika ditopang oleh keterampilan bekerja sama, bukan sekadar kebebasan memilih dalam pasar.

RFM memang belum menjawab krisis perumahan nasional seperti langkanya ketersediaan tanah di perkotaan. RFM membuktikan bahwa bentuk hunian kolektif, partisipatif, dan nonspekulatif bukan utopia, asal ada dukungan struktural.

Sebenarnya, perkotaan juga memuat aset tanah negara seperti kavling kosong, rumah tak berpenghuni, dan fasilitas sosial-umum yang tak digunakan.

Jika pemerintah bersedia memfasilitasi akses lahan kepada koperasi warga dengan sewa simbolis dan jaminan hukum jangka panjang, maka model seperti RFM bisa diperbanyak.

Preseden mekanisme ini sudah ada. Beberapa kota di Eropa, seperti Amsterdam, Belanda dan Zurich, Swiss, telah membentuk lembaga penyedia lahan jangka panjang untuk koperasi perumahan dengan dukungan penuh dari pemerintah kota.

Perlu komitmen penuh pemerintah

Dalam budaya urban kita, rumah tak sekadar tempat tinggal, tetapi simbol kesuksesan, stabilitas, bahkan kewargaan. Hal ini diwariskan oleh kebijakan negara selama puluhan tahun yang mempromosikan kepemilikan individu melalui KPR dan sertifikasi tanah.

Namun kini, saat harga tanah naik drastis dan ruang makin sempit, kita perlu berani membongkar asumsi bahwa satu-satunya bentuk jaminan masa depan adalah sertifikat atas nama pribadi. Model kolektif seperti RFM menawarkan cara hidup yang lebih adaptif terhadap kenyataan kota hari ini.

Bukankah negara sudah akrab dengan program subsidi rumah? Mengapa tidak disalurkan untuk mendukung upaya kolektif warga yang terbukti dapat diterapkan?

Krisis perumahan bukan sekadar kekurangan rumah, tetapi juga hilangnya akses warga terhadap akses kota yang melampaui logika supply (persediaan) semata. Ia harus menyentuh distribusi tanah, kepastian hak pakai (tanah dan bangunan) bersama, dan desain kelembagaan yang memberi tempat bagi warga untuk membentuk komunitas.

RFM bukan solusi universal. Tapi ia mengajukan satu arah: kota yang tak melulu dimiliki, tapi dirawat dan dibayangkan bersama. Bila negara berani membuka ruang bagi eksperimen seperti ini, bukan tak mungkin kita bisa membangun kota yang tak harus mengikuti logika pasar untuk bisa dihuni.

Ketika pasar gagal menyediakan hunian terjangkau, dan proyek formal negara kerap gagal menyentuh pusat kota, maka warga bisa mengambil inisiatif.

Namun, keberhasilan warga tidak seharusnya menjadi alasan bagi negara untuk absen.

Justru inisiatif-inisiatif kecil seperti RFM adalah pintu masuk bagi negara untuk merumuskan ulang strategi perumahan nasional: bukan dengan membangun lebih banyak rumah, tapi dengan membuka lebih banyak kemungkinan.

Di Jakarta, konsep rumah susun berbasis komunitas sempat diuji pada awal 2000-an, meski terkendala karena absennya kerangka hukum. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur kelembagaan memang belum tersedia, tetapi kemauan politik dan eksperimen terfasilitasi adalah dua langkah awal yang sangat mungkin dilakukan.

Kerangka hukum seperti community land trust (Dana pertanahan berbasis komunitas) untuk mengurus dan menjaga akses tanah maupun perumahan warga belum tersedia di Indonesia. Tapi penyusunan bentuk baru hak pakai kolektif, regulasi koperasi perumahan, dan skema pembiayaan bersama bisa menjadi awal.

Rusli Cahyadi tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Demam durian di Cina: Dari buah tropis hingga jadi alat memuluskan diplomasi

2026-01-29T05:07:21Z

Durian adalah buah tropis asal Asia Tenggara yang dikenal dengan aroma sangat kuat dan menyengat. passkphoto / Shutterstock

Dengan cita rasa yang khas dan reputasi yang kerap menuai perdebatan, durian bukanlah buah favorit semua orang. Hal ini jugalah yang dialami sejumlah penjelajah Cina ketika pertama kali menemukan buah durian dalam pelayaran maritim awal pada masa Dinasti Ming.

Sebuah catatan yang berasal dari tahun 1413 mengisahkan, saat itu seorang penerjemah bernama Ma Huan melakukan perjalanan ke wilayah yang kini dikenal sebagai Malaysia. Dalam perjalanan tersebut, Ma Huan datang bersama seorang laksamana yang juga diplomat bernama Zheng He.

Dalam jurnal perjalanan tersebut, Ma mendeskripsikan durian sebagai “buah busuk” yang aromanya seperti “daging sapi membusuk”.

Siapa sangka, enam abad kemudian, buah tropis ini justru menjadi bagian dari keseharian masyarakat negeri panda. Cina kini adalah importir terbesar di dunia yang menyerap sekitar 95% permintaan global. Nilai impornya bahkan melonjak ke rekor tertinggi hampir mencapai US$7 miliar atau senilai Rp117,9 triliun per tahun 2024.

Begitulah besar popularitas dan potensi ekonomi durian di Cina. Negara-negara di Asia Tenggara, sebagai penghasil utama durian di dunia, memanfaatkan ekspor buah ini sebagai instrumen pengaruh politik dan ekonomi.

Sejak lama, pemerintah negara-negara Asia Tenggara telah berupaya memberikan durian berkualitas tinggi pada pejabat Cina sebagai alat diplomasi luar negeri. Contohnya, mantan perdana menteri Thailand, Kukrit Pramoj,menghadiahkan 200 durian kepada para pemimpin Cina.

Baru-baru ini pada 2024, Raja Malaysia Ibrahim juga menawarkan dua kotak durian premium kepada Presiden China Xi Jinping dalam sebuah kunjungan kenegaraan. Dalam kotak tersebut, terdapat durian Musang King, varietas durian unggulan yang di Cina dijuluki “Hermèsnya durian”. Sebutan ini merujuk pada merek brand mewah Hermès yang dikenal luas di Cina sebagai simbol prestise ekstrem.

Pada tahun yang sama, Perdana Menteri China Li Qiang dan Perdana Menteri Malyasia Anwar Ibrahim juga sempat terekam duduk bersama menikmati durian. Keduanya menyantap buah durian menggunakan pisau dan sendok, cara berbeda dengan gaya tradisional menyantap durian yang biasanya dibelah lalu dikonsumsi langsung dengan tangan.

Sebenarnya, durian sendiri lebih dari sekadar simbol persahabatan antara negara-negara Asia Tenggara dan Beijing. Lonjakan permintaan Cina terhadap komoditas ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mengubah sejumlah wilayah pertanian yang sebelumnya miskin menjadi makmur.

Eric Chan, seorang petani durian asal Malaysia yang diwawancarai The New York Times pada 2024, mengatakan pendapatan dari penjualan durian ke Cina telah mengubah kehidupan di kotanya. Menurut Chan, para petani durians setempat kini mampu membangun kembali rumah mereka yang tadinya kayu menjadi rumah berdinding bata. Selain itu, para petani kini juga mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke luar negeri.

Negara-negara Asia Tenggara juga memanfaatkan besarnya permintaan terhadap durian untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Beijing. Misalnya, ekspor durian vietnam yang kini dinilai telah membuka akses ke pasar Cina bagi berbagai produk pertanian domestik lainnya.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi secara terbuka menyatakan bahwa ekspor durian dipandang sebagai cara untuk mengamankan investasi lanjutan dari Cina. Pada bulan November ia mengatakan “diplomasi durian bukanlah sekedar diplomasi, ia merupakan bentuk dari bisnis durian”.

Lebih lanjut, ia menambahkan “kita perlu bekerja sama dengan para pebisnis China untuk mengembangkan lebih jauh perkebunan Musang King di Malaysia, sekaligus memperkuat industri hilir secara bersama-sama”

Jalur_sutra_pangan

Bagi Beijing, perdagangan durian merupakan bagian dari strategi yang lebih luas. Sejak berkuasa pada 2013, Xi Jin Ping berulang kali menegaskan bahwa negaranya harus menjaga ketahanan pangan nasional. Para peneliti menyebut pendekatan ini sebagai “jalur sutra pangan” yakni jaringan investasi dan perjanjian perdagangan yang tengah berkembang untuk memperkaya sumber impor pangan nasional dari berbagai wilayah dunia.

Dengan demikian, durian dari negara-negara Asia Tenggara hanyalah satu bagian dari arus yang jauh lebih besar. Selandia Baru mengekspor sebagian besar kiwi emas premiumnya ke Cina yang di waktu bersamaan turut menjadi tujuan utama yang sama pentingnya bagi ceri asal Chili. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa pengiriman alpukat dari Kenya ke China juga terus meningkat.

Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih Januari lalu memicu ketidakpastian global. Terutama, setelah peluncuran kampanye tarif yang agresif miliknya. Kekacauan ini sebaliknya memberi ruang bagi Cina untuk mengkonsolidasikan relasi ekonominya di kawasan. Pada kuartal pertama 2025, misalnya, impor produk pertanian Cina dari negara-negara anggota perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencapai hampir US$7,5 miliar miliar (Rp126,3 triliun) atau meningkat 14% dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Menurut lembaga think thank internasional berbasis di Inggris yakni Chatham House, Kebijakan Trump yang tidak konsisten telah memicu penurunan persepsiterhadap Amerika Serikat di kalangan pejabat Asia Tenggara.

Situasi ini berpotensi mendorong negara-negara di kawasan, termasuk sekutu tradisional AS seperti Filipina dan Thailand, untuk semakin mendekat ke lingkup pengaruh Beijing dalam waktu dekat.

Perkebunan durian Musang King di Pahang, Malaysia Tengah, mengambil alih lahan karet dan kelapa sawit. Irene.C / Shutterstock

Ledakan permintaan durian di Cina memang mendorong pertumbuhan pesat di Asia Tenggara, tetapi hal ini juga memunculkan sejumlah konsekuensi yang tak diinginkan. Pembukaan perkebunan durian baru, misalnya telah memicu deforestasi di Indonesia, Laos, dan Malaysia. Hal ini mengganggu habitat dan ekosistem lokal, serta meningkatkan resiko terhadap spesies satwa terancam punah seperti harimau Malaya.

Seiring terus membesarnya pasar Cina, negara-negara Asia Tenggara perlu bersiap menghadapi meningkatnya kendali asing atas rantai pasok. Selain itu, perlu juga menyiapkan diri dari ketidakpastian regulasi ditengah ekonomi global yang kian tidak stabil. Tantangan ke depan bagi negara-negara ini adalah memetik manfaat dari tingginya permintaan durian Cina sembari tetap mengelola ekpansi industri tersebut agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang.

Ming Gao menerima pendanaan dari Swedish Research Council. Riset ini dibuat dengan dukungan hibah riset Swedish Research Council "Moved Apart" ( No: 2022-01864). Ia merupakan anggota dari Universitas Lund ( area latar belakang: hak asasi manusia).

Tabita Rosendal tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Rupiah di Titik Nadir: Tanda Bahaya atau Gejolak Sementara?

2026-01-29T01:41:44Z

Rupiah di Titik Nadir: Tanda Bahaya atau Gejolak Sementara? Robert Lens/Pexels

Awal tahun 2026 disambut dengan pertanyaan besar oleh banyak pihak. Bukan tanpa alasan, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan tren pelemahan yang mengkhawatirkan.

Angka psikologis yang dulu dianggap mustahil kini terasa semakin nyata di depan mata, membuat pelaku pasar hingga ibu rumah tangga mulai was-was terhadap dampak lanjutan pada harga barang kebutuhan sehari-hari.

Apakah ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Atau ini hanyalah siklus normal di awal tahun semata?

Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Muhamad Ikhsan, Peneliti dari Paramadina University. Diskusi kali ini membahas fenomena anomali di mana harga emas menyentuh rekor tertinggi (all-time high) namun Rupiah justru terpuruk dalam.

Menurutnya, angka Rp17.000 per Dolar AS ini bukan lagi sekadar spekulasi liar, melainkan titik resistensi psikologis yang sangat krusial. Iksan memperingatkan secara teknikal, jika benteng pertahanan ini jebol, tren pelemahan Rupiah diprediksi bisa meluncur lebih dalam ke kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 ke depannya.

Ketidakpastian global menjadi salah satu bensin utama yang menyiram api pelemahan ini. Iksan menyoroti situasi geopolitik yang kian memanas. Dimulai dari penangkapan Presiden Maduro, wacana kontroversial Donald Trump terkait Greenland, hingga ketegangan di Iran yang menciptakan tekanan eksternal hebat sampai-sampai membuat investor global lari ke aset aman (safe haven) seperti Dolar.

Namun, menuding momok tidak datang dari faktor luar saja. Tekanan dari domestik juga nyata dan tidak boleh disepelekan. Ikhsan melihat sentimen negatif pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah baru turut memperparah keadaan. Janji kampanye seperti makan bergizi gratis dan kelanjutan IKN dianggap membebani anggaran di tengah penerimaan pajak yang sedang shortfall.

Bayang-bayang krisis global tahun 2008 pun kembali menghantui, namun dengan catatan yang lebih suram. Menurut analisis Ikhsan, tantangan tahun 2026 jauh lebih berat karena fundamental domestik tidak sekuat dulu, yang pada masa itu masih tertolong boom harga komoditas. Sementara tekanan eksternal saat ini jauh lebih agresif dan sulit diprediksi pergerakannya di hari-hari mendatang.

Dampak langsung dari pelemahan kurs ini akan segera menyasar dompet masyarakat. Kenaikan harga pada barang-barang impor, khususnya elektronik, gadget, dan bahan pangan, takkan terelakkan karena produsen dipastikan akan meneruskan beban selisih kurs ini kepada harga jual konsumen.

Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah diprediksi menjadi yang paling rentan terdampak “badai” ini. Iksan menilai, dengan pendapatan yang cenderung stagnan atau pas-pasan, lonjakan harga kebutuhan pokok dan barang impor yang mengintai akan kian menggerus daya beli mereka.

Bagi dunia usaha, situasi ini bagaikan buah simalakama terutama bagi importir. Margin keuntungan mereka semakin menipis karena sulit menaikkan harga di pasar yang lesu. Di sisi lain, meski mendapat berkah penguatan dollar, eksportir pun tetap tercekik karena tingginya biaya bahan baku impor.

Kunci perbaikan situasi ini terletak pada reformasi struktural dan sinergi kebijakan. Pasar kini tengah dalam mode wait and see, menanti apakah perombakan tim ekonomi pemerintah dan koordinasi antara Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia mampu mencari jalan keluar dari kebuntuan fiskal.

Menghadapi volatilitas pasar yang tinggi, masyarakat disarankan untuk segera melakukan lindung nilai (hedging) terhadap aset mereka. Ikhsan merekomendasikan investasi emas atau memegang Dolar AS sebagai langkah antisipasi, sembari menurunkan ekspektasi bahwa Rupiah akan kembali menguat ke level Rp15.000 dalam waktu dekat.

Bank Indonesia memang bisa melakukan intervensi di pasar uang kapan saja. Tapi kalau hanya mengandalkan intervensi pasar tanpa melakukan pembenahan ekonomi dari dalam hal itu hanya akan menghabiskan cadagangan devisa nasional secara sia-sia saja.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Pengangkatan pegawai MBG jadi ASN bukti negara tak adil terhadap guru dan tenaga kesehatan

2026-01-28T11:11:24Z

MBG jadi ASN PPPK Masutar/Shutterstock

● Pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN berskema PPPK mencerminkan ketidakadilan struktural bagi pekerja sektor publik lain.

● Negara sedang menunjukkan bahwa MBG layak mendapatkan jalur cepat birokrasi, mengalahkan guru honorer dan tenaga kesehatan non-ASN.

● Pelembagaan semacam ini berpotensi menciptakan keberhasilan semu karena hanya akan dilihat dari legalitas administratif.

Kontroversi pengangkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per 1 Februari mendatang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu perdebatan publik.

Ada permasalahan berlapis dalam keputusan yang terkesan serampangan ini terhadap 32 ribu ASN baru ini. mulai dari problem administratif—termasuk kejelasan mekanisme perekrutan dan dasar hukum—hingga persoalan ketidakadilan bagi pekerja sektor publik lain yang selama bertahun-tahun menunggu pengangkatan serupa.

Pengangkatan SPPG tidak hanya soal pelaksanaan kebijakan, tetapi juga cara pemerintah menyampaikan pesan politik kepada publik tentang apa dan siapa yang dianggap penting oleh negara dalam waktu singkat. Termasuk pula ini soal sebaliknya: siapa yang bisa terus ditunda tanpa kepastian.

Ini bukan hanya soal prosedur kepegawaian, melainkan soal pilihan politik negara dalam menentukan siapa yang dianggap “layak diprioritaskan” oleh birokrasi.

MBG dan pelembagaan fungsi

Sejak awal, pemerintah memosisikan program MBG sebagai intervensi strategis untuk mengatasi masalah gizi di masyarakat demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kebijakan publik, bagaimanapun, tidak bisa sepenuhnya netral. Cara negara menamai dan melembagakan suatu pekerjaan juga merupakan cara negara mengomunikasikan prioritas, nilai dan arah pembangunan.

Karena terkait langsung dengan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, pendidikan, dan memperkuat ketahanan ekonomi, negara menganggap masalah gizi sebagai dasar pembangunan jangka panjang.

Meski anggapan tersebut mulia, MBG kerap menjadi kontroversi karena munculnya ribuan kasus keracunan anak dan pengelolaan yang tidak sesuai standar.

Di tengah perdebatan terkait efektivitas MBG, keputusan negara untuk segera melantik pegawai SPPG sebagai ASN menjadi sinyal politik yang kuat bahwa MBG tidak hanya akan dipertahankan, tetapi juga dilembagakan.

Status PPPK memberi sinyal bobot politik dan administratif yang besar untuk mengamankan program melalui anggaran negara, stabilitas kepegawaian, dan legitimasi lembaga, sebagaimana dijelaskan dalam literatur tentang institutionalization of policy.

Dengan kata lain, negara sedang menetapkan bahwa pekerjaan di sektor MBG adalah fungsi strategis yang layak mendapatkan jalur cepat birokrasi—sebuah kemewahan yang tidak dinikmati pekerjaan di sektor vital lainnya, seperti pendidikan (guru honorer) dan kesehatan (tenaga kesehatan non-ASN).

Tidak adil bagi pegawai negara lain

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penunjukan pegawai, dan pelembagaan seperti kasus MBG ini merupakan tindakan politik yang mencerminkan kepentingan negara. Pengangkatan pegawai SPPG ini menjadi pesan dari negara bahwa program MBG inilah yang penting dan mendesak dibandingkan sektor pendidikan yang justru menjadi tulang punggung pembangunan jangka panjang.

Di sinilah persoalan mendasar muncul. Ketika ribuan pegawai SPPG dapat diangkat relatif cepat menjadi PPPK, ratusan ribu guru honorer justru terus tertahan dalam ketidakpastian status selama puluhan tahun.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan masih terdapat lebih dari 700 ribu guru honorer yang belum diangkat sebagai ASN. Padahal, banyak di antara mereka telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Mereka terhalang tak hanya minimnya kesempatan seleksi, tetapi juga terkendala formasi dan anggaran daerah.

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komnas HAM berulang kali menyoroti ketidakpastian status guru honorer sebagai persoalan tata kelola dan hak atas pekerjaan yang layak. Namun hingga kini, penyelesaiannya jalan di tempat.

Kondisi ini memperlihatkan pangkal permasalahnya bukan semata kemampuan administratif negara, melainkan keinginan politik negara tentang siapa yang dianggap lebih mendesak untuk diangkat.

Suntikan legitimasi politik terhadap MBG

Pengangkatan SPPG ke dalam struktur ASN juga berfungsi sebagai upaya memperoleh legitimasi birokrasi melalui prosedur formal.

Namun, legitimasi tidak cukup hanya bersandar pada legalitas prosedural negara saja, tetapi juga membutuhkan pembenaran normatif dan penerimaan publik.

Di sinilah kelemahannya. Pengangkatan pegawai SPPPG menjadi pegawai negara memang legal karena datang dari pemerintah dan dilengkapi oleh peraturan pendukung. Namun, ketika publik melihat ketimpangan perlakuan terhadap guru honorer dan sektor lain, legitimasi kebijakan ini justru menjadi rapuh secara sosial.

Dalam konteks MBG, persoalan gizi, ketimpangan sosial, dan tata kelola pendidikan berisiko direduksi menjadi sekadar soal manajemen program dan penataan pegawai. Ini seakan menguatkan pandangan bahwa birokrasi pembangunan sering kali menyederhanakan persoalan struktural menjadi masalah teknis.

Ketika kebijakan administratif dijalankan tanpa sensitivitas terhadap ketimpangan struktural, ia memang tampak rapi di atas kertas, tetapi gagal menjawab rasa keadilan publik.

Tak bisa menjamin perbaikan program

Pertanyaan berikutnya: Apakah penguatan kelembagaan MBG melalui pengangkatan pegawainya dibarengi dengan akuntabilitas dan keterbukaan terhadap kritik?

Tanpa kedua hal tersebut, institusi tidak akan terbuka dan keberhasilan pun akan sulit dicapai. Pelembagaan semacam ini justru berpotensi menciptakan keberhasilan semu karena hanya akan dilihat dari legalitas administratif.

Pengangkatan SPPG seharusnya dibaca bukan hanya sebagai kebijakan teknokratis, tetapi sebagai cermin cara negara menetapkan prioritas pembangunan dan mendistribusikan keadilan birokrasi.

Penetapan kebijakan haruslah disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap tujuan dan dampak program. Jika ini tidak dilakukan, kebijakan tidak akan lagi berfungsi sebagai alat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan publik, tetapi hanya akan berfungsi sebagai simbol formal yang menegaskan eksistensi birokrasi.

Saat ini, negara mungkin terlihat berhasil membangun institusi, tetapi kehilangan kepercayaan dari mereka yang paling lama mengabdi.

Farieda Ilhami Zulaikha menerima dana dari Australia Awards Indonesia untuk studi doktoralnya.

4 masalah yang kerap dihadapi dosen Indonesia ketika menulis artikel ilmiah

2026-01-28T08:18:03Z

● Dosen Indonesia sudah banyak menerbitkan naskah jurnal, tapi belum semuanya berkualitas.

● Umumnya, kendala dosen ada pada topik yang sudah usang, analisis tidak akurat, pengabaian etika, serta keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris.

● Tekanan publikasi memicu maraknya pelanggaran etika seperti kepengarangan palsu dan manipulasi data.

Dunia akademis Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius. Keterbatasan anggaran penelitian yang berbanding terbalik dengan tingginya tuntutan publikasi, misalnya, menciptakan dilema bagi akademisi Indonesia.

Secara kuantitas, jumlah publikasi yang diterbitkan terus meningkat. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya diiringi dengan kualitas. Banyak dosen akhirnya menerbitkan artikel ilmiah di jurnal tidak bereputasi demi mengejar syarat administratif, ketimbang berusaha menembus jurnal internasional bergengsi.

Berdasarkan pengalaman kami sebagai narasumber untuk pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi dosen—yang diselenggarakan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)—dosen Indonesia kerap menghadapi beberapa persoalan ketika menulis naskah untuk jurnal internasional.

Persoalan ini mencakup kebaruan riset, analisis, kemampuan menulis dalam bahasa Inggris, dan etika publikasi.

1. Tidak ada unsur kebaruan

Kebaruan hasil riset dan kreativitas peneliti merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan diterima atau tidaknya naskah ilmiah oleh editor dan reviewer jurnal.

Kebaruan publikasi ilmiah adalah kemampuan penulis mengombinasikan komponen pengetahuan yang sudah ada dengan sudut pandang yang baru atau belum pernah ada sebelumnya. Kebaruan hasil riset menuntut kreativitas peneliti untuk mencari solusi baru atas masalah yang sedang diteliti.

Sayangnya, banyak peserta yang mengikuti pelatihan penulisan ilmiah belum menyadari hal ini. Sekitar 75% dari manuskrip peserta memiliki topik riset yang sudah usang atau kurang mendalam.

Untuk bidang pertanian misalnya, masih ada peserta yang menyuguhkan ide untuk meneliti pengaruh pupuk nitrogen terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman secara umum. Topik semacam ini akan sulit menembus jurnal bereputasi jika data dan bahasannya masih dalam skala yang terlalu luas. Sebab, topik serupa sudah banyak dikaji sejak 1950-an.

Salah satu cara untuk menghindari persoalan ini adalah dengan rajin membaca update artikel ilmiah bermutu dari jurnal internasional berkualitas tinggi agar kita bisa mengetahui perkembangan mutakhir (state of the art) topik riset.

Dalam konteks pupuk tersebut, peserta bisa merujuk ke contoh riset terbaru penggunaan pupuk nitrogen dengan hasil dan pembahasan pada level mikro atau nano yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi (Q1).

Selain itu, tema dengan kearifan lokal Indonesia, umumnya lebih menarik minat pembaca internasional.

2. Analisis dan presentasi data tidak menarik

Analisis dan penyajian data penting karena hasil riset yang tidak lengkap atau kurang menarik bisa menurunkan relevansi dan reputasi peneliti maupun institusinya.

Masalah dalam hal ini kerap terjadi karena kesalahan pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data. Beberapa isu krusial yang sering ditemukan dalam analisis dan presentasi data, antara lain:

• Informasi atau data tidak cukup atau bahkan berlebihan.

• Kurangnya penjelasan terperinci tentang data, cara memperoleh dan menganalisisnya.

• Penulisan rumus umum secara berlebihan, lebih dari konteks yang diperlukan.

• Ketidaksesuaian penulisan rumus, satuan, dan persamaan dengan standar baku (mengikuti panduan penulisan).

• Kurangnya penjelasan lengkap tentang proses pemilihan dan perekrutan responden/partisipan.

• Minimnya uraian tentang perlindungan terhadap objek riset berupa makhluk hidup yang seharusnya mendapatkan prioritas tinggi. Peneliti perlu menyampaikan bagaimana perlakuan objek riset sebelum dan sesudah riset dilakukan, termasuk perawatan objek riset selama riset berlangsung—misalnya dengan mengikuti panduan ketika menggunakan objek riset hewan.

• Kurang menjaga privasi objek riset terkait identitas untuk memastikan anonimitas (dalam tulisan, tabel, foto).

Sementara dari sisi analisis, metode semestinya menggambarkan apa yang telah dikerjakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah penelitian. Penulis tidak perlu lagi mengutip definisi konsep metodologi penelitian, terutama yang sudah umum diketahui.

Jika metode yang diterapkan dalam riset kurang kuat atau tidak tepat, hasilnya tidak meyakinkan kalangan akademis. Sebagai contoh, metode yang tidak memiliki tahapan yang jelas untuk menghasilkan solusi dari permasalahan akan mengurangi nilai dari artikel.

3. Kemampuan menulis ilmiah dalam bahasa Inggris masih terbatas

Hingga saat ini, mata kuliah tentang cara menulis ilmiah di jurnal belum banyak dimasukkan di kurikulum S-2 atau S-3. Padahal, tugas akhir studi (skripsi, tesis, dan disertasi) bisa jadi bahan untuk dipublikasikan di jurnal.

Berdasarkan pengalaman kami, banyak peserta belum terampil mengubah tugas akhir menjadi artikel jurnal karena mereka belum mengetahui perbedaan antara penulisan tesis dan jurnal.

Alih-alih melakukan tahapan-tahapan untuk mengubah tesis atau disertasi menjadi naskah ilmiah, mayoritas peserta langsung menggunakan seluruh isi disertasi atau memotongnya menjadi beberapa bagian yang mirip.

Selain itu, untuk mengirimkan artikel ke jurnal internasional, dosen harus menulis naskahnya dalam bahasa Inggris. Ini membutuhkan keahlian khusus karena tidak semua dosen familier dengan penulisan artikel ilmiah dalam bahasa Inggris.

Untuk mengatasi ini, praktik kerja sama antara lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) dan pusat bahasa di Universitas Andalas (Unand) bisa diadopsi oleh perguruan tinggi lainnya. Di universitas ini, naskah ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh ahli bahasa di Pusat Bahasa Unand. Khusus untuk dosen Unand, jasa ini tidak berbayar.

4. Kurang memperhatikan etika

Kemendikbudristek telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 39/2021 tentang Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.

Pengukuran tingkat pelanggaran dan sanksinya pun sudah ada. Platform anjungan integritas akademik Indonesia (Anjani) jelas mengatur perihal ini, termasuk pembentukan Majelis Kehormatan Integritas Akademik di setiap perguruan tinggi.

Namun, pelanggaran etika masih jamak terjadi, mulai dari penulisan nama-nama dalam baris kepengarangan meski tidak berkontribusi, hingga pemalsuan data.

Praktik tersebut terjadi karena tekanan publikasi dan lemahnya pemahaman serta pengawasan di institusi. Solusi masalah ini adalah pendidikan etika, standar penulisan yang ketat, pendampingan, dan penggunaan teknologi pendukung.

Artikel ini juga mendapatkan saran dan masukan dari Yoga Dwi Arianda dari DRTPM, Kemendikbudristek. Tim penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih pemikirannya.

Cabut izin perusahaan saja tak bisa pulihkan Sumatra. Tata kelola lingkungan mendesak harus dibenahi

2026-01-28T04:56:41Z

● Solusi agar banjir Sumatra tak berulang harus sistemik dan preventif, bukan reaktif.

● Mencabut izin perusahaan setelah bencana tak cukup, perlu reformasi tata kelola lingkungan.

● Pemerintah tak bisa lagi menunda penegakan hukum bagi perusahaan bermasalah hingga bencana terjadi.

Imbas banjir Sumatra pada akhir tahun lalu, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang dituding berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan memicu bencana.

Langkah ini tentu patut diapresiasi. Namun pertanyaannya, mengapa pencabutan izin baru dilakukan setelah bencana besar terjadi?

Sebagian besar perusahaan tersebut bukanlah pelaku yang “baru diketahui bermasalah”. Sebut saja PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL). Masyarakat adat sudah berkonflik dengan perusahaan ini sejak 1980-an.

Selama bertahun-tahun, warga terdampak dan organisasi masyarakat sipil memprotes aktivitas perusahaan melalui berbagai cara. Mulai dari membuat kajian lingkungan, investigasi lapangan, hingga aduan untuk menghentikan eksploitasi di wilayah Sumatra Utara. Namun, laporan dan protes warga hanya lewat begitu saja tanpa pernah berujung pada audit lingkungan serius atau penghentian operasi.

Baru-baru ini, Auriga Nusantara kembali melaporkan dugaan pembabatan hutan alam seluas 758 hektare oleh PT TPL di dataran tinggi sekitar daerah aliran sungai (DAS), yakni DAS Batang Toru, DAS Sibundong, dan DAS Kolang yang berstatus kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) sektor Aek Raja.

Deforestasi ini terjadi sejak 2021 hingga Desember 2025, serta meluas ke luar konsesi seluas 125 hektare. Saat area DAS rusak, sudah jelas keseimbangan siklus air setempat terganggu dan meningkatkan risiko bencana alam.

Hal ini semakin menegaskan bahwa peristiwa banjir dan longsor besar di Sumatra tahun lalu tidak dapat dipahami sebagai peristiwa alam yang disebabkan hujan semata, melainkan akumulasi dari kebijakan yang lalai atau pembiaran pemerintah.

Forbearance: Ketika regulasi sengaja tidak ditegakkan

Kita bisa meminjam konsep forbearance yang dikenalkan oleh ilmuwan politik Amerika Serikat, Alisha Holland (2017) untuk menjelaskan mengapa pemerintah acap membiarkan pelanggaran.

Forbearance atau keputusan untuk tidak menegakkan hukum secara sengaja bukan karena lemahnya kapasitas negara atau kurangnya sumber daya birokrasi. Ia merupakan keputusan politik yang disengaja untuk menunda atau mengendurkan penegakan aturan, meski pelanggaran telah diketahui.

Dalam praktik di Indonesia, riset yang saya lakukan menunjukkan bahwa forbearance terkait dengan kolusi antara politisi, otoritas pemerintahan, dan aktor bisnis.

Aturan sengaja tidak dijalankan ketika menyentuh kepentingan ekonomi dan politik kelompok yang ‘kuat’. Relasi ini bekerja seperti sebuah hubungan timbal-balik.

Singkatnya, perusahaan mendapat kelonggaran atas pelanggaran lingkungan, seperti pembukaan lahan di kawasan penyangga hingga pelanggaran tata ruang.

Sebagai gantinya, aktor politik dan birokrasi memperoleh berbagai keuntungan, seperti dukungan elektoral, aliran dana kampanye, maupun ‘uang pelicin’.

Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum justru dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas relasi kekuasaan, bukan sebagai kewajiban negara. Dampaknya terlihat jelas, pembiaran terus terjadi.

Ketika banjir besar meluap dan biaya politik dari pembiaran terlalu tinggi, negara baru bergerak. Mereka lalu mencabut izin puluhan perusahaan.

Pencabutan izin pascabencana, dalam konteks ini, bukan tanda bahwa sistem bekerja dengan baik, melainkan indikasi bahwa sistem gagal mencegah kerusakan sejak awal.

Mengapa suara masyarakat sipil tak didengar

Saya pernah menganalisis kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan sumber daya alam di 12 daerah. Hasil penelitian saya (2022) menunjukkan, kebijakan lingkungan sering berhenti pada urusan administratif, tanpa benar-benar mengecek kondisi nyata di lapangan.

Pendekatan seperti ini mengabaikan dimensi hubungan negara–masyarakat dan konflik sosial di lapangan. Organisasi masyarakat pun jarang dilibatkan dalam proses penilaian kelayakan lingkungan.

Akibatnya, laporan resmi pemerintah terlihat “baik” di atas kertas, tetapi gagal menangkap kerusakan ekologis dan ketegangan sosial yang nyata di lapangan.

Dalam konteks Sumatra, pola ini terlihat jelas. Pemerintah tidak mengindahkan laporan dari masyarakat sipil. Penerbitan izin dan kegiatan perusahaan terus berjalan seolah tidak ada masalah, hingga akhirnya bencana datang dan memaksa negara bertindak.

Tak cukup mencabut izin

Jika akar masalah kerusakan lingkungan adalah pembiaran yang disengaja, maka solusinya tidak cukup hanya dengan mencabut izin atau mengganti pejabat.

Untuk menyelesaikan masalah struktural ini, negara perlu memiliki sistem yang mempersulit kolusi dan melakukan tindakan pencegahan sebelum bencana terjadi.

Salah satu kuncinya adalah membangun grievance mechanisms atau mekanisme pengaduan yang efektif, bukan sekadar “saluran formal” atau partisipasi simbolis.

Dalam hal ini, pemerintah mesti melibatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang sering kali paling awal mendeteksi dampak lingkungan, konflik sosial, dan pelanggaran di lapangan.

Mekanisme ini harus dirancang sebagai alat koreksi dalam proses perizinan dan evaluasi kebijakan lingkungan. Dengan cara ini, laporan warga tidak lagi bergantung pada itikad baik pejabat, tetapi memiliki daya paksa secara kelembagaan untuk memicu audit, moratorium, atau penghentian operasi sebelum bencana terjadi.

Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang menekankan pencegahan, mekanisme pengaduan, dan pemulihan bagi korban dampak bisnis.

Jadi, tantangan kita hari ini bukan pada ketiadaan norma, melainkan keberanian politik untuk menjadikannya alat pembatas kekuasaan.

Pencabutan izin perusahaan harus diikuti dengan pemulihan lingkungan yang serius, mulai dari rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai hingga penanganan dampak sosial yang ditanggung masyarakat terdampak.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengambil alih lahan dan kegiatan ekonomi dari perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut.

Peralihan ini harus menjadi momentum reformasi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, bukan sekadar pergantian pengelola.

Ketika pemerintah mengambil alih langsung penguasaan lahan dan aktivitas ekonomi, tanggung jawab untuk memastikan perlindungan lingkungan dan warga menjadi kewajiban langsung negara. Namun, proses peralihannya harus dilakukan secara jelas, termasuk pemenuhan beban pemulihan dan ganti rugi atas dampak ekologis oleh perusahaan yang melanggar.

Pola pembiaran dan penundaan penegakan aturan lingkungan tidak hanya kita lihat di Sumatra, tapi juga pada banyak wilayah lain di Indonesia.

Karena itu, reformasi tata kelola lingkungan melalui mekanisme pengaduan yang efektif, pelibatan organisasi masyarakat sipil, serta penguatan hak kelola rakyat, harus diterapkan secara nasional.

Tanpa perubahan sistemik, pencabutan izin berisiko hanya jadi gertak sambal, sementara kerusakan ekologis terus diproduksi hingga bencana berikutnya kembali terjadi.

Yogi Setya Permana tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Bahaya ‘gas tertawa’ bisa merusak otak dan picu kematian mendadak: Mengapa masih dijual bebas?

2026-01-28T00:18:41Z

Penyalahgunaan dinitrogen oksida atau gas tertawa berisiko merusak otak dan picu kematian. Matt Cardy/Getty Images News

Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) memperingatkan warganya mengenai bahaya penyalahgunaan produk gas nitrous oxide (dinitrogen oksida) atau dikenal sebagai laughing gas/happy gas (gas tertawa) untuk tujuan hiburan.

Dalam dunia medis, dokter biasa menggunakan dinitrogen oksida sebagai campuran pereda nyeri/anestesi (misalnya setelah cabut gigi) ataupun oksigen tambahan dengan dosis terukur. Selain itu, ada jenis dinitrogen oksida yang memenuhi standar keamanan pangan (food grade) dan aman digunakan untuk menghasilkan whipped cream (krim kocok).

Karena itu, produk dinitrogen oksida legal diperjualbelikan, termasuk di Indonesia. Sayangnya, banyak anak muda menyalahgunakan dinitrogen oksida untuk dihirup (ngebalon) agar menimbulkan efek mabuk dan halusinasi yang cepat, padahal berisiko sangat mematikan.

Di AS, dinitrogen oksida dipasarkan dalam berbagai merek, seperti “Galaxy Gas” dan “Miami Magic”. Gas ini sering dijual dalam kartrid baja yang dikenal sebagai whippets.

Produk-produk tersebut dijual murah dan mudah didapatkan, seperti di toko serba ada, toko rokok, hingga toko retail besar macam Walmart. Produk ini juga dijual daring.

Sebagai asisten profesor kesehatan masyarakat yang mempelajari produk sejenis ini, saya menyadari betapa berbahayanya penyalahgunaan dinitrogen oksida—apalagi dalam jangka panjang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, bahkan dalam beberapa kasus memicu kematian.

Bahaya kesehatan gas tertawa

Penyalahgunaan jangka panjang dinitrogen oksida bisa menimbulkan berbagai efek samping serius, termasuk mengganggu kemampuan berpikir dan mengingat, memicu halusinasi, sakit kepala, pusing, gangguan suasana hati, dan pembekuan darah.

Dampak kesehatan lainnya bisa menyebabkan anggota tubuh melemah, kesulitan berjalan, serta neuropati perifer (nyeri, mati rasa, dan kesemutan akibat kerusakan sistem saraf tepi).

Pada kasus yang parah, efek samping dinitrogen oksida bisa mengganggu fungsi usus atau kandung kemih, hingga merusak sumsum tulang belakang dan otak secara permanen. Pasalnya, pengguna gas tertawa umumnya mengalami kekurangan vitamin B12 yang bisa menyebabkan kerusakan saraf dan otak.

Selama lima tahun terakhir (2019 - 2023), penyalahgunaan dinitrogen oksida di AS membuat jumlah pasien unit gawat darurat meningkat sebesar 32%. Bahkan kematian akibat penggunaannya melonjak lebih dari 100% di negara itu.

Hingga tahun 2023, lebih dari 13 juta warga AS pernah menyalahgunakan dinitrogen oksida, setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Ironisnya, anak-anak juga termasuk dalam angka ini.

Pada 2024, lebih dari 4% siswa kelas delapan (2 SMP) dan 2% siswa kelas 12 (3 SMA) mengaku telah mencoba inhalan alias zat kimia rumah tangga yang aromanya dihirup untuk menimbulkan efek mabuk (termasuk lem dan bensin).

Dinitrogen oksida merupakan jenis inhalan yang paling banyak disalahgunakan karena harganya murah, mudah dibeli, dan punya daya tarik komersial (salah satu produk gas ini disebut memiliki rasa “permen karet merah muda”).

Menghirup dinitrogen oksida murni bisa menimbulkan sensasi mabuk yang cepat, tetapi dapat berakibat fatal.

Mengapa gas tertawa masih dijual bebas?

Celah hukum dalam Undang-Undang FDA (Food and Drug Administration Act), berupa ketiadaan aturan ketat yang melarang peredaran dinitrogen oksida untuk tujuan hiburan (di luar kebutuhan medis dan kuliner) menyebabkan banyak orang di AS bisa bebas membeli produk ini.

Sementara di negara lain, seperti Inggris, Belanda, Vietnam, dan Autralia, penggunaan dinitrogen oksida untuk kebutuhan hiburan sudah dilarang.

Di Indonesia, aturannya masih longgar. Badan Narkotika Nasional (BNN) menganggap bahwa senyawa kimia ini sah dan legal digunakan untuk keperluan medis dan industri. BNN pun tidak menggolongkannya sebagai narkotika.

Tren global mengenai larangan peredaran dinitrogen oksida untuk tujuan hiburan harusnya menjadi alarm untuk pengetatan regulasi di Indonesia maupun AS.

Penelitian di AS mengenai risiko penyalahgunaan dinitrogen oksida masih sangat sedikit. Beberapa alasannya karena masyarakat masih menganggap zat tersebut tidak berbahaya, terutama jika dibandingkan dengan alkohol.

Penelitian soal bahaya penyalahgunaan dinitrogen oksida di negeri Paman Sam pun sebagian besar masih terbatas cakupannya, dengan studi kasus pada satu pasien. Namun, laporan-laporan tersebut mengkhawatirkan.

Studi yang lebih mendalam tersedia di Inggris Raya dan Eropa—dua kawasan dengan permintaan pasar dinitrogen oksida lebih besar. Misalnya, selama periode 20 tahun, 56 orang meninggal di Inggris dan Wales akibat penggunaan gas tertawa.

Biasanya, kematian terjadi akibat hipoksia, yaitu kekurangan oksigen ke otak. Penyebab kematian lainnya adalah kecelakaan saat sedang mabuk gas tertawa, seperti kecelakaan mobil atau terjatuh.

Orang AS telah mengetahui efek negatif dinitrogen oksida selama berabad-abad. Sebelum menjadi alat bantu pengobatan, dinitrogen oksida populer digunakan dalam pesta “gas tertawa” pada akhir 1700-an.

Para dokter mulai menggunakannya di AS sekitar pertengahan abad ke-19. Bermula dari temuan seorang dokter gigi bernama Horace Wells. Kala itu Wells menghadiri panggung pertunjukan “Laughing Gas Entertainment”. Dia melihat efek mati rasa akibat dinitrogen oksida dialami para penonton yang jadi sukarelawan.

Secara kebetulan, Wells akan menjalani pencabutan gigi bungsu keesokan harinya, jadi dia mencoba gas tersebut selama menjalani prosedur. Dinitrogen oksida berhasil membuat Wells tidak merasakan sakit apa pun. Setelah itu, penggunaan gas tersebut sebagai alat bantu pengobatan diterima secara bertahap.

Dinitrogen oksida saat ini sering digunakan di klinik gigi. Penggunaannya aman di bawah pengawasan dokter sebagai obat penenang ringan, pereda nyeri, dan memberi efek mati rasa pada pasien agar tidak merasakan sakit selama menjalani prosedur.

Dinitrogen oksida juga bermanfaat bagi pasien dengan gangguan mental berat, termasuk depresi yang kebal terhadap pengobatan dan gangguan bipolar (masalah mental berupa perubahan suasana hati ekstrem).

Selain itu, dinitrogen oksida juga dapat membantu mengatasi kecemasan dan manajemen nyeri.

Apakah kita bisa mencegah dampak buruknya?

Kendati pemerintah AS tidak menerapkan larangan pembatasan usia, beberapa negara bagian menerapkan kebijakan ini.

Per Mei 2025, empat negara bagian AS—Louisiana, Michigan, Alabama, dan California—telah melarang penggunaan dinitrogen oksida untuk tujuan hiburan.

Sementara itu, lebih dari 30 negara bagian sedang mengupayakan undang-undang untuk melarang atau setidaknya membatasi penjualan produk tersebut. Ada banyak pula gugatan yang dilayangkan masyarakat AS terhadap produsen dinitrogen oksida yang sedang diproses di pengadilan.

Penelitian menunjukkan bahwa program edukasi pencegahan di sekolah membantu mencegah anak-anak menggunakan produk-produk inhalan, termasuk dinitrogen oksida. Pemeriksaan dini dari para dokter dan psikiater juga berpengaruh terhadap kesehatan anak. Semakin cepat pemeriksaan dilakukan, semakin besar kemungkinan anak berhasil terhindar dari kecanduan zat adiktif dan menjalani terapi berkelanjutan.

Kita bisa mencegah penyalahgunaan gas tertawa melalui penegakan hukum, pendidikan, dan tindakan medis yang tepat. Jika tidak, produk ini akan terus mengancam anak-anak kita, apalagi dengan ragam kemasan dan iklannya yang menarik dan menyamarkan bahaya tersembunyi di baliknya.

Andrew Yockey tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Ancaman cacingan strongyloidiasis di Kalimantan Selatan: Kebiasaan warga bisa picu penyakit

2026-01-27T04:57:39Z

● Infeksi cacing gelang Strongyloides stercoralis picu strongyloidiasis yang menyebabkan gangguan pencernaan, hingga kematian.

● Selain strongyloidiasis, peneliti menemukan kasus cacingan lain di Kalimantan Selatan.

● Kondisi sosial dan lingkungan setempat memperbesar risiko masyarakat terkena cacingan.

Cacingan bukanlah masalah sepele. Tanpa disadari, infeksi cacing parasit tertentu bisa merusak organ tubuh anak maupun dewasa, bahkan berisiko memicu kematian.

Salah satu yang berbahaya adalah infeksi cacing gelang Strongyloides stercoralis yang menyebabkan strongyloidiasis. Meski sering kali tidak menimbulkan gejala, dalam beberapa kasus jenis penyakit infeksi parasit ini bisa menyebabkan penyintas mengalami sakit perut, diare, sesak napas, dan muntah.

Saat jumlah cacing S. stercoralis dalam tubuh makin banyak dan tidak terkendali, hiperinfeksi bisa terjadi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti malabsorbsi (gangguan penyerapan nutrisi di usus), pneumonia (radang paru), hingga meningitis (radang selaput otak dan saraf tulang belakang).

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat, mengatakan bahwa 90% kasus hiperinfeksi strongyloidiasis bisa berujung kematian.

Hingga tahun 2021, strongyloidiasis telah menyerang lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Sayangnya, kasus cacingan ini belum tercatat dengan baik di Indonesia. Namun, penelitian kami tahun 2024 menemukan empat kasus strongyloidiasis pada orang usia 40-70 tahun di Kalimantan Selatan (Kalsel)—setelah laporan terakhir pada periode 1970-an.

Kondisi sosial dan lingkungan berpengaruh

Kondisi alam Kalimantan Selatan—yang dikelilingi sungai, didominasi rawa, tanah gembur, serta curah hujan dan kelembapan tinggi—sangat ideal bagi pertumbuhan cacing seperti S. stercoralis.

Kami menyelidiki kasus cacingan di kawasan ini dengan meneliti tinja 244 warga berusia 5-80 tahun di Desa Tambak Danau, Kalsel.

Selain mendapati kasus infeksi cacing gelang S. stercoralis, kami menemukan sembilan warga terinfeksi cacing gelang Ascaris lumbricoides, empat orang terinfeksi cacing tambang, dan satu orang terinfeksi cacing cambuk Trichuris trichiura.

Infeksi keempat cacing parasit tersebut bisa membahayakan kesehatan, terutama kelompok rentan dengan kekebalan rendah, seperti anak-anak dan lansia.

Infeksi Ascaris lumbricoides, misalnya, menyebabkan kakak-adik balita asal Seluma, Bengkulu mengalami cacingan parah hingga sesak napas. Kasus serupa bahkan memicu kematian seorang balita di Sukabumi, Jawa Barat pada Agustus 2025 lalu.

Risiko cacingan di Desa Tambak Danau dan perdesaan Kalsel sangat tinggi karena sebagian besar warga bekerja sebagai petani yang sering bersentuhan langsung dengan tanah lembap.

Kebiasaan menginjak tanah tanpa alas kaki, misalnya, bisa meningkatkan risiko menyentuh cacing S. stercoralis. Ketika permukaan kulit kaki menyentuh cacing, filariform (larva cacing penyebab infeksi) akan menembus lapisan kulit.

Larva kemudian bergerak melalui aliran darah, memasuki paru-paru, melewati kerongkongan hingga ke dalam mulut, lalu tertelan masuk ke dalam perut.

Selanjutnya, larva cacing memasuki usus halus hingga tumbuh dewasa, bertelur, dan melahirkan larva baru yang menginfeksi tubuh kembali (autoinfeksi). Cacing pun dapat bertahan hidup dan terus menginfeksi inangnya selama beberapa dekade.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa keempat warga yang mengalami strongyloidiasis berprofesi sebagai petani yang terbiasa bertelanjang kaki ketika ke sawah. Mereka juga mengalami gejala yang mirip selama lebih dari sebulan, seperti sering merasakan sakit perut, kulit gatal, kembung, mudah lelah, mengeluarkan tinja lembek, serta kesemutan di kaki dan leher.

BAB sembarangan perbesar risiko penularan

Penemuan kasus cacingan di Desa Tambak Danau menjadi alarm yang harus diwaspadai oleh pemerintah setempat. Dengan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat lokal, bukan tidak mungkin kasus serupa terjadi di wilayah lain.

Terlebih, masyarakat di beberapa wilayah Kalsel umumnya memiliki rumah di atas aliran sungai. Kebiasaan buang air besar (BAB) di ruang terbuka ataupun lanting (jamban apung) turut memperbesar risiko terinfeksi cacing yang mengontaminasi air, seperti cacing pipih Schistosoma.

Sementara itu, tinja dari orang yang terinfeksi cacing di tanah lembap seperti strongyloidiasis, bisa mengandung larva yang terbawa air, hingga mencemari tanah di pinggiran sungai. Siklus penularan pun bisa berulang, dengan cacing berkembangbiak, kemudian terinjak, dan kembali menginfeksi manusia lainnya.

Sejak 2016, pemerintah setempat sebenarnya telah berupaya meningkatkan layanan sanitasi dengan membuat instalasi pengolahan air limbah, membangun toilet dan tangki septik umum, serta membongkar jamban apung di wilayah bantaran sungai.

Tujuannya, untuk membuat sistem pengolahan limbah terpadu lewat jamban sehat, sehingga kotoran tidak bocor ke sungai dan rawa. Namun, pendekatan ini ternyata tidak cukup untuk membendung kasus cacingan.

Mengubah kebiasaan masyarakat

Pemerintah berperan sangat krusial dalam memastikan layanan sanitasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pencegahan penyakit infeksi memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat sendiri dalam mengubah pola hidup mereka.

Misalnya dalam mengubah kebiasaan BAB sembarangan, penelitian tahun 2019 di Simeulue Barat, Aceh, mengungkapkan bahwa pengetahuan masyarakat, kepemilikan jamban sehat, peran kepala keluarga, serta tenaga kesehatan sangat berpengaruh.

Selain membangun infrastruktur jamban sehat, pemerintah bisa memberikan secara gratis sepatu bot dan sarung tangan kepada para petani agar bisa bekerja lebih aman.

Gencarkan pula program pemeriksaan “jemput bola”, dengan tenaga kesehatan puskesmas mendatangi secara langsung kawasan rawan cacingan. Pastikan stok alat pemeriksaan infeksi cacingan tersedia, seperti tes darah, kultur darah, antigen, dan pemeriksaan feses.

Warga yang terkena cacingan juga perlu mendapatkan pengobatan gratis, misalnya ivermectin yang berfungsi membunuh cacing S. stercoralis dewasa. Tenaga kesehatan juga perlu mengedukasi secara langsung kepala keluarga sehingga kebiasaan pola hidup sehat dari rumah bisa terwujud.

Sementara itu, akademisi dan peneliti perlu terus memetakan sebaran penyakit, sehingga bisa memahami karakteristik cacing parasit dengan baik.

Keja sama lintas sektor ini diharapkan bisa mencegah penularan kasus infeksi cacing di masa mendatang.

Dian Nurmansyah tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Bagaimana agar dana iklim global benar-benar mengalir sampai ke tapak

2026-01-27T02:47:04Z

● Ada kesenjangan besar dalam pendanaan iklim Indonesia.

● Mayoritas pendanaan iklim berasal dari luar APBN, tapi penyalurannya juga belum optimal.

● Akses dan realisasi pendanaan ke tingkat lokal masih sangat lemah.

Indonesia menghadapi kesenjangan besar dalam pendanaan untuk menghadapi krisis iklim. Pendanaan ini biasanya digunakan untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengembangan sumber energi terbarukan, atau mengurangi dampak lingkungan melalui penanaman mangrove.

Berdasarkan kajian Climate Policy Initiative (CPI), Indonesia membutuhkan setidaknya US$285 miliar (setara Rp4.830 triliun) untuk memenuhi target kontribusi nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (NDC) pada 2030.

Sementara itu, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran US$96,9 miliar (setara Rp1.642 triliun) atau sekitar 34% dari total kebutuhan tersebut. Sementara kontribusi lembaga keuangan baru mencapai US$41,67 miliar (Rp706 triliun) atau sekitar 15%. Artinya, masih ada celah sebesar 51% yang harus segera dipenuhi.

Untuk mengisi gap pendanaan ini, Indonesia amat memerlukan pendanaan yang bersumber dari luar kas negara, seperti investasi swasta dan dukungan internasional.

Selain itu, pengelolaan dana iklim dari sumber-sumber tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas penyerapan dan memastikan dampaknya tersalurkan secara efektif hingga ke tingkat tapak.

Siapa yang mendanai?

Kajian Climate Policy Initiative (CPI) sepanjang periode 2015-2021 menunjukkan, proporsi investasi antara publik dan swasta yang terkumpul dari sektor finansial hampir seimbang.

Lembaga keuangan publik (public finance institutions) berkontribusi sekitar US$20,9 miliar (setara Rp351 triliun) dan didominasi oleh lembaga pembangunan. Mayoritas di antaranya berupa pinjaman berbunga dan pinjaman lunak.

Namun, kajian yang sama menunjukkan, rata-rata tingkat penyerapan (disbursement rate) dana iklim internasional ke Indonesia masih amat minim.

Sebagai contoh, salah satu sumber pendanaan internasional yang berhasil diakses Indonesia misalnya dari Green Climate Fund (GCF). Ini adalah dana iklim terbesar dunia di bawah Badan PBB untuk Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC).

Dari komitmen yang tercatat sebesar US$273 juta (sekitar Rp4,62 triliun), rasio pencairannya baru mencapai 40%.

Ke mana larinya dana tersebut?

Sebagian besar dana publik mengalir ke sektor energi dan proporsi disbursement pada sektor adaptasi yang sangat krusial bagi keselamatan warga di daerah pesisir dan petani mendapatkan porsi relatif lebih sedikit.

GCF misalnya, sejauh ini sudah menyetujui 19 proposal dengan total nilai US$576,6 juta (atau setara dengan Rp9,65 triliun).

Dari 19 proyek GCF tersebut, belum ada proyek yang secara khusus dirancang untuk menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada komunitas lokal.

Aliran dana iklim di Indonesia cenderung bersifat (top-down) dengan orientasi utama tertuju pada agenda penyandang dana (donor) ketimbang kebutuhan warga di tingkat tapak.

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam mengakses dana besar seperti GCF juga sangat minim, yakni hanya 4% dari total proyek yang disetujui. Artinya, suara masyarakat akar rumput masih sangat lemah dalam menentukan arah penggunaan dana tersebut.

Tantangan penyaluran dana iklim

Tantangan dalam pendanaan iklim ini jauh lebih rumit dari sebatas ketersediaan uang.

Salah satu kendala yang kita hadapi adalah keterbatasan dalam kapasitas mobilisasi dana hingga administrasi dalam menyiapkan proposal yang memenuhi kualifikasi.

Hal tersebut juga diikuti oleh pengawasan proyek dari perencanaan hingga evaluasi, kapasitas koordinasi antarlembaga, dan risk appetite (keberanian mengambil risiko) dari lembaga nasional yang dianggap belum cukup kuat untuk menangani proyek besar.

Dua entitas nasional yang terakreditasi untuk menyalurkan dana iklim dari GCF seperti Kemitraan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) saja misalnya, hanya memiliki kapasitas menangani proyek skala kecil (hingga US$50 juta) dan mikro (hingga US$ 10 juta).

Alhasil, sebagian besar dana tetap mengalir melalui lembaga internasional. Sementara, lembaga internasional yang unggul dalam kapasitas teknis belum tentu memahami kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Dana iklim banyak berputar di level nasional atau lembaga besar, belum menyentuh kelompok masyarakat yang paling terdampak krisis iklim.

Oleh karenanya, partisipasi aktor lokal perlu didorong agar lebih kuat kapasitas dan perannya dalam mengakses sumber pendanaan iklim dan menjadi jembatan antara donor dan komunitas.

Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan lembaga riset sebenarnya berada pada posisi strategis untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan skema pendanaan internasional, termasuk GCF.

Kedekatan lembaga-lembaga ini dengan masyarakat pesisir, petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat memungkinkan penyaluran pembiayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di tingkat tapak, dibandingkan entitas internasional atau lembaga berskala besar.

Tanpa penguatan peran tersebut, kelompok yang paling terdampak perubahan iklim justru tetap menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pembiayaan akibat standar dan persyaratan donor yang relatif tinggi.

Supaya dana iklim mengalir sampai tapak

Agar pendanaan iklim bisa benar-benar tepat sasaran dan sampai ke tingkat lokal, kita perlu melakukan beberapa langkah berikut:

Memperkuat peran lembaga Indonesia sebagai kanal utama pembiayaan iklim;
Meningkatkan kapasitas teknis dan tata kelola lembaga lokal agar bisa menyusun proposal dan memenuhi standar akses internasional;
Mengimplementasikan skema partisipatif yang memungkinkan masyarakat lokal ikut merancang dan mengelola proyek;
Memastikan perencanaan yang sesuai kebutuhan daerah, bukan agenda donor semata; serta
Memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme pemantauan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Abimanyu Arya Atmaja Abdullah saat ini bekerja sebagai Research Assistant di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM

Riset: Ganja diduga bisa perlambat penurunan kemampuan berpikir pasien Alzheimer

2026-01-26T09:05:07Z

Seiring bertambahnya populasi lanjut usia (lansia) di dunia, jumlah orang yang hidup dengan demensia (penurunan fungsi otak) seperti penyakit Alzheimer kian meningkat.

Kurangnya terapi penyembuhan, serta terbatasnya efektivitas obat-obatan yang ada, meningkatkan minat para peneliti untuk mencoba metode pengobatan baru. Salah satunya dengan menggunakan kanabinoid (senyawa kimia dari tanaman ganja).

Sebuah studi baru berskala kecil dari Brasil dalam Journal of Alzheimer’s Disease mengkaji dampak pemberian ekstrak ganja berdosis sangat rendah pada pasien Alzheimer stadium ringan. Hasil penelitian menunjukkan efek yang positif, tanpa disertai efek mabuk (sensasi euforia pada pengguna) yang dikhawatirkan banyak pasien dan dokter.

Bagaimana dosis kecil ganja bekerja?

Penelitian ini dipimpin oleh Professor Francisney Nascimento bersama timnya dari Federal University of Latin American Integration (UNILA), Brasil. Studinya melibatkan 24 pasien lansia berusia 60-80 tahun yang didiagnosis mengalami Alzheimer stadium ringan.

Mereka meneliti dampak penggunaan harian dari minyak berbahan ekstrak kanabinoid ganja tetrahidrokanabinol (THC) dan kanabidiol (CBD) dengan dosis sangat rendah, masing-masing 0,3 mg. Dosis di bawah ambang psikoaktif (ketika zat kimia bisa memengaruhi kesadaran) ini tidak membahayakan kesehatan dan tidak menimbulkan sensasi mabuk yang umum dikaitkan dengan penggunaan ganja untuk tujuan hiburan.

Ekstrak ganja yang digunakan dalam penelitian ini disumbangkan oleh ABRACE, sebuah organisasi pasien terbesar di Brasil. Tidak ada kontribusi dari perusahaan ganja maupun sumber pendanaan lain dalam risetnya.

Dosis kanabinoid di bawah 1 mg sebenarnya jarang dilaporkan dalam penelitian klinis. Meski begitu, keputusan para peneliti dalam menggunakan ganja berdosis sangat kecil bukan tanpa dasar.

Pada 2017, penelitian yang dipimpin Andreas Zimmer dan Andras Bilkei-Gorzo menunjukkan bahwa THC dengan dosis sangat kecil dapat memulihkan fungsi kognitif (kemampuan berpikir) tikus tua.

Zat ini mampu mengembalikan aktivitas gen dan hubungan antarsel saraf di hipokampus, yaitu bagian kecil otak yang berperan dalam mengingat informasi baru. Peremajaan gen dan saraf otak ini layaknya memperbaiki jalan raya yang rusak sehingga distribusi informasi ke otak tikus tua menjadi lancar kembali menyerupai kondisi otak tikus muda.

Sistem endokanabinoid pada otak hewan (yang menjaga agar tubuh tetap stabil dan saraf bekerja dengan fleksibel) juga dimiliki manusia. Sistem ini mengalami penurunan alami seiring bertambahnya usia.

Terinspirasi oleh temuan tersebut, tim peneliti kemudian menguji pemberian esktrak ganja dalam dosis sangat rendah pada seorang pasien Alzheimer selama 22 bulan. Hasilnya, pasien mengalami peningkatan kognitif setelah dinilai menggunakan skala ADAS-Cog, yakni serangkaian tes (seperti mengingat kata dan objek) untuk mengukur kemampuan kognitif pasien.

Karena terbukti berhasil, mereka memutuskan untuk melanjutkan penelitian lewat uji klinis.

Uji klinis tersebut melibatkan dua kelompok pasien yang menerima obat asli dan plasebo (tanpa bahan aktif obat) secara acak. Baik pasien dan peneliti sama-sama tidak mengetahui siapa yang menerima obat asli dan plasebo.

Temuan kami

Sejumlah skala klinis (alat pengukur kemampuan fisik dan mental pasien yang terstandardisasi) digunakan untuk mengevaluasi secara objektif dampak dari terapi ganja. Perbaikan kognitif pasien terlihat dalam salah satu tes, yaitu mini-mental state exam (MMSE).

MMSE sendiri merupakan tes yang banyak digunakan untuk menilai fungsi kognitif orang dengan demensia. Tes ini berupa serangkaian pertanyaan terstandardisasi yang diajukan kepada pasien, dengan pendampingan orang terdekat (seperti anggota keluarga atau perawat).

Setelah 24 minggu pengobatan, kelompok pengguna ekstrak ganja menunjukan skor kemampuan kognitif yang stabil. Sebaliknya, kelompok pengguna plasebo mengalami penurunan kognitif, termasuk memburuknya gejala Alzheimer.

Dampak yang ada memang tidak besar, tapi tetap relevan dan signifikan secara statistik. Pasien pengguna ganja dosis sangat rendah mencatat skor 2-3 poin lebih tinggi dibanding kelompok plasebo.

Pada pasien dengan fungsi kognitif yang masih relatif terjaga atau hanya mengalami gangguan ringan hingga sedang, mungkin tidak realistis untuk mengharapkan perubahan besar dalam kurun beberapa pekan.

Selain itu, ekstrak ganja tidak memperbaiki gejala non-kognitif lainnya, seperti depresi, kesehatan secara umum, maupun kualitas hidup secara menyeluruh. Di sisi lain, tidak ditemukan perbedaan efek samping yang merugikan pada semua peserta. Hal ini mungkin karena dosis yang digunakan sangat kecil.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi saya pada tahun 2022. Kami menemukan bahwa tanpa perlindungan kanabinoid, sinyal endokanabinoid dalam tubuh menurun dan membuat otak rentan mengalami penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Salah satu cara kanabinoid membantu fungsi kognitif adalah dengan menekan proses peradangan di otak.

Ganja ‘tak selalu’ bikin mabuk

Sayangnya, ganja medis untuk mengobati penuaan otak sulit diterima bukan karena alasan ilmiah, melainkan faktor budaya.

Di banyak negara, ketakutan megenai efek samping mabuk membuat banyak pasien, bahkan tenaga kesehatan, enggan mempertimbangkan ganja sebagai pilihan pengobatan. Namun, studi kami menunjukkan bahwa hambatan tersebut dapat teratasi dengan penggunaan dosis yang sangat kecil.

Riset ini membuktikan bahwa dosis rendah ganja bisa memperbaiki sistem peradangan dan otak, tanpa mengganggu kesadaran penggunanya.

Pemberian ganja dalam dosis sangat kecil dapat menghindari kemungkinan kanabinoid memengaruhi kesadaran dan tetap memberikan manfaat. Pendekatan ini juga berpotensi membuka jalan bagi pengembangan formulasi baru yang berfokus pada pencegahan (khususnya pada kelompok lebih rentan), seperti lansia dengan gangguan kognitif ringan atau mereka yang memiliki riwayat keluarga demensia.

Bagaimana ke depannya?

Meski potensial, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan penting. Jumlah partisipannya masih kecil dan efek yang diamati pun masih terbatas pada wilayah kognitif saja.

Namun, ini merupakan uji klinis pertama yang berhasil menggunakan pendekatan ganja berdosis sangat rendah pada pasien Alzheimer.

Temuan dalam studi ini menawarkan cara baru dalam memanfaatkan tanaman tersebut untuk menangani penyakit-penyakit serius.

Ke depannya, kita memerlukan studi lanjutan dengan jumlah partisipan lebih banyak, periode pemantauan lebih panjang, serta penggunaan penanda biologis, seperti pencitraan otak dan biomarker (zat-zat dalam tubuh untuk mengukur peradangan).

Hanya dengan pendekatan tersebut, kita bisa menjawab pertanyaaan mendasar mengenai “apakah ganja benar-benar mampu memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer?” Saat ini, pertanyaan tersebut masih belum terjawab, tetapi kita telah mengambil langkah penting untuk lebih memahaminya.

Adinda Ghinashalsabila Salman menerjemahkan artikel ini dari Bahasa Inggris.

Fabricio Pamplona tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Hampir separuh masyarakat Indonesia tak mampu beli makanan sehat: Koreksi untuk sistem pangan kita

2026-01-26T02:37:30Z

● Separuh warga Indonesia kesulitan membeli pangan sehat karena akses terbatas dan harga tinggi.

● Sektor pertanian berfokus pada komoditas ekspor, bukan pangan sehari-hari.

● Ketergantungan pada beras memperburuk keadaan. Kebijakan diversifikasi pangan pemerintah belum serius.

Data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) pada 2025 mencatat sebanyak 123,4 juta orang atau 43,5% penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan akses dan harga yang mahal.

Sebagai negara yang melabeli diri agraris, kondisi ini sangat ironis. Menurut analisis saya, ada banyak faktor penyebab kondisi ini.

Tantangan struktural yang utama adalah sektor unggulan pertanian kita lebih condong fokus pada komoditas ekspor (seperti sawit, kopi, teh, kakao, dan karet), bukan tanaman pangan dan hortikultura yang kaya gizi seperti buah-buahan, serelia, kacang-kacangan atau umbi-umbian.

Sebagai perbandingan, data Kementerian Pertanian hingga akhir 2023 mencatat luas lahan sawit nasional sebesar 16,38 juta hektare. Sementara luas panen sayuran hanya 1,2 juta hektare dan buah-buahan hanya sekitar 39,3 ribu hektare. Akibatnya, ketersediaan pangan dasar masih lemah.

Sementara untuk makanan pokok, beras masih mendominasi. Dalam periode yang sama, produksi beras di kisaran 31 juta ton, sementara jagung hanya 19 juta ton, ubi jalar 1,4 juta ton, komoditas lain seperti kacang-kacangan dan sereal di bawah 500 ribu ton.

Kerentanan pangan

Data Badan Pangan Nasional menunjukkan, sebanyak 62 kabupaten/kota di Indonesia berada dalam kondisi pangan rentan.

Kerentanan ini diukur tidak hanya dari ketersedian pangan, tapi juga akses dan pemanfaatan pangan. Wilayah paling rentan sebagian besar masih berada di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), seperti Indonesia timur, kawasan perbatasan, dan kepulauan.

Ketergantungan pada beras sebagai satu-satunya sumber karbohidrat semakin mengancam ketahanan pangan.

Rata-rata konsumsi beras per kapita selama puluhan tahun mencapai lebih dari 1,5 kg per minggu, tujuh kali lebih banyak dibandingkan konsumsi pangan lokal lain, seperti ketela pohon atau ketela rambat. Jika terjadi gangguan pada rantai pasok atau lahan padi, maka sistem ketahanan pangan bakal goyah karena tidak ada alternatif sumber pangan yang setara.

Sementara itu, kebijakan food estate pemerintah saat ini malah semakin menguatkan dominasi beras, melalui fokus pada swasembada beras dan pencetakan sawah baru.

Padahal Indonesia memiliki megabiodiversitas atau keberagaman jenis makhluk hidup yang belum banyak diarahkan untuk meningkatkan keberagaman pangan.

Jadi, persoalan pangan ini bukan cuma soal masalah produksi, tapi ketimpangan sistem pangan nasional.

Apa kabar penerapan Perpres penganekaragaman pangan?

Tahun 2024, pemerintah membuat kebijakan tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 81/2024. Tujuan utama aturan ini untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Peraturan ini memuat beragam strategi nasional untuk percepatan penganekaragaman pangan, di antaranya melalui pendekatan kewilayahan dengan mendorong agroindustri berbasis pangan lokal, smart farming (pertanian pintar memakai teknologi digital), serta pengembangan beberapa jenis pangan yang bisa menjadi alternatif selain beras.

Namun sayangnya, pangan alternatif hanya berfokus pada beberapa pangan lokal yang sudah umum diproduksi dalam skala besar, seperti ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan sagu. Sementara komoditas lokal lain (seperti sorgum, talas, jewawut, dan lainnya) masih diabaikan.

Selain itu, penganekaragaman pangan berbasis penguatan komunitas belum banyak disentuh dalam perpres ini. Belum ada instrumen yang jelas untuk memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat adat dalam upaya mewujudukan kedaulatan pangan di daerah masing-masing.

Padahal komunitas lokal dan masyarakat adat merupakan entitas penting dalam menjaga, memproduksi, dan mengonsumsi pangan yang beragam. Contohnya, masyarakat Boti di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur mampu berdaulat pangan dengan umbi-umbian dan berbagai sumber pangan yang mereka produksi dan konsumsi.

Perpres No. 81/2024 memang memuat beberapa rencana insentif fiskal untuk memperkuat sektor pangan lokal.

Di level daerah, misalnya, akan ada rencana alokasi anggaran dan insentif untuk daerah yang berhasil mengembangkan pangan lokal. Pada level individu, pemerintah menyiapkan insentif dan memfasilitasi pembiayaan peralatan panen dan sesudah panen, serta pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Namun sayangnya, semua itu masih sebatas rencana. Sampai sekarang belum ada kebijakan konkret sebagai dasar pelaksanaannya.

Langkah yang lebih nyata justru datang dari kebijakan Dana Desa 2025, yang mewajibkan minimal 20% dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan, mulai dari ketersediaan, keterjangkauan, hingga pemanfaatan pangan.

Meski sebagian pihak mengkritik kebijakan ini memaksakan kontrol pusat atas dana desa, menurut saya sejumlah desa justru sukses memanfaatkannya untuk memperkuat sistem pertanian dan pangan lokal.

Jadi, untuk mendorong diversifikasi pangan dan mempercepat pengembangan pangan lokal, tampaknya dibutuhkan kombinasi strategi.

Di satu sisi, pemerintah perlu memperkuat penerapan Perpres penganekaragaman pangan dengan memberikan dukungan nyata pada komunitas lokal dan masyarakat adat. Di sisi lain, dana desa bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk memperkuat sistem produksi pangan lokal.

Kebijkaan fiskal, termaksud inisiatif seperti green KUR atau blended finance merupakan dukungan finansial yang perlu didorong untuk pendukung penguatan sistem pangan.

Selain itu harus ada dukungan penyediaan infrastruktur pertanian berbasis lokal untuk membantu menciptakan ketahanan pangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dimas Aji Ramadhan Prawiranegara, Gusti Prabawa, dan Qoni Muhammad berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Kasmiati tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Jejak seni tertua umat manusia ditemukan di Sulawesi

2026-01-26T00:57:25Z

Supplied

Selama ini, Eropa kerap dianggap sebagai titik awal sejarah seni dunia. Deretan lukisan gua tersohor di Prancis dan Spanyol sering kali dijadikan bukti bahwa wilayah tersebut merupakan simbol rahim kebudayaan manusia.

Namun, temuan terbaru dari Indonesia merombak peta sejarah tersebut secara dramatis. Penelitian kami, yang baru saja terbit di jurnal Nature, mengungkapkan bahwa penduduk yang mendiami wilayah Indonesia Timur telah menciptakan seni cadas jauh lebih awal dari yang pernah dibuktikan sebelumnya.

Para seniman ini bukan sekadar pembuat gambar pertama di dunia, melainkan kemungkinan besar adalah bagian dari populasi yang kelak menjadi cikal bakal leluhur penduduk asli Australia (Aborigin) dan Papua.

Stensil tangan dari masa lalu

Temuan ini berasal dari gua-gua kapur di Pulau Sulawesi. Di sana, jejak stensil tangan berwarna merah pudar—yang dibuat dengan cara meniupkan pigmen pada tangan yang ditempelkan ke dinding batu—tampak samar di balik lapisan endapan mineral.

Dengan menganalisis kandungan uranium dalam jumlah sangat kecil pada lapisan mineral tersebut, kami dapat menentukan waktu pembentukannya. Karena mineral ini terbentuk tepat di atas lukisan, penanggalan tersebut mengungkap usia termuda yang mungkin dari karya seni di bawahnya.

Dalam beberapa kasus, ketika lukisan dibuat di atas lapisan mineral, data ini juga dapat menunjukkan batas usia tertua dari gambar-gambar tersebut.

Seni cadas tertua yang pernah diketahui hingga saat ini: stensil tangan berusia 67.800 tahun di dinding gua. Supplied

Salah satu stensil tangan yang berhasil diidentifikasi berasal dari setidaknya 67.800 tahun yang lalu—menjadikannya seni cadas dengan penanggalan paling akurat yang pernah ditemukan di dunia.

Temuan ini setidaknya 15 ribu tahun lebih tua dibandingkan seni cadas di wilayah ini yang pernah kami teliti sebelumnya, serta lebih dari 30 ribu tahun lebih tua daripada seni gua tertua di Prancis. Hal ini membuktikan bahwa manusia telah menciptakan karya seni gua jauh lebih awal dari yang kita yakini selama ini.

Foto stensil tangan yang telah melalui proses penanggalan (a) dan hasil pelacakan digital (b); ka merupakan singkatan dari ‘ribu tahun yang lalu’. Supplied

Stensil tangan ini juga terasa istimewa karena mengusung gaya unik yang hanya ditemukan di Sulawesi. Ujung jemarinya dibentuk sedemikian rupa hingga tampak meruncing, menyerupai cakar hewan.

Modifikasi citra tangan manusia seperti ini diyakini memiliki makna simbolis, yang kemungkinan besar berkaitan dengan pemahaman masyarakat kuno tersebut mengenai hubungan antara manusia dan hewan.

Dalam penelitian sebelumnya di Sulawesi, kami menemukan gambar sosok manusia berkepala burung dan fitur hewan lainnya yang berusia setidaknya 48 ribu tahun. Secara kolektif, berbagai temuan kami menunjukkan bahwa masyarakat awal di wilayah ini telah memiliki pemikiran kompleks mengenai identitas dan hubungan manusia-hewan sejak masa yang sangat lampau.

Stensil tangan dengan jemari meruncing di Leang Jarie, Maros, Sulawesi. Adhi Agus Oktaviana

Bukan sekadar momen kreativitas sesaat

Hasil penanggalan ini membuktikan bahwa gua-gua tersebut telah digunakan sebagai media lukis dalam kurun waktu yang sangat panjang. Karya seni terus diproduksi secara berulang hingga mencapai puncaknya sekitar 20 ribu tahun lalu—puncak dari zaman es terbaru.

Setelah jeda yang panjang, gua-gua ini kembali dihiasi oleh para petani pertama di Indonesia, yakni masyarakat penutur bahasa Austronesia yang tiba di wilayah tersebut sekitar 4.000 tahun silam. Mereka menambahkan citra-citra baru di atas lukisan zaman es yang jauh lebih tua.

Rangkaian sejarah yang panjang ini menunjukkan bahwa ekspresi simbolis bukanlah sebuah inovasi singkat yang terisolasi. Sebaliknya, hal tersebut merupakan tradisi budaya yang langgeng dan dipelihara secara turun-temurun oleh masyarakat yang mendiami Wallacea—wilayah kepulauan yang memisahkan daratan Asia dengan Australia dan Papua Nugini.

Adhi Agus Oktaviana menyorot salah satu stensil tangan dengan senter. Max Aubert

Apa hubungannya dengan penduduk asli Australia?

Implikasinya lebih dari sekadar sejarah seni.

Bukti arkeologi dan genetik menunjukkan bahwa manusia modern mencapai benua kuno Sahul—daratan luas yang menyatukan Australia dan Papua—sekitar 65.000 hingga 60.000 tahun yang lalu.

Perjalanan menuju ke sana membutuhkan pelayaran laut yang terencana, yang merupakan ekspedisi laut jarak jauh tertua yang pernah dilakukan oleh spesies kita.

Para peneliti memperkirakan dua rute migrasi utama menuju Sahul. Rute utara membawa manusia dari daratan Asia Tenggara melewati Kalimantan dan Sulawesi, sebelum menyeberang ke Papua dan Australia.

Sementara rute selatan melewati Sumatra dan Jawa, lalu melintasi Kepulauan Nusa Tenggara, termasuk Timor, sebelum akhirnya mencapai Australia bagian barat laut

Kemungkinan rute migrasi manusia modern menuju Australia/Papua Nugini; rute utara ditandai dengan panah merah, sedangkan rute selatan ditandai dengan panah biru. Titik-titik merah merepresentasikan area dengan temuan seni cadas dari zaman Pleistosen yang telah teridentifikasi penanggalannya. Supplied

Hingga saat ini, bukti arkeologi masih menyisakan celah besar di sepanjang jalur migrasi tersebut. Temuan seni cadas yang terletak tepat di sepanjang rute utara ini dapat memberikan bukti langsung tertua tentang keberadaan manusia modern di koridor migrasi kunci menuju Sahul.

Dengan kata lain, masyarakat yang membuat stensil tangan di gua-gua Sulawesi tersebut kemungkinan besar merupakan bagian dari populasi yang kelak menyeberangi lautan dan menjadi leluhur penduduk asli Australia.

Memikirkan ulang dari mana budaya bermula

Temuan ini menambah jajaran bukti yang menunjukkan bahwa kreativitas manusia awal tidak muncul di satu tempat saja, pun tidak terbatas di Eropa pada zaman es.

Sebaliknya, perilaku simbolis—termasuk seni, tradisi bercerita, serta penandaan wilayah dan identitas—telah berkembang pesat di Asia Tenggara seiring dengan persebaran manusia ke seluruh penjuru dunia.

Shinatria Adhityatama working in the cave. Supplied

Hal ini menunjukkan bahwa populasi pertama yang mencapai Australia membawa serta tradisi budaya yang telah lama mengakar, termasuk bentuk-bentuk ekspresi simbolis yang kompleks yang akar terdalamnya kemungkinan besar berasal dari Afrika.

Temuan ini memicu pertanyaan penting: jika seni sekuno itu ada di Sulawesi, lantas berapa banyak lagi yang belum terungkap?

Sebagian besar wilayah Indonesia dan pulau-pulau di sekitarnya masih belum dieksplorasi secara arkeologis. Jika hasil penelitian kami menjadi acuan, maka bukti tradisi budaya yang sama kunonya—atau bahkan lebih tua—mungkin masih tersembunyi di dinding-dinding gua di seluruh kawasan ini.

Seiring dengan pencarian yang terus kami lakukan, satu hal yang pasti: kisah kreativitas manusia jauh lebih tua, lebih kaya, dan lebih beragam secara geografis daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya.

Penelitian mengenai seni cadas awal di Sulawesi ini telah diangkat ke dalam sebuah film dokumenter berjudul ‘Sulawesi l'île des premières images’. Film ini diproduksi oleh ARTE dan dirilis di Eropa belum lama ini.

Maxime Aubert menerima dana dari Australian Research Council, Google Arts & Culture dan The National Geographic Society.

Adam Brumm menerima dana dari Dewan Riset Australia (Australian Research Council).

Adhi Oktaviana menerima dana dari The National Geographic Society.

Renaud Joannes-Boyau menerima dana dari Dewan Riset Australia (Australian Research Council).

PBB sebut dunia memasuki era kebangkrutan air, tanda-tandanya sudah nyata

2026-01-25T05:05:33Z

Di tengah perubahan iklim, dunia masih saja menggunakan air tawar dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, kita mencapai titik yang disebut sebagai era kebangkrutan air. Banyak wilayah kini tidak lagi mampu pulih dari krisis air berkepanjangan.

Sekitar 4 miliar orang—hampir setengah dari populasi global—mengalami kelangkaan air parah setidaknya selama satu bulan dalam setahun. Mereka hidup tanpa akses air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kini, semakin banyak orang yang merasakan kelangkaan air. Dampaknya jelas, mulai dari waduk yang mengering, kota-kota yang amblas, gagal panen, pembatasan air, hingga meningkatnya frekuensi kebakaran hutan dan badai debu di wilayah-wilayah yang gersang.

Tanda-tanda kebangkrutan air terlihat di mana-mana. Di Teheran, kekeringan dan penggunaan air yang tidak berkelanjutan telah menguras waduk yang menjadi tumpuan ibu kota Iran tersebut, sampai-sampai memicu ketegangan politik.

Di Amerika Serikat (AS), permintaan air telah melampaui ketersediaan pasokan Sungai Colorado, sumber air minum dan irigasi vital bagi tujuh negara bagian.

Kekeringan telah membuat warga sulit mendapat air untuk ternak, dan menyebabkan malnutrisi yang meluas di beberapa wilayah Ethiopia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, UNICEF memperkirakan bahwa sebanyak 600.000 anak memerlukan perawatan untuk malnutrisi berat. Demissew Bizuwerk/UNICEF Ethiopia, CC BY

Istilah kebangkrutan air ini bukan sekadar metafora atau kiasan untuk menggambarkan kekurangan air. Ini adalah kondisi kronis yang muncul ketika suatu wilayah menggunakan lebih banyak air daripada yang bisa disediakan oleh alam.

Kondisi ini semakin parah ketika kerusakan pada ‘aset alam’ yang berfungsi menyimpan dan menyaring air—seperti akuifer (air tanah) dan lahan basah—sudah sulit dipulihkan.

Sebuah penelitian terbaru yang saya pimpin bersama United Nations University Institute for Water, Environment and Health menyimpulkan bahwa dunia telah melampaui krisis air yang bersifat sementara.

Banyak sistem air alami sudah tidak bisa lagi pulih ke kondisi awalnya. Sistem-sistem ini sudah berada dalam fase kegagalan—sehingga terjadi kebangkrutan air.

Kaveh Madani, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjelaskan konsep “kebangkrutan air”.TVRI World.

Seperti apa kebangkrutan air dalam kehidupan nyata?

Dalam dunia keuangan, tanda-tanda kebangkrutan awal sering kali terasa masih bisa dikendalikan. Misalnya, seseorang atau perusahaan awalnya mulai terlambat membayar tagihan, berutang, hingga menjual aset atau barang-barang simpanan.

Namun lama kelamaan, saat semua itu sudah tidak mampu lagi menutupi kebutuhan, situasi menjadi semakin terjepit.

Kebangkrutan air memiliki tahapan serupa. Awalnya, kita mengambil sedikit lebih banyak air tanah saat musim kering. Kita menggunakan pompa yang lebih besar dan menggali sumur lebih dalam.

Kita lantas mengalihkan aliran air dari satu cekungan ke cekungan lain. Kita mengeringkan lahan basah dan meluruskan sungai demi memberi ruang bagi lahan pertanian dan perkotaan.

Lalu, “biaya tersembunyi” dari semua tindakan itu mulai terlihat. Danau-danau menyusut dari tahun ke tahun. Sumur-sumur mesti digali lebih dalam.

Sungai yang dulunya mengalir sepanjang tahun berubah menjadi musiman. Air asin mulai merembes ke air tanah dekat pantai. Bahkan permukaan tanah pun mulai amblas.

Bagaimana Laut Aral di Asia Tengah menyusut dari tahun 2000 hingga 2011. Dahulu, bentuknya lebih mendekati oval, menutupi area berwarna terang hingga tahun 1980-an, tapi penggunaan berlebihan untuk pertanian oleh beberapa negara menyebabkan penyusutannya. NASA

Fenomena lainnya adalah penurunan muka tanah, yang sering kali mengejutkan banyak orang. Namun, ini adalah ciri khas dari kebangkrutan air.

Ketika air tanah dipompa secara berlebihan, struktur bawah tanah yang menopang air (seperti spons) bisa runtuh. Di Kota Meksiko, permukaan tanah turun sekitar 25 sentimeter per tahun. Sekali pori tanah tersebut memadat, mereka tidak bisa diisi ulang begitu saja dengan air.

Laporan Kebangkrutan Air Global, yang diterbitkan pada 20 Januari 2026 mendokumentasikan betapa luasnya fenomena ini.

Ekstraksi air tanah menyebabkan penurunan muka tanah yang signifikan di lebih dari 6 juta kilometer persegi wilayah dunia, termasuk area perkotaan yang dihuni hampir 2 miliar orang. Jakarta, Bangkok dan Ho Chi Minh adalah beberapa contoh di Asia yang mengalami situasi tersebut.

Sebuah lubang ambles di kawasan pertanian utama Turki menunjukkan bukti runtuhnya bentang alam akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Ekrem07, 2023, Wikimedia Commons, CC BY

Sektor pertanian adalah pengguna air terbesar di dunia, yang bertanggung jawab atas sekitar 70% dari penyedotan air tawar global. Ketika suatu wilayah mengalami kebangkrutan air, maka bertani akan lebih sulit dan mahal. Petani kehilangan pekerjaan, ketegangan meningkat, dan ketahanan nasional bisa terancam.

Sekitar 3 miliar orang dan lebih dari setengah produksi pangan global terkonsentrasi di daerah yang cadangan airnya terus menurun atau tidak stabil. Lebih dari 1,7 juta kilometer persegi lahan pertanian beririgasi berada di bawah tekanan air yang tinggi. Hal ini mengancam stabilitas rantai pasok pangan di seluruh dunia.

Di California, AS, kekeringan parah memaksa petani mencabut pohon almond yang membutuhkan banyak air. Robyn Beck/AFP via Getty Images

Kekeringan juga semakin meningkat, baik secara frekuensi maupun intensitas seiring meningkatnya suhu global. Lebih dari 1,8 miliar orang—hampir 1 dari 4 manusia—menghadapi kondisi kekeringan di berbagai waktu sepanjang 2022 hingga 2023.

Angka-angka ini berujung pada masalah nyata: harga pangan yang melonjak, kekurangan listrik tenaga air (hidroelektrik), risiko kesehatan, pengangguran, tekanan migrasi, hingga konflik sosial.

Apakah dunia siap menghadapi risiko keamanan nasional yang berkaitan dengan air? CNN.

Bagaimana kita sampai di titik ini?

Setiap tahun, alam memberikan “sumber pendapatan air” kepada setiap wilayah melalui hujan dan salju. Anggaplah ini sebagai rekening giro. Inilah jumlah air yang kita terima setiap tahun untuk digunakan dan dibagi kembali dengan alam.

Saat kebutuhan meningkat, kita mulai meminjam dari “rekening tabungan”. Kita mengambil lebih banyak air tanah daripada yang bisa diisi ulang. Kita “mencuri” jatah air yang dibutuhkan alam dan mengeringkan lahan basah dalam prosesnya.

Hal ini mungkin berhasil untuk sementara, persis seperti utang yang bisa membiayai gaya hidup boros dalam jangka pendek.

Pantai yang terpapar di Bendungan Latyan menunjukkan tingkat air yang sangat rendah di dekat Teheran pada 10 November 2025. Bendungan tersebut, yang memasok sebagian air minum ibu kota, mengalami penurunan drastis akibat kekeringan berkepanjangan dan peningkatan permintaan di wilayah tersebut. Bahram/Middle East Images/AFP via Getty Images

Namun sekarang, sumber air jangka panjang tersebut mulai menghilang. Dunia telah kehilangan lebih dari 4,1 juta kilometer persegi lahan basah alami dalam lima dekade terakhir. Padahal, lahan basah bukan hanya penampung air; mereka juga menyaring air, meredam banjir, serta menyokong kehidupan flora dan fauna.

Kualitas air pun kian merosot. Polusi, intrusi air laut, dan salinasi atau peningkatan kadar garam tanah menghasilkan air yang terlalu kotor dan asin untuk digunakan, yang pada akhirnya mempercepat kebangkrutan air.

Skor risiko air secara keseluruhan mencerminkan nilai agregat dari ketersediaan air, kualitas air, serta risiko regulasi dan reputasi yang terkait dengan pasokan air. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih besar terkait dengan air. United Nations University Institute for Water, Environment and Health, based on Aqueduct 4.0, CC BY

Perubahan iklim memperburuk situasi dengan mengurangi curah hujan di banyak belahan dunia. Suhu yang lebih panas meningkatkan kebutuhan air untuk tanaman dan kebutuhan listrik untuk memompa air. Selain itu, pemanasan global juga mencairkan gletser yang merupakan penyimpan cadangan air tawar.

Terlepas dari masalah ini, banyak negara terus menyedot air tanah untuk mendukung perluasan kota, lahan pertanian, industri, dan sekarang—pusat data (data center).

Meskipun tidak semua wilayah mengalami kebangkrutan air, setiap wilayah saling terhubung melalui perdagangan, migrasi, dan iklim. Kebangkrutan air di satu tempat akan memberikan tekanan pada tempat lain dan meningkatkan ketegangan lokal maupun internasional.

Apa yang bisa kita lakukan?

Sama dengan kebangkrutan finansial yang bisa diakhiri dengan mengubah pola pengeluaran, kebangkrutan air juga membutuhkan pendekatan serupa:

Hentikan kebocoran: Langkah pertama adalah menyadari bahwa neraca keseimbangan air kita sudah rusak. Artinya, kita harus menetapkan batas penggunaan air sesuai jumlah yang benar-benar tersedia, bukan terus menggali lebih dalam dan mewariskan beban kepada generasi mendatang.
Lindungi alam, bukan hanya airnya: Melindungi lahan basah, memulihkan aliran sungai, memperbaiki kesehatan tanah, dan mengelola pengisian ulang air tanah. Hal ini sangat penting untuk menjaga pasokan air yang sehat.

Di negara-negara pulau kecil seperti Maldives, kenaikan permukaan laut mengancam pasokan air ketika air laut masuk ke akuifer bawah tanah, merusak sumur-sumur. UNDP Maldives 2021, CC BY

Gunakan lebih sedikit dan adil: Mengelola permintaan air adalah hal yang tidak bisa ditawar. Namun, kita harus memastikan kebijakan tersebut tidak mengorbankan kelompok miskin demi kepentingan kaum elite. Langkah serius harus mencakup perlindungan sosial, dukungan bagi petani untuk beralih ke tanaman yang lebih hemat air, serta investasi dalam teknologi efisiensi air.
Tentukan apa yang penting: Masih banyak negara yang mengelola air tanpa data yang utuh. Teknologi satelit remote sensing bisa membantu memantau pasokan dan tren air, serta memberikan peringatan dini tentang penurunan muka tanah, berkurangnya air tanah, hingga hilangnya lahan basah.
Hidup dengan sedikit air: Bagian tersulit dari kebangkrutan adalah masalah psikologis. Kita dipaksa meninggalkan gaya lama. Kebangkrutan air menuntut kita merancang ulang kota, sistem pangan, dan ekonomi agar bisa hidup dalam batasan baru sebelum batasan tersebut kian sempit.

Dalam urusan air, seperti halnya keuangan, kebangkrutan bisa menjadi titik balik. Dalam hal ini, manusia yang menentukan, apakah mereka akan terus berbelanja seolah-olah alam menawarkan kredit tanpa batas, atau mulai belajar untuk hidup sesuai dengan kemampuan sumber air yang tersedia.

Kaveh Madani tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Transisi energi berkeadilan dimulai dari suaramu. Isi survei sekarang!

2026-01-23T05:25:21Z

Isu transisi energi bukan cuma urusan pemerintah atau ahli kebijakan. Perubahan cara kita memproduksi dan menggunakan energi tentu membentuk arah ekonomi ke depan, mulai dari jenis lapangan kerja yang tersedia hingga besaran biaya hidup. Bagi anak muda, transisi energi bisa jadi peluang atau risiko yang menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Karena itu, suara anak muda penting untuk memastikan transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan siapa pun.

The Conversation Indonesia mengajak kamu berpartisipasi dalam survei singkat untuk memetakan pemahaman publik muda tentang Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition, termasuk dimensi ekonominya. Survei ini menjadi langkah awal kampanye publik berbasis data agar isu transisi energi dibahas dengan cara yang relevan, kontekstual, dan dekat dengan realitas publik.

Hasil survei nantinya akan kami gunakan sebagai dasar penyusunan strategi kampanye, mulai dari topik, sudut pandang, hingga pendekatan komunikasi yang sesuai dengan persepsi dan kebutuhan audiens. Dengan berpartisipasi, kamu ikut memastikan diskusi publik tentang transisi energi tidak hanya ramai, tetapi juga tepat sasaran dan berpihak pada keadilan.

Partisipasimu berkontribusi langsung pada upaya membangun pemahaman publik yang lebih inklusif dan berbasis pengetahuan. Setiap jawabanmu akan membantu mendorong percakapan yang lebih sehat tentang energi, ekonomi, dan masa depan.

Siapa yang bisa mengisi survei?

Seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang berusia 18-35 tahun
Mengikuti salah satu atau seluruh sosial media @conversationidn

Isi survei di tautan https://bit.ly/SurveiTCID-JET maksimal 25 Januari 2025

Sebagai bentuk apresiasi, peserta survei berkesempatan mendapatkan hadiah jutaan rupiah serta merchandise eksklusif dari The Conversation Indonesia. Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui Instagram @conversationid.

Yuk, ambil peran sekarang. Luangkan beberapa menit untuk mengisi survei melalui tautan yang tersedia dan jadilah bagian dari perubahan menuju transisi energi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Baca artikel-artikel pilihan tentang transisi energi di laman The Conversation Indonesia

Menghilang 50.000 tahun lalu, riset ungkap apa yang terjadi pada habitat para ‘hobbit’ Flores

2026-01-23T02:11:44Z

_Homo floresiensis_ skull. Wikimedia Commons, CC BY-SA

Sekitar 50 ribu tahun lalu, umat manusia kehilangan salah satu kerabat hominin terakhirnya, Homo floresiensis—yang dijuluki “hobbit” karena tubuhnya yang mungil.

Setelah bertahan lebih dari satu juta tahun di pulau vulkanik terpencil di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), penyebab kepunahan mereka masih menjadi misteri besar hingga kini.

Bukti baru menunjukkan bahwa periode kekeringan ekstrem yang dimulai sekitar 61 ribu tahun lalu kemungkinan turut memicu kepunahan “hobbit” tersebut.

Studi terbaru kami, yang terbit di jurnal Communications Earth & Environment, mengungkap kisah tentang pasang surut ekologi di sana. Kami telah menyusun catatan iklim paling mendetail hingga saat ini di lokasi tempat hominin kuno tersebut pernah hidup.

Ternyata, Homo floresiensis dan salah satu mangsa utama mereka—gajah purba kerdil—sama-sama terusir dari habitat mereka karena kekeringan yang berlangsung selama ribuan tahun.

Mungkin, kondisi ini juga yang membuat mereka bertemu langsung dengan spesies manusia yang jauh lebih besar: Homo sapiens.

Pulau dengan gua-gua yang dalam

Penemuan Homo floresiensis pada 2003 mengubah cara kita memaknai arti menjadi manusia. Meski berotak kecil dan hanya setinggi 1,1 meter, hominin mungil ini mampu membuat alat batu. Melawan segala rintangan, mereka berhasil mencapai Flores meski tampaknya tidak memiliki teknologi perahu.

Tulang belulang dan alat batu milik Homo floresiensis ditemukan di Liang Bua—sebuah gua yang tersembunyi di lembah kecil di dataran tinggi Flores. Sisa-sisa peninggalan ini diperkirakan berasal dari masa antara 190 - 50 ribu tahun yang lalu .

Pemandangan hulu sungai Wae Racang jika dilihat dari Liang Bua ke arah Liang Luar. Garry K. Smith

Saat ini, Flores memiliki iklim monsun dengan curah hujan tinggi selama musim kemarau yang basah (terutama dari November hingga Maret) dan curah hujan lebih sedikit selama musim dingin yang lebih kering (Mei hingga September).

Namun, selama periode glasial terakhir, terjadi variasi yang signifikan baik dalam jumlah curah hujan maupun waktu kedatangannya.

Untuk mengetahui kondisi hujan di masa itu, tim kami beralih ke sebuah gua yang terletak 700 meter di hulu Liang Bua bernama Liang Luar. Secara kebetulan, di kedalaman gua tersebut terdapat stalagmit yang tumbuh tepat selama interval waktu hilangnya Homo floresiensis. Stalagmit tumbuh lapis demi lapis dari tetesan air, sehingga perubahan komposisi kimianya turut mencatat sejarah perubahan iklim.

Tim penelusur gua di bagian dalam Gua Liang Luar yang gelap dan sunyi pada 2006. Garry K. Smith.

Pakar paleoklimatologi memiliki dua instrumen geokimia untuk merekonstruksi curah hujan masa lalu dari stalagmit. Kita dapat melihat perubahan kekuatan monsun melalui pengukuran oksigen spesifik yang dikenal sebagai d18O. Sementara itu, rasio magnesium terhadap kalsium menunjukkan jumlah curah hujan total.

Kami memasangkan kedua pengukuran ini pada sampel yang sama, menetapkan penanggalan waktu yang presisi, lalu menyusun ulang jumlah curah hujan tahunan serta musim panas dan dingin. Semua ini memberikan wawasan baru yang mendalam tentang variabilitas iklim musiman.

Kami menemukan tiga fase iklim utama. Pertama, kondisi sepanjang tahun jauh lebih basah dibanding hari ini pada medio 91-76 ribu tahun lalu. Kedua monsun menjadi sangat musiman—dengan musim panas yang lebih basah dan musim dingin yang lebih kering yang terjadi 76-61 ribu tahun lalu, .

Kemudian, antara 61 ribu hingga 47 ribu tahun lalu, iklim berubah menjadi jauh lebih kering di musim panas.

Pindah mengikuti mangsa

Kami telah memiliki catatan yang akurat mengenai perubahan iklim besar di masa lalu, tapi bagaimana dengan dampak ekologisnya? Untuk menjawab itu, kami harus menyusun lini masa yang presisi dari bukti fosil Homo floresiensis di Liang Bua.

Jawaban tersebut datang secara tak terduga dari analisis d18O pada email gigi fosil Stegodon florensis insularis—kerabat jauh gajah modern bertubuh kerdil yang telah punah.

Tulang rahang dan geraham bergerigi dari Stegodon florensis dewasa, leluhur bertubuh besar dari Stegodon florensis insularis. Batang skala menunjukkan 10 cm. Gerrit van den Berg

Gajah purba kerdil yang masih muda merupakan salah satu mangsa utama “Hobbit”, sebagaimana terungkap melalui temuan bekas sayatan pada tulang-tulang di Liang Bua.

Menariknya, pola d18O pada stalagmit di Liang Luar dan pada gigi-gigi yang ditemukan di lapisan sedimen Liang Bua menunjukkan keselarasan yang sempurna. Temuan ini memungkinkan kami untuk menentukan penanggalan fosil Stegodon serta sisa-sisa Homo floresiensis yang menyertainya secara presisi.

Lini masa yang telah diperbarui menunjukkan bahwa sekitar 90% sisa-sisa gajah kerdil berasal dari masa 76–61 ribu tahun lalu, yakni periode dengan iklim musiman “Goldilocks” (tidak terlalu panas ataupun dingin) yang sangat kuat. Ini kemungkinan merupakan lingkungan ideal bagi gajah kerdil untuk merumput sekaligus bagi Homo floresiensis untuk memburu mereka.

Penampang melintang stalagmit yang digunakan dalam penelitian ini, menunjukkan lapisan-lapisan pertumbuhan dengan penanggalan yang presisi. Grafik di atasnya menampilkan pembaruan lini masa fosil Stegodon pada dua sektor ekskavasi di Liang Bua. Mike Gagan

Namun, kedua spesies tersebut hampir menghilang saat iklim berubah menjadi lebih kering.

Penurunan curah hujan yang terjadi bersamaan dengan menyusutnya populasi gajah kerdil dan “Hobbit” mengindikasikan bahwa berkurangnya sumber daya alam memainkan peran krusial dalam ditinggalkannya Liang Bua secara bertahap.

Seiring iklim yang kian kering, Wae Racang—sungai kecil yang menjadi sumber air utama saat musim kemarau—mungkin telah menyusut drastis hingga membuat Stegodon kehilangan akses air bersih. Hewan-hewan ini kemungkinan bermigrasi keluar dari kawasan tersebut, yang kemudian diikuti oleh Homo floresiensis.

Apakah erupsi gunung berapi turut berkontribusi?

Sisa-sisa fosil Stegodon dan alat batu terakhir di Liang Bua tertutup oleh lapisan abu vulkanik tebal yang berasal dari sekitar 50 ribu tahun lalu. Belum diketahui secara pasti apakah letusan gunung berapi di dekat lokasi tersebut menjadi “faktor pamungkas” yang memicu kepunahan “Hobbit” di Liang Bua.

Bukti arkeologis pertama yang merujuk pada Homo sapiens ditemukan di atas lapisan abu tersebut. Meskipun belum ada cara untuk memastikan apakah Homo sapiens dan Homo floresiensis pernah bertemu, bukti arkeologis dan DNA terbaru menunjukkan bahwa Homo sapiens telah melakukan perjalanan antarpulau melintasi Indonesia menuju superbenua Sahul setidaknya sejak 60 ribu tahun yang lalu.

Jika tekanan ekologis memaksa Homo floresiensis keluar dari tempat persembunyian mereka menuju wilayah pesisir, ada kemungkinan mereka berinteraksi dengan manusia modern. Jika itu terjadi, mungkinkah persaingan, penyakit, atau bahkan predasi menjadi faktor penentu kepunahan mereka?

Apa pun penyebab utamanya, penelitian kami memberikan kerangka kerja bagi studi di masa depan untuk menelaah kepunahan Homo floresiensis yang ikonik dalam konteks perubahan iklim.

Peran krusial ketersediaan air tawar dalam hilangnya salah satu sepupu manusia ini mengingatkan kita bahwa sejarah kemanusiaan adalah sebuah eksperimen kelangsungan hidup yang rapuh. Ini menjadi bukti nyata bagaimana pergeseran pola curah hujan dapat membawa dampak yang sangat mendalam bagi eksistensi sebuah spesies.

Nick Scroxton menerima dana dari Sustainable Energy Authority of Ireland, dan melakukan penelitian ini saat menerima dana dari Australian Research Council.

Gerrit (Gert) van den Bergh menerima dana hibah penelitian dari Australian Research Council.

Michael Gagan menerima dana hibah penelitian dari Australian Research Council.

Mika Rizki Puspaningrum tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Kasus dugaan ‘fraud’ Dana Syariah Indonesia coreng reputasi keuangan syariah nasional

2026-01-22T09:30:47Z

● Penipuan entitas P2P ‘lending’ syariah bernama Dana Syariah Indonesia (DSI) perlu mendapat perhatian khusus.

● Tindak pidana ‘fraud’ yang sudah berproses di kepolisian ini bisa berdampak buruk bagi ekosistem keuangan nasional.

● Momen ini bisa dijadikan ajang untuk pembenahan dan bersih-bersih total terhadap keuangan syariah dan P2P ‘lending’.

Sejak November 2025, perusahaan finansial peer to peer lending (P2P) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) masuk radar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyebabnya ada indikasi fraud atau penipuan dana lender (peminjam) yang tertahan mencapai Rp1,3 – 2,4 triliun dari puluhan ribu investor.

OJK pun sudah melaporkan indikasi kejahatan ini ke Kepolisian atas dugaan penggunaan proyek fiktif serta pola transaksi mencurigakan.

Munculnya dugaan ini amat disayangkan. Sebab kasus Dana Syariah bukan sekadar masalah kasus penipuan semata, tetapi soal kepercayaan terhadap instrumen dan produk keuangan islami di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Padahal, industri keuangan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan industri keuangan konvensional.

Tanpa prinsip dasar keuangan syariah seperti keadilan, transparansi, dan pengelolaan yang benar, maka karakter “nilai syariah” yang dipakai untuk menarik dana umat menjadi sekadar komoditas pemasaran, bukan landasan etika nyata.

Dalam konteks P2P lending, kasus DSI ini juga menambah rentetan panjang kasus gagal bayar P2P nasional yang sudah banyak terjadi sebelumnya.

Penipuan yang ‘menjual’ agama

Kasus DSI bukan sekadar peristiwa gagal bayar biasa, tetapi juga mengguncang pondasi kepercayaan publik terhadap label syariah yang selama ini menjadi daya tarik kuat di pasar keuangan syariah.

Dalam konteks produk keuangan berlabel syariah, konsumen sering kali menggunakan label tersebut sebagai penanda bahwa produk tersebut aman, etis, serta sesuai prinsip Islam yang mereka pegang.

Di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, narasi “investasi berkah” dan “untung tanpa dosa” yang dipopulerkan oleh DSI bisa memikat lebih dari 174 ribu investor. DSI menggabungkan imbal hasil menarik dengan citra syariah yang positif. Janji-janji luhur itulah yang jadi keunggulan produk investasi islami.

Sayangnya, dalam kasus ini, nilai luhur agama dijadikan komoditas dagang dan dugaan penipuan berupa proyek fiktif. OJK bahkan menaksir ada delapan poin indikasi kejahatan yang dilakukan DSI.

Pertama, penggunaan data asli peminjam (borrower riil) untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying (landasan transaksi) untuk memperoleh dana baru.

Kedua, publikasi informasi yang tidak benar di website untuk menggalang dana lender.

Ketiga, penggunaan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain menjadi lender.

Keempat, penggunaan rekening perusahaan perantara untuk menerima aliran dana dari escrow.

Kelima, penyaluran dana lender kepada perusahaan terafiliasi.

Keenam, penggunaan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar kewajiban lain atau skema ponzi.

Ketujuh, penggunaan dana lender untuk melunasi pendanaan macet.

Kedelapan, pelaporan kinerja investasi dan keuangan yang tidak benar.

Semua hal tersebut dapat berakumulasi menjadi erosion of trust (erosi kepercayaan) publik terhadap label syariah.

Studi pemasaran konsumen 2023 menemukan bahwa kepercayaan terhadap label (seperti label halal) berperan kunci dalam keputusan membeli produk. Alhasil, tanpa trust yang kuat dampak label dapat melemah.

Anjloknya kepercayaan publik

Kerusakan kepercayaan ini dapat meluas ke sektor investasi syariah secara umum. Sebab, investor menjadi lebih skeptis terhadap klaim syariah jika pernah mengalami pengalaman negatif.

Oleh karena itu, label syariah yang kehilangan kepercayaan tidak lagi efektif mendorong investasi, bahkan justru bisa memicu keraguan terhadap seluruh ekosistem keuangan syariah dan P2P lending nasional.

Lebih parah lagi, parlemen telah memperingatkan adanya risiko moral hazard (risiko perilaku tidak etis) ketika entitas yang membawa label syariah ternyata gagal memenuhi kewajibannya kepada para lender.

Inti dari etika ekonomi Islam adalah bahwa aktivitas ekonomi harus memadukan nilai nafsi (individual) dan sosial, dengan prinsip maslahah (kebaikan bersama) dan adl (keadilan).

Idealnya, entitas syariah tidak hanya sekadar mematuhi akad tanpa riba dan bagi hasil, tetapi juga memelihara amanah pemberi dana dan masyarakat luas.

Namun, kasus ini menimbulkan beberapa kritik yang tajam.

Pemberi dana mungkin memilih DSI atau instrumen serupa karena keyakinan bahwa syariah berarti: aman, etis, bebas riba, dan risiko lebih terkendali. Yang terjadi adalah label syariah menjadi seperti label halal pada produk.

Label ini secara psikologis mungkin memberi rasa aman, padahal substansinya bisa cacat. Ketika label dipakai sebagai magnet pemasaran, risiko distorsi nilai sangat besar.

Laporan OJK dan penyelidikan polisi juga menunjukkan dugaan modus operandi yang tidak transparan, termasuk penggunaan proyek fiktif sebagai untuk menunjukkan kepada investor seolah-olah ada transaksi. Ini merupakan gambaran buruk jika dilakukan oleh institusi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip syariah dan transparansi kepada lender.

Refleksi pembenahan keuangan syariah nasional

Menegakkan pelabelan “syariah” sangat fundamental bagi industri syariah Indonesia. Ia mengandung nilai spiritual dan etika yang dalam, bukan hanya sebagai alat pemasaran untuk menarik modal.

Ketika nilai tersebut diabaikan demi pertumbuhan dana atau penetrasi pasar, yang terjadi bukanlah pengembangan ekonomi syariah, tetapi komodifikasi agama mengambil keuntungan dari simbol tanpa menjaga substansinya.

Kasus DSI bisa menjadi momentum tepat untuk penguatan literasi finansial syariah, intensifikasi pengawasan industri syariah, dan revitalisasi prinsip etika dalam setiap produk keuangan.

Karena jika syariah hanya dipandang sebagai label, bukan nilai, apa yang tersisa dari keuangan syariah itu sendiri?

OJK telah mengambil langkah pengawasan administratif yang ketat, termasuk pembatasan kegiatan usaha DSI dan pelarangan penggalangan dana baru, demi mencegah berulangnya kasus dan kerugian masyarakat akibat investasi di masa depan.

Ini bukan sekadar kegagalan bisnis, tetapi masalah etika dan moral ekonomi yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak.

Lusiana Ulfa Hardinawati tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Why people with dementia wander – and how families can keep them safe

2026-01-22T08:53:32Z

In June 2025, an elderly woman with dementia went missing in a forested area in Natuna, Indonesia, while tending to her plants. Search and rescue (SAR) teams were deployed to locate her.

Such incidents are common among people living with dementia. Often described as ‘exit-seeking’ or ‘wandering’, this occurs because cognitive decline causes memory loss and disorientation.

As their condition progresses, they may struggle to navigate and make sense of their surroundings or feel as though they are in a completely different time or place.

These symptoms take a heavy toll on families, often leaving caregivers constantly exhausted and burnt out.

What triggers the stress?

A lack of training is a major cause of stress for families caring for those with dementia. When it comes to managing symptoms, carers often find changes in mood and behaviour the most challenging aspects to handle.

People living with dementia often experience increased anxiety, mood swings, or episodes of wandering. Usually, a specific event or “trigger” drives these changes.

For instance, seeing an old photograph of themselves as a teenager can trigger disorientation. Because the image does not match their current surroundings, they may begin searching for their childhood home. They leave their house to find it, but unable to find their way, they quickly become lost.

When these episodes become frequent, families often feel as though they are caring for a “different person”. This transformation adds to the emotional toll on carers, particularly since these shifts in mood and behaviour can emerge at any stage of the condition.

Supporting people with dementia

Families can adopt several practical strategies to support a loved one experiencing challenging symptoms like ‘exit-seeking’.

First, stay calm. When an episode occurs, families should work together to de-escalate the situation. The priority is to identify what triggered the behaviour.

One strategy is to limit exposure to environmental triggers. For example, removing photographs or nostalgic items that cause disorientation can help prevent the urge to wander.

Second, avoid leaving a person with dementia home alone, regardless of how independent they may seem. While supervision is necessary, it is important to keep a close but discreet watch to ensure their safety without being intrusive.

Third, families should ensure their loved one carries identification at all times. This could include a copy of their ID card and a note with their name, address, phone number, and an explanation of their condition. These details will help others contact the family if the person gets separated or lost.

Why training is vital for family carers?

Unfortunately, dementia care remains outside Indonesia’s formal healthcare system. This systemic gap forces families to bear the burden alone, often requiring them to find their own training and resources to provide safe, home-based care.

Indonesia can learn from its neighbour, Singapore. By integrating dementia care into its national health system, Singapore ensures that everyone involved — from family members to professional carers — receives formal state support.

Therefore, the Indonesian government should consider a comprehensive approach when developing its dementia care services:

1. Understand the needs: As dementia symptoms differ, studies on what caregivers actually need are critical. We can develop effective training by focusing research on these specific requirements.

2. Deliver accessible, practical training: While Alzheimer’s Indonesia already offers dementia care skills training, new programmes should be integrated into Indonesia’s existing public health framework. By leveraging established village-based, community healthcare empowerment, the government can ensure support reaches those who need it most.

For example, training could be provided for community volunteers (cadres), elderly health posts, and other community networks.

3. Establish dementia care network: Indonesia needs to expand its care networks, focusing on counselling and psychosocial or emotional support. The goal is to help carers maintain their own well-being while providing high-quality care.

Kevin Kristian tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Budaya sungkan dan basa-basi menghambat komunikasi orang dengan autisme

2026-01-22T04:30:20Z

● Standar kesopanan Indonesia yang sarat akan isyarat dan basa-basi amat melelahkan bagi orang dengan autisme.

● Hambatan komunikasi kerap terjadi karena masyarakat pada umumnya gagal memahami perbedaan cara berkomunikasi.

● Untuk membangun inklusivitas, kita perlu melepaskan standar kesopanan yang kaku dan membangun ruang aman berbasis kepercayaan.

Menurut etika percakapan yang lazim di Indonesia, jeda sering dianggap sebagai tanda ketidaktertarikan pada lawan bicara, sehingga orang diharapkan terus merespons dan berbicara.

Selain itu, orang juga harus menyaring setiap kata yang diucapkan agar terdengar sopan dan tidak menyinggung.

Bagi individu dengan autisme (beberapa orang menyebutnya dengan istilah neurodivergent—individu dengan struktur dan cara kerja otak yang beragam), pola komunikasi semacam ini memicu kelelahan luar biasa.

Masyarakat cenderung menganggap hambatan komunikasi orang neurodivergent terjadi karena “defisit” atau kegagalan fungsi saraf individu yang bersangkutan.

Padahal, riset terbaru kami pada 2026 menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada individu dengan autisme, melainkan pada ketidaksiapan masyarakat neurotipikal—(individu dengan struktur, perkembangan, dan fungsi otak yang dianggap “normal” oleh masyarakat)—untuk beradaptasi dengan gaya komunikasi yang berbeda.

Sementara, sebagai bagian dari kelompok neurodivergent orang dengan autisme memproses informasi, pengalaman sensoris, dan interaksi sosial dengan cara yang berbeda dari neurotipikal.

Jebakan budaya ‘high-context’ di Indonesia

Indonesia, seperti halnya banyak negara di Asia dan Afrika, berkomunikasi dengan gaya high-context.

Dalam budaya ini, pesan tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi sangat bergantung pada isyarat non-verbal, relasi dan status sosial, nada bicara, serta hal-hal yang tidak diungkapkan secara langsung.

Orang diharapkan bisa “membaca situasi” tanpa perlu penjelasan gamblang. Akibatnya, orang yang berkomunikasi secara lugas atau tidak menangkap isyarat tersirat—seperti banyak individu dengan autisme—sering disalahpahami.

Dalam konteks budaya Indonesia, perilaku alami neurodivergent kerap disalahartikan sebagai:

1. Keheningan atau ‘silence’: Individu neurotipikal sering merasa tidak nyaman dengan keheningan dalam percakapan, sehingga cenderung berupaya mengisinya dengan obrolan ringan.

Padahal, bagi individu dengan autisme, diam justru menjadi ruang untuk memproses informasi dan menenangkan pengalaman sensoris. Diam atau keheningan bukan tanda mereka tidak peduli atau tidak tertarik.

2. Kejujuran literal: Komunikasi neurodivergent yang cenderung langsung ke inti dan apa adanya sering dianggap “kasar” atau “tidak sopan”. Padahal, gaya ini bertujuan menyampaikan pesan sejelas mungkin, bukan untuk melukai perasaan lawan bicara.

3. Hambatan sensorik: Sikap orang dengan autisme yang tampak seperti menarik diri dari obrolan atau pergaulan sering kali dianggap antisosial. Padahal, ini merupakan mekanisme perlindungan diri dari lingkungan yang terlalu bising atau rangsangan berlebih.

Dalam konteks budaya Indonesia yang menekankan nilai sungkan (enggak enakan) dan keharusan menjaga harmoni (kerukunan), standar komunikasi yang berkembang cenderung sangat tersirat.

Bagi neurodivergent yang mengutamakan efisiensi informasi dalam berkomunikasi, pola seperti ini sangat menguras energi.

Demi menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka akhirnya terdorong melakukan masking—upaya meniru perilaku yang dianggap umum, seperti memaksakan kontak mata yang hangat, tersenyum, atau basa-basi agar tidak dicap “aneh” atau “tidak sopan”.

Melawan empati ganda

Selama ini, anggapan umum di masyarakat masih didominasi oleh sudut pandang neurotipikal—memposisikan cara berkomunikasi individu neurotipikal sebagai satu-satunya standar yang benar. Mereka menganggap aneh cara komunikasi neurodivergent sehingga merasa perlu memperbaiki.

Sayangnya, intervensi komunikasi masih berat sebelah. Orang dengan autisme terus dilatih untuk mengerti individu neurotipikal, tapi jarang sekali ada edukasi publik yang mendorong individu neurotipikal untuk mengerti cara berpikir dan berkomunikasi orang dengan autisme.

Beban untuk “memahami” selama ini lebih sering diberikan kepada kelompok neurodivergent sementara penyesuaian dari pihak neurotipikal umumnya dilakukan dari kacamata mereka.

Situasi ini diperparah oleh stigma lama yang masih melekat pada autisme—dianggap berkaitan dengan kekuatan supranatural atau kegagalan pengasuhan orang tua. Alhasil, fokus komunikasi bukan pada upaya saling memahami, melainkan pada penyembuhan agar anak terlihat normal.

Di negara-negara maju, sistem pendukung bagi neurodivergent umumnya sudah terstruktur. Contohnya program early intervention di Inggris yang menyediakan akses ke berbagai profesional, termasuk: psikolog, terapis wicara dan bahasa, ahli perkembangan anak, dan pekerja sosial untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan autisme.

Sementara di negara berkembang, dukungan seringkali bergantung pada komunitas lokal. Sayangnya, komunitas ini sering menuntut konformitas budaya—harus bisa bersosialisasi dengan cara tradisional.

Dalam komunitas tersebut, keluarga ditekan untuk mengikuti standar sosial tradisional agar anak terlihat “normal”. Mereka akhirnya memaksa anak dengan autisme untuk menghindari komunikasi atau ekspresi yang dianggap berbeda.

Hambatan ini disebut juga dengan double empathy problem. Teori ini menegaskan bahwa kesulitan komunikasi muncul akibat ketidakselarasan perspektif antarkelompok dengan pengalaman hidup dan cara memaknai dunia yang berbeda.

Membangun kepercayaan

Inklusi tidak terjadi secara instan. Dalam riset kolaboratif kami, pembangunan kepercayaan (trust) adalah proses yang mendalam dan emosional. Kepercayaan tumbuh bukan melalui paksaan, melainkan melalui:

1. Keterbukaan: Kesediaan pihak neurotipikal untuk mengakui bias dalam berkomunikasi dan berhenti menjadi pihak yang merasa paling mengetahui apa yang terbaik bagi neurodivergent.

2. Memahami kebutuhan waktu: Dibutuhkan waktu bagi rekan dengan autisme untuk mulai merasa percaya dan aman menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi.

Masyarakat neurotipikal perlu melakukan unlearning (melepaskan pengetahuan, kebiasaan, atau pola pikir lama yang sudah tidak relevan) dengan belajar untuk tidak mendominasi percakapan dan menghargai ritme komunikasi yang berbeda.

Keheningan tidak seharusnya dimaknai sebagai ketidakterlibatan, dan komunikasi yang langsung tidak semestinya dianggap tidak sopan. Dalam konteks budaya Indonesia yang menekankan harmoni, pemahaman perlu diposisikan sebagai tanggung jawab timbal balik.

Riset kami menunjukkan bahwa ketika individu neurotipikal bersedia mengakui adanya bias dan melepaskan standar kesopanan yang kaku, ruang interaksi yang lebih adil dapat tercipta.

Karena itu, penting membangun ruang komunikasi yang aman bagi individu neurotipikal maupun neurodivergent melalui keluarga, sekolah, dan tempat kerja.

Kebijakan pendidikan inklusif yang dicanangkan pemerintah merupakan langkah awal yang penting, mengingat peran institusi pendidikan sebagai “laboratorium sosial”. Namun, kebijakan ini perlu dilengkapi dengan panduan praktis agar muncul dalam praktik sehari-hari.

Dengan begitu, keberagaman kognitif tidak seharusnya dipandang sebagai anomali. Inklusi perlu digeser dari upaya “memperbaiki” individu menjadi berkomunikasi untuk memahami.

Krisis hunian dan mitos ‘Green Living’: mengapa generasi muda sulit punya rumah?

2026-01-22T02:40:46Z

Blue Building Kausal Moradhiya/Pexels

Sulitnya generasi muda membeli rumah bukan hanya isapan jempol. Fenomena ini pun tak hanya terjadi di Indonesia. Di tengah gempuran harga properti yang tak masuk akal dan stagnasi pendapatan, isu tempat tinggal menjadi krisis global yang menuntut perhatian serius.

Sementara, dunia tengah terlilit permasalahan lingkungan mulai dari penggunaan emisi karbon yang berlebihan, sampai ke bagaimana pembangunan dapat berpengaruh besar dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Issa Tafridj, PhD Researcher dari Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam. Kami berdiskusi tentang akar masalah krisis hunian (housing crisis) dan salah kaprah mengenai konsep hunian ramah lingkungan.

Issa menjelaskan, krisis hunian berakar dari ketimpangan antara permintaan (demand) yang terus naik akibat pertumbuhan populasi dan migrasi, dengan penawaran (supply) yang terhambat.

Di Eropa, suplai terhambat oleh regulasi lingkungan yang sangat ketat dan proses birokrasi yang panjang. Sementara di Indonesia, masalahnya diperparah oleh ketiadaan kontrol pemerintah yang tegas terhadap mekanisme pasar, sehingga harga tanah dan rumah melambung liar tak terkejar oleh gaji kelas menengah.

Salah satu kritik tajam yang disampaikan Issa adalah pergeseran peran pemerintah. dar penyedia perumahan rakyat menjadi sekadar fasilitator yang menyerahkan pembangunan kepada sektor swasta (developer).

Akibatnya, rumah diperlakukan semata-mata sebagai komoditas bisnis untuk mencari profit, bukan sebagai hak asasi manusia. “Rumah hijau” pun hanya sekadar menjadi gimmick pemasaran tanpa memperhatikan betul aspek kritisnya. Ujungnya, hunian yang layak, ramah lingkungan dan terjangkau dikesampingkan.

Belum lagi, tutur Issa, obsesi masyarakat dan pengembang terhadap rumah tapak menjadi biang pemekaran kota (urban sprawl) yang membuat lahan hijau kian terkikis, biaya transportasi membengkak, dan kemacetan tak terurai saat warga bergerak dari daerah luar atau pinggiran ke tengah kota untuk bekerja.

Krisis hunian memerlukan intervensi negara yang kuat untuk mengubah paradigma perumahan dari instrumen investasi menjadi hak dasar warga negara, serta keberanian untuk menata ulang kota ke arah vertikal demi keberlanjutan lingkungan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.

Tanaman obat Alor: Warisan tradisi lisan dan sains lokal

2026-01-21T11:10:47Z

● Dokumentasi linguistik dan etnobotani dapat digunakan untuk melestarikan pengetahuan kuno tanaman obat di Kepulauan Alor-Pantar.

● Tanaman bukan sekadar obat harian, melainkan elemen sakral yang memandu identitas sosial masyarakat adat.

● Tanaman dan jamur merupakan fondasi penting dalam sistem kepercayaan serta struktur pengetahuan adat masyarakat Abui.

“Saat anak demam, hancurkan satu butir kemiri (fiyaai [Aleurites moluccanus]). Tambahkan air ke dalam campuran tersebut, lalu balurkan ke tubuh anak, niscaya demamnya akan turun.”

Daun dan buah pohon kemiri. PROTA4U, CC BY-NC-SA

Formula penyembuhan ini bukan berasal dari Hippocratic Collection atau Salernitan Guide to Health, dua koleksi pengetahuan medis kuno dan abad pertengahan yang paling terkenal.

Ini adalah resep lisan Abui dari Alor, sebuah pulau kecil di Indonesia bagian tenggara. Saya dan tim mengumpulkan resep tersebut, bersama banyak resep lainnya, selama kerja lapangan dokumentasi bahasa kami.

Masyarakat adat di Indonesia—seperti suku Abui di Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT)—merupakan penjaga pengetahuan kuno yang tak ternilai harganya. Salah satu warisan leluhur yang masih lestari hingga kini adalah praktik pengobatan tradisional yang mengandalkan kemahiran dalam memanfaatkan tanaman obat.

Melalui penelitian lapangan selama bertahun-tahun, terungkap bagaimana nama-nama tanaman obat lokal, khasiatnya, hingga metode pengobatannya terkait erat dalam percakapan dan praktik keseharian masyarakat setempat. Fenomena linguistik ini bahkan membentuk toponimi (kajian asal-usul, makna, dan sejarah di balik nama-nama tempat) serta memengaruhi alur legenda dan cerita rakyat dari daerah tersebut.

Singkatnya, nama-nama tanaman ini bukan sekadar kosa kata dalam bahasa daerah yang terancam punah atau belum terdokumentasi. Istilah-istilah tersebut merupakan pintu masuk menuju “harta karun” pengetahuan medis, sejarah budaya, serta tradisi lisan yang selama ini belum terekam oleh dunia luar.

Mengumpulkan nama, memahami budaya

Studi kami mengenai fitonim (nama lokal tanaman) dan tanaman obat merupakan sebuah upaya interdisipliner yang berakar dari dokumentasi bahasa. Kami memadukan ilmu etnobotani (kajian mengenai hubungan antara tumbuhan dengan masyarakat di sekitarnya) dengan linguistik lapangan untuk mendokumentasikan konteks masyarakat adat, khususnya di wilayah Indonesia Tenggara (Kepulauan Alor-Pantar). Ini termasuk Kape, Papuna, Kamang, Kabola, Kula, dan Sawila.

Pendekatan ini bertujuan untuk memetakan hubungan mendalam antara kekayaan alam dan identitas bahasa yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Kami mengumpulkan dan menganalisis sampel tanaman beserta namanya melalui kolaborasi dengan para penutur asli dari masyarakat adat. Metode yang digunakan mencakup wawancara sistematis secara langsung, kerja lapangan, hingga pengembangan basis data yang berkelanjutan.

Guna menjamin akurasi taksonomi(penamaan berdasarkan pengelompokan mahluk hidup), pakar botani dari Royal Botanic Gardens, Kew, Inggris, memeriksa dan memverifikasi langsung sampel-sampel tersebut.

Untuk setiap tanaman, data yang kami rekam melampaui sekadar klasifikasi ilmiah dan spesimen fisik. Kami mendokumentasikan nama lokal, terjemahan dalam bahasa Inggris, hingga akar budayanya. Upaya ini berhasil mengungkap tradisi lisan, praktik medis leluhur, serta sejarah tak tertulis yang melekat pada setiap spesies.

Kerja lintas disiplin ini membuktikan bahwa khasiat medis, kisah dan mitos yang belum terdokumentasi, serta kepercayaan leluhur merupakan satu kesatuan yang saling bertaut erat.

Praktik budaya yang berkelindan

Di luar khasiat medisnya, tanaman dan jamur telah lama menjadi bagian penting dalam sistem kepercayaan serta tradisi masyarakat Abui. Kehadirannya membentuk struktur pengetahuan adat yang kompleks dan penuh makna.

Contohnya jamur ruui haweei, yang secara harfiah berarti “telinga tikus” (Auricularia polytricha). Di komunitas ini, ibu hamil mengonsumsi jamur tersebut dengan harapan kelak buah hati mereka terlahir dengan bentuk telinga yang indah.

Selain itu, terdapat pula naai atau kacang gude (Cajanus cajan). Dalam pengobatan tradisional, tanaman ini berguna untuk menangani penyakit anak yang diyakini muncul akibat perbuatan zina atau perselingkuhan yang dilakukan ayahnya.

Dalam ritual penyembuhannya, tabib akan menyajikan bubur kacang gude kepada sang ibu. Jumlah biji kacang yang tersisa di dalam periuk dipercaya dapat mengungkap jumlah perempuan yang pernah ditiduri suaminya. Menurut kepercayaan lokal, pengungkapan rahasia inilah yang menjadi kunci bagi kesembuhan anak.

Tanaman bernama ‘Pigeon pea’ atau kacang gude. PROTA4U, CC BY-NC-SA

Peran tanaman di Alor juga menyentuh ranah resolusi konflik. Pada masa perang antarsuku, tanaman luul meeting atau cabai jawa (Piper retrofractum) digunakan untuk secara simbolis membersihkan “darah panas” yang tumpah di medan laga.

Dengan mengonsumsi bagian akar atau bijinya, warga desa melakukan pemurnian atas pertumpahan darah yang terjadi. Ritual ini memungkinkan mereka untuk kembali makan bersama dan mengunyah sirih pinang dalam ikatan perdamaian.

Terakhir, pohon bayooqa (Pterospermum diversifolium) menjadi jembatan antara dunia medis dan alam roh. Daunnya berkhasiat mengobati luka dan disentri (diare berdarah akibat infeksi usus).

Sementara kayu bayooqa dianggap sakral oleh masyarakat Abui. Secara tradisional, kayu pohon ini digunakan untuk membangun panggung pemujaan bagi dewa kuno mereka, Lamòling.

Masyarakat setempat menggunakan panggung ini dalam ritual yang disebut bayooqa liik hasuonra (merubuhkan panggung), yang dilaksanakan empat puluh hari setelah pemakaman. Dalam prosesi ini, anggota keluarga berbagi hidangan ritual di atas lempengan kayu sebelum akhirnya memotong tiang penyangga dan membalik panggung tersebut—sebuah simbol perpisahan terakhir pada kerabat yang meninggal.

Artinya, tanaman obat tidak hanya menjadi pilar utama dalam memenuhi kebutuhan medis harian masyarakat adat di Alor, tapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya yang berakar kuat. Pengetahuan ini membentuk identitas lokal mereka dan menjadi panduan dalam setiap fase kehidupan, mulai dari kelahiran hingga kematian.

Francesco Perono Cacciafoco menerima dana dari Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU): Research Development Fund (RDF) Grant, "Place Names and Cultural Identity: Toponyms and Their Diachronic Evolution among the Kula People from Alor Island", Nomor Hibah: RDF-23-01-014, School of Humanities and Social Sciences (HSS), Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU), Suzhou (Jiangsu), Tiongkok, 2024-2025.

Menghapus pilkada langsung: Mengamati pola berulang elite politik melawan kehendak rakyat

2026-01-21T01:52:45Z

Poster warga dalam aksi menolak RUU Pilkada di Jakarta, Agustus 2024. (Donny Hery/Shutterstock)

● Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali menguat sebagai pola berulang elite politik.

● Data media sosial menunjukkan penolakan publik sangat kuat terhadap penghapusan hak politik rakyat.

● Penghapusan pilkada langsung berisiko merusak akuntabilitas kekuasaan dan memperparah praktik transaksi politik elitis.

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belakangan ini cukup menguat. Narasi ini dimotori oleh begitu banyak partai politik pendukung pemerintah.

Wacana yang berembus seiring rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) itu menuai respons negatif dari pakar hukum dan organisasi masyarakat sipil.

Namun sebenarnya, sejak lebih dari satu dekade belakangan, narasi penghapusan pilkada langsung telah berulang kali muncul dan kerap diembuskan oleh elite partai politik.

Pengamatan kami terhadap artikel media dan percakapan di media sosial menemukan bagaimana momentum isu ini berembus dan bagaimana publik meresponsnya.

Dua pola perubahan pilkada

Berdasarkan hasil pengamatan kami terhadap pemberitaan media online selama Januari 2014 hingga Januari 2026, terdapat dua pola yang terlihat seputar pilkada langsung.

Pertama, upaya menghapus pilkada langsung berpola lima tahunan. Pada 2014, negara menerbitkan UU No 22 Tahun 2014 yang menghapus pilkada langsung. Setelah demonstrasi besar, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono langsung membatalkan UU tersebut.

Wacana ini kemudian hidup kembali setelah Pemilihan Presiden 2019 era Presiden Joko Widodo. Waktu itu tawarannya adalah “pilkada asimetris”, yakni penerapan sistem pilkada secara berbeda di daerah-daerah tertentu. Wacana tersebut bahkan melebar kepada pemilihan presiden oleh MPR.

Statemen Menko Polhukam saat itu, Mahfud Md, yang mendukung penghapusan pilkada langsung di daerah tertentu.

Kini, wacana yang sama muncul kembali di masa Presiden Prabowo Subianto. Rezim ini didukung oleh 13 partai politik.

Kedua, pola yang terlihat adalah bahwa wacana pilkada oleh DPRD kerap menguat setelah pemilu dan presiden terpilih memiliki posisi kuat di pemerintahan.

Periode kedua Jokowi, misalnya, diwarnai oleh serangkaian wacana elite mengurangi kedaulatan langsung rakyat. Selain revisi mekanisme pilkada dan pilpres, wacana amandemen konstitusi sempat mencuat pada 2021.

Selanjutnya, wacana perubahan UUD 1945 ke versi sebelum amandemen dan penundaan pemilu sempat beredar sepanjang tahun 2022 dan 2023. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan pemilihan presiden oleh MPR pun menyeruak lagi selama 2023.

Berbagai manuver menggerus hak pilih rakyat sebenarnya merupakan kecenderungan klasik dalam sistem presidensial. Pemegang kekuasaan yang kuat dan terkonsolidasi cenderung ingin mempertahankan kekuatannya untuk mengamankan kepentingan kelompok mereka.

Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, misalnya, mengubah sistem parlementer menjadi presidensial untuk memuluskan konsolidasi kekuasaan. Ada juga Presiden Xi Jinping di China yang menghapus batasan dua periode masa jabatan presiden menjadi tanpa batas waktu.

Gaung penolakan media sosial

Lembaga kami juga mengumpulkan 145.535 posting terkait pilkada tidak langsung dari media sosial X dan Instagram, juga pemberitaan media daring selama 1 Januari 2025 - 8 Januari 2026.

Data tersebut memotret tiga hal. Pertama, narasi pilkada oleh DPRD ternyata eksis di X sepanjang tahun 2025. Namun, jumlah unggahannya melonjak sejak Desember 2025 selepas pidato Prabowo dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada 6 Desember, dan terus naik hingga 5 Januari 2026 dengan total 19.135 unggahan.

Media-media juga memberitakan ketua-ketua fraksi dan ketua partai yang telah menyampaikan dukungannya kepada pilkada tak langsung.

Menariknya, suara elite itu berbanding terbalik dengan suara warga di X. Sebanyak 20 unggahan yang terbanyak dibagikan di X atau top reposted posts, misalnya. Semuanya menolak wacana pilkada oleh DPRD. Aktivis dan organisasi masyarakat sipil menjadi titik sentral gema penolakan tersebut.

Komentar-komentar netizen pun cenderung organik. Sebab, aktivitas tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang panjang, dan tidak teramati adanya gelombang narasi yang seragam dalam satu waktu yang sama.

Dengan kata lain, penolakan terhadap wacana pilkada tidak langsung tumbuh sebagai respons publik yang otentik terhadap upaya pengurangan hak politik warga oleh elite. Temuan ini sejalan dengan survei Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan bahwa 68% warga menolak pilkada oleh DPRD.

Pemakaian AI

Data kami juga menunjukkan bahwa platform akal imitasi (AI) milik konglomerat Elon Musk, Grok, cukup banyak digunakan oleh warga X untuk bertanya terkait isu ini.

Terdapat 413 postingan yang bertanya terkait benarkah pemerintah telah menghapus pilkada langsung, sikap partai-partai politik terhadap Pilkada tak langsung, apakah pilkada tidak langsung inkonstitusional, pendapat Grok terhadap pilkada tidak langsung, serta plus minus jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Menariknya, jawaban Grok belakangan ini turut memasukkan beragam perspektif dari tokoh-tokoh sipil dan akademisi.

Ini progres yang perlu diapresiasi, sebab Grok pada awal 2025 menjawab pertanyaan seputar politik dengan menitikberatkan pada sumber-sumber pemerintah. Hal tersebut berisiko membuat teknologi digital menjadi alat membenarkan penguasa dan mengucilkan suara masyarakat.

Risiko di era Prabowo

Pengamatan kami menunjukkan bahwa wacana elitis untuk mengikis kedaulatan langsung rakyat bisa terus merongrong. Kini pertanyaannya, apakah tren serupa atau bahkan lebih kuat akan berlangsung pada pemerintahan Prabowo?

Dukungan elite untuk Prabowo sangat kuat. Partai-partai pendukungnya menguasai sekitar 81% kursi di parlemen.

Pun, sebelum Prabowo dilantik, sempat beredar kembali wacana pilpres oleh MPR.

Statemen Prabowo enam tahun silam soal sikapnya terhadap UUD 1945.

Kita perlu mencermati pola-pola ini, meskipun pemerintah dan DPR kini menunda pembahasan revisi UU Pilkada. Di tengah melemahnya demokrasi dan maraknya penangkapan bermotif politik, pemilu adalah mekanisme terakhir dan satu-satunya yang mudah dilakukan oleh semua warga untuk mengawasi kekuasaan.

Melalui pemilu, warga bisa melakukan koreksi politik untuk ‘menghukum’ atau ‘mengapresiasi’ para pengurus negara dengan tidak memilih atau memilih mereka.

Koreksi melalui pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi, misalnya, tak mudah ditempuh. Warga harus memiliki kemampuan hukum secara khusus, atau mendapatkan bantuan hukum.

Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pun semakin sulit dilakukan, di tengah sulitnya kita mengakses dokumen rancangan undang-undang.

Oleh karena itu, ketika hak memilih kepala daerah dialihkan kepada lembaga legislatif, maka relasi akuntabilitas kekuasaan pun bergeser dari warga kepada sesama elite politik.

Risikonya, transaksi dan kompromi elitis semakin besar. Pengambilan kebijakan semakin menjauh dari kehendak publik.

Penghapusan pilkada langsung berpotensi menormalkan pengikisan kedaulatan rakyat, dan berisiko membuka kotak pandora keputusan-keputusan nondemokratis selanjutnya.

‘Polyworking’: Ketika 1 pekerjaan tak lagi cukup

2026-01-20T08:00:45Z

● Kenaikan harga kebutuhan setiap tahun memaksa banyak orang mencari pekerjaan tambahan.

● Pekerjaan tambahan yang dimaksud tidak hanya sampingan, tapi dilakukan dengan intensitas yang hampir sama dengan pekerjaan utama.

● Tren bernama ‘polyworking’ ini menyimpan banyak risiko bagi pekerja dan kondisi perekonomian makro.

Usai menunaikan rutinitas 9-5 atau yang biasa disebut kerja fulltime, aktivitas Rahmad (bukan nama sebenarnya), seorang karyawan swasta di Tangerang, belum selesai.

Di waktu yang seharusnya digunakan untuk mengisi ulang tenaga, dia mengurus penjualan produk reseller sambil membuat konten promosi dagangan di media sosial.

Ada juga Budiman yang berprofesi sebagai guru. Usai melaksanakan rutinitas mengajar di pagi hingga siang hari, sorenya dia narik ojol (ojek online) untuk menambah penghasilan.

Akhir-akhir ini, semakin banyak orang yang menekuni dan menjalankan tren baru dari side hustle ini layaknya pekerjaan utama.

Tren tersebut bernama polyworking yang artinya memiliki beberapa pekerjaan utama secara paralel, baik dilaksanakan setelah pekerjaan utama selesai atau bersamaan.

Survei tahun 2025 menunjukkan, sebanyak 18% pekerja global memiliki lebih dari satu pekerjaan. Fenomena ini menandakan bahwa kepemilikan pekerjaan ganda merupakan bagian dari pola kerja baru di berbagai negara.

Namun, di balik fleksibilitas dan peluang diversifikasi pendapatan, tren ini juga menimbulkan risiko dan memaparkan kondisi ketenagakerjaan nasional yang layak kita perhatikan.

Dorongan tuntutan hidup

Awalnya, polyworking digambarkan sebagai strategi cerdas pekerja modern. Memiliki lebih dari satu pekerjaan, selain menambah pendapatan, bisa memperluas jejaring, meningkatkan keterampilan lintas bidang, serta memperkuat portofolio profesional.

Di sektor kreatif, pendidikan, teknologi, dan riset, polyworking bahkan kerap dipromosikan sebagai jalan menuju karier yang lebih stabil.

Sebuah studi tahun 2024 menunjukkan, pertimbangan etis, aktualisasi diri, kebutuhan finansial, dan tujuan sosial menjadi motivasi para pelaku polyworking.

Perlahan tapi pasti, maknanya berubah menjadi upaya untuk bertahan hidup. Di Indonesia, 54% pekerja hidup dalam kondisi “gaji numpang lewat” atau dikenal dengan fenomena living paycheck to paycheck.

Rata-rata upah bulanan pekerja di Indonesia berada di angka Rp3,09 juta per bulan. Sementara biaya hidup mengalami peningkatan Rp1-1,5 juta per bulan. Wajar jika seseorang memutuskan untuk memiliki beberapa pekerjaan dalam satu waktu.

Antara penghasilan dan kelelahan tambahan

Ironisnya, polyworking kerap dinormalisasi sebagai bukti etos kerja tinggi. Padahal ada sinyal masalah serius yang menyertainya. Ketika pekerja harus bekerja dua atau tiga pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah soal produktivitas individu, melainkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Dalam jangka panjang, jam kerja yang berlebihan berisiko menurunkan kualitas kesehatan fisik dan mental pekerja.

Selain itu, keterbatasan waktu untuk beristirahat dan belajar justru dapat menghambat peningkatan keterampilan untuk mobilitas sosial ke atas.

Dalam jangka panjang, polyworking karena terpaksa justru berpotensi menciptakan jebakan kelelahan (burnout trap), bukan peningkatan kesejahteraan.

Era ekonomi padat modal

Semua berhulu dari kondisi perekonomian saat ini. Secara tren, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak lagi beriringan dengan terbukanya lapangan kerja. Maraknya polyworking mencerminkan terjadinya pergeseran struktural dalam sistem ketenagakerjaan.

Di Indonesia, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2025 tumbuh sebesar 5,04%. Meski menunjukkan ketahanan yang relatif, laju tersebut masih berada di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2%.

Salah satu masalah utama dari situasi perekonomian ini adalah ketidaksesuaian antara tingkat upah dan biaya hidup. Di banyak daerah, upah minimum masih berada di bawah kebutuhan hidup layak, terutama jika memperhitungkan kenaikan harga pangan, transportasi, dan perumahan dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, sistem perlindungan pekerja belum sepenuhnya menjangkau realitas kerja yang semakin fleksibel dan terfragmentasi. Pekerja dengan lebih dari satu pekerjaan sering kali berada di wilayah abu-abu: tidak sepenuhnya terlindungi sebagai pekerja tetap, tetapi juga tidak diakui sebagai wirausaha mandiri.

Permasalahannya, tren industri padat modal (seperti industri pengolahan logam maupun pusat data) yang tak banyak menyerap tenaga kerja akan terus berlanjut hingga beberapa periode mendatang. Bank Dunia memperingatkan pertumbuhan global yang hanya sekitar 2,3% tahun 2025. Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat perlambatan ekonomi dan menempatkan proyeksi global di kisaran-3,0-3,23%.

Sejalan dengan dua institusi tersebut, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi atau OECD memproyeksikan pertumbuhan global di sekitar 2,9%. Pelemahan investasi dan perdagangan output kemungkinan menjadi penyebab pertumbuhan lemah.

Dilema negara berkembang

Di negara berkembang seperti Indonesia, polyworking dapat menimbulkan risiko serius karena minimnya tingkat keterampilan pekerja dan sektor informal.

Di satu sisi, ini menjadi bantalan sosial tidak resmi dan sementara bagi pekerja yang menghadapi upah rendah dan ketidakpastian kerja. Namun di sisi lain, normalisasi polyworking justru memaklumi kegagalan negara dalam menyediakan pekerjaan dan upah yang layak.

Yang perlu diingat, para pekerja melakukan polyworking hanya untuk memenuhi kehidupan dasarnya. Ini berbeda dengan Anthony Hamilton yang harus kerja tiga pekerjaan selama belasan tahun untuk membiayai Lewis Hamilton (salah satu pembalap tersukses dan kulit hitam yang tidak memiliki kekayaan seperti kebanyakan pembalap lainnya) menjadi pembalap Formula 1 (F1) yang untuk sesi latihan saja saat ini harus bayar Rp58 miliar.

Pemerintah mesti berbenah dalam menghadapi fenomena ini.

Pertama, negara perlu memastikan bahwa upah minimum benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak, bukan sekadar angka kompromi politik.

Kedua, sistem perlindungan sosial harus diperluas agar mencakup pekerja dengan pola kerja fleksibel dan multiprofesi, termasuk jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pensiun.

Selain itu, kebijakan peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri, bukan hanya untuk memperkuat posisi tawar pekerja. Tanpa intervensi struktural, polyworking akan terus menjadi strategi individual menghadapi masalah kolektif.

Pertanyaan kuncinya bukan apakah polyworking baik atau buruk, tapi mengapa semakin banyak pekerja merasa perlu melakukannya.

Jika polyworking menjadi keharusan untuk bertahan hidup, maka itu adalah alarm bagi sistem ketenagakerjaan kita. Negara tidak boleh absen ketika pekerja dipaksa bekerja lebih banyak, hanya untuk hidup layak.

Norman Luther Aruan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Saat kesalahan karya ilmiah dibiarkan: Penerbit tetap untung, publik yang rugi

2026-01-20T02:26:36Z

● Kesalahan di jurnal ilmiah bisa berdampak besar, tetapi sering lambat dikoreksi.

● Sistem penerbitan akademik yang berorientasi keuntungan acap abai akan kesalahan.

● Diperlukan reformasi agar koreksi cepat dan terbuka dihargai sebagai bagian inti dari sains.

Karya ilmiah yang keliru bukan cuma memenuhi jurnal ilmiah, tapi juga bisa menyesatkan kebijakan, membuang-buang dana publik, dan bahkan bisa membahayakan nyawa manusia.

Sayangnya, kesalahan seperti ini masih terjadi di jurnal-jurnal ilmiah ternama karena mekanisme koreksi yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat jelas dari pengalaman yang kami alami.

Pada Maret 2025, jurnal Communications Earth & Environment menerbitkan hasil penelitian yang mengklaim bahwa sertifikasi kelapa sawit membuat hasil panen turun dan memicu pembukaan lahan baru.

Namun, setelah kami telusuri ulang, kesimpulan studi tersebut ternyata keliru. Penulis tersebut salah menafsirkan data citra satelit.

Penurunan produksi sebenarnya hanya sementara karena kebun sedang dalam proses peremajaan tanaman, bukan karena area produksi kelapa sawit benar-benar berkurang. Setelah kami koreksi, data menunjukkan tidak ada penurunan produksi.

Dengan demikian, kesimpulan studi tersebut yang menyatakan bahwa sertifikasi meningkatkan pembukaan lahan, tidak berdasar.

Kami lantas meminta agar tulisan tersebut ditarik. Namun, permintaan kami ditolak penerbit. Kami diminta mengajukan teks sanggahan, tetapi sudah hampir setahun berlalu, sanggahan kami masih dalam proses peninjauan.

Contoh lain terjadi pada riset yang diterbitkan jurnal Nature pada 2023 tentang perkiraan deforestasi akibat perkebunan karet. Studi itu salah mengambil sampel, sehingga dampak deforestasi yang dilaporkan terlihat jauh lebih besar daripada kenyataannya.

Koreksi yang kami ajukan baru terbit hampir dua tahun kemudian, dan itu pun terbit di balik paywall alias hanya bisa diakses dengan membayar. Sementara, riset bermasalah tersebut sudah dikutip 98 kali dan memengaruhi berbagai laporan kebijakan.

Kedua makalah ini lolos dari penelaahan sejawat di jurnal-jurnal ilmiah terkemuka. Hal ini menunjukkan bahwa, bahkan di jurnal top internasional pun, kesalahan bisa tersebar sama mudahnya seperti temuan ilmiah yang benar.

Mengapa kesalahan ini sulit diperbaiki?

Kasus-kasus ini—dan masih banyak lagi—menunjukkan bahwa “mesin koreksi akademis” sedang macet. Hanya sedikit jurnal yang memprioritaskan penarikan atau ralat. Sementara peneliti yang mencoba mengungkap kesalahan sering kali tidak mendapatkan dukungan.

Dunia akademis sering kali lebih menghargai hal baru ketimbang akurasi. Karier seorang peneliti bergantung pada publikasi baru, bukan pada koreksi yang teliti.

Kritik pascapublikasi jarang dianggap penting. Mengakui kesalahan bisa merusak reputasi, sementara mengungkap kekeliruan orang lain berisiko menuai kecaman.

Dalam konteks seperti ini, tak heran jika kesalahan—bahkan yang sudah diketahui—terus menumpuk. Penarikan artikel jarang terjadi, lambat, dan sering ditutupi. Bahkan, ada satu makalah di jurnal Nature yang baru ditarik 22 tahun kemudian, setelah hampir 4.500 kali dikutip.

Keterlambatan koreksi ini tentu berdampak serius. Di bidang medis, data yang keliru bisa menyebabkan keputusan klinis berbahaya. Misalnya kesalahan dalam studi Lancet (2020) tentang hidroksiklorokuin, yang kini sudah ditarik, sempat membuat proses uji klinis vaksin COVID-19 di dunia terhenti sementara.

Dalam konservasi, estimasi angka deforestasi berbasis satelit juga sering kali berbeda-beda sehingga membuat bingung pembuat kebijakan dan merusak kepercayaan terhadap bukti ilmiah.

Beragam studi menghasilkan data kehilangan hutan yang berbeda-beda pula, sehingga klaim saling bertentangan dan prioritas pun menjadi tidak jelas.

Bagaimana ini bisa terjadi?

Penyebab persoalan ini bersifat struktural dan saling memengaruhi—didorong oleh keuntungan dan tekanan.

Komersialisasi penerbitan akademik

Banyak pihak telah menyoroti masalah dalam sistem penerbitan karya ilmiah saat para ilmuwan, yang sering kali didanai uang publik, melakukan riset, menelaah artikel tanpa dibayar, lalu institusi mereka harus membayar biaya mahal untuk mengakses hasilnya. Di lain pihak, perusahaan swasta justru meraup keuntungan.

Menurut kami, akar masalah ini bisa ditelusuri dari sejarah pendirian perusahaan penerbitan karya ilmiah Pergamon Press oleh Robert Maxwell pada 1960-an di Inggris.

Maxwell mengubah penerbit tersebut menjadi “mesin penghasil uang abadi”. Ia memelopori model yang mengomersialkan prestise akademik dan ego peneliti, dan membangun kerajaan penerbitan yang mendominasi hingga kini.

Model Maxwell yang dipakai banyak perusahaan sampai saat ini sangat menguntungkan. Springer Nature, misalnya, melaporkan margin laba sekitar 28% dari total pendapatan yang mencapai €2 miliar (Rp39,22 triliun). Perusahaan lainnya, Elsevier dan Wiley, mencatat margin operasional yang bahkan lebih tinggi.

Kini, penerbitan akademik menjadi salah satu industri paling menguntungkan. Ironisnya, keuntungan ini diperoleh berkat kerja keras para akademisi yang tidak dibayar—misalnya, penelaahan sejawat saja memakan lebih dari 100 juta jam per tahun.

Penerbit pun membatasi akses publik terhadap hasil riset, sehingga mereka yang membutuhkan terpaksa membayar.

Penelaahan sejawat dan ketimpangan akses

Penelaahan sejawat, sebagai penjaga integritas ilmiah, kewalahan karena jumlah naskah yang harus ditinjau terus meningkat.

Peneliti di banyak negara kini mempercepat produksi ilmiah, terlebih dengan bantuan alat AI yang mempermudah produksi. Bahkan Nature baru-baru ini menyebut situasi ini sebagai “krisis peer-review”.

Jumlah riset yang ditarik penerbit sudah melebihi 10 ribu pada 2023 dan terus meningkat. Kita bisa melihat ini bukan sebagai tanda sistem koreksi yang sehat, melainkan sebagai bukti krisis kontrol kualitas.

Di saat yang sama, paywall dan biaya publikasi akses terbuka (APC) menghalangi banyak peneliti yang sebenarnya mampu melakukan koreksi. Misalnya, biaya APC Nature kini mencapai €10.690 (sekitar Rp210 juta). Akibatnya, banyak peneliti dari negara berpendapatan rendah sulit untuk menerbitkan, mengakses, atau mengoreksi karya ilmiah.

Pendapatan ganda bagi penerbit: peneliti membayar untuk menerbitkan, pembaca membayar untuk membaca.

Secara teori, sains bersifat mengoreksi diri. Sayangnya, sistem yang mengutamakan keuntungan dan prestise hanya akan melakukan koreksi jika terpaksa. Itu pun sangat lambat.

Saatnya berbenah

Sains maju bukan karena selalu benar, melainkan karena tahu saat ia keliru—dan memperbaikinya. Reformasi sistemik semestinya memandang koreksi cepat sebagai tanda integritas, bukan cap kegagalan.

Platform koreksi terbuka, data bersama, dan bantuan alat penelaahan AI sebenarnya sudah memungkinkan peninjauan kolektif yang cepat. Namun, yang kurang adalah insentif dan keberanian untuk menjadikannya norma baru.

Jika penerbit bisa meraup untung dari kesalahan di balik paywall, mereka seharusnya juga mampu menyediakan koreksi terbuka. Jika institusi dan pemberi dana bisa menghitung jumlah makalah dan sitasi, mereka mestinya juga bisa menghitung koreksi.

Jurnal ilmiah perlu memastikan koreksi terlihat jelas, bergengsi, dan bisa disitasi, serta memperluas model “diamond open access”. Akses yang lebih luas berarti pengawasan lebih ketat dan perbaikan lebih cepat.

Institusi seharusnya menghargai transparansi daripada sekadar kuantitas. Pemberi dana perlu mendukung verifikasi pascapublikasi. Peneliti pun sebaiknya memilih penerbit yang mengutamakan ketelitian daripada sensasi.

Pembaca bisa mendorong universitas masing-masing bergabung dengan cOAlition S untuk mendukung koreksi yang lebih adil dan cepat. Pembaca pun dapat berperan—misalnya dengan memeriksa Retraction Watch sebelum mengutip.

Perangkat untuk koreksi yang lebih cepat dan adil sebenarnya sudah ada—yang kurang hanyalah kemauan untuk menggunakannya.

Kesalahan itu tak terelakkan, tetapi diam dan pasrah bukan pilihan. Sebab, kekuatan sains bukan karena ia tidak pernah salah, melainkan pada seberapa mampu dan terbuka ia memperbaiki dirinya sendiri.

Indonesia pimpin Dewan HAM PBB: Prestise global di tengah problem domestik

2026-01-19T12:53:18Z

Logo PBB dan bendera Indonesia. hapelinium/Shutterstock

● Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB sangat ironis di tengah rapor merah penegakan HAM dalam negeri.

● Indonesia mencoba menjadi pengarah dalam isu global, bukan pembuat aturan.

● Kemampuan Indonesia menjaga dialog tetap inklusif akan dipertaruhkan.

Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council/HRC) PBB untuk tahun 2026, dengan Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro sebagai pemegang mandat.

Dalam kacamata politik internasional, ini bisa menjadi manuver kebijakan luar negeri Indonesia sebagai middle power (negara dengan kekuatan menengah) untuk menunjukkan kepemimpinan institusionalnya. Tentunya posisi ini bisa menjadi alat diplomatik yang signifikan.

Dalam tatanan global yang makin terpecah belah, negara middle power jarang memiliki kemewahan untuk memaksakan kehendak mengontrol tatanan global.

Jalan yang lebih realistis untuk memengaruhi negara-negara lain adalah dengan memimpin institusi internasional. Presidensi Dewan HAM PBB memberi Indonesia panggung untuk memoles reputasi Indonesia di mata dunia.

Namun, kelayakan Indonesia memimpin forum HAM global dipertanyakan di tengah rapor merah penegakan HAM dalam negeri.

Reputasi internasional, bagaimanapun, sulit dipisahkan dari kondisi HAM domestik.

Presidensi: Indonesia bisa ‘mengatur permainan’

Presidensi Dewan HAM PBB tidak membuat Indonesia bisa menghasilkan kebijakan HAM dunia dalam satu keputusan. Namun, jangan juga menganggap peran ini sekadar seremonial.

Presiden Dewan HAM PBB bertugas mengatur prosedur berjalannya forum.

Dalam forum multilateral yang sarat persaingan narasi, prosedur merupakan kekuasaan. Presiden Dewan HAM PBB mengelola ritme sidang, memfasilitasi negosiasi, dan menjaga agar debat yang panas tetap berada dalam batas yang bisa dikelola.

Di forum seperti Dewan HAM, “bahasa HAM” sering dipakai sebagai instrumen untuk mendelegitimasi antarblok. Mereka yang mampu menjaga proses tetap berjalan sebenarnya sedang bermanuver politik.

Pihak yang menguasai prosedur dapat menentukan siapa yang mendapat ruang bicara, kapan kompromi mungkin tercapai, dan mengunci isu tertentu dalam agenda rapat.

Bagi Indonesia, inilah bentuk pengaruh yang paling kompatibel dengan logika politik luar negeri bebas-aktif.

Bebas-aktif Indonesia bukan sekadar slogan nonblok, melainkan strategi untuk menjaga otonomi sambil tetap relevan: aktif, tetapi tidak terseret; hadir, tetapi tidak berat ke satu pihak atau aliansi.

Kepemimpinan prosedural di Dewan HAM PBB memungkinkan Indonesia tampil sebagai pihak yang moderat, bukan untuk menang dalam perdebatan, tetapi untuk menjaga agar forum tetap berjalan. Dalam posisi ini, Indonesia bisa menegaskan bahwa HAM berlaku untuk semua orang, di semua negara.

Namun, Indonesia juga dapat menyuarakan keluhan yang sering muncul dari banyak negara Global South: bahwa isu HAM kadang dipakai secara pilih-pilih, dipolitisasi untuk menyerang lawan, dan kurang memberi bobot pada hak-hak yang terkait kebutuhan dasar seperti pembangunan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan layanan publik.

Dalam Presidensi tahun ini, diplomasi Indonesia tampaknya akan konsisten, yakni menghindari konfrontasi terbuka dengan negara kekuatan besar (major powers), tetapi tetap ingin membuat forum tersebut berbobot.

Dengan kata lain, Indonesia mencoba menjadi rule manager (pengarah) yang kredibel, bukan rule maker (pembuat aturan) yang dominan.

Penegakkan HAM dalam negeri dipertanyakan

Saat Indonesia menjabat presiden Dewan HAM, dunia tidak hanya melihat apa yang disampaikan di Jenewa, tetapi bagaimana kebijakan HAM diterapkan di dalam negeri.

Citra Indonesia di panggung HAM global harusnya bisa merefleksikan situasi di dalam negeri. Tetapi kenyataannya, bisa jadi tidak demikian.

Reaksi kritis dari berbagai kelompok masyarakat sipil seperti KontraS dan Amnesty International Indonesia, misalnya. Bagi mereka, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil, presidensi Indonesia ini adalah ironi, mengingat pemerintah dinilai sebagai aktor utama pelanggaran HAM di dalam negeri.

Lensa domestik—tentang bagaimana pemerintah mengelola ruang sipil, merespons kritik, dan menerapkan instrumen hukum—itulah yang akan terbawa ke dalam forum HAM global.

Baru memasuki 2026 saja Indonesia sudah menoreh catatan buruk HAM, melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari. Aturan tersebut berpotensi memperluas kewenangan aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan berekspresi dan kontestasi politik.

Isu seperti ini menjadi bagian dari kredibilitas penegakkan HAM yang dipertaruhkan Indonesia di panggung internasional.

Tekanan di PBB

Hal lain yang kerap luput dari perhatian publik adalah kondisi keuangan PBB. Krisis likuiditas dan keterbatasan anggaran membuat berbagai kerja institusi menjadi lebih ringkas demi alasan efisiensi.

Risiko politiknya jelas: efisiensi dapat berubah menjadi eksklusi, agenda lebih sederhana, waktu debat memendek, akses partisipasi menyempit, sementara kapasitas pemantauan dan verifikasi independen melemah.

Padahal, di tengah situasi geopolitik global yang kian memanas, legitimasi forum justru ditopang oleh kualitas prosedur dan akses yang setara bagi semua anggota.

Keberhasilan presidensi Indonesia jangan hanya diukur dari popularitas diplomatik, melainkan dari indikator yang lebih konkret: apakah proses di forum Dewan HAM PBB tetap transparan, apakah akses masyarakat sipil dipertahankan, apakah presidensi bisa berimbang terhadap isu-isu sensitif, dan apakah integritas mekanisme seperti Universal Periodic Review (UPR)—laporan seputar HAM global—bisa terjaga.

Presidensi Dewan HAM PBB 2026 pada akhirnya adalah cermin politik luar negeri Indonesia dan menjadi upaya menaikkan status melalui institusi, dalam dunia yang makin kompetitif dan makin miskin sumber daya.

Taruhannya bukan kemampuan Indonesia berbicara dengan bahasa universalitas dan diplomatis, melainkan apakah Indonesia mampu menjaga kredibilitas Dewan HAM lewat bukti nyata dan menjaga proses tetap inklusif.

Jika berhasil, ini menjadi modal diplomasi jangka panjang. Jika tidak, bisa berubah menjadi panggung yang justru memperbesar kontradiksi yang hanya ditutupi oleh prestise.

Aniello Iannone tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Kiamat kecil pernah terjadi di Flores: Mengapa manusia ‘Hobbit’ punah?

2026-01-19T09:01:30Z

Sekitar 50.000 tahun yang lalu, umat manusia kehilangan salah satu sepupu hominin terakhir yang masih bertahan hidup, Homo floresiensis (yang juga dikenal sebagai ‘Hobbit’ karena tubuhnya yang kecil).

Spesies ini hidup di pulau Flores, Indonesia, setidaknya sejak satu juta tahun. Namun, sekitar 50.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, mereka menghilang dari catatan fosil, tepat di saat Homo sapiens mulai menyebar melalui wilayah tersebut.

Hilangnya ‘Hobbit’ di Flores menjadi misteri yang menimbulkan tanda tanya besar: Sebenarnya apa yang membuat mereka menghilang?

Sebuah penelitian terbaru yang terbit di jurnal Communications Earth & Environment menemukan bukti bahwa Homo Floresiensis terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat kekeringan yang berlangsung selama ribuan tahun. Kekeringan ini juga membuat Stegodon florensis insularis (gajah purba yang awalnya besar kemudian berangsur mengecil)—yang merupakan sumber makanan utama manusia Flores—mulai berkurang populasinya, sehingga ‘Hobbit’ pun pergi dari wilayah tersebut.

Untuk sampai pada pemahaman itu, para peneliti menganalisis stalagmit dari gua Liang Luar yang masih satu kompleks dengan gua Liang Bua, tempat fosil ‘Hobbit’ pertama kali ditemukan pada tahun 2003.

Stalagmit bertindak sebagai arsip iklim alami, mereka tumbuh lapis demi lapis seiring tetesan air yang jatuh dan menyimpan jejak kimiawi dari curah hujan di masa lalu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60.000 tahun yang lalu—tepat saat manusia Flores mulai menghilang—wilayah tersebut mengalami transisi iklim yang signifikan. Iklim yang sebelumnya lembap dan stabil berubah menjadi jauh lebih kering dengan musim kemarau yang lebih panjang dan intens hingga berdampak besar pada ekosistem pulau.

Tekanan lingkungan akibat kekeringan ini membuat populasi Homo floresiensis menjadi sangat rentan.

Studi ini juga menunjukkan bahwa kepunahan manusia ‘Hobbit’ Flores bukanlah akibat dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi fatal antara perubahan iklim yang ekstrem dan ekosistem yang hilang. Ini menjadi pengingat tentang bagaimana perubahan lingkungan yang cepat dapat mengubah jalannya sejarah spesies secara permanen.

Dalam edisi terbaru Ask the Expert, kami berbincang dengan Mika Rizki Puspaningrum, peneliti palaeontologi dari Institut Teknologi Bandung.

Mika menekankan bahwa dengan mempelajari masa lalu, kita bisa belajar menghadapi masa depan dengan lebih bijak.

Tonton video lengkapnya di sini:

Kiamat kecil pernah terjadi di Flores: Mengapa manusia ‘Hobbit’ punah?

Tonton video-video seputar sains menarik lainnya hanya di channel YouTube dan TikTok The Conversation Indonesia, jangan lupa ikuti dan berlangganan sekarang juga!

Klik di sini:

YouTube The Conversation Indonesia

TikTok The Conversation Indonesia

AI bisa makin pintar tanpa mengintip data pribadi kita: Mengenal ‘federated learning’

2026-01-19T08:11:20Z

(Thanmano/Shutterstock)

● Federated learning memungkinkan AI belajar tanpa mengirim data pribadi ke server.

● Teknologi ini menjaga privasi pengguna sambil tetap meningkatkan kecerdasan sistem.

● Federated learning jadi jalan tengah bagi kemajuan AI dan perlindungan data.

Pernahkah kamu merasa takjub saat keyboard ponsel bisa menebak kata yang akan kamu ketik? Atau saat aplikasi kesehatan memberi rekomendasi yang sangat personal?

Di balik kepintaran itu, ada kecerdasan buatan (AI) yang terus belajar dari kebiasaan kita. Masalahnya, cara konvensional melatih AI mengharuskan data kita dikirim ke server pusat milik perusahaan teknologi.

Bayangkan semua pesan, riwayat pencarian, dan kebiasaan kita terkumpul di satu tempat. Ini ibarat memaksa semua siswa pindah ke satu sekolah raksasa untuk belajar: Boros, ribet, dan rentan bocor.

Kabar baiknya, ada cara lain yang lebih aman. Namanya federated learning.

Guru yang datang ke rumah

Federated learning mengubah cara AI belajar. Jika cara lama mengharuskan data kita “pergi” ke server, cara baru ini justru mengirim algoritma AI ke perangkat kita.

Analoginya sederhana. Cara lama seperti menyuruh semua pasien datang ke satu rumah sakit pusat. Cara baru seperti dokter yang berkunjung ke rumah masing-masing pasien.

Gambaran soal besarnya kebutuhan energi untuk pusat data.

Dalam federated learning, AI belajar langsung di ponsel atau komputer kita. Setelah selesai, AI hanya mengirim “rangkuman hasil belajar” ke server, bukan data mentahnya.

Data foto, pesan, dan kebiasaan kita tetap tersimpan aman di perangkat sendiri.

Sudah dipakai Google

Federated learning bukan sekadar teori. Google sudah menerapkannya sejak 2017 untuk keyboard Gboard di ponsel Android.

Saat kita mengetik, Gboard mempelajari pola kata yang sering kita pakai. Proses belajar ini terjadi di ponsel kita. Yang dikirim ke Google hanya pola umum, bukan isi ketikan kita.

Apple juga menggunakan pendekatan serupa untuk Siri dan keyboard QuickType di iPhone. Mereka menyebutnya differential privacy yang dikombinasikan dengan pemrosesan lokal.

Menjaga rahasia medis

Federated learning punya potensi besar di dunia kesehatan. Selama ini, riset AI medis terkendala aturan privasi yang melarang berbagi data pasien antar-rumah sakit.

Dengan federated learning, peneliti bisa melatih AI menggunakan data dari berbagai rumah sakit tanpa memindahkan rekam medis ke satu tempat.

Sebuah studi di jurnal Nature menunjukkan teknik ini berhasil mendeteksi tumor otak menggunakan data dari lembaga medis di beberapa negara. Data pasien tetap aman di masing-masing rumah sakit.

Ini membuka peluang riset lintas negara tanpa melanggar aturan privasi seperti regulasi perlindungan data (GDPR) di Uni Eropa.

Bukan tanpa tantangan

Federated learning bukan solusi sempurna. Karena proses belajar terjadi di perangkat pengguna, ponsel kita harus bekerja lebih keras.

Penelitian terbaru menunjukkan federated learning bisa menguras baterai dan membutuhkan koneksi internet stabil. Perangkat murah dengan prosesor lemah mungkin kesulitan menjalankan proses ini.

Ada juga tantangan keamanan. Meski data asli tidak dikirim, pola hasil pembelajaran tetap bisa membocorkan informasi sensitif jika tidak dilindungi dengan baik.

Para peneliti terus mengembangkan teknik tambahan, seperti secure aggregation dan differential privacy untuk menutup celah ini.

Secure aggregation adalah teknik kriptografi yang memungkinkan server menggabungkan pembarian model dari berbagai klien tanpa bisa melihat update masing-masing klien secara individual. Penelitian tahun 2022 menunjukkan bahwa teknik ini bisa melindungi privasi pengguna sambil tetap mempertahankan efisiensi komunikasi, bahkan ketika banyak pengguna lagi menggunakan suatu AI tersebut.

Sementara itu, differential privacy memberikan jaminan matematis bahwa output model tidak akan berubah secara signifikan meskipun data satu individu ditambahkan atau dihapus. Teknik ini menambahkan “noise” (gangguan) ke dalam proses pembelajaran AI. Analoginya seperti mencampurkan suara latar belakang di ruang rapat: kita bisa mendengar kesimpulan umum, tapi tidak bisa mengidentifikasi suara individu.

Studi tahun 2022 menunjukkan kombinasi differential privacy dengan secure aggregation bisa memberikan perlindungan ganda: server tidak melihat update individual, dan hasil pengolahan data juga terlindungi dari analisis statistik yang mendalam.

Jalan tengah yang menjanjikan

Di tengah kekhawatiran global soal privasi dan penyalahgunaan data oleh perusahaan teknologi besar, federated learning menawarkan harapan.

Kita tidak harus memilih antara “memakai AI, tapi privasi hilang” atau “menjaga privasi, tapi teknologi bodoh”. Ada jalan tengahnya.

Tentu masih banyak pekerjaan rumah. Namun, arah pengembangannya sudah jelas: AI masa depan harus bisa pintar tanpa harus mengintip data pribadi kita.

Baca juga: Bisakah anggota DPR digantikan AI?

Rachmad Andri Atmoko tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

When science discourages correction: How publishers profit from mistakes

2026-01-19T02:31:15Z

Flawed scientific articles don’t just clutter journals — they misguide policies, waste taxpayer funds, and endanger lives. Errors in top-tier research persist due to a broken correction system. Consider our own recent experiences.

In March 2025, Communications Earth & Environment published a paper claiming oil palm certification reduces yields and drives land expansion. But the study misread satellite data – interpreting temporary declines during replanting as a loss of production area. When corrected, the data show no decline in efficiency.

The paper’s conclusion, that certification increases land demand, is therefore unsupported. Despite this, our request for retraction was declined, and we were asked to submit a rebuttal text, but our rebuttal remains under review nearly a year later.

Another example is a 2023 Nature paper estimating deforestation due to rubber plantations. The study’s sampling errors overstated rubber’s deforestation footprint. Our correction finally appeared almost two years later – behind a paywall – by which time the flawed study had been cited 98 times and shaped multiple policy reports.

Both papers passed peer review in leading journals, showing that even top-tier systems promote errors as easily as insights.

Why errors are hard to fix

These cases, and too many more, show that academia’s “correction machinery” is faltering. Few journals prioritise retractions or errata, and researchers who expose errors receive little encouragement.

The academic economy rewards novelty over accuracy. Careers hinge on new papers, not careful corrections. Post-publication critique counts for little. Admitting error risks reputation. Pointing out others’ mistakes risks backlash.

In this context, it is unsurprising that errors – even those that are flagged – accumulate. Retractions are rare, slow, and often buried. One Nature paper was retracted 22 years later – after nearly 4,500 citations.

These delays carry costs. In medicine, flawed data have led to harmful clinical decisions – as seen in the now-retracted 2020 Lancet hydroxychloroquine study that briefly halted global COVID-19 trials, although the efficacy of hydroxychloroquine remains contested“.

In conservation, satellite-based deforestation estimates often vary widely, confusing policymakers and undermining trust in the evidence. Different studies have produced very different pictures of forest loss, leading to contested claims and uncertain priorities.

How we got here

The reasons are structural and self-reinforcing – driven by profit and pressure.

Commercialisation of academic publishing

Many others have highlighted the problems of a system where the norm is that scientists, often funded by public money, conduct research, review papers for free, and then their institutions pay exorbitant fees to access the results while private companies pocket the profits.

The roots of this dysfunction trace back to Robert Maxwell, who in the 1960s turned Pergamon Press into a "perpetual financing machine”. Maxwell pioneered a model that commodified academic prestige and researcher vanity, creating the commercial empires that dominate the landscape today.

Maxwell’s model remains successful. Springer Nature reported profit margins of around 28% on nearly €2 billion (US$2.3 billion) in annual revenue. Elsevier and Wiley post even higher profit margins.

Academic publishing is now one of the most lucrative industries per unit of input, but profitability rests on extensive unpaid academic labour – peer review alone totals more than 100 million hours annually – and on restricted public access to the outputs.

Peer review and inequality of access

Peer review, the gatekeeper of scientific integrity, is buckling under an insatiable demand. The number of submissions is growing as many nations accelerate their scientific outputs, and AI tools facilitate the production of increasingly credible looking submissions. Nature itself recently described a “peer-review crisis”.

Retractions exceeded 10,000 in 2023 and continue to rise. Arguably, not a sign of self-correction working, but of quality control in crisis.

Meanwhile, paywalls and charges for open access publishing (APCs) exclude many of the researchers able to catch flaws. Nature’s APCs now reach €10,690 (US$12,690). These costs are effectively barring many from low-income countries from publishing, accessing or correcting published work.

Double income for the publishers: Researchers pay to publish. Readers pay to read.

Science, at least in theory, is self-correcting. But a system prioritising profit and prestige corrects only when it must – and slowly.

It’s time to reform

Science advances not by being right, but by discovering where it’s wrong – and fixing it. Systemic reform must reframe prompt correction as a hallmark of integrity, not a badge of failure.

Open correction platforms, shared data, and AI-assisted review tools already make rapid, collective scrutiny possible. What’s missing are the incentives and the courage to make that the new norm.

If publishers can profit from paywalled errors, they can afford open corrections. If institutions and funders can count our papers and citations, they can also count our corrections.

Journals should make corrections visible, prestigious, and citable, and expand “Diamond Open Access” models. Wider access means more scrutiny and faster fixes.

Institutions should reward transparency over output, funders should back post-publication verification, and researchers should favour publishers that value rigour over hype.

You can encourage your university to join cOAlition S to advance fairer, faster correction. Readers, too, can help – by checking Retraction Watch before citing.

The tools for faster, fairer correction already exist – what’s missing is the will to use them. Errors are inevitable – but resigned silence isn’t. Science’s strength lies not in never being wrong, but in how effectively and openly it corrects itself.

This article was updated on January 31, 2026, at 11:16 a.m. with the addition of an explanation about hydroxychloroquine in paragraph 9.

Survei membuktikan, mayoritas dosen Indonesia alami kekerasan di kampus

2026-01-18T13:17:39Z

● Survei SPK menunjukkan pekerja kampus menghadapi kekerasan, eksploitasi, dan ketidakamanan.

● Kerja paksa, tekanan psikologis, dan minimnya layanan kesehatan mental memicu stres tinggi dan ‘burnout’.

● Transparansi dan akuntabilitas penting untuk menurunkan kekerasan, stres kerja, dan memperbaiki kondisi kerja di kampus.

Kondisi lingkungan kerja di sektor pendidikan tinggi Indonesia menyimpan berbagai ancaman tersembunyi. Kampus belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi para pekerja kampus dan/atau mahasiswa yang ada di dalamnya.

Sebagai serikat yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja di perguruan tinggi, Serikat Pekerja Kampus (SPK) melakukan survei tentang keamanan kerja dan kesejahteraan psikologis pekerja kampus pada 2025 kemarin.

Survei elektronik selama enam bulan yang diikuti oleh 421 responden dari seluruh Indonesia ini menemukan bahwa ancaman kekerasan, baik itu fisik, seksual, maupun psikis, masih banyak menimpa dosen-dosen di Indonesia. Kekerasan juga turut mengancam dalam bentuk regulasi atau kebijakan yang tidak memihak pekerja kampus.

Budaya feodal dan kerja paksa

Diseminasi hasil survei SPK 2025.

Survei SPK menemukan bahwa bentuk kekerasan fisik yang paling dominan bukanlah penganiayaan konvensional, melainkan “kerja paksa” untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Jumlahnya sebanyak 46 laporan.

Bentuk kerja paksa ini dapat berupa dosen junior yang diminta mengerjakan tugas-tugas atasan langsung/dosen senior. Bisa juga melalui pemberian pekerjaan ekstra tanpa waktu libur bahkan tanpa kompensasi yang adil.

Eksploitasi atau kerja paksa umum terjadi karena kentalnya budaya feodal atau sungkan di Indonesia. Para pekerja harus menerima perintah senior ataupun atasan mereka untuk bekerja di luar jam kerja, bahkan memberikan perlakuan khusus.

Kasus-kasus seperti perundungan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi contoh dari budaya dan senioritas ini.

Jika berani menolak, mereka harus siap menerima hukuman berupa pengucilan, pengurangan jam mengajar, penumpukan pekerjaan, pengurangan upah, bahkan hingga diberi surat peringatan.

Ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu munculnya kekerasan fisik di kampus.

Eksploitasi yang dianggap wajar

Secara umum, pekerja kampus mengalami tingkat stres pekerjaan yang cukup tinggi (skor rata-rata mencapai 3,39 dari skala 5). Beban kerja yang berat, waktu yang singkat, dan tugas yang menumpuk menjadi sumber tekanan utama yang dilaporkan.

Tak heran, tingkat kelelahan mental atau burnout di kalangan pekerja kampus secara signifikan berada di atas ambang batas wajar (p < .001). Burnout secara signifikan lebih tinggi dialami oleh pekerja di PTN dibandingkan dengan PTS.

Tingkat burnout tertinggi ditemukan pada kelompok pekerja dengan masa kerja tiga hingga enam tahun. Ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok senior dengan masa kerja 24 tahun atau lebih.

Burnout memang menjadi ancaman serius bagi dosen. Penelitian pada dosen Universitas Malikussaleh tahun 2025 menunjukkan bahwa dosen yang aktif bekerja di Universitas Malikussaleh adalah individu yang kelelahan akibat banyaknya aktivitas sebagai dosen: mengajar, membimbing, meneliti, mengabdi kepada masyarakat, dan lain-lain.

Situasi tersebut diperparah dengan minimnya fasilitas kesehatan mental. Sebanyak 79,6% responden melaporkan bahwa perguruan tinggi mereka tidak menyediakan fasilitas sama sekali (40,4%), tidak mengetahui keberadaannya (32,1%), atau menyediakan namun tidak memadai (17,1%).

Hanya 10,5% responden yang merasa institusinya menyediakan fasilitas kesehatan mental yang lengkap dan dapat diakses kapan pun.

Tidak heran mayoritas pekerja kampus memiliki tingkat burnout yang lebih tinggi di antara kalangan pekerja pada umumnya.

Terpaksa bungkam

Sementara itu, kekerasan seksual menunjukkan fenomena “gunung es”. Pelecehan verbal dan nonfisik seperti “ujaran yang mendiskriminasi tampilan fisik” (109 laporan) dan “ucapan bernuansa seksual” (91 laporan) sangat marak terjadi.

Sebaliknya, tidak ada laporan seputar kekerasan seksual fisik yang paling berat—seperti perkosaan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual—akibat kuatnya budaya bungkam.

Ketakutan untuk melapor ini terjadi karena masih ada anggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib yang memalukan bagi korban dan/atau keluarga korban. Terlebih jika ada intimidasi atau ancaman dari pelaku yang memiliki posisi lebih tinggi atau lebih berkuasa.

Kejadian kekerasan tersebut juga dapat terjadi secara sistematis, menunjukkan adanya kerentanan serius di lingkungan akademis. Kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), misalnya, menghadapi tantangan internal yang kompleks —beberapa bahkan terpaksa mengundurkan diri.

Transparansi jadi solusi

Dengan upah yang belum layak, pekerja kampus masih harus berjibaku dengan berbagai jenis kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual. Sementara, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan masih belum efektif.

Adanya satuan tugas memang dapat meningkatkan kesadaran dan pelaporan kasus perundungan, sekaligus menurunkan tingkat kekerasan eksplisit. Namun, belum terbukti dapat mengatasi kekerasan seksual.

Salah satu solusi yang bisa dipakai adalah transparansi. Survei ini membuktikan, transparansi dapat menurunkan level stres kerja, burnout, serta meningkatkan efektivitas program pencegahan kekerasan dan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Artinya, untuk memperbaiki kondisi kerja di perguruan tinggi, kampus bisa memulainya dengan memperbaiki transparansi terlebih dahulu. Misalnya dengan memberikan transparansi soal keuangan, beban kerja, tata kelola dan lain-lain, sehingga tercipta iklim kerja yang tidak menyuburkan kekerasan.

Dian Noeswantari terafiliasi dengan KIKA Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, KPI Koalisi Perempuan Indonesia, SEPAHAM Serikat Pengajar HAM Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak Jatim, South East Asian Human Rights Networks, pernah jadi fasilitator dan narsum di Badiklatda PDI Perjuangan Jatim, dan Universitas Surabaya (Ubaya) sbg dosen LB. Dian Noeswantari pernah menerima dana dari LPPM Ubaya, AusAID, SIDA Lund University, DIKTI, Unicef, EU Yappika Sepaham untuk penelitian dan kegiatan lainnya.

Bagaimana mendampingi anak melewati peristiwa traumatis?

2026-01-16T05:49:46Z

PERINGATAN: Artikel ini memuat konten yang berkaitan dengan bunuh diri, melukai diri sendiri, dan kekerasan terhadap orang lain.

● Peristiwa traumatis yang dialami langsung maupun didengar lewat media dapat mengganggu kesehatan mental anak.

● Dukungan kesehatan mental dan psikososial diperlukan agar anak merasa aman dan dapat beraktivitas normal kembali.

● Pendekatan ini dilakukan dengan menyampaikan informasi secara jujur hingga memvalidasi emosi anak.

Sepanjang akhir 2025, kita menyaksikan rentetan tragedi kekerasan yang melibatkan anak. Mulai dari ledakan bom di SMAN 72 Jakarta, penembakan massal di Bondi Beach, Australia, hingga Brown University, Amerika Serikat.

Selain dapat menimbulkan trauma, menerima paparan informasi soal tragedi tersebut secara intens bisa mengganggu kesehatan mental anak dan remaja.

Untuk mencegah anak mengalami masalah psikologis, mereka yang mengalami dan mendengar peristiwa traumatis secara berulang (seperti kekerasan, bencana, kecelakaan, dan kematian) perlu mendapatkan dukungan kesehatan mental dan psikososial atau mental health and psychosocial support (MHPSS).

Orang dewasa di sekitar anak (terutama orang tua) bisa memberikan dukungan psikososial secara langsung.

Fokus pendekatan ini bukan hanya mencegah anak mengalami gangguan mental pascatrauma, tapi juga memulihkan rasa aman agar anak bisa beraktivitas normal dan kembali beradaptasi di lingkungan sosial.

Kenali tanda anak mengalami trauma

Cara anak menilai sebuah ancaman sangat memengaruhi reaksi emosional mereka terhadap suatu peristiwa traumatis. Kehadiran dan dukungan orang tua pun berpengaruh besar.

Anak bisa memunculkan respons emosional yang beragam. Anak usia dini cenderung mengekspresikan reaksi emosional seperti mengalami regresi perkembangan (kehilangan keterampilan yang sebelumnya dikuasai), tantrum, kecemasan berpisah, dan gangguan tidur.

Adapun anak usia sekolah dan remaja lebih sering menunjukkan reaksi emosional berupa sulit konsentrasi dalam belajar, perubahan suasana hati, menarik diri dari lingkungan sosial, serta perilaku menyakiti diri sendiri.

Meski sangat mengganggu, sebagian besar reaksi ini dapat dikelola dan bisa membaik seiring waktu. Namun, pada sebagian anak, reaksi tersebut dapat menetap dan mengganggu fungsi sehari-hari. Oleh karena itu, pendampingan dan dukungan psikososial bagi anak sangatlah penting.

Dukungan psikososial bagi anak

Pendekatan MHPSS menekankan bantuan secara bertahap, dengan memprioritaskan dukungan psikososial dasar dari orang tua.

Prinsip-prinsip utama dukungan kesehatan mental dan psikososial meliputi:

1. Membangun rasa aman

Kita perlu meyakinkan anak bahwa mereka aman dan terjaga. Persepsi aman membantu menurunkan respons stres berlebihan pada anak. Misalnya, katakanlah bahwa mereka tidak sendirian.

Pastikan pula kita selalu ada saat anak merasa tidak nyaman dengan membangun percakapan yang empatik.

“Kejadian seperti ini jarang terjadi. Kalau kamu merasa takut, pegang tangan ibu ya. Ibu akan terus menjagamu sampai kamu merasa tenang kembali.”

Kehadiran emosional orang tua dan informasi yang menenangkan membantu anak merasa kembali memiliki kendali.

2. Sampaikan informasi dengan jujur

Anak butuh penjelasan masuk akal untuk mengurangi kecemasan akibat ketidakpastian. Informasi sederhana, jujur, realistis, dan tidak berlebihan dapat membantu mengurangi pikiran negatif anak.

Misalnya, ketika anak bertanya kenapa kakeknya yang terbaring di rumah sakit harus dipasangi banyak selang infus.

“Selang-selang itu membantu kakek bernapas dan memasukkan obat ke tubuhnya. Karena tubuh kakek saat ini sedang sangat lemah untuk melakukannya sendiri. Ayah belum tahu kapan kakek akan sembuh, tapi dokter sedang berusaha terus untuk membantu kakek.”

Penjelasan yang jujur dan realistis membantu anak memahami situasi tanpa menambah rasa takut.

3. Validasi emosi anak

Anak perlu dibantu untuk mengenali dan mengekspresikan emosi mereka. Hindari melarang mereka dalam mengekspresikan amarah, ketakutan, atau kesedihan.

Sebaliknya, validasi emosi anak dengan menerima perasaan mereka tanpa menghakimi, sehingga mereka merasa didengarkan dan dipahami.

“Wajar banget kalau kamu merasa takut dengar berita itu. Ibu juga merasakannya. Kalau kamu mau menangis karena takut, enggak apa-apa kok.”

Anak mungkin baru mau bercerita beberapa hari setelahnya. Jadi, cobalah untuk tetap terbuka dengan memberitahukan bahwa mereka boleh bercerita kapan pun mereka siap dan kita selalu ada untuk mereka.

4. Bermain bersama

Anak terkadang lebih mudah mengekspresikan perasaan melalui bermain daripada berbicara. Karena itu, luangkan waktu untuk bermain bersama mereka.

5. Batasi paparan media

Pembatasan dan pendampingan akses media membantu mencegah trauma, terutama pada anak usia dini.

Anak usia dini sebaiknya dilindungi dari paparan media. Sementara anak yang lebih besar sebaiknya mengakses berita dengan pendampingan orang dewasa.

Menonton atau membaca bersama, lalu membicarakan isinya membantu anak memahami informasi tanpa merasa kewalahan.

6. Lakukan kembali rutinitas harian

Doronglah anak untuk melakukan kegiatan yang dahulu mereka senangi. Pertahankan rutinitas harian tersebut. Misalnya, libatkan anak kembali ke dalam aktivitas sekolah, bermain, dan berinteraksi dengan teman-temannya.

Kegiatan yang teratur di rumah dan sekolah sangat menenangkan bagi anak dan remaja karena memberi mereka rasa aman, kendali, dan kontrol atas hidup mereka.

7. Melihat sisi lain tragedi secara positif

Membantu anak melihat sisi baik dari sebuah kejadian buruk sangat penting untuk memulihkan mental mereka dalam jangka panjang. Ajak anak untuk melihat banyak orang yang saling membantu dalam melewati sebuah tragedi, misalnya tenaga medis dan pemadam kebakaran.

Perspektif ini akan membantu anak merasakan bahwa dunia merupakan tempat yang aman dan penuh kasih sayang, sehingga mereka tidak tumbuh menjadi pribadi yang diliputi rasa takut.

8. Beri contoh nyata

Anak mudah menangkap kecemasan orang dewasa dan meniru cara kita bereaksi.

Karena itu, saat berbagi perasaan dengan anak, tunjukkan pada mereka bahwa emosi tersebut dapat dikelola. Ini membuat anak belajar cara menghadapi situasi sulit secara sehat.

Kapan dukungan profesional diperlukan?

Bantuan dari tenaga profesional (seperti psikolog, konselor, dan psikiater) dalam memberikan dukungan psikososial, dibutuhkan ketika reaksi emosional anak tidak kunjung hilang, makin parah, hingga mengganggu kegiatan sehari-hari.

Sebab, hal yang paling utama dan dibutuhkan anak untuk melewati peristiwa traumatis adalah dukungan dan kasih sayang dari keluarga dan orang-orang terdekatnya.

Noridha Weningsari, Tenaga Ahli Psikolog Klinis, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta, turut berkontribusi dalam tulisan ini.

Jika artikel ini membuatmu khawatir, atau jika kamu khawatir tentang seseorang yang kamu kenal, bicarakanlah dengan orang tepercaya atau profesional kesehatan.

Reneta Kristiani tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Rencana pembangunan Papua dan bayang-bayang ekonomi yang menguras alam

2026-01-16T01:59:23Z

● Arah baru pembangunan Tanah Papua masih belum jelas di tengah rendahnya pembangunan manusia dan dan kemiskinan ekstrem.

● Rencana lumbung sawit Prabowo berlawanan dengan target kelestarian hutan dan rencana jangka panjang.

● Ekonomi restoratif dan energi komunitas menjadi solusi kesejahteraan bagi orang asli Papua.

Pemerintah baru saja meluncurkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan RAPPP memuat 19 program prioritas dan diposisikan sebagai instrumen untuk mempercepat kemajuan Papua dalam lima tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto juga mengemukakan rencana penambahan perkebunan sawit di Papua dengan dalih swasembada energi.

Namun hingga saat ini, publik belum bisa mengetahui detail perencanaan karena dokumen RAPPP belum tersedia. Informasi yang bisa ditelusuri sejauh ini hanya pernyataan resmi para pejabat pemerintah dan rilis singkat lembaga terkait.

Seperti berbagai rencana sebelumnya, pertanyaan mendasarnya adalah: ke mana arah pembangunan Papua? Pasalnya, hingga saat ini, kondisi sosial-ekonomi Papua masih jauh dari klaim keberhasilan pembangunan.

Lain di mulut, lain di data

Data pemerintah tahun 2025 menunjukkan empat provinsi di Papua berada di posisi terbawah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Papua Pegunungan mencatat skor terendah nasional sebesar 54,91, disusul Papua Tengah (60,64), Papua Barat (68,48), dan Papua Selatan (69,54).

Situasi ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang ekstrem. Lima dari enam provinsi di Papua termasuk wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan Papua Pegunungan mencatat tingkat kemiskinan di atas 30%.

Padahal, duit negara mengalir sangat banyak ke Papua. Sejak berstatus otonomi khusus pada 2001, ratusan triliun rupiah dana otsus dan berbagai skema fiskal mengalir ke Papua.

Ini menunjukkan bahwa persoalan Papua bukan semata soal kekurangan anggaran atau kapasitas pemerintah daerah, melainkan arah kebijakan dan desain kelembagaan pembangunan yang keliru.

Meski demikian, Prabowo malah menyampaikan gagasan agar Papua dikembangkan sebagai lumbung kelapa sawit dan basis produksi energi. Pernyataan ini memperlihatkan kontradiksi kebijakan yang serius.

Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang perbaikan tata kelola dan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah justru mendorong model pembangunan berbasis ekspansi industri ekstraktif seperti perkebunan berskala besar.

Salah arah rencana pembangunan Papua

Risiko pendekatan ini bukan sekadar asumsi. Pengalaman proyek food estate di Merauke, Papua Selatan, menjadi contoh konkret.

Riset mendapati bagaimana proyek pangan dan energi Merauke telah menggusur ruang hidup masyarakat Marind dan mengurangi kualitas hidup mereka akibat pencemaran tanah dan air.

Kajian lembaga kami juga menunjukkan bahwa proyek food estate dengan luasan sekitar 2 juta hektare (ha) berpotensi menciptakan kerugian karbon hingga Rp47,7 triliun. Kerugian berasal dari kehilangan potensi pendapatan di perdagangan karbon yang seharusnya diperoleh dari pelestarian hutan (yang menahan pelepasan emisi) sebanyak 782,45 juta ton setara CO₂.

Masalahnya tidak berhenti pada dampak sosial lingkungan. Dari sisi regulasi, proyek food estate Merauke ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), bahkan sebelum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi disahkan.

Praktik ini mencerminkan pola kebijakan yang menempatkan keputusan pemerintah pusat di atas instrumen perencanaan ruang dan perlindungan lingkungan.

Pada saat yang sama, revisi Undang Undang Otonomi Khusus Papua justru mempersempit ruang pengawasan pemerintah daerah dan Majelis Rakyat Papua (MRP), alih-alih memperkuat kontrol lokal.

Akibatnya, posisi tawar orang asli Papua semakin melemah, terutama di hadapan proyek-proyek besar yang dilindungi oleh status PSN dan rezim perizinan yang terpusat.

Kontrol pemerintah Papua melemah

Dari perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan persoalan serius dalam mekanisme kontrol dan partisipasi lokal. Kewenangan Presiden dan kementerian teknis dalam menetapkan PSN, menerbitkan izin usaha, serta menentukan lokasi proyek sangat dominan. Di lain pihak, peran pemerintah daerah, DPR Papua, dan MRP cenderung bersifat simbolik.

Pendekatan yang mengisap (ekstraktif) tersebut sejatinya tidak sejalan dengan arah pembangunan Papua dalam kerangka nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menempatkan Papua sebagai koridor pengembangan industri kimia dasar dan agro berbasis nilai tambah.

Konsep “Papua Produktif” dalam RPJPN juga menekankan transformasi ekonomi melalui penguatan komoditas unggulan, pengembangan industri turunannya, serta sektor pariwisata—bukan perluasan ekstraksi sumber daya alam.

Ketidaksinkronan antara RPJPN dan praktik sektoral memperlihatkan kegagalan perencanaan kelembagaan. Perencanaan jangka panjang berada di tangan Bappenas, sementara pelaksanaan proyek dikendalikan oleh kementerian teknis dengan logika sektoral dan target jangka pendek.

Akibatnya, arah pembangunan terpecah dan sering kali bertentangan dengan rencana induk nasional.

Perlu ekonomi yang memulihkan

Di tengah kebuntuan ini, pendekatan ekonomi restoratif menawarkan alternatif yang lebih konsisten untuk membangun sekaligus melestarikan Papua. Pendekatan ini menuntut pembangunan ekonomi yang menggunakan sumber daya alam dan masyarakat setempat (dalam hal ini orang asli Papua/OAP), tanpa mengeksploitasi secara berlebihan.

Papua memiliki potensi komoditas ekonomi restoratif yang melimpah, seperti berbagai macam ikan di laut dan sungai, ubi kayu, trembesi, kopi, sagu, hingga sayuran.

Komoditas tersebut bisa dikembangkan dengan tetap berdampingan dengan lingkungan. Sebab, ekosistem yang menopang pertumbuhannya berasal dari hutan, laut, dan tanah yang lestari.

Untuk menopang kegiatan ekonomi restoratif, Papua bisa mengandalkan sumber energi bersih setempat. Misalnya, Papua bisa menggunakan lebih banyak pembangkit listrik tenaga surya maupun air berskala kecil karena memiliki kawasan perairan dan sumber daya air melimpah.

Sumber energi tersebut bisa dikelola sendiri oleh warga. Menurut studi kami, pendekatan ini bisa menjadi transisi energi yang memberdayakan orang asli Papua ketimbang program terpusat ala Prabowo.

Di tingkat lokal, ekonomi restoratif berbasis warga mampu menjadi jalan keluar orang asli Papua untuk meningkatkan taraf hidup. Studi lembaga riset Kopernik bersama Econusa (2025) mendapati ekonomi restoratif dari 27 lembaga di Tanah Papua saat ini telah menciptakan pendapatan hingga Rp1,4 triliun per tahun dan melibatkan 90% orang asli Papua.

Dengan pendanaan dan regulasi yang berpihak ke Papua, pendapatan dari ekonomi restoratif pun mampu meningkat hingga Rp130 triliun, melibatkan 520,000 warga, dan melindungi 9,2 juta ha hutan.

Nilai tersebut bahkan melampaui ekonomi ekstraktif saat ini (pertambangan, perkebunan, dan kebun kayu) sebesar Rp110 triliun.

Angka tersebut sangatlah besar. Dengan kekayaan di Tanah Papua, menyejahterakan orang asli Papua dengan ekonomi yang dekat dengan mereka—bukan dengan program yang terpusat—bukanlah hal yang mustahil.

Alor’s healing plants: a treasure trove of medical knowledge and oral tradition

2026-01-15T09:23:13Z

“When a child has a fever, crush a ‘candlenut’ (fiyaai [Aleurites moluccanus]). Add water to the mixture, and apply it to the child’s body. The fever will go down.”

Candlenut tree’s leaves and fruits. PROTA4U, CC BY-NC-SA

This healing formula doesn’t come from a section of the ‘Hippocratic Collection’ or the ‘Salernitan Guide to Health’, two of the most famous collections of ancient and medieval medical knowledge.

It is an Abui oral prescription from Alor, a small island from Eastern Indonesia. My team and I collected it and many others during our language documentation fieldwork.

Indigenous Indonesian communities — like the Papuan Abui people of Alor — are the custodians of very ancient knowledge. Their traditional healing practices rely on the masterful use of medicinal plants.

Through years of fieldwork and research, we have documented how the names of local healing plants, their properties, and the related treatments are integrated into everyday conversation and practice among Indigenous communities. These names even shape local human geography (toponyms) and the plots of legends and folktales.

In short, those plant names are more than just vocabulary items in endangered or undocumented languages. They provide us with leads to a treasure trove of medical knowledge, cultural history, and unrecorded oral traditions.

Collecting the names, understanding the culture

Our studies on local phytonyms and medicinal plants represent an interdisciplinary effort originating from language documentation. We combine ethnobotany with field linguistics to document mainly Papuan Indigenous contexts from Southeast Indonesia (Alor-Pantar Archipelago) — including Abui, Kape, Papuna, Kamang, Kabola, Kula, and Sawila.

Collecting and analysing plant samples and their names involves working closely with Indigenous speakers — through direct and systematic interviews — as well as fieldwork and the development of an ongoing database. To ensure taxonomic accuracy, we verify every identification with botanists from the Royal Botanic Gardens, Kew.

For every plant, we record more than just its scientific classification and specimen data. We document its local name, English translation, and cultural roots — uncovering the oral traditions, ancestral medical practices, and unwritten histories attached to each species.

This interdisciplinary work proves that medicinal properties, undocumented stories and myths, and ancestral beliefs are deeply and intricately interwoven.

Intertwined practices and heritage

Beyond their medicinal use, plants and fungi are woven into the cultural beliefs and traditions of the Abui people. They shape a complex system of Indigenous knowledge.

Take the ruui haweei, or ‘rat’s ears’ mushroom (Auricularia polytricha). Pregnant women eat this in the hope that their children will be born with beautiful ears.

Then there is the naai or ‘pigeon pea’ (Cajanus cajan). This plant is used to treat diseases in children believed to be caused by their father’s adultery.

In this ritual, healers serve cooked pea porridge to the mother. The number of seeds left behind in the pot is said to reveal the number of women the husband has slept with. According to local belief, this revelation heals the sick child.

‘Pigeon pea’ plant. PROTA4U, CC BY-NC-SA

Plants also play a role in conflict resolution. During tribal wars, the luul meeting or ‘long pepper’ (Piper retrofractum) was used to symbolically cleanse the ‘warm blood’ spilled in battle. By eating the roots or nuts, villagers purified the bloodshed, allowing them to share meals again and chew betel nuts in peace.

Finally, the bayooqa tree (Pterospermum diversifolium) bridges the gap between medicine and the spirit world. While its leaves treat wounds and dysentery, its wood is sacred. It was traditionally used to build worship platforms for the ancient god ‘Lamòling’.

Locals used these platforms in a ritual called bayooqa liik hasuonra (‘pushing down the platform’), performed forty days after a burial. Family members shared a ritual meal on a wooden slab before cutting down the posts and flipping the platform over — a final farewell to their relative.

Our findings show that healing plants are not only central to the daily medicinal needs of Indigenous Papuan communities, but are also part of a deep-rooted cultural heritage. This knowledge shapes their local identity and guides them through every stage of life — from birth to death.

Francesco Perono Cacciafoco received funding from Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU): Research Development Fund (RDF) Grant, "Place Names and Cultural Identity: Toponyms and Their Diachronic Evolution among the Kula People from Alor Island", Grant Number: RDF-23-01-014, School of Humanities and Social Sciences (HSS), Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU), Suzhou (Jiangsu), China, 2024-2025.

‘Sinkhole’ fenomena alam yang wajar. Apakah bisa membesar hingga jadi danau?

2026-01-15T04:25:16Z

● Sinkhole di Sumatra Barat terjadi di tanah vulkanis yang rapuh, mudah terkikis air hingga akhirnya amblas.

● Genangan air di dalamnya tampak jernih tapi berisiko jika langsung dikonsumsi karena bisa mengandung kotoran dan bakteri.

● Tanda awal seperti retakan, penurunan tanah, atau sumur mengering bisa jadi acuan mendeteksi sinkhole lebih awal.

Awal 2026, masyarakat Nagari Situjuah Batua dikejutkan dengan fenomena tanah yang tiba-tiba amblas (sinkhole) di tengah hamparan sawah sekitar lereng Gunung Sago, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.

Pada mulanya, lubang itu hanya berdiameter kecil. Namun seiring waktu, ukurannya terus melebar dan semakin dalam—hingga mencapai lebar ±7 meter dan berkedalaman 5 meter di bawah permukaan tanah.

Air yang menggenang dari dasar lubang pun perlahan naik ke permukaan tanah setelah seminggu.

Sinkhole umumnya terjadi di wilayah karst atau bukit berkapur akibat adanya pelarutan kapur secara alami atau karena hujan asam. Namun, dalam kasus di Sumatra Barat tersebut, sinkhole terjadi di sekitar gunung berapi atau vulkanis.

Mengapa sinkhole bisa terjadi di kawasan vulkanis?

Di daerah vulkanis, sinkhole bisa terbentuk akibat pengikisan material tanah di bawah permukaan oleh aliran air dari dalam.

Tanah vulkanis berasal dari material letusan gunung api (abu, tuf, breksi) yang berpori dan rapuh, sehingga air hujan mudah meresap dan mengalir ke dalam tanah.

Air tersebut lantas menggerus dan membawa butiran tanah halus sedikit demi sedikit. Proses ini disebut piping, yang membentuk rongga kosong nan tersembunyi di bawah tanah dan terus membesar dari waktu ke waktu.

Tanda awalnya, muncul retakan halus hingga penurunan sedikit demi sedikit muka tanah. Seiring berkurangnya daya dukung lapisan bawah, lama kelamaan bagian atas rongga semakin menipis.

Saat lapisan atas sudah tidak lagi mampu menahan beban tanah dan air di atasnya, tanah runtuh mendadak, membentuk lubang besar. Hal ini sering terjadi setelah hujan deras yang berlangsung lama.

Sinkhole di Sumbar

Kejadian sinkhole di sekitar lereng Gunung Sago tidak bisa dianggap sepele.

Wilayah ini memiliki kombinasi “sempurna” untuk memicu runtuhan tanah: curah hujan tinggi, bentang alam perbukitan curam, serta kondisi geologi yang rapuh karena kombinasi batuan karst dan vulkanis yang luas.

Jika air hujan terus masuk ke dalam lubang, rongga semakin melebar. Akibatnya, tepi sinkhole bisa runtuh perlahan dan lubang semakin melebar dari tahun ke tahun.

Dalam kondisi tertentu, jika sinkhole sudah cukup besar dan bagian dasarnya tertutup lapisan kedap air, maka air hujan tidak bisa lagi meresap ke bawah dan akan tertahan di dalam lubang.

Lama-kelamaan, genangan ini bisa berkembang menjadi danau alami yang disebut danau dolina.

Di berbagai negara seperti Cina dan kawasan Balkan, banyak danau yang muasalnya terbentuk dari sinkhole.

Ukuran sinkhole sangat bervariasi—tergantung jenis batuan, sistem air bawah tanah, serta sejarah bentang alam suatu wilayah.

Sinkhole terbesar ditemukan di Cina (lebar 500 meter dan kedalaman 600 meter), Chili (25 dan 200 meter), Venezuela (352 dan 354 m), dan Bali (30 dan 50 meter).

Sinkhole sejatinya merupakan proses geologi yang wajar dalam perkembangan bentang alam. Namun, ketika terjadi di dekat permukiman manusia, sinkhole menjadi ancaman serius karena bisa merusak lahan pertanian, kebun, dan infrastruktur.

Selain kerusakan di permukaan, sinkhole juga mengganggu sistem air tanah. Aliran sungai bawah tanah bisa berubah arah dan menyebabkan sumur warga tiba-tiba mengering atau malah meluap saat musim hujan.

Air sinkhole tidak aman dikonsumsi

Sejak kemunculan sinkhole, warga Situjuah Batua berbondong-bondong mengambil airnya, karena bersih dan muncul rumor bahwa airnya berkhasiat.

Secara kasat mata, air di sinkhole memang tampak jernih. Namun kejernihan ini sebenarnya menipu.

Sinkhole ibarat corong raksasa yang menghubungkan permukaan tanah langsung ke sistem air tanah. Semua yang ada di permukaan bisa masuk tanpa penyaringan, termasuk limbah rumah tangga, nitrat, kalsium dan magnesium yang tinggi, kotoran ternak, residu pupuk, hingga logam berat dari pestisida.

Berbeda dengan akuifer biasa yang terlindungi lapisan tanah tebal, sistem karst bersifat terbuka. Setelah hujan lebat, air bisa langsung keruh dan membawa bakteri seperti E. coli.

Saya pun pernah mengalami gangguan kesehatan setelah meminum air yang bersumber dari daerah karst. Setelah 2-3 bulan, pemeriksaan laboratorium mendapati adanya microcrystalline calcium atau kristal mineral di ginjal saya. Ini disebabkan air dari akuifer karst mengandung mineral yang cukup tinggi sehingga berpotensi memengaruhi kesehatan ginjal jika dikonsumsi.

Air yang ada di sinkhole Nagari Situjuah Batua mempunyai risiko yang sama walaupun bukan berasal dari karst. Air sinkhole kemungkinan besar terkontaminasi dengan berbagai aktivitas pertanian.

Inilah sebabnya air dari sinkhole sebaiknya tidak diminum langsung tanpa pengolahan. Konsumsi jangka panjang tanpa pengolahan bisa berdampak pada gangguan pencernaan, risiko batu ginjal, hingga merusak gigi.

Deteksi sinkhole

Sinkhole sebenarnya bisa kita deteksi lebih awal, meskipun tidak selalu mudah dan membutuhkan kombinasi pengamatan lapangan serta teknologi geofisika.

Tanda-tanda sederhananya adalah muncul retakan kecil di tanah dan dinding rumah, halaman turun perlahan, condongnya pohon, hingga mengeringnya sumur secara tiba-tiba.

Di sinilah peranan ilmu pengetahuan sebagai alat pembaca tanda-tanda tersebut. Dengan teknologi seperti radar tembus tanah, metode geolistrik, dan pemetaan geologi, para peneliti bisa “mengintip” perut bumi tanpa harus menggalinya. Data hujan dan dinamika air tanah bisa melengkapi analisis.

Kita memang tidak bisa meramalkan kapan waktu pasti runtuhnya tanah, tetapi mengenali tanda-tandanya bisa memperkecil risiko. Sebab, mitigasi sejati bukan menunggu bencana datang, melainkan belajar memahami isyarat alam sebelum ia berbicara lebih keras.

Dian Fiantis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Alarm Ekonomi 2026: Inflasi Merangkak, Dompet Teriak

2026-01-15T01:18:37Z

Nicola Barts/Pexels

Tahun 2025 meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah berat bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari deflasi beruntun, gelombang PHK, hingga melemahnya daya beli masyarakat menjadi sinyal peringatan serius.

Menatap tahun 2026, optimisme tetap ada, namun harus dibarengi dengan kewaspadaan tinggi terhadap realita fundamental ekonomi kita. Kira-kira apa saja hal yang harus kita persiapkan dalam menyikapi ini semua di tahun yang baru berjalan?

Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Nailul Huda, Direktur Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) tentang tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan.

Huda menyoroti adanya anomali antara klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah di angka 5% dengan indikator mikro di lapangan. Menurutnya, penjualan ritel yang lesu, penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan realisasi pajak yang seret menjadi bukti nyata bahwa ekonomi riil sedang tidak baik-baik saja.

Oleh karena itu, CELIOS memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran moderat 4,7% - 5,0%, dengan risiko perlambatan lebih lanjut jika daya beli tidak segera dipulihkan.

Menurut pandangan Huda, isu kenaikan tarif PPN menjadi 12% justru kontraproduktif di tengah situasi saat ini. Ia menegaskan bahwa alih-alih mengejar target penerimaan jangka pendek, kebijakan fiskal seharusnya berfungsi sebagai counter-cyclical (melawan arus) untuk menjaga konsumsi.

Akan lebih baik, kata Huda, pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai solusi konkret untuk menjaga disposable income (pendapatan yang diperuntukan untuk konsumsi) kelas menengah agar roda konsumsi tetap berputar. Sebab selama berdekade lamanya konsumsi rumah tangga adalah tulang punggung PDB nasional.

Huda sendiri menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak positif untuk jangka panjang. Namun ia mengkritisi implementasinya saat ini yang terkesan populis dan berisiko membebani anggaran pos krusial lain, seperti pendidikan.

Program pemerintah harusnya lebih menitik beratkan pada perbaikan data penerima bansos (DTKS) agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi pain killer (obat penahan nyeri) sesaat tanpa menyelesaikan akar kemiskinan nasional.

Saat ini masyarakat dihadapkan kondisi sektor formal yang tidak lagi mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Akibatnya gig economy (ojol, kurir, pekerja lepas/informal) kini menjadi katup pengaman sosial yang tidak berkelanjutan terhadap masa depan pekerjanya.

Sayangnya, saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal menjalani profesinya tanpa jaminan sosial yang memadai. Huda mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang melindungi pekerja gig dari eksploitasi “kemitraan” berat sebelah, guna mencegah munculnya kerentanan sosial baru di masa depan.

Pun jika kita berbicara sektor industri. Meskipun hilirisasi nikel berhasil mendongkrak angka investasi secara nominal, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal masih minim padahal sifatnya yang padat modal. Huda, menyarankan agar Indonesia mendiversifikasi investasi ke sektor padat karya seperti manufaktur dan pertanian.

Tidak ketinggalan, Huda menekankan perlunya reformasi hukum untuk menekan biaya ekonomi tinggi (high cost economy) dan korupsi, agar investor berkualitas bersedia menanamkan modal jangka panjang di tanah air.

Menutup perbincangan kali ini, kunci menghadapi 2026 adalah kembali fokus pada “manusia” itu sendiri. Menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memastikan perlindungan sosial adalah fondasi utama. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanyalah angka statistik yang tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan.

Di setiap bencana, perempuan selalu menanggung beban ganda

2026-01-14T12:44:08Z

Seorang perempuan duduk di depan rumahnya yang terdampak banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh pada November 2025 lalu. teuku rizal dc/Shutterstock

● Perempuan selalu menjadi kelompok yang paling terdampak dalam bencana.

● Kerusakan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, dan pangan lebih banyak dirasakan oleh perempuan.

● Namun, manajemen pascabencana sering kali mengabaikan kebutuhan perempuan.

Banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 kemarin tidak hanya meninggalkan luka dan trauma mendalam bagi para penyintas, tetapi juga membuka kenyataan pahit: perempuan adalah kelompok yang paling terdampak dalam bencana.

Ketika infrastruktur runtuh, air dan listrik terputus, serta layanan kesehatan lumpuh, ketimpangan sosial dan kemiskinan membuat beban perempuan berlipat ganda.

Bencana pada akhirnya bukanlah peristiwa netral gender, karena perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko lebih tinggi.

Beban ganda perempuan korban bencana

Perempuan cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya penting sebelum dan sesudah bencana.

Akses perempuan terhadap kebutuhan dasar, mulai dari pembalut, obat–obatan, fasilitas mandi dan sanitasi yang layak, serta ruang privat yang aman, sering terhambat.. Terdapat juga ibu hamil, menyusui, dan pascapersalinan yang memerlukan layanan kesehatan reproduksi.

Di sisi lain, perempuan memikul beban kerja perawatan yang berlapis setelah bencana. Mereka harus memastikan anak–anak dalam kondisi aman, merawat lansia, memasak, dan mengatur kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan.

Setelah kembali ke rumah, perempuan dituntut untuk membersihkan rumah dan peralatan rumah tangga, merawat anggota keluarga yang sakit dan melanjutkan kerja perawatan dalam situasi yang belum pulih.

Di Padang, Sumatra Barat, para perempuan korban banjir di kawasan Sungai Guo bergotong royong menormalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan. Mereka memindahkan bebatuan sungai nyaris dengan tangan kosong, karena pemerintah mengambil kembali alat berat akibat masalah teknis, yaitu akinya hilang.

Di tengah kerja fisik itu, perempuan tetap memikul kerja perawatan keluarga dan hidup dalam cemas setiap kali hujan turun.

Kerentanan perempuan semakin besar karena perannya sebagai pengelola konsumsi keluarga di tengah langkanya bahan makanan, melonjaknya harga kebutuhan pokok, serta akses ke pusat perdagangan yang terputus saat bencana.

Mereka juga harus menyesuaikan pola konsumsi dengan ketersediaan air bersih, bahan bakar, dan listrik untuk memasak. Sementara, tekanan ekonomi pascabencana dapat meningkatkan konflik rumah tangga, termasuk risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Manajemen bencana kerap menomorduakan perempuan

Perempuan, terutama yang hidup dalam kemiskinan, lebih sering tinggal dan beraktivitas di ruang yang dekat dengan sumber penghidupan yang juga rawan bencana—seperti bantaran sungai, daerah pesisir dan lereng.

Dalam kondisi ini, perempuan menjadi lebih rentan. Sebab, peran domestik membuat mereka lebih sering berada di rumah ketika bencana terjadi. Ini membuat perempuan mudah terjebak dalam situasi darurat.

Pada saat yang sama, banyak perempuan tidak memiliki kontrol atas pengambilan keputusan terkait evakuasi dan jalur penyelamatan, sebagaimana laki–laki. Evakuasi juga sering menyulitkan perempuan karena mereka harus membawa serta anak–anak dan orang tua lanjut usia—sementara tidak semua memiliki akses terhadap transportasi.

Penanganan pascabencana juga sering kali mengabaikan kebutuhan perempuan. Fasilitas air, pencahayaan yang memadai, ruang privat untuk berganti pakaian, serta ruang laktasi menjadi kebutuhan mendasar bagi perempuan di posko pengungsian.

Ketersediaan air bersih bagi perempuan menjadi hal penting terutama dalam perawatan kebersihan saat menstruasi, serta pada ibu dan bayi pascapersalinan. Sementara ketersediaan listrik dan pencahayaan menjadi penting untuk mencegah risiko kekerasan pada perempuan.

Manajemen bencana di Indonesia masih sering bersandar pada struktur keluarga konvensional yang menempatkan laki-laki sebagai penerima utama bantuan. Di sisi lain, proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam tanggap darurat masih jarang melibatkan suara perempuan.

Kebijakan dan praktik tidak memosisikan perempuan sebagai aktor kunci sejak tahap mitigasi sampai tanggap darurat. Akhirnya, pengalaman perempuan mudah terabaikan dalam keputusan teknis seperti jalur evakuasi, titik kumpul dan desain posko.

Padahal, tanpa perspektif gender, kebijakan bencana mudah mengabaikan kebutuhan spesifik seperti ruang aman, layanan kesehatan reproduksi, atau dukungan bagi pengasuhan keluarga.

Bias struktural ini membuat penanganan bencana tidak hanya kurang efektif, tetapi juga berpotensi memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada sebelum krisis terjadi.

Perempuan menanggung risiko industri ekstraktif

Industri perkebunan dan pertambangan, yang diduga kuat menyebabkan banjir dan longsor di Sumatra, sudah menimbulkan bencana tersendiri bagi kehidupan perempuan—bahkan sebelum bencana alam terjadi.

Seorang perempuan lanjut usia membawa papan kayu dan sebuah ember di tepi sungai besar di Sumatra Barat pada 13 Desember 2023. Ilham Sugiono/Shutterstock

Di wilayah ekspansi sawit, perempuan kerap bekerja sebagai pekerja harian lepas. Posisinya menjadi tambahan pendapatan keluarga, tetapi tanpa cuti sakit, cuti hamil, cuti haid, dan perlindungan keselamatan kerja yang memadai.

Mereka banyak ditempatkan pada kerja perawatan kebun seperti penyemprotan dan pemupukan, sehingga terpapar bahan kimia. Bahkan ada perempuan yang menangani pestisida dan pupuk tanpa masker dan sarung tangan. Upah mereka juga lebih rendah dari laki-laki.

Ketika kebutuhan dasar seperti air untuk mencampur bahan kimia tidak disediakan, sebagian pekerja terpaksa memakai air parit atau saluran di sekitar kebun. Ini memperlihatkan bagaimana kerusakan lingkungan dan kerentanan tubuh perempuan saling terkait.

Dalam setiap bencana, perempuan menanggung beban paling berat, bukan lagi beban ganda, melainkan beban yang berlipat-lipat. Jika akar masalah ini tidak dibenahi, alih-alih membantu perempuan, pemulihan hanya akan mengulangi krisis yang sama.

Puteri Atikah tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Mengapa kerugian pidana penipuan hampir pasti takkan kembali utuh ke korban?

2026-01-14T02:15:49Z

● Mayoritas korban pidana penipuan tak mendapat ganti rugi yang layak.

● Hal ini disebabkan karena hukum pidana Indonesia lebih berfokus pada penindakan pelaku.

● Pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati perlu dipegang teguh oleh masyarakat agar terhindar menjadi korban penipuan.

Pepatah mati satu tumbuh seribu berlaku sangat relevan jika kita membahas kasus penipuan. Satu modus penipuan berhasil dihentikan, akan muncul banyak modus lain, baik yang baru maupun hasil modifikasi dari yang lama.

Penanganan kasus penipuan pun selalu datang dengan pola yang nyaris sama. Pelaku ditangkap, proses hukum berjalan, vonis dijatuhkan. Namun kerugian korban nyaris tak pernah kembali utuh.

Modusnya beragam mulai dari urusan agama yang dilakukan First Travel 2007. Bahkan urusan pernikahan yang dilakukan wedding organizer @byayupuspitaa nasib pengembalian duit korban dipenuhi tanda tanya.

Yang terbaru, influencer dan pendiri Akademi Kripto Timothy Ronald diduga menipu salah satu korbannya yang mengaku rugi Rp3 miliar karena iming-iming investasi aset digital. Kasus ini sedang diusut oleh kepolisian.

Ini patut menjadi pertanyaan: mengapa keadilan terasa berhenti di penegakan hukum saja, tetapi tidak menyentuh pemulihan kerugian korban?

Jawabannya tidak sesederhana “aparat tidak serius” atau “hukum tidak berpihak pada korban”. Dari sudut pandang audit forensik dan sistem hukum, ada keterbatasan struktural yang membuat pemulihan kerugian dalam kasus penipuan menjadi sangat sulit—bahkan ketika pelaku telah divonis bersalah.

Hukum hanya berfokus kepada pelaku bukan korban

Kasus penipuan tidak mendapat perlakuan khusus dibandingkan tindak pidana lain seperti korupsi. Dalam kasus korupsi, kerugian negara selalu jadi headline utama bersanding dengan pelaku kejahatannya.

Tapi dari sudut pandang hukum di Indonesia, perbedaan paling mendasar antara penipuan dan korupsi terletak pada objek kejahatannya.

Dalam pidana korupsi, yang dirugikan adalah negara. Karena itu, hukum dirancang untuk memulihkan aset negara melalui perampasan aset dan pengembalian kerugian negara.

Hal tersebut merupakan mandat undang-undang termasuk Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Adapun dalam tindak pidana penipuan, yang merugi adalah individu atau kelompok masyarakat. Negara bertindak sebagai penegak hukum, bukan sebagai wali yang menjamin pengembalian uang korban.

Jadi, meskipun pelaku dipidana, uang korban tidak otomatis kembali. Pengembalian kerugian harus melalui mekanisme lain (misalnya gugatan perdata atau restitusi jika dimungkinkan).

KUHP baru memperluas pengaturan penipuan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, khususnya era digital. Meski begitu, perlindungan korban secara finansial tetap terbatas. Sebab, fokus hukum pidana adalah menghukum pelaku, bukan pemulihan penuh kerugian korban.

Antara disita dan dikembalikan ke korban

Uang hasil tindak pidana penipuan jarang sekali utuh. Dalam banyak kasus, terutama yang bersifat massal, penipu menggunakan uang korban sejak awal untuk membayar korban lama, menutup biaya operasional, promosi, dan gaya hidup pelaku.

Skema semacam ini membuat dana korban terus berputar hingga akhirnya kolaps.

Ketika berproses hukum, duit yang tersisa biasanya hanya pecahan kecil dari total dana yang pernah dihimpun. Karena itu, penyitaan aset sering kali tidak sebanding dengan total kerugian korban.

Contohnya, uang hasil penipuan Ayu Puspita yang menggunakan uang pembayaran klien untuk membeli rumah. Pelaku memang ditahan, tapi uang korban keburu ludes.

Masalah lain muncul pada tahap putusan pengadilan. Restitusi atau pengembalian hak korban memang dilindungi hukum. Akan tetapi, amar putusan majelis hakim—antara penyitaan negara dan restitusi kepada korban—tidak bisa diganggu gugat dan berkekuatan hukum tetap.

Kasus penipuan First Travel bisa kita jadikan contoh. Pengadilan negeri memvonis uang 63,3 ribuan calon jemaah umrah lebih dari Rp900 miliar disita oleh negara.

Baru lima tahun kemudian, pada 2022, putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung mengamanatkan pengembalian aset sitaan ke korban.

Nasib hak korban ditentukan proses pelelangan aset sitaan

Setelah memiliki putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada lagi proses pengadilan lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali), aparat hukum harus melelang aset sitaan pelaku kejahatan.

Dalam praktiknya, pelelangan aset sitaan untuk memenuhi 100% hak korban nyaris tidak mungkin. Lelang sitaan tindak pidana tidak secepat dan semudah yang dipikirkan.

Yang utama, aset sitaan seiring berjalannya waktu mengalami penyusutan nilai. Alhasil, taksiran harganya tidak bisa mengikuti standar pasar.

Aset sitaan bisa langsung dijual dengan cepat tanpa lelang jika harga barangnya di bawah atau senilai Rp35 juta.

Kapasitas pemerintah untuk menjaga kondisi aset juga tidak akan sama dengan perawatan barang pribadi. Belum lagi calon pemenang lelang akan dibebankan biaya tambahan ganti nama untuk aset seperti mobil dan properti.

Jika kita kembali menyoal kasus First Travel, jumlah korban yang mencapai ribuan menambah kompleksitas taksiran nilai aset. Proses verifikasi klaimnya juga bakal sangat panjang.

Dari 820 aset sitaan kasus First Travel, misalnya, hanya 420 di antaranya yang akan jadi alat tukar ganti rugi. Hingga kini proses likuidasinya belum juga rampung.

Tak heran, secara logika dan hitungan kasar saja, nilai yang diterima masing-masing korban takkan sebanding dengan kerugian riil yang bahkan tidak sebanding dengan ongkos prosesnya.

Mengapa penipuan tidak pernah hilang?

Selama ada ketimpangan pengetahuan, janji keuntungan, dan tekanan ekonomi, penipuan akan terus muncul dengan wajah baru. Teknologi justru mempercepat penyebarannya: media sosial, pesan instan, dan platform digital membuat skema penipuan lebih cepat menjangkau korban.

Penegakan hukum selalu bersifat after the fact. Aparat bergerak setelah laporan masuk dan kerugian terjadi.

Artinya, pemidanaan penting, tetapi tidak pernah cukup sebagai pencegahan utama.

Memahami keterbatasan ini penting agar publik tidak terjebak pada harapan yang keliru. Perlindungan terbaik justru datang dari pencegahan: literasi risiko, kehati-hatian terhadap janji imbal hasil, dan sistem perlindungan konsumen yang lebih kuat.

Dari sisi kebijakan, negara dapat memperbaiki mekanisme pemisahan aset korban sejak tahap awal penyidikan, mendorong penggunaan rekening penampungan (escrow) pada sektor jasa tertentu. Negara juga perlu memperkuat edukasi publik bahwa hukum pidana menghukum pelaku, tetapi tidak selalu memulihkan kerugian.

Perlu bagi kita untuk selalu mewaspadai penipuan. Meski terdengar klise, pencegahan memang lebih baik daripada mengobati agar kita tidak menjadi korban.

Rudi Syaf Putra tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Paradoks pendidikan guru: Cemas soal kesejahteraan, mahasiswa enggan mengajar setelah lulus

2026-01-13T06:01:01Z

● Banyak mahasiswa PGSD enggan menjadi guru karena gaji rendah, prospek karier, dan status sosial profesi.

● Motivasi mengajar melemah akibat kesejahteraan yang buruk, beban administratif tinggi, dan kondisi kerja yang kompleks.

● Diperlukan seleksi ketat, peningkatan kesejahteraan, dan jalur karier yang jelas agar profesi guru kembali diminati.

Sebagai dosen sekaligus alumni Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Negeri Makassar, saya meyakini bahwa menjadi guru adalah jalan pengabdian. Namun hari ini, di ruang-ruang kuliah, saya sering mendengar dari mahasiswa: “Pak, kalau ada pilihan lain, saya tidak ingin jadi guru.”

Ini bukan sekadar ekspresi personal, tapi cermin kecemasan rasional terhadap masa depan profesi guru—khususnya guru sekolah dasar—yang dipengaruhi oleh status sosial di masyarakat.

Gaji relatif rendah dan proyeksi karier yang kurang pasti membuat banyak lulusan fakultas pendidikan beralih ke pekerjaan lain setelah lulus. Selain itu, hanya sebagian kecil tenaga pengajar yang masih muda (berusia <30 tahun), sehingga regenerasi guru menghadapi tantangan besar.

Di Indonesia, studi menemukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi perlu disesuaikan dengan tuntutan kompetensi di dunia industri guna meningkatkan keterserapan tenaga kerja lulusan.

Studi tahun 2024 ini mengungkap bahwa banyak lulusan pendidikan beralih menjadi pegawai swasta, tutor, bahkan profesi lain yang bukan sebagai guru misalnya pegawai bank. Sebab, mereka mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan peluang kerja yang lebih menjanjikan.

Jika persoalan ini terus dibiarkan, sekolah khususnya di tingkat SD di Indonesia akan kekurangan guru yang benar-benar fokus dan gembira mengajar di depan kelas.

Hilangnya motivasi

Persoalan terkait guru ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurut laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terbaru, kesejahteraan kerja dan niat guru untuk bertahan menjadi isu utama dalam kebijakan pendidikan global.

Motivasi memilih profesi mengajar dipengaruhi oleh kombinasi faktor intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, motivasi menjadi guru bersumber dari dorongan internal yang tidak bergantung pada imbalan materi.

Banyak calon guru merasakan kepuasan batin ketika melihat siswa mengalami perkembangan akademis maupun karakter, sehingga aktivitas mengajar dianggap sebagai pekerjaan yang bermakna.

Namun, apabila dorongan intrinsik tersebut tidak diimbangi dengan sistem kesejahteraan dan kondisi kerja yang memadai, motivasi perlahan melemah. Inilah mengapa sebagian mahasiswa pendidikan mulai kehilangan minat untuk benar-benar berkarier sebagai guru.

Sementara secara eksternal, turunnya motivasi menjadi guru diperburuk oleh dinamika sistem rekrutmen dan kesejahteraan profesi guru.

Data OECD Education at a Glance 2019 menunjukkan bahwa gaji guru, khususnya di jenjang sekolah dasar, cenderung berada di bawah rata-rata pendapatan lulusan perguruan tinggi lain.

Realitas di lapangan juga menunjukkan bahwa kondisi kerja guru semakin kompleks. Banyak guru mengalami tekanan tugas administratif yang tinggi karena tuntutan digitalisasi dan kurikulum yang hampir setiap tahun berubah, jam kerja yang panjang, serta tantangan dalam mengelola kelas yang beragam .

Tak heran, banyak calon guru yang mengalami penurunan motivasi setelah beberapa semester/periode melakukan praktikum di lapangan.

Apa yang harus dilakukan

Ini adalah paradoks besar bagi dunia pendidikan guru: kami mencetak lulusan PGSD, tetapi semakin sedikit yang benar-benar ingin mengajar.

Untuk mengatasinya, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan beberapa kebijakan:

1. Perketat seleksi masuk pendidikan guru

Menjadikan proses masuk program studi PGSD dan program profesi guru lebih kompetitif bisa meningkatkan kualitas awal calon guru. Pendekatan berbasis kompetensi dan motivasi karier yang jelas harus diprioritaskan agar profesi guru menjadi pilihan yang terhormat dan diinginkan, bukan sekadar jalur pilihan pragmatis semata.

2. Reformasi kesejahteraan guru

Kesejahteraan guru, terutama pada tahap awal karier, perlu ditingkatkan untuk mengurangi anggapan bahwa profesi ini kurang menjanjikan dibandingkan profesi lain. Ini akan membantu meningkatkan retensi dan motivasi bertahan dalam profesi.

3. Kembangkan jalur karier guru yang jelas

Menyediakan jalur karier yang transparan, termasuk promosi, pengembangan profesional, dan pengakuan sosial yang lebih kuat, dapat meningkatkan daya tarik profesi guru dan mendorong lulusan untuk tetap berada di sektor pendidikan.

Meskipun ini sudah diterapkan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG), tapi output-nya masih belum sesuai harapan. Evaluasi pelaksanaan PPG menunjukkan adanya kesenjangan antara penguasaan teori dan keterampilan praktis lulusan.

Banyak peserta masih merasa kurang siap dalam manajemen kelas dan pemanfaatan teknologi pembelajaran karena pengalaman praktik lapangan yang terbatas. Alhasil, PPG belum sepenuhnya efektif mempersiapkan guru menghadapi realitas kelas.

Kampus PGSD bukan pabrik ijazah. Negara harus melakukan tindakan nyata agar generasi muda kembali mau dan serius berkomitmen menjadi guru.

A. MUH. ALI tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

Di balik penangkapan Maduro: AS ingin lebih bebas, tapi dunia yang menanggung risikonya

2026-01-13T04:47:52Z

Ilustrasi visual Presiden AS Donald Trump dan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. miss.cabul/Shutterstock

● AS tengah menggunakan cara baru untuk mempertahankan pengaruh melalui dominasi yang lebih selektif dan koersif.

● Dominasi selektif AS tidak lagi membedakan kawan dan lawan.

● Ketika tatanan berbasis aturan melemah, ruang aman untuk bernegosiasi dan menyelesaikan sengketa secara damai ikut menyempit.

Operasi militer Amerika Serikat (AS) yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, pada awal Januari 2026 ini bukan hanya mencolok karena nekat–dilakukan secara unilateral (bertindak sepihak) dalam waktu singkat, tetapi juga menegaskan pesan politik yang hendak disampaikan negara adikuasa tersebut.

AS kini siap menegakkan kepentingannya secara sepihak, bahkan dengan melampaui norma kedaulatan dan hukum internasional, ketika dianggap perlu.

PBB dan banyak negara mengecam keras karena operasi ini dilakukan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB dan dinilai melanggar prinsip kedaulatan.

Penangkapan Maduro bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Langkah ini terjadi hampir bersamaan dengan keputusan AS keluar dari 66 organisasi internasional–yang mencakup badan-badan PBB dan organisasi global di bidang perubahan iklim, kesehatan, migrasi, ketenagakerjaan, hingga isu gender dan hak asasi manusia–serta bangkitnya kembali ambisi Washington atas Greenland.

Gedung Putih menyebut organisasi-organisasi tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional AS dan justru membebani negara secara finansial dan politis.

Jika dirangkai, kebijakan-kebijakan ini memperlihatkan bahwa slogan America First bukanlah sikap menarik diri dari dunia. Slogan ini menjadi cara baru untuk mempertahankan pengaruh melalui dominasi yang lebih selektif dan memaksa.

Artinya, tanpa melalui koordinasi atau pembentukan koalisi multilateral, AS memilih bertindak sendiri. Ini berbeda dari intervensi AS ke negara lain saat Perang Dingin maupun pasca-9/11.

Pesan yang muncul jelas: hasil cepat lebih penting daripada biaya politik, finansial, dan reputasi di mata dunia.

Langkah ini memperlihatkan perubahan mendasar dalam cara AS memandang multilateralisme. Washington kini memilih hubungan internasional yang lebih transaksional: mau terlibat hanya jika ada keuntungan langsung, dan keluar ketika aturan bersama dianggap membatasi kebebasannya.

AS ingin bergerak lebih bebas

Penarikan dari puluhan organisasi internasional tidak bisa dibaca sebagai tanda AS lelah dengan urusan dunia, melainkan AS menolak tata kelola global berbasis aturan. AS menginginkan ruang gerak yang lebih longgar bagi kepentingan nasionalnya.

Sikap serupa terlihat dalam kembalinya retorika Trump mengenai Greenland. Dengan alasan keamanan nasional dan persaingan geopolitik di Arktik, Trump kembali menyatakan bahwa AS “membutuhkan Greenland demi keamanan nasionalnya”.

Pernyataan ini segera ditolak oleh Denmark, yang menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual dan bahwa ancaman semacam itu merusak hubungan antarsekutu.

Denmark selama ini bukanlah musuh tradisional AS, melainkan sesama anggota NATO. Artinya, dominasi selektif di sini tidak lagi membedakan kawan dan lawan. AS hanya menghitung kepentingan strategis negaranya sendiri.

Konsekuensi bagi dunia

Dari perspektif tata kelola global, rangkaian langkah ini membawa konsekuensi serius. Penarikan AS dari organisasi internasional melemahkan kemampuan kolektif dunia untuk menangani persoalan lintas batas, seperti perubahan iklim, pandemi, dan migrasi.

Tampilan tajuk utama dari koran New York Post dan Daily News melaporkan penangkapan Presiden Maduro oleh AS di Venezuela. rblfmr/Shutterstock

Ketika aktor paling berpengaruh memilih keluar dari aturan bersama, legitimasi dan efektivitas institusi global ikut terkikis. Kekosongan ini berpotensi diisi oleh kekuatan besar lain, tetapi tanpa jaminan bahwa tata kelola yang dihasilkan akan lebih stabil atau inklusif.

Bagi sekutu AS, terutama di Eropa, situasi ini menciptakan dilema. Di satu sisi, mereka masih membutuhkan payung keamanan AS. Di sisi lain, tindakan AS di Venezuela dan Greenland menimbulkan kekhawatiran bahwa komitmen AS terhadap hukum internasional dan solidaritas aliansi semakin rapuh.

Banyak pemimpin Eropa mengecam langkah-langkah AS sebagai pelanggaran terhadap norma bersama, mulai dari penghormatan atas kedaulatan wilayah hingga komitmen pada NATO yang selama puluhan tahun menjadi fondasi keamanan trans-Atlantik.

Kekhawatiran mereka sederhana: seberapa jauh lagi AS akan mengorbankan aturan yang dibangun bersama?

Bagi negara rival seperti Cina dan Rusia, kebijakan ini membuka peluang sekaligus risiko. Mundurnya AS dari berbagai forum global memberi ruang bagi mereka untuk memperluas pengaruh institusional.

Namun, pada saat yang sama, operasi militer di Venezuela dan retorika agresif Trump menunjukkan bahwa AS tetap bersedia menggunakan kekuatan secara langsung jika kepentingannya terancam.

Kombinasi penarikan dari institusi dan kesediaan menggunakan kekuatan membuat situasi global lebih labil, sulit diprediksi, dan berpotensi memicu eskalasi krisis di banyak titik.

Dampak bagi Indonesia

Dampak kebijakan AS bagi negara seperti Indonesia tidak bisa dianggap sepele. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia selama ini mengandalkan multilateralisme, hukum internasional, dan diplomasi sebagai pagar untuk melindungi kepentingan nasional, misalnya dalam isu Laut Cina Selatan atau Palestina.

Bendera Venezuela berkibar di Warsawa, Polandia, 4 Januari 2026, dalam protes terhadap intervensi AS di Venezuela. lukasz_wojcik/Shutterstock

Ketika tatanan berbasis aturan melemah, ruang aman untuk bernegosiasi dan menyelesaikan sengketa secara damai ikut menyempit. Kondisi ini menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama kawasan, menjaga sentralitas ASEAN, dan menjalankan politik luar negeri yang lincah tetapi tetap berprinsip.

Di tengah dunia yang kian transaksional, kemampuan Indonesia untuk membangun koalisi, memanfaatkan forum regional, dan merawat norma bersama akan menjadi modal kunci.

Pada akhirnya, penangkapan Maduro, penarikan dari puluhan organisasi internasional, dan manuver atas Greenland menunjukkan bahwa dunia tidak sedang memasuki masa “tanpa Amerika”.

Justru sebaliknya, dunia berhadapan dengan AS yang hadir dengan cara berbeda: lebih selektif dalam memilih isu, lebih transaksional dalam bernegosiasi, dan lebih siap mengabaikan aturan ketika dirasa menghambat.

Inilah wajah baru kekuasaan global AS: mungkin lebih efisien bagi Washington, tetapi meninggalkan dunia dalam keadaan yang lebih rapuh dan tidak pasti.

Adhi Kawidastra dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia turut berkontribusi dalam tulisan ini.